Mengkritisi Kebijakan Anggaran Pendidikan

Posted by Admin on Artikel
Mengkritisi Kebijakan Anggaran Pendidikan

Hasil amandemen UUD 1945 Ke IV tahun 2002 tentang pendidikan (pasal 31) menyatakan; 1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; 2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; 3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang; 4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; 5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

UU nomor 20 tahun 2003

Terkait dengan pendanaan bidang pendidikan, pemerintah telah menetapkan alokasi dana untuk pendidikan minimal 20% tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (1) yang berbunyi, “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”

Bagaimana realitanya?

Penyusunan dan pengalokasian anggaran pendidikan baik di tingkat Pusat maupun Daerah, ternyata tidak sejalan dengan apa yang telah diamanatkan oleh UUD 1945 dan Undang Undang Sisdiknas. Oleh karena itu, PGRI mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan Judicial Review Undang Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan MK

Gugatan PGRI untuk menguji ulang (judicial review) UU No.16/2008 tentang Perubahan Atas UU No.45/2007 tentang APBN Tahun 2008 terhadap UUD 1945, dikabulkan MK. Meskipun dalam putusannya mengabulkan gugatan PGRI, namun MK mengemukakan, UU APBN-P 2008 tetap berlaku sampai dengan diundangkannya UU APBN 2009. MK juga mendorong agar semua daerah memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBD.

Termasuk Gaji Guru

Giliran  seorang guru SD, Rahmatiah Abbas dan Dosen Universitas Hassanuddin, Prof. Badryah Rivai, keduanya warga Sulawesi Selatan, menggugat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Mereka meminta MK untuk menyatakan Pasal 49 Ayat (1) UU Sisdiknas tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Keduanya diwakili oleh kuasa hukum Elsa Syarief, mempersoalkan ketidakpastian hukum lantaran keberadaan kata selain dalam Pasal 49 Ayat (1) UU Sisdiknas, “Dana Pendidikan selain Gaji Pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapaan dan Belanja Daerah (APBD)”.

Pendapat pro dan kontra muncul terkait pemohonan yang diajukan kedua orang tersebut. Namun berdasar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang pengucapan putusan perkara No. 24/PUU-V/2007, Rabu (2012), di Jakarta, dinyatakan gaji pendidik, sebagai bagian dari komponen pendidikan, harus dimasukkan dalam penyusunan anggaran pendidikan 20% dari APBN dan APBD.

RAPBN-P 2015

Mari kita simak skema Dana Pendidikan yang bersumber dari dokumen Nota Keuangan RAPBN-P 2015. Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyusun sasaran serta prioritas pembangunan yang tertuang dalam konsep Nawacita dan Trisakti. Trisakti merupakan visi Presiden yang meliputi: (1) berdaulat secara politik; (2) mandiri dalam ekonomi; dan (3) berkepribadian dalam budaya. Sementara itu, Nawacita merupakan agenda prioritas dalam mewujudkan visi Presiden. 

Dana BOS

Dana BOS tahun 2015, SD 800 ribu, SMP 1 juta, SMA 1,5 juta merupakan kebijakan  Kemendikbud RI terkait dengan alokasi anggaran pendidikan dalam APBN 2015 yang mencapai Rp 409,1 triliun lebih. Dari sisi pengelolaannya, anggaran fungsi pendidikan itu terbagi menjadi dua. Yakni anggaran fungsi pendidikan yang dikelola dalam belanja pemerintah pusat Rp 154,2 triliun. Kemudian anggaran fungsi pendidikan yang dikelola pemerintah daerah sebesar Rp 254,9 triliun.

Cukupkah anggaran sebesar itu untuk memenuhi seluruh kebutuhan pendidikan? Bagaimana anggaran pendidikan untuk masing-masing sekolah? Haruskah kran partisipasi dan bantuan masyarakat ditutup ?  Ikuti pembahasan redaksi bulan depan ! (d4)