HUT PGRI Tingkat Nasional: Puncak Acara HUT PGRI di Jakarta Jawa Tengah kirim 10.000 peserta

Posted by Admin on Agenda
HUT PGRI Tingkat Nasional: Puncak Acara HUT PGRI di Jakarta Jawa Tengah kirim 10.000 peserta

Peringatan HUT PGRI ke-70 tingkat Nasional yang rencananya diselenggarakan di Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu 13 Desember 2015 akan diikuti 100.000 peserta dari seluruh Indonesia, utamanya guru-guru yang ada di pulau Jawa. Sesuai hasil Rakorpimnas PGRI di Jakarta beberapa waktu lalu, PGRI Jawa Tengah memperoleh kuota peserta 10.000 (minimal). Demikian diungkapkan ketua PGRI Jawa Tengah, Widadi saat rapat koordinasi dengan ketua PGRI Kabupaten/kota Se Jawa Tengah di Aula Gedung Guru Jawa Tengah, Selasa (10/11). Puncak acara HUT ke-70 PGRI dan Hari Guru Nasional tahun 2015 tingkat nasional di Jakarta selain menunjukkan soliditas dan solidaritas PGRI, bagi para peserta dapat mendengar langsung pernyataan pemerintah terkait kebijakannya tentang guru dan pendidikan. Berdasarkan informasi PB PGRI, pada puncak acara HUT ke-70 PGRI dan Hari Guru Nasional tahun 2015 tersebut presiden Jokowi sudah menyatakan akan hadir secara pribadi.

Berdasar Kuota

Sehubungan dengan kuota peserta yang ditetapkan PB PGRI, Pengurus PGRI Jawa Tengah melalui rapat koordinasi dengan para Ketua PGRI Kabupaten/kota se Jawa Tengah membagi jumlah peserta kepada PGRI kabupten/kota. Pembagian jumlah peserta didasarkan pada jumlah angota PGRI di daerah masing-masing. Bendahara PGRI Provinsi Jawa Tengah, H. Sakbani, S.Pd, M.H mengungkapkan, anggota PGRI Jawa Tengah saat ini ada 225.547 orang. Berdasarkan data tersebut maka ditetapkan jumlah peserta dari Jawa Tengah 10.000 orang, dan  akan berangkat dengan bus minimal sejumlah 250 bus dengan kapasitas penumpang masing-masing 40 orang. Teknik keberangkatan sesuai kesepakatan diserahkan kepada pengurus kabupaten/kota masing-masing.

Data by name

Terkait dengan itu, Sekum PGRI Provinsi Jawa Tengah, Dr. Muhdi, S.H, M.Hum meminta pengurus PGRI kab/kota segera mengirimkan data peserta by name untuk dikirim ke PB PGRI selambat-lambatnya satu minggu sebelum puncak acara HUT ke-70 PGRI dan HGN 2015 di Jakarta. Muhdi berharap melalui peringatan HUT ke-70 PGRI dan Hari Guru Nasional tahun 2015 nanti, presiden benar-benar hadir secara pribadi dan menyampaikan pidato yang menyejukkan para guru. Berbagai apirasi dan perjuangan PGRI untuk kepentingan guru dan kemajuan pendidikan diharapkan memperoleh respon positif dari pemerintah.

Antusiasme Guru

Dari pantauan Derap Guru, semua daerah menyatakan siap memberangkatkan peserta HUT ke-70 PGRI sesuai kuota yang ditetapkan. Bahkan ada kecenderungan beberapa daerah akan memberangkatkan peserta melebihi kuota yang ditetapkan. Misalnya; PGRI Kota Semarang sebagaimana diungkapkan Sekretaris, Nur Khoiri, S.Pd, M.T dengan jumlah anggota PGRI 8.818, kuotanya 10 bus, tetapi anggota mendaftar dari cabang dan cabang khusus sebanyak 440 orang (11 bus). PGRI Kabupaten Pati, sebagaimana diungkapkan ketuanya, Drs. Waridjan, menyatakan siap memberangkatkan berapapun kuota yang ditetapkan. “kalau kuotanya sedikit, kami minta tambah, kalau diberi banyak, kami siap”, tegasnya. Ia menjelaskan meskipun kuotanya 10 bus, anggota yang mendaftar mencapai 22 bus. PGRI Kabupaten Banyumas yang memiliki anggota 6.409 dengan kuota 280 orang (7 bus), anggota yang mendaftar 640 (16 bus).

Meskipun anggota harus mengeluarkan biaya sendiri-sendiri atau patungan dengan anggota lain yang ada di wilayah masing-masing, mereka memiliki antusiasme besar untuk menunjukkan soliditas dan solidaritas PGRI. Antusiasme para guru itu sesuai tema HUT ke-70 PGRI dan Hari Guru Nasional tahun 2015, yakni: “Memantapkan Soliditas dan Solidaritas PGRI Sebagai Organisasi Profesi Guru yang Kuat dan Bermartabat “

Semoga perjuangan PGRI mewujudkan guru yang professional, sejahtera, bermartabat dan terlindungi benar-benar terwujud melalui soliditas dan solidaritas yang ditunjukkan para guru dalam kegiatan HUT ke-70 dan HGN 2015 di Jakarta.

Kekurangan Guru

Sementara itu Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Dr. H. Sulistiyo, M.Pd menyatakan, bahwa yang dibutuhkan guru saat ini adalah kebijakan yang berpihak pada guru. yaitu kebijakan yang mampu meningkatkan profesionalitas, kesejahteraan dan perlindungan kepada para guru. Bukan kebijakan basa basi yang seolah-olah sayang kepada guru, peduli kepada guru padahal kebijakan substansi yang ditetapkan sesungguhnya menyulitkan guru, meresahkan guru, dan bahkan menganiaya guru.

Diungkapkan oleh Sulistiyo, saat ini banyak kelas kekurangan guru tetapi pemerintah selalu mengatakan cukup. “Para guru banyak yang mengajar di dua kelas, (khususnya SD) atau dibantu oleh guru honor yang kesejahterannya sungguh memilukan”, kata Sulistiyo. Menurutnya, kekurangan guru ini terjadi hampir di semua daerah di seluruh kabupaten/kota. “Pemerintah sesungguhnya berkewajiban memenuhi kekurangan guru ini baik secara kuantitas maupun kualitas”, tegas Sulistiyo

Honorer K2

Karena itu selain berusaha terus memperjuangkan seluruh kepentingan guru, pihaknya telah mengingatkan kembali kepada pemerintah untuk segera menindak lanjuti hasil pertemuan tanggal 15 September 2015 dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rl yang saat itu dihadiri juga oleh wakil dari DPR Rl, DPD Rl, Kemendikbud, dan Kemenkeu, serta hasil rapat kerja Komisi II DPR Rl dengan Menpan dan RB Rl. Melalui pertemuan tersebut menurut Sulistiyo sudah ada kesepakatan Komisi II DPR Rl dan Kementerian PAN-RB untuk mengangkat tenaga honorer kategori II sejumlah 439.956 orang menjdi PNS melalui verifikasi.  Pengangkatan itu sesuai kesepakatan akan dilakukan secara bertahap dari tahun 2016 sampai dengan paling lambat tahun 2019. (d4)