Murywantobroto: Setahun Sudah

Posted by Admin on Artikel
Murywantobroto: Setahun Sudah

Setahun sudah, bahkan lebih, Indonesia berpresiden Bapak Joko Widodo. Banyak kebijakan dikeluarkan beliau selama itu. Wajarlah bila ada pemimpin baru,banyak pula harapan rakyat akan adanya perubahan di era kepemimpinan beliau. Sudah barang tentu harapan perubahan lebih baik. Bahkan harapan itu (sesuai) bersumber pada adanya sebuah “revolusi mental,” seperti yang dijanjikan.

Seumur itu pula bidang pendidikan di negeri ini mempunyai dua orang menteri, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengan dan Kebudayaan, dan Menteri Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi. Ini setahu saya baru terjadi pertama kali di negeri kita. Apakah ini tindak lanjut dari guru dan dosen undang-undangnya dibedakan atau alasan lain? Bagian dari revolusi mental itu? Entahlah.  Yang jelas “kita” punya dua menteri.( Akan tetapi kita tetap harus solid dengan satu PGRI, tak perlu lah PGRI untuk pendidikan dasar dan menengah, tak perlu PGRI untuk pendidikan tinggi.)

Isu ganti menteri (pendidikan) ganti kurikulum agaknya tidak terjadi karena kurikulum yang diberlakukan merupakan kurikulum baru yang dicanangkan oleh menteri sebelumnya. Menteri yang lama “mewariskan “ kurikulum dengan berbagai persoalannya yang belum tuntas.  Akan tetapi, barangkali ini tragisnya, selagi Kurikukum 2013 berjalan satu semester, tiba-tiba dihentikan oleh kebijakan menteri yang baru. Sudah barang tentu yang menanggung akibatnya  adalah siswa dan guru yang terkena dampak kebijakan itu. Guru yang di semerter satu menggunakan Kurikulum 2013 karena dihentikan, semester duanya mengunakan KTSP dan juga harus “mengejar ketertinggalan” menyampaikan materi semester satu KTSP. Lembar Rapor 2013 yang dikerjakannya dengan lembur beberapa hari hingga larut  malam seakan sia-sia (lagi pula banyak orang tua siswa yang tidak paham dengan “nilai rapor” yang diperolah anaknya).

Rupanya memang (barangkali)  banyak  “ pekerjaan rumah” bagi kementrian pendidikan.   Kurakulum 2013 disempurnakan (entah apanya) hingga saat ini belum diumumkan hasilnya. UKG (Uja Kompetensi Guru) yang sudah pernah diadakan tahun 2012. 2013 (tahun 2014 tidak ada entah karena apa), tahun 2015 kembali diadakan. Timbul berbagai pertanyaan. Hasil dari UKG yang lalu untuk apa? Katanya untuk pemetaan tetapi mana tindak lanjutnya? Mengapa tidak ada pelatihan bagi guru-guru yang sudah dipetakan itu? Siapa yang akan sanggup memberikan pelatihan kepada para guru itu?Kini 2015 ada lagi untuk apa?

UKG untuk apa? Tentu ada banyak alasan atau jawaban. Yang jelas guru terbebani oleh kebijakan itu lantaran mereka butuh persiapan yang tidak ringan.

“Saya tidak konsentrasi mengajar sebab saya harus belajar untuk menghadapi UKG. Saya dengan tunjangan sertifikasi akan dicabut bila hasilnya jelek,” kata seorang guru.

“Saya sih pasrah sajalah. Mau dapat berapa. Yang penting anak-anak (siswa) saya tidak terlantar belajarnya. Tunjangan sertifikasi dicabut ya silakan dari pada mnimbulkan rasa iri. Guru dapat tunjangan yang suka terlambat pembayarannya, sudah begitu masih dipotong, tidak masuk tiga hari dipotong, kok diributkan terus,” komentae guru lainnya.

“Ha ha ha, saya dapat skor 60. Begaimana mau dapat bagus lha wong bidang saya biologi. Padahal sudah 5 tahun saya mengajarkan IPA, soal Fisika dan Kimianya ya embuh, ora paham aku” seorang guru SMP yang lain berkabar.

Pembaca yang Terpelajar,

Adakah revolusi mental itu tengah berlangsung? Seperti apakah kongkritnya? Ajakan “ayo kerja!” sepertinya tidak terlalu penting bagi guru atau siapa saja yang sudah mekakukannya sebelum diperintah secara verba, dengan kesadarannya sebagai suatu konsekuensi atau tanggung jawab profasi! Membicarakan itu semua sepertinya tak akan ada habisnya. Membicarakan nasib guru baik yang sudah sertifikasi, maupun yang belum, apa lagi yang honorer, dengan berbagai permasalahannya sesungguhnya bagai menunggu “revolusi” itu dari pemerintah. Adakah pemerintah mau melalukan revolusi untuk mengeluarkan kebijakan yang berpihak pada guru? Setahun sudah, tetapi mana revolusi itu? Mereka, para guru itu, tidak pernah menuntut yang aneh-aneh. Mereka hanya ingin semua guru mendapatkan hak yang sama.

“ Alhamdulillah pak, kabarnya guru honorer akan segera diangkat. Saya sudah 15 tahun jadi guru honorer, Pak,” seoreng kawan berkabar dari daerah.

Pembaca yang Terpelajar,

Bisa jadi guru berdemo memang tidak baik. Akan tetapi bila kondisi darurat,  hal itu tidak berlaku! Bila dalam kondisi darurat, yang haram saja bisa dihalalkan! Mari kita tunggu kabar baiknya dari kebijakan pemerintah. Mari tetap mencerdaskan kehidupan bangsa ini setiap saat.

Selamat  Hari Guru Nasional 2015.