Resolusi Tata Kelola Kebijakan Pendidikan Berbasis Keadilan, Partisipasi dan Akuntabilitas

Posted by Admin on Artikel
Resolusi Tata Kelola Kebijakan Pendidikan  Berbasis Keadilan, Partisipasi dan Akuntabilitas

Pendidikan nasional yang diyakini banyak pihak sebagai bagian penting dalam proses pembentukan karakter manusia, pencipta kualitas sumber daya manusia  dan penentu masa depan bangsa, kini dalam kondisi memprihatinkan. Menteri Pendidikan Dasar, Menengah dan Kebudayaan, Anies Baswedan dalam suatu kesempatan bahkan menyatakan pendidikan kita dalam kondisi “gawat darurat”.  Pernyataan yang diungkapkan seorang menteri pendidikan seperti tersebut menunjukkan kebenaran parahnya kondisi pendidikan yang harus segera ditangani secara serius. Kondisi “gawat darurat pendidikan” itu ibarat orang yang sedang sakit parah yang membutuhkan penanganan khusus di ruang “Intensive Care Unit”.  Semua pihak yang punya empati, mesti berusaha membantu apa saja yang bisa dilakukan agar orang yang sakit segera sembuh. Keluarga yang bertanggung jawab pun biasanya tak lagi berpikir berapa biaya yang harus dikeluarkan, asal orang yang sakit dan dirawat di “ICU” itu bisa diselamatkan dan sehat kembali. Disisi yang lain, tim dokter yang menangani pasti berusaha menyembuhkan menyembuhkan melalui ilmu yang mereka kuasai.  

Dalam konteks pendidikan kita, Menteri pendidikan sebagai kepanjangan tangan pemerintah dalam bidang pendidikan adalah pihak yang paling bertanggung jawab mengatasi “gawat darurat”  pendidikan kita. Untuk mengatasi berbagai persoalan pendiaikan, Menteri pendidikan mestinya melibatkan masyarakat, khususnya para ahli pendidikan, para guru, organisasi guru dan pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam persoalan pendidikan, untuk bersama-sama mengatasi persoalan.  Betapapun hebatnya seorang menteri pendidikan, perlu menjalin kemitraan dan kerja sama dengan pihak lain untuk membantumengatasi persoalan dan meringankan beban tugasnya. Salah satu mitra dan pihak yang perlu didengar pendapatnya dan dipertimbangkan aspirasinya adalah para guru. Representasi guru adalah organisasi guru yang memperoleh mandat dan amanat para guru.  

Selama ini kita memang sering dihibur oleh prestasi para guru dan peserta didik, baik prestasi di tingkat nasional maupun internasional, tetapi itu belum mampu mengubah wajah pendidikan secara luas.  Hingga kini banyak permasalahan guru dan pendidikan yang belum terpecahkan.

Gambaran Kualitas

Human Development Index (HDI) Indonesia sebagai salah satu tolok ukur perkembangan suatu negara memang mengalami peningkatan dari urutan 121 pada 2012 menjadi urutan 108 pada tahun 2014, yang kemudian membuat kita masuk kategori negara Medium Human Development.
Namun, tengoklah Singapura dan Malaysia, Negara tetangga yang umurnya jauh lebih 'muda' dari bangsa kita sudah berada di depan, jauh meninggalkan kita. Kedua Negara tetangga kita itu masing-masing ada di peringkat 9 dan 62, dan masuk kategori Very High Human Development dan High Human Development.  Sementara itu, Vietnam, Negara yang jauh lebih muda dari kita, secara perlahan tapi pasti sudah mengintai di posisi 121.

Angka Putus Sekolah

Meski secara nasional angka putus sekolah mengalami perbaikan, di 19 provinsi angka putus sekolah di tingkat SMP masih cukup tinggi. Hal ini tecermin dari angka partisipasi kasar untuk tingkat SMP yang di bawah pencapaian nasional sekitar 98,11 persen. Angka partisipasi kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapa pun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia di jenjang pendidikan tertentu.

Angka putus sekolah di Jawa Tengah juga masih cukup memprihatinkan. Sebagaimana diungkapkan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) dalam laporan hasil reses tahun 2013 yang disampaikan pada rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah, hampir sepertiga angka putus sekolah usia 7 hingga 15 tahun ada di Jawa Tengah. Mengacu data Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat, menurut Sekretaris FPPP, Drs H Alfasadun MM di negeri ini masih ada sedikitnya 13.685.324 anak sekolah usia 7-15 tahun yang putus sekolah. Dari jumlah itu, sebanyak 32 persen di antaranya berada di Provinsi Jawa Tengah.

Kualifikasi dan Kompetensi Guru

Data kemdikbud tahun 2012/2013, masih banyak guru yang belum berkualifikasi S1/D4 sebagaimana dipersyaratkan UU Guru dan Dosen. Untuk guru TK jumlah yang S1 baru 81.708 dari 285.179, guru SD yang S1 1.120.457 dari 1.682.263, guru SMP yang S1 500.862 dari 587.610, guru SMA yang S1 247.701 dari 264.512, dan guru SMK yang S1 167.612 dari 187.529.

Di Jawa Tengah, sebagaimana terungkap dalam acara Focus Group Discussion (FGD) PGRI Jawa Tengah beberapa waktu lalu menunjukkan, bahwa dari jumlah guru 391.014 yang berkualifikasi S1/D4 jumlahnya 285.453 (73%), artinya masih ada 105.561 guru (27%) yang belum berkualirfikasi S1/D4. Dan dari jumlah itu yang lulus sertifikasi baru 173.205 (44,29%).

Sementara itu dari data Kemendikbud, dalam UKG tahun 2013, nilai gabungan kompetensi pedagogik dan professional tingkat nasional rata-rata baru mencapai 47,84. Ini menunjukkan bahwa kompetensi guru kita masih sangat rendah. Dengan melihat kompetensi guru yang rendah mengapa pemerintah tidak segera menindak lanjuti dengan cara mendidik dan melatih guru-guru yang sudah diketahui kekurangannya melalui UKG tahun 2012 dan 2013, tetapi justru melakukan UKG tahun 2015 untuk semua guru? Banyak guru yang khawatir, ini adalah cara pemerintah untuk menghapus TPG dengan alasan kinerja guru rendah dan tidak memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan.

Guru Honorer

Selain persoalan tersebut, kekurangan guru kelas (untuk SD) ada di hampir semua daerah di seluruh kabupaten/kota. Kekurangan itu dipenuhi oleh guru-guru honorer yang kesejahteraannya sangat memprihatinkan. Banyak diantara mereka diberi honor antara 300.000 sampai 500.000 per bulan. Dengan penghasilan yang sangat kecil, para guru honor ini memiliki tugas pokok yang sama dengan guru-guru PNS yang sudah sertifikasi dan memperoleh tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok. Ini jelas menujukkan adanya ketidak adilan.

Peralihan pengelolaan guru SMA/SMK dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi juga menjadi persoalan baru yang menghadang. Akankah perpindahan pengelolaan itu menjadi lebih baik, atau sebaliknya. Lebih baik atau tidak, para guru yang akan merasakan dan para peserta didik akan memperoleh dampaknya.

Selain hal-hal diatas, masih banyak persoalan yang juga menunggu untuk diselesaikan. (d4)