Darurat Nasib Pengawas, Bagaimana Menyikapinya?

Posted by Admin on Artikel
Darurat Nasib Pengawas,  Bagaimana Menyikapinya?

Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan. Karena itu pengawas sekolah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan. Dilihat dari ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang tersebut pengawas memiliki fungsi dan peranan penting dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas guru dan kepala sekolah pada satuan pendidikan. Karena itu idealnya kompetensi dan profesionalitas seorang pengawas harus lebih tinggi dibanding kompetensi dan profesionalitas para guru dan kepala sekolah. Harapan ini tak berlebihan karena kedudukan pengawas sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang akademik dan manajerial pada sejumlah satuan pendidikan.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 21 tahun 2010, tugas pokok Pengawas Sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan professional Guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus. Sedangkan bidang pengawasan sebagaimana tersebut pada pasal 3 meliputi pengawasan taman kanak-kanak / raudhatul athfal, sekolah dasar / madrasah ibtidaiyah, pengawasan rumpun mata pelajaran/mata pelajaran, pendidikan luar biasa, dan bimbingan konseling.

Dengan peranan tugas dan tanggung jawab yang tidak ringan dan membutuhkan kemampuan khusus yang harus dipersiapkan dengan baik maka keberadaan pengawas tidak bisa diabaikan dalam upaya mengoptimalkan proses pembelajaran dan peningkatan mutu pendidikan. Dapat dikatakan, bahwa kinerja, kompetensi dan profesionalitas pengawas sangat mempengaruhi kinerja, kompetensi dan profesionalitas para guru/kepala sekolah dimana para pengawas itu melakukan tugas pengawasan. 

Dengan kedudukan Pengawas Sekolah sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan dan merupakan jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh Guru yang berstatus PNS, maka pengawas sekolah juga berhak mengikuti sertifikasi dan berhak memperoleh tunjangan profesi.

Kini, para pengawas nampak terusik dengan ketentuan Permeneg PAN dan RB nomor 21 tahun 2010, khususnya pasal 34 tentang pembebasan sementara sebagai berikut; (1) Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki jenjang jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. (2) Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit dari kegiatan tugas pokok. (3) Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pengawas Sekolah dibebaskan sementara dari jabatannya apabila: a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun atau pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil; c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengawas Sekolah; d. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan e. melaksanakan tugas belajar selama 6 bulan atau lebih.

Bagaimana pendapat mereka?

Trisilawati, Pengawas SMA di Solo mengaku tidak terkejut dengan aturan yang ada tentang pengawas termasuk ketentuan pasal 34 dan dan 36 Permeneg PAN RB nomor 21 tahun 2010 yang oleh sebagian pengawas dianggap sebagai ancaman. Ia mengaku tidak terkejut karena apa yang dilakukannya sudah sesuai Tupoksi dan angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat selalu dapat ia penuhi. Trisilawati yang sebelumnya guru SMAN 4 Surakarta, tanpa melalui jenjang sebagai kepala sekolah langsung diangkat sebagai pengawas pada tahun 2010. Bagi Trisilawati ada atau tidak ada Permen tersebut dirinya tetap berupaya melaksanakan tugas secara optimal karena menyadari bahwa pengawas merupakan agen perubahan bagi peningkatan mutu pendidikan.

Diminta pendapat tentang tugas yang diembannya, pengawas berusia 55 tahun ini mengaku nyaman-nyaman saja, tidak ada kendala dan kesulitan yang dihadapi. Tentang kondisi sekolah-sekolah yang ada dalam wilayah kerjanya, ia mengaku hampir seluruhnya memenuhi 8 standar nasional pendidikan, khususnya untuk sekolah negeri. Sedangkan untuk sekolah swasta ada sebagian yang belum terpenuhi antara lain; bidang sarpras dan pembiayaan. Tugas pengawasan di sekolah itu ia jalani minimal satu kali dalam satu bulan.

Bagaimana tanggapan terhadap rencana pemerintah segera yang akan segera memberlakukan ketentuan pasal 34 dan 36 Permeneg PAN RB nomor 21/2010 yang sempat meresahkan sebagian pengawas? Trisilawati berharap teman-teman mensikapinya secara wajar. ”Kalau kita bisa bekerja optimal sesuai tupoksi saya kira tidak perlu ada keresahan”, jelasnya. “Jika ketentuan itu jadi dilaksanakan untuk pengawas, maka para guru dan kepala sekolah pun mestinya juga berlaku ketentuan yang sama”, tegasnya.

Peraturan yang mengancam

Drs. Suhariyanto, M.Pd, Pengawas TK/SD/SDLB di Sukoharjo menilai Permeneg PAN RB nomor 21/2010 itu sebagai ancaman bagi para pengawas yang tidak mampu memenuhi angka kredit pada periode tertentu. Hal yang memberatkan para pengawas menurut Suhariyanto adalah unsur pengembangan diri. “Banyak pengawas yang pesimis dengan ketentuan pasal 34 dan 35 Permeneg PAN RB nomor 21/2010, tetapi untuk yang usianya 55 tahun ke bawah masih semangat”, jelasnya.

Diminta pendapatnya tentang peran pengawas, Suhariyanto menyatakan sangat penting. Bahkan kalau ada rekrutmen guru/kepala sekolah tidak melibatkan pengawas, menurut Suhariyanto hasilnya kurang akuntabel, karena pengawas lah yang tahu kondisi sekolah. Meski Suhariyanto merasa tidak terancam dengan peraturan tersebut, pengawas yang juga pengurus PGRI Kab. Sukoharjo ini mengharapkan ada regulasi baru yang dapat membuat para pengawas bisa bekerja lebih nyaman.  

Sebagai Tantangan

Berbeda dengan Suhariyanto, Pengawas lain di Sukoharjo, Sarmiyati, M.Pd. melihat Permeneg PAN RB nomor 21/2010 bukan sebagai ancaman tetapi sebagai tantangan untuk bisa bekerja lebih baik. Ia pun memaknai sertifikasi dan tunjangan profesi bukan sekedar menambah kesejahteraan dirinya sendiri tetapi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Hal yang juga dirasakan sebagai tantangan bagi Sarmiyati adalah bagaimana meningkatkan prestasi para guru. “Khususnya bagi guru-guru yang usianya sudah “sepuh” untuk penggunaan “IT” sering menghadapi kesulitan, tetapi 75% guru sudah punya laptop”, jelasnya.

Zona Aman

Suwoto, S.Pd, Pengawas TK/SD di kecamatan Jati, Kudus menyatakan selama ini banyak pengawas yang merasa sudah berada di zona aman. Karena itu ketika Permeneg PAN RB no. 21/2010 dinyatakan segera berlaku secara efektif, banyak pengawas mengaku sulit untuk bisa memenuhinya. Karena itu ketika ada berita bahwa kenaikan pangkat semua PNS dilakukan secara otomatis (4 tahunan) banyak yang menyambut gembira dan berharap berita itu benar-benar dilaksanakan. Suwoto yang juga sekretaris PGRI Kabupaten Kudus ini menyatakan banyak pengawas saat ini menghadapi dilemma. Jika fokus melaksanakan tugas, nasibnya bisa terancam. Dan jika fokus memeperjuangkan nasib, tugasnya menjadi tidak optimal. Menurut Suwoto keduanya sama-sama diperlukan oleh pengawas tetapi sulit untuk dikejakan bersamaan dalam waktu yang terbatas.

Pengawas lain di kecamatan Gebog, Kudus, Sukarto menilai peraturan itu bagus supaya pengawas tidak monoton dalam bekerja. Untuk memotivasi guru dan kepala sekolah para pengawas harus kreatif dan terus belajar agar bisa memberi contoh. Tetapi diakui oleh Sukarto, mengubah keadaan seperti itu tidak mudah, karena itu pemberlakuan ketentuan tersebut harus bertahap. Caranya; untuk lima tahun pertama agar diberi kemudahan, misalnya; penilai hasil PTS (penelitian tindakan sekolah) bagi pengawas diambilkan dari daerah setempat dan diikuti dengan pembimbingan dan pembinaan.

Menurut Sukarto saat ini banyak pengawas yang stress karena belum siap melakukan pengembangan diri melalui kegiatan penelitian sekolah dan penulisan karya ilmiah. Selain itu dokumen-dokumen yang diperlukan untuk penilaian sering tidak terurus dengan baik. Meski demikian dari sisi profesionalitas dan kompetensinya, para pengawas saat ini telah teruji dengan baik. Ketika melakukan supervise dan pembinaan di sekolah, para pengawas saat ini juga tida mau menerima “amplop/suap”. “Kalau ada yang mencoba memberi pasti dikembalikan”, tegasnya.

Kepala SD Dersala, kecamatan Bae, Kudus, Sukeri, mengakui kinerja pengawas saat ini sudah meningkat. Hal yang ia rasakan, pengawas selalu memberikan bimbingan administrasi dan manajemen. “Paling tidak sebulan sekali ada pertemuan pleno dengan pengawas”, katanya. Sementara untuk KKG guru kelas juga diadakan tiap sabtu satu bulan sekali bersama koordinator guru kelas / kepala sekolah yang ditunjuk. Terkait dengan bimbingan pembuatan karya ilmiah, bukan hanya pengawas yang memerlukan, guru dan kepala sekolah juga perlu. Selama ini PGRI Kabupaten Kudus juga pernah menyelenggarakan kegiatan tersebut dengan menghadirkan tutor dari LPMP Jawa Tengah. (d4)

Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan. Karena itu pengawas sekolah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan. Dilihat dari ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang tersebut pengawas memiliki fungsi dan peranan penting dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas guru dan kepala sekolah pada satuan pendidikan. Karena itu idealnya kompetensi dan profesionalitas seorang pengawas harus lebih tinggi dibanding kompetensi dan profesionalitas para guru dan kepala sekolah. Harapan ini tak berlebihan karena kedudukan pengawas sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang akademik dan manajerial pada sejumlah satuan pendidikan.

 

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 21 tahun 2010, tugas pokok Pengawas Sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan professional Guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus. Sedangkan bidang pengawasan sebagaimana tersebut pada pasal 3 meliputi pengawasan taman kanak-kanak / raudhatul athfal, sekolah dasar / madrasah ibtidaiyah, pengawasan rumpun mata pelajaran/mata pelajaran, pendidikan luar biasa, dan bimbingan konseling.

Dengan peranan tugas dan tanggung jawab yang tidak ringan dan membutuhkan kemampuan khusus yang harus dipersiapkan dengan baik maka keberadaan pengawas tidak bisa diabaikan dalam upaya mengoptimalkan proses pembelajaran dan peningkatan mutu pendidikan. Dapat dikatakan, bahwa kinerja, kompetensi dan profesionalitas pengawas sangat mempengaruhi kinerja, kompetensi dan profesionalitas para guru/kepala sekolah dimana para pengawas itu melakukan tugas pengawasan. 

Dengan kedudukan Pengawas Sekolah sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan dan merupakan jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh Guru yang berstatus PNS, maka pengawas sekolah juga berhak mengikuti sertifikasi dan berhak memperoleh tunjangan profesi.

Kini, para pengawas nampak terusik dengan ketentuan Permeneg PAN dan RB nomor 21 tahun 2010, khususnya pasal 34 tentang pembebasan sementara sebagai berikut; (1) Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki jenjang jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. (2) Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit dari kegiatan tugas pokok. (3) Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pengawas Sekolah dibebaskan sementara dari jabatannya apabila: a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun atau pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil; c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengawas Sekolah; d. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan e. melaksanakan tugas belajar selama 6 bulan atau lebih.

Bagaimana pendapat mereka?

Trisilawati, Pengawas SMA di Solo mengaku tidak terkejut dengan aturan yang ada tentang pengawas termasuk ketentuan pasal 34 dan dan 36 Permeneg PAN RB nomor 21 tahun 2010 yang oleh sebagian pengawas dianggap sebagai ancaman. Ia mengaku tidak terkejut karena apa yang dilakukannya sudah sesuai Tupoksi dan angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat selalu dapat ia penuhi. Trisilawati yang sebelumnya guru SMAN 4 Surakarta, tanpa melalui jenjang sebagai kepala sekolah langsung diangkat sebagai pengawas pada tahun 2010. Bagi Trisilawati ada atau tidak ada Permen tersebut dirinya tetap berupaya melaksanakan tugas secara optimal karena menyadari bahwa pengawas merupakan agen perubahan bagi peningkatan mutu pendidikan.

Diminta pendapat tentang tugas yang diembannya, pengawas berusia 55 tahun ini mengaku nyaman-nyaman saja, tidak ada kendala dan kesulitan yang dihadapi. Tentang kondisi sekolah-sekolah yang ada dalam wilayah kerjanya, ia mengaku hampir seluruhnya memenuhi 8 standar nasional pendidikan, khususnya untuk sekolah negeri. Sedangkan untuk sekolah swasta ada sebagian yang belum terpenuhi antara lain; bidang sarpras dan pembiayaan. Tugas pengawasan di sekolah itu ia jalani minimal satu kali dalam satu bulan.

Bagaimana tanggapan terhadap rencana pemerintah segera yang akan segera memberlakukan ketentuan pasal 34 dan 36 Permeneg PAN RB nomor 21/2010 yang sempat meresahkan sebagian pengawas? Trisilawati berharap teman-teman mensikapinya secara wajar. ”Kalau kita bisa bekerja optimal sesuai tupoksi saya kira tidak perlu ada keresahan”, jelasnya. “Jika ketentuan itu jadi dilaksanakan untuk pengawas, maka para guru dan kepala sekolah pun mestinya juga berlaku ketentuan yang sama”, tegasnya.

Peraturan yang mengancam

Drs. Suhariyanto, M.Pd, Pengawas TK/SD/SDLB di Sukoharjo menilai Permeneg PAN RB nomor 21/2010 itu sebagai ancaman bagi para pengawas yang tidak mampu memenuhi angka kredit pada periode tertentu. Hal yang memberatkan para pengawas menurut Suhariyanto adalah unsur pengembangan diri. “Banyak pengawas yang pesimis dengan ketentuan pasal 34 dan 35 Permeneg PAN RB nomor 21/2010, tetapi untuk yang usianya 55 tahun ke bawah masih semangat”, jelasnya.

Diminta pendapatnya tentang peran pengawas, Suhariyanto menyatakan sangat penting. Bahkan kalau ada rekrutmen guru/kepala sekolah tidak melibatkan pengawas, menurut Suhariyanto hasilnya kurang akuntabel, karena pengawas lah yang tahu kondisi sekolah. Meski Suhariyanto merasa tidak terancam dengan peraturan tersebut, pengawas yang juga pengurus PGRI Kab. Sukoharjo ini mengharapkan ada regulasi baru yang dapat membuat para pengawas bisa bekerja lebih nyaman.  

Sebagai Tantangan

Berbeda dengan Suhariyanto, Pengawas lain di Sukoharjo, Sarmiyati, M.Pd. melihat Permeneg PAN RB nomor 21/2010 bukan sebagai ancaman tetapi sebagai tantangan untuk bisa bekerja lebih baik. Ia pun memaknai sertifikasi dan tunjangan profesi bukan sekedar menambah kesejahteraan dirinya sendiri tetapi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Hal yang juga dirasakan sebagai tantangan bagi Sarmiyati adalah bagaimana meningkatkan prestasi para guru. “Khususnya bagi guru-guru yang usianya sudah “sepuh” untuk penggunaan “IT” sering menghadapi kesulitan, tetapi 75% guru sudah punya laptop”, jelasnya.

Zona Aman

Suwoto, S.Pd, Pengawas TK/SD di kecamatan Jati, Kudus menyatakan selama ini banyak pengawas yang merasa sudah berada di zona aman. Karena itu ketika Permeneg PAN RB no. 21/2010 dinyatakan segera berlaku secara efektif, banyak pengawas mengaku sulit untuk bisa memenuhinya. Karena itu ketika ada berita bahwa kenaikan pangkat semua PNS dilakukan secara otomatis (4 tahunan) banyak yang menyambut gembira dan berharap berita itu benar-benar dilaksanakan. Suwoto yang juga sekretaris PGRI Kabupaten Kudus ini menyatakan banyak pengawas saat ini menghadapi dilemma. Jika fokus melaksanakan tugas, nasibnya bisa terancam. Dan jika fokus memeperjuangkan nasib, tugasnya menjadi tidak optimal. Menurut Suwoto keduanya sama-sama diperlukan oleh pengawas tetapi sulit untuk dikejakan bersamaan dalam waktu yang terbatas.

Pengawas lain di kecamatan Gebog, Kudus, Sukarto menilai peraturan itu bagus supaya pengawas tidak monoton dalam bekerja. Untuk memotivasi guru dan kepala sekolah para pengawas harus kreatif dan terus belajar agar bisa memberi contoh. Tetapi diakui oleh Sukarto, mengubah keadaan seperti itu tidak mudah, karena itu pemberlakuan ketentuan tersebut harus bertahap. Caranya; untuk lima tahun pertama agar diberi kemudahan, misalnya; penilai hasil PTS (penelitian tindakan sekolah) bagi pengawas diambilkan dari daerah setempat dan diikuti dengan pembimbingan dan pembinaan.

Menurut Sukarto saat ini banyak pengawas yang stress karena belum siap melakukan pengembangan diri melalui kegiatan penelitian sekolah dan penulisan karya ilmiah. Selain itu dokumen-dokumen yang diperlukan untuk penilaian sering tidak terurus dengan baik. Meski demikian dari sisi profesionalitas dan kompetensinya, para pengawas saat ini telah teruji dengan baik. Ketika melakukan supervise dan pembinaan di sekolah, para pengawas saat ini juga tida mau menerima “amplop/suap”. “Kalau ada yang mencoba memberi pasti dikembalikan”, tegasnya.

Kepala SD Dersala, kecamatan Bae, Kudus, Sukeri, mengakui kinerja pengawas saat ini sudah meningkat. Hal yang ia rasakan, pengawas selalu memberikan bimbingan administrasi dan manajemen. “Paling tidak sebulan sekali ada pertemuan pleno dengan pengawas”, katanya. Sementara untuk KKG guru kelas juga diadakan tiap sabtu satu bulan sekali bersama koordinator guru kelas / kepala sekolah yang ditunjuk. Terkait dengan bimbingan pembuatan karya ilmiah, bukan hanya pengawas yang memerlukan, guru dan kepala sekolah juga perlu. Selama ini PGRI Kabupaten Kudus juga pernah menyelenggarakan kegiatan tersebut dengan menghadirkan tutor dari LPMP Jawa Tengah. (d4)