Memantapkan Pgri Sebagai Organisasi Profesi Guru

Posted by Admin on Berita
Memantapkan Pgri  Sebagai Organisasi Profesi Guru

Konferensi PGRI kabupaten/kota merupakan forum tertinggi di bawah Konferensi Provinsi PGRI. Konferensi XXI PGRI kabupaten/kota bertujuan untuk membahas dan menetapkan; 1) pengesahan laporan pertanggungjawaban Pengurus PGRI Kabupaten/kota tentang pelaksanaan program organisasi masa bakti XX, pelaksanaan kebijakan keuangan, inventaris, dan kekayaan organisasi PGRI kabupaten/kota; 2) penetapan program kerja PGRI kabupaten/kota untuk masa bakti XXI, dan; 3) pemilihan Pengurus PGRI Kabupaten/kota Masa Bakti XXI. 

Demikian diungkapkan Plt Ketua PGRI Jateng, H. Widadi, S.H kepada Derap Guru. Terkait dengan pelaksanaan Konferensi XXI PGRI Kabupaten/kota, ada beberapa informasi yang perlu dipahami para pengurus dan segenap anggota. Pertama, Pengurus Besar PGRI telah melaksanakan Konferensi Kerja Nasional I Tahun 2014 di Surabaya  pada tanggal 25 s.d. 28 Januari 2014. Sejumlah keputusan penting yang telah disepakati, antara lain, pemantapan PGRI sebagai organisasi profesi guru, pemutakhiran data anggota dan sekaligus rekrutmen anggota baru, peningkatan profesionalisme serta perlindungan terhadap guru.

Pemantapan PGRI sebagai organisasi profesi guru perlu dilakukan agar PGRI lebih optimal dalam melaksanakan peran dan kewenangannya untuk kepentingan guru, pendidikan dan masyarakat. Pemutakhiran data anggota harus dilakukan dari waktu ke waktu karena kejelasan data anggota menjadi modal dan semangat PGRI untuk terus memperjuangkan profesionalisme, kesejahteraan dan perlindungan guru. Sementara itu, rekrutmen anggota baru harus tetap mendapat perhatian yang sungguh-sungguh karena sesuai pasal 41 UUGD, guru wajib menjadi anggota organisasi profesi.

Kewenangan Organisasi

Dalam Pasal 42 UUGD ditegaskan bahwa, Organisasi profesi guru mempunyai kewenangan: 1) menetapkan dan menegakkan kode etik guru; 2) memberikan bantuan hukum kepada guru; 3) memberikan perlindungan profesi guru; 4) melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru; dan 5) memajukan pendidikan nasional.

Kita patut bersyukur PGRI telah memiliki Dewan Kehormatan Guru Indonesia Provinsi Jawa Tengah, karena dengan demikian persoalan atau kasus yang menyangkut profesi guru tidak langsung ditangani oleh institusi kepolisian sebagaimana terjadi akhir-akhir ini, tetapi ditangani terlebih dahulu oleh DKGI. Terlebih lagi, kini telah ditandatangani MoU antara Pengurus Besar PGRI-POLRI di tingkat pusat, dan telah ditindaklanjuti dengan MoU PGRI Provinsi Jawa Tengah-POLDA Jateng. Perlindungan terhadap guru menjadi semakin nyata karena di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah juga telah memiliki LKBH PGRI.

Kedua, PGRI Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan Konferensi Provinsi PGRI Jawa Tengah Masa Bakti XXI bertempat di Balairung Universitas PGRI Semarang  pada tanggal 25 s.d. 27 April 2014. Sejumlah keputusan penting juga telah dihasilkan dalam konferensi tersebut, antara lain program kerja lima tahunan (2014-2018) yang meliputi pelatihan kepemimpinan PGRI, peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan guru, serta realisasi pendirian Bank Guru. Selain itu, Konferensi Provinsi PGRI Jawa Tengah, juga menghasilkan kepengurusan PGRI Provinsi Jawa Tengah Masa Bakti XXI Tahun 2014-2018.

Ketiga, berkaitan dengan pemilu legislatif tahun 2014, Pengurus PGRI  Provinsi Jawa Tengah mengucapkan terima kasih kepada para guru dan pengurus PGRI yang telah menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan menggunakan hak pilihnya. Banyak pula di antara para guru  di berbagai pelosok daerah berperan menjadi panitia pemilihan.

Fokus Perjuangan

Sejumlah agenda masih menjadi fokus perjuangan PGRI, antara lain pelatihan guru dalam rangka implementasi kurikulum 2013, sertifikasi guru, BOS bagi pendidikan di Taman Kanak-Kanak, Tenaga Administrasi di Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, penghasilan minimum guru non-PNS, serta agenda-agenda lain yang berkaitan dengan pendidikan karakter bangsa yang saat ini dirasakan semakin jauh dari harapan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, pengurus PGRI di semua tingkatan, hendaknya meningkatkan kepekaan dan kesigapannya dalam menyerap, menampung, menyalurkan, dan memperjuangkan aspirasi anggota serta memberikan solusi dan menyelesaikan sejumlah persoalan anggota, organisasi, dan pendidikan pada umumnya.

Dalam upaya menyelesaikan berbagai persoalan dan memperjuangkan kepentingan serta kesejahteraan anggota diharapkan pengurus dapat mengambil langkah-langkah yang tegas, cerdas, bijaksana, dan edukatif. Mengingat bahwa guru adalah jabatan profesi yang karakteristiknya berbeda dengan pekerjaan lainnya, maka PGRI harus lebih mengedepankan cara koordinatif, konsultatif, dialog, dan kemitraan dalam menyelesaikan berbagai persoalan dan memperjuangkan kepentingan anggotanya. Upaya-upaya lain sesuai status PGRI sebagai organisasi profesi dan ketenagakerjaan yang akan dilakukan perlu dijaga agar tidak kontraproduktif dan merugikan peserta didik.

Anak Lembaga

Perjuangan PGRI selain dilakukan secara organisatoris oleh para pengurus juga dilakukan oleh anak lembaga dan badan khusus. Anak Lembaga PGRI Provinsi Jawa Tengah adalah; 1) YPLP DM JT PGRI Provinsi Jawa Tengah, 2) YPLP PT PGRI Semarang, 3) LKBH PGRI Cabang Jawa Tengah. Sedangkan Badan Khusus yang dimiliki adalah: 1) Yayasan Dana Setia Kawan Guru Jawa Tengah, 2) DKGI PGRI Provinsi Jawa Tengah, 3) FKPPG, 4) Penerbitan Majalah Derap, 5) Kosera PGRI Jawa Tengah. Dan saat ini PGRI Provinsi Jawa Tengah terus berusaha bagi terealisasinya pendirian Bank Guru Jawa Tengah untuk kepentingan seluruh anggota.