Reformasi UPT Pendidikan

Posted by Admin on Artikel
Reformasi UPT Pendidikan

Reformasi UPT Pendidikan

  • Oleh Adi Prasetyo

DIakhir 2017, pengelolaan pendidikan di kecamatan yang menangani sekolah dasar dan pendidikan luar sekolah, sarat isu sensitif. Masalah tersebut terkait dengan keberadaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan Kecamatan yang terancam dibubarkan. Kegelisahan dan kegaduhan mengemuka di lingkungan penyelenggara pendidikan di kecamatan.

Selama ini persoalan pendidikan di kecamatan ditangani oleh UPT Pendidikan Kecamatan. Urusan yang ditangani meliputi Man, Money, Matrial dan Kurikulum. Persoalan ini diawali dengan lahirnya Permendagri No 12 Tahun 2017 tentang pedoman pembentukan dan klasifikasi cabang dinas dan unit pelaksana teknis daerah.

Produk ini merupakan penjabaran dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Di dalam Permendagri, disebutkan Unit Pelaksana Teknis Daerah ( UPTD ) adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional/kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pengertian tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Adapun tugas teknis penunjang dimaksudkan sebagai tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Dalam pasal 20 Permendagri itu disebutkan kreteria pembentukan UPTD meliputi: melaksanakan kegiatan teknis operasional/teknis penunjang tertentu; penyediaan barang/jasa yang diperlukan oleh masyarakat/perangkat daerah lain yang berlangsung secara terus menerus; memberikan kontribusi/manfaat langsung dan nyata kepada masyarakat; tersedianya sumberdaya yang meliputi pegawai, pembiayaan, sarana prasarana; tersedianya jabatan fungsional teknis sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD dan memiliki SOPdalam melaksanakan tugas teknis operasional tertentu/teknis penunjang tertentu.

Berdasarkan kreteria tersebut, kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Pendidikan di Kecamatan tidak memenuhi kreteria pembentukan UPTD khususnya kreteria ‘’elaksanakan kegiatan teknis operasional tertentu’’. Meskipun secara kelembagaan tidak memenuhi syarat sebagai sebuah UPTD, namun tugas pokok dan fungsi UPTD tetap harus dipertahankan.

Peran PGRI

Dalam Surat Mendagri No 061/ 10395/OTDA tanggal 04 Desember 2017 tentang kelembagaan unit pelaksana teknis dinas pendidikan di kecamatan, di sebutkan bahwa kepala daerah dengan pertimbangan tertentu membutuhkan unit kerja yang bertugas melakukan koordinasi layanan adminitrasi pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya, maka kepala daerah dapat membentuk Koordinator Wilayah Kecamatan bidang pendidikan sebagai unit kerja nonstruktural yang dipimpin oleh seorang koordinator, yang berasal dari pengawas sekolah atau pegawai ASN lainnya.

Dalam kondisi seperti ini PGRI harus berperan aktif menunjukkan eksistensinya. Namun, PGRI juga harus hati-hati, karena persoalan ini melibatkan anggota PGRI. Pertama, PGRI harus mendesak Mendagri untuk meninjau ulang Permendagri yang mengakibatkan hilangnya UPT di kecamatan. Organisasi harus menjelaskan betapa pentingnya UPT Pendidikan Kecamatan.

Harus diuraiakan dengan jelas, terinci dan cermat tentang tugas pokok dan fungsi UPT Kecamatan. Apabila perlu, dibuatkan naskah akademis kelembagaan tersebut. Kedua, sambil menunggu hasil komunikasi dengan Mendagri, PGRI Kab/Kota harus melaksanakan interaksi dengan Dinas Pendidikan setempat.

Pembentukan koordinator wilayah menjadi alternatif untuk mengatasi hilangnya UPT Kecamatan. Diawali dengan menetapkan Koordinator Wilayah Kecamatan sesuai dengan jumlah kecamatan yang ada. Setelah itu mengidentifikasi jumlah pengawas sekolah yang ada pada masing-masing kecamatan.

Bagi kepala UPT Pendidikan Kecamatan yang memenuhi syarat, dapat diangkat kembali sebagai pengawas sekolah. Jika jumlah pengawas sekolah lebih dari satu, maka perlu dilakukan fit and proper test untuk menentukan siapa yang dapat ditetapkan sebagai koordinator.

Pada sisi yang lain PGRI bersama Dinas Pendidikan setempat melakukan komunikasi dengan BKD untuk menempatkan kepala UPTD Kecamatan yang kehilangan jabatan, agar mereka tetap menduduki eselon yang sama. Apabila ini dilakukan dengan baik, hilangnya UPT Pendidikan Kecamatan tidak akan menimbulkan kegaduhan.(42)

Drs Adi Prasetyo SH MPd,Wakil Ketua Pengurus Provinsi PGRI Jawa Tengah

?Sumber : http://www.suaramerdeka.com/smcetak/detail/22245/Reformasi-UPT-Pendidikan?