Dialog Interaktif tentang BOSDA dan Mutu Pendidikan Jateng

Posted by Admin on Slider
Dialog Interaktif tentang BOSDA dan Mutu Pendidikan Jateng

Senin 4 November 2019, Ketua Provinsi PGRI Jateng bersama Ketua Komisi E DPRD Prov. Jateng Bp. Abdul Khamid, melakukan Dialog Interaktif tentang BOSDA dan Mutu Pendidikan Jateng di Gedung DPRD dan disiarkan langsung oleh Radio El Shinta. 

Ketua Provinsi PGRI Jateng, Dr H Muhdi SH M.Hum mengungkapkan tentang permasalahan pendidikan di Indonesia pada umumnya dan di Jateng pada khususnya saat memasuki abad 21 di era disrupsi adalah Mutu Pendidikan dan kesenjangan/pemerataan disamping karakter. 

Muhdi menegaskan bahwa pendidikan adalah satu satunya jalan bagi Indonesia dan Jateng pada khususnya untuk mampu memanfaat bonus demografi dan mampu mengantarkan bangsa Indonesia menjadi negara terbesar ke 4 dunia ditahun 2045 yang adil dan makmur. 

Utk itu, Muhdi menambahkan, seperti yg pernah dikatakan Presiden, harus terjadi lompatan dalam pendidikan untuk menyiapkan peserta didik yang siap menyongsong dunia kerja yang berubah dengan sangat cepat.

"Faktor dominan terjadinya kesenjangan antar sekolah, antar sekolah negeri dengan sebagian besar sekolah swasta adalah pendidik/guru, sarana prasarana terlebih menghadapi perubahan pengelolaan pendidikan di bawah Mendikbud Nadhim Makarim, yg menuntut guru yang kapabel dan sarana krasarana termasuk IT yang canggih", tegas Muhdi.

Untuk itu, lanjut Muhdi, pemenuhan standar pembiayaan bagi sekolah, dan yang perlu juga mendapat perhatian Sekolah Swasta (di bawah Pemprov adalah SMA, SMK, SLB) untuk meningkatkan kapabilitas guru, memberikan penghasilan yg layak/kesejahteraan guru agar guru fokus dan berkembang, serta memenuhi sarana prasarana agar pembelajaran dapat menggunakan TI yang canggih, laboratorium yang memadahi shg berlangsung efektif, dan menghasilkan lulusan yang kompeten serta siap menghadapi perubahan dunia kerja. 

Muhdi menjelaskan, mengingat kebanyakan sekolah swasta justru banyak peserta didiknya dari keluarga kurang mampu, sehingga memiliki keterbatasan dalam membayar biaya sekolah, maka BOSDA bagi SMA,SMK Bahkan MA menjadi sangat penting, dalam upaya mengatasi kesenjangan.

Ditandaskan, BOSDA Jateng yg ada saat ini sebesar Rp 150.000/tahun sangat kurang memadahi dari besaran biaya operasional yg dibutuhkan utk SMA/SMK yang standar minimalnya berkisar Rp 3.800.000/th. Sehingga rencana menaikkan dari Rp 150.000/th menjadi Rp 500.000/th pada tahun 2020, untuk SMA, SMK, dan MA Swasta, dan Rp 750.000/tahun pada tahun 2021 serta Rp 1.000.000/tahun pada tahun 2022-2023, harus benar2 dipastikan oleh DPRD agar dapat direalisasikan Gubernur, walaupun itu masih jauh dari kebutuhan. Namun itu akan sangat membantu sekolah swasta meminimalkan kesenjangan, tandas Muhdi.

Untuk itu, Muhdi menegaskan, Ketua Komisi E DPRD Prov Jateng, harus memastikan dalam APBD 2020 yang saat ini sedang proses harus teranggarkan, tegasnya. (Agus Wismanto)