Konferensi Kerja Provinsi PGRI Jawa Tengah Tahun Kelima

Posted by Admin on Slider
Konferensi Kerja Provinsi PGRI Jawa Tengah Tahun Kelima

PGRI Jawa Tengah kembali mengadakan kegiatan Konferensi Kerja Provinsi (Konkerprov) kelima masa bakti XXI. Konkerprov diselenggarakan di P4G, Semarang Jawa Tengah, 2-3 Maret 2019. Peserta Konkerprov tahun ini berjumlah sekitar 400 orang yang terdiri dari Pengurus Provinsi PGRI Jawa Tengah, Dewan Penasihat Provinsi PGRI Jawa Tengah, Dewan Pakar Provinsi PGRI Jawa Tengah, Ketua dan Sekretaris Perangkat Kelengkapan Provinsi PGRI Jawa Tengah, APKS, Pengurus IGTKI PGRI, dan perwakilan pengurus PGRI Kabupaten Kota seluruh Jawa Tengah.

Sementara itu Ketua Pengurus Provinsi PGRI Jawa Tengah, H. Widadi, SH. mengatakan bahwa Konkerprov kali ini membahas materi pokok tentang laporan pelaksanaan program kerja Pengurus Provinsi PGRI Jawa Tengah Tahun Kelima Masa Bakti XXI periode 2014-2019, tepatnya bulan Januari sd Desember 2018. Selain itu, dalam Konkerprov tersebut juga membahas penetapan program kerja dan kebijakan organisasi untuk tahun 2019. 

Menurut Widadi, Konferensi Kerja Provinsi adalah forum organisasi kedua tertinggi setelah Konprov yang didalamnya ada pernyataan dan rekomendasi konferensi tentang sikap dan strategi organisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama di bidang pendidikan dan guru Jawa Tengah.
Widadi menambahkan pihaknya siap mendukung usulan dari pengurus besar PGRI. Menurutnya learning center tidak hanya tersedia di ranah pusat saja. Didaerahpun ada sumberdaya yang bisa dimaksimalkan untuk melatih guru honorer Jawa Tengah.

“Kita semua tahu PGRI punya kekuatan yang luar biasa sebut saja kampus-kampus dan sekolah-sekolah PGRI yang layak untuk digunakan. Misalnya saja di Semarang kami punya Universitas PGRI, yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas guru,” imbuh Widadi.

Konkerprov yang berlangsung tanggal 2 dan 3 Maret 2019 ini menghasilkan keputusan-keputusan tentang program organisasi tahun 2019 yang rinci, lengkap, jelas, dan operasional yang harus dilaksanakan pengurus dari tingkat provinsi hingga tingkat ranting.