Membangun Organisasi Yang Kuat Dan Bermartabat

Posted by Admin on Artikel
Membangun Organisasi  Yang Kuat Dan Bermartabat

PGRI sebagai organisasi profesi guru harus kuat dan bermartabat agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal sebagaimana diamanatkan UU nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Sebagaimana tertuang dalam pasal 41 ayat (2) Organisasi profesi berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk itu menurut Plt Ketua PGRI Jateng, H. Widadi, S.H, PGRI harus dibangun menjadi organisasi profesi yang kuat dan bermartabat.

Kekuatan organisasi menurut Widadi dipengaruhi oleh tingginya solidaritas anggota dan pengelolaan organisasi secara professional, akuntable, dan mandiri serta tata kelola keuangan yang kuat dan mampu memberi dukungan untuk perkembangan tugas secara professional. Kegiatan anak lembaga dan badan khusus PGRI Jawa Tengah selama ini dirasakan sangat membantu pelaksanaan fungsi PGRI sebagai organisasi profesi guru. Berdirinya BPR Guru Jateng yang pembukannya secara resmi di-launching pada tanggal 18 Desember 2014 lalu diharapkan mampu meningkatkan kemandirian PGRI.

Selanjutnya dijelaskan oleh Widadi, bahwa kemartabatan organisasi ditentukan oleh professionalitas anggota dan berperilaku sesuai kode etik serta kemampuan organisasi memberi dorongan, dukungan dan fasilitasi terhadap guru-guru dalam meningkatkan profesionalitas dan mentaati kode etik. Peran pengurus PGRI di semua tingkatan sangat penting untuk memantapkan PGRI sebagai organisasi profesi yang kuat dan bermartabat menuju terwujudnya pendidikan bermutu.

Hasil Konferensi

Konferensi XXI PGRI Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan tanggal 25 - 27 April 2014 telah ditindak lanjuti dengan pelaksanaan Konferensi XXI PGRI Kabupaten dan Kota se Jawa Tengah. Pada akhir Desember 2014 telah dilaksanakan Konferensi XXI PGRI di 34 kabupaten/kota dan tinggal satu kabupaten yang belum menyelenggarakan agenda lima tahunan tersebut. Konferensi XXI PGRI Kabupaten/kota diawali dari kabupaten Kebumen yang diselenggarakan tanggal 14 Juni 2014 dan urutan ke 34 oleh PGRI kabupaten Sukoharjo yang diselenggarakan tanggal 30 Desember 2014. Sementara untuk kabupaten Blora sampai berita ini ditulis belum memberikan kepastian kapan akan menyelenggarakan Konferensi.

Pengurus Provinsi PGRI Jawa Tengah mengucapkan terima kasih kepada pengurus masa bakti XX PGRI kabupaten/kota atas kerja sama, pengabdian, perjuangan yang dilakukan untuk mewujudkan PGRI sebagai organisasi profesi yang kuat dan bermartabat. Semoga perjuangan dan pengabdiannya dapat menambah catatan amal baik dan memperoleh balasan dari Allah swt. Kepada pengurus baru masa bakti XXI diucapkan selamat atas kepercayaan yang diberikan oleh anggota melalui konferensi yang demokratis, akuntabel dan bermartabat. Semoga amanah itu dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan anggota, para guru, masyarakat, bangsa dan Negara.

Ketua Incumbent

Derap Guru yang turut meliput kegiatan di 34 kabupaten/kota yang telah menyelenggarakan konferensi mencatat ada 13 daerah (38,24%) yang ketuanya terpilih kembali memimpin PGRI untuk maasa bakti XXI periode 2014 - 2019. 13 daerah tersebut adalah; Kabupaten Kendal, Grobogan, Demak (kares Semarang); Kabupaten Pati, Kudus, dan Jepara (kares Pati); Kota Surakarta (kares Surakarta); kota Pekalongan, kabupaten Brebes, kabupaten Batang (kares Pekalongan); Kabupaten Banyumas (kares Banyumas); Kabupaten Magelang dan Kabupaten Temanggung (kares Kedu). Ini berarti ada 21 kabupaten/kota (61,76%) yang dipimpin oleh ketua baru. Dilihat dari pekerjaan/jabatan dinas ada 16 daerah (47,06%) yang ketuanya merupakan pejabat birokrasi di daerahnya, 15 daerah (44,12%) ketuanya adalah guru/pengawas/penilik dan 3 daerah (8,82%) ketuanya pensiunan.

Dilihat dari proses pemilihannya dari 34 daerah ada 5 kabupaten (14,71%) yang ketuanya dipilih secara aklamasi dan 29 kab/kota (85,29%) melalui pemungutan suara. Saat diminta pendapat mengenai proses pemilihan dengan cara aklamasi di beberapa daerah tersebut, Plt Ketua PGRI Jateng, Widadi mengatakan bahwa proses pemilihan dengan cara aklamasi tidak diatur di dalam AD/ART PGRI. Karena itu untuk menjamin tegaknya demokrasi dan menghindari persoalan yang mungkin timbul dikemudian hari, sebelum dilakukan aklamasi untuk F1 (calon ketua) semua calon lain harus menyatakan mundur dan hanya ada satu orang calon yang memang dikehendaki seluruh peserta konferensi untuk dipilih secara aklamasi sebagai ketua. (d4)