Pro Kontra Gelaran PPDB 2017

Posted by Admin on Artikel
Pro Kontra Gelaran PPDB 2017

Seorang Ibu yang tinggal di Kecamatan Karanganyar, Demak, kusam wajahnya karena anaknya yang pintar tidak diterima di SMA 1 Demak. Ia kecewa dengan penerapan Sistem Zonasi atau rayonisasi. “Rayonisasi ini tak adil. Percuma anakku sudah belajar keras, tapi ternyata tak bisa diterima di sekolah yang baik,” ujarnya bersungut-sungut. Ia mengetahui teman anaknya yang NEM-nya lebih rendah daripada nilai anaknya justru diterima di sekolah yang diinginkan anaknya itu. Ibu itu lantas datang ke sekolah, bertanya pada Ketua Panitia PPDB tentang penyebab anaknya tidak diterima. “Anak Ibu tidak bisa diterima karena kuota 40 persen penerimaan untuk pendaftar luar kecamatan sudah terpenuhi oleh pendaftar yang nilainya lebih tinggi dari nilai anak Ibu,” kata Sang Ketua Panitia dengan tenang.

Menghilangkan Diskriminasi Ilustrasi di atas menunjukkan ada pro kontra terhadap sistem zonasi dalam PPDB. “Anak pintar bisa , anak pintar bisa saja merasa dirugikan, anak sedang bisa lebih beruntung, karena PPDB yang mengutamakan anak warga setempat,” kata Darmo Sugito, S.Pd., M.H. Lebih lanjut Pengawas PAUD/ TK/SD Kecamatan Karanganyar- Demak ini mengatakan, “PPDB Sistem Zonasi, tidak sekadar mengurangi kemacetan transportasi. Namun, juga untuk menghilangkan diskriminasi anak dalam menempuh pendidikan. Pada hakikatnya, pendidikan merupakan memanusiakan manusia itu sendiri. Semua anak mempunyai hak memperoleh pendidikan. Baik anak tersebut pintar atau biasa. “Dengan Sistem Wilayah anak-anak yang memiliki kemampuan berbeda dapat sekolah bersama. Mereka bisa belajar toleransi,” ujarnya. Sistem Zonasi ini, tambah Sugito, akan mengantisipasi terjadinya anak-anak pintar ngumpul di satu sekolah. Sehingga terjadi sekolah yang mempunyai kesan ngetop dan tidak ngetop. Inilah yang menimbulkan kesenjangan. Padahal, semua sekolah harus memiliki standar pelayanan dan kualitas yang sama. Mengenai konsep dasar pengelolaan peserta didik, Sugito berkomentar, masih terdapatnya cara konvensional. Kurang memberi perhatian kepada pengembangan bakat terhadap siswa. Padahal, pengembangan bakat siswa sangat bermanfaat. Hak Anak Senada dengan Sugito, Riyanto S.Pd. menjelaskan, bagi yang tidak setuju sistem zonasi, mereka pasti sudah terbiasa dengan sistem kompetisi. Kepala Sekolah SDN Ngaloran 3 Karanganayar-Demak ini melanjutkan, mereka tidak berpikir tentang solidaritas. Padahal hakikatnya, pendidikan yang bermutu merupakan hak semua anak. Sistem Zonasi justru menerapkan amanah UUD dan UU Sistem Pendidikan Nasional. Tidak lain, berdasar keadilan tanpa membedakan kelas sosial dan ekonomi. Riyanto menilai,

Sistem Zonasi merupakan upaya mengubah ketidakadilan akses sekolah. Pemerintah lebih memprioritaskan anak setempat untuk bisa sekolah terdekat. Mengenai sekolah terdekat itu sudah punya kesan favorit, merupakan keadilan bagi anak tersebut. Betapa sakit hati anak berdekatan sekolah favorit tetapi tidak bisa mengenyamnya. Bukankah pemerintah justru mengabaikan anak yang ingin bersekolah" tambah Riyanto, merupakan usaha pengaturan peserta didik dari masuk hingga lulus sekolah. Kreativitas dan bakat yang berbeda harus mendapat pelayanan khusus. Bila hal ini sudah mendapat perhatian, tujuan pendidikan akan mengarah lebih baik. Kesamaan Hak Sistem Zonasi dalam PPDB, menurut Fajari S.Pd. menjamin adanya kesamaan hak siswa dalam menempuh pendidikan. Kepala Sekolah SD Cangkring B, Karanganayar, Demak ini melanjutkan, salah satu kesamaan hak anak adalah mendapat layanan pendidikan bermutu. Sistem Zonasi memberi peluang siswa yang bernilai biasa memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan sekolah favorit di dekat tempat tinggalnya. Berbeda dengan sistem Cluster, lanjut Fajari, yang bertujuan mengumpulkan anak-anak pintar. Hal ini menimbulkan cemburu sosial dari sekolah yang identik cluster rendah. Lagi pula, siswa yang bernilai bagus belum tentu pintar sungguhan. Bisa saja karena ikut bimbel yang ongkosnya mahal. Sedangkan anak yang punya nilai biasa, justru murni. Karena, dari orang tua yang kurang beruntung segi ekonomi sehingga tidak kuat membayar biaya bimbel. Wajar saja bila orang tua yang anaknya ikut bimbel tidak setuju dengan Sistem Zonasi. Sedangkan orang tua yang anaknya tidak ikut bimbel, justru ada harapan. Terkait konsep dasar pengelolaan peserta didik, Fajari berkomentar, layanan yang memusatkan perhatian siswa di kelas, baik pengaturan atau pengawasan. Seperti pengenalan dan kemampuan siswa serta minat, sampai siswa tersebut tamat sekolah. Pengelolaan seperti ini bertujuan mengatur kegiatan peserta didik agar aktivitasnya menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Senada dengan Sugito, Didik Nurul Ahmadi S.Pd. M.Pd. berpendapat, “ Konstitusi menyatakan hak pendidikan yang bermutu, hak semua anak”. Ketua PGRI Cabang Toroh-Grobogan ini melanjutkan, sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah wajib menerima 90% dari peserta didik yang diterima keseluruhan. Selebihnya, di luar radius zona terdekat. Sistem Zonasi, lanjut Didik, mencerminkan keadilan dalam memudahkan akses dan kualitas pendidikan.

Selama ini, keadilan diartikan sebagai hak pemerataan reputasi sekolah. Karena, siswa yang masuk mengutamakan basis wilayah. Bukan mengutamakan basis nilai. Kelebihan Sistem Zonasi bisa menjadikan sekolah giat belajar. Karena, tidak mendapat stigma murid – muridnya kurang pandai. “Sistem cluster yang didasarkan pada nilai akan melahirkan diskriminasi, bahkan akan mengkotak-kotak siswa. Bila sudah terjadi pembeda seperti ini, tak mudah memupuk kerja sama mereka. Juga hilang kepedulian sosial,” tandas lelaki yang sehari-hari menjabat sebagai Pengawas TK /SD Toroh, Grobogan ini. (Bakroni Masrum-edit)