Gratis SPP selama Setahun Sindrome Dadakan PPDB

Posted by Admin on Pengumuman
Gratis SPP selama Setahun Sindrome Dadakan PPDB

Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2015 seperti tahun-tahun sebelumnya akan menyita perhatian, bahkan menjadi sindrom dadakan bagi orang tua, guru dan calon siswa baru. Banyak orang tua siswa yang sebelumnya kurang begitu peduli terhadap pendidikan putra-putrinya mendadak menjadi sangat sibuk dan begitu perhatian pada musim pendaftaran calon peserta didik baru. Terlebih lagi bagi orang tua calon siswa baru tingkat TK/SD//SMP tentunya berbagai keperluan sebagai syarat pendaftaran disiapkan oleh orang tua/wali calon siswa. Untuk calon siswa SMASM/K/MA sebagian anak bisa dilatih untuk membantu menyiapkan beberapa persyaratan yang diperlukan, misalnya menyiapkan foto copy, cetak foto, dan lain-lain. Tetapi pendampingan, partisipasi, dan tanggung jawab orang tua/wali tetap lebih dominan.

Berdasar data peserta UN tahun 2015 untuk tingkat SMP/MTs/SMPT, SMPLB, paket B/Wustha, se Jawa Tengah sebesar 558.678 anak dan tingkat  SD/MI se Jateng 572.700 siswa, maka jika 90% siswa lulus dan melanjutkan ke tingkat berikutnya berarti ada 1.018.240 orang tua siswa/wali yang harus menghadapi sindrom PPD 2015. Jumlah itu belum termasuk lulusan TK/RA yang akan masuk SD/MI tahun 2015.

Syndrome dadakan bukan sekedar sibuk menyiapkan syarat-syarat administrative pendaftaran tetapi sebagian orang tua/wali calon siswa juga menjadi sangat peduli terhadap nilai-nilai anaknya. Bahkan tak jarang jika nilai anaknya dibawah standar dari sekolah yang hendak dituju sering menganggap nilai itu tidak benar dan tidak obyekif. Tidak jarang pula, orang tua/wali menjadi sok kenal-sok dekat dengan guru/kepala sekolah sekedar upaya agar anaknya bisa diterima di sekolah yang diinginkan. Kondisi tersebut seolah bertolak belakang dengan apa yang diinginkan para guru/kepala sekolah ketika mengundang para orang tua/wali siswa ke sekolah untuk berdiskusi / sharing bagi kemajuan pendidikan putra/putrinya. Seorang kepala sekolah bahkan mengeluhkan sulitnya menghadirkan orang tua/wali siswa ketika seorang siswa mengalami masalah dalam pendidikan. Apalagi jika undangan itu terkait dengan masalah biaya/sumbangan orang tua/wali siswa yang harus dibayarkan.

Syndrom yang lain terkait biaya yang harus dipenuhi dalam PPDB. Beruntung bagi orang tua calon siswa yang diterima di sekolah negeri karena pemerintah sudah membebaskan seluruh biaya pendidikan di sekolah negeri, kalau pun ada yang berani memungut pasti tidak besar. Berbeda dengan orang tua yang anaknya masuk di sekolah swasta. mereka harus menyiapkan banyak biaya; uang pendaftaran, uang pengembangan (SPI), uang seragam, uang buku (LKS), dll.

Biaya Pendidikan

Biaya pendidikan berdasarkan PP nomor 48 tahun 2008 terdiri dari biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan dan biaya pribadi peserta didik. Biaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud terdiri atas: a). biaya investasi, yang terdiri atas  biaya investasi lahan pendidikan dan biaya investasi selain lahan pendidikan. b). biaya operasi, terdiri atas biaya personalia dan biaya nonpersonalia.c) bantuan biaya pendidikan; dan d). beasiswa.

Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan meliputi; a). biaya investasi terdiri atas biaya investasi lahan pendidikan dan biaya investasi selain lahan pendidikan; b) biaya operasi, terdiri atas biaya personalia dan biaya nonpersonalia.

 

Tanggungjawab

Pendanaan pendidikan sebagaimana diatur pasal 2 pada PP tersebut menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Masyarakat sebagaimana dimaksud meliputi: a). penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat; b). peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan c). pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

 

Berdasarkan ketentuan tersebut maka tidak salah kiranya jika ada sekolah yang menerima sumbangan dari orang tua/wali siswa untuk kepentingan pendidikan asalkan sumbangan itu benar-benar diberikan secara sukarela/tanpa paksaan dan dilaksanakan secara benar dan transparan.

 

Ironisnya hampir semua bupati/walikota di Jawa Tengah bahkan di seluruh Indonesia melarang sekolah menerima sumbangan dari orang tua siswa/masyarakat. Sindrome PPDB ternyata juga bukan monopoli orang tua/wali siswa tetapi juga bagi guru dan kepala sekolah, utamanya sekolah swasta. banyak diantara mereka merasa was-was takut tak mendapat calon siswa atau calon siswa yang mendaftar dibawah target. Berbagai strategi dan penawaran menarik dilakukan untuk memperoleh  calon pendaftar yang diinginkan. Berikut opini terkait PPDB biaya pendidikan dari beberapa sumber.

PPDB dan Bonus nilai Prestasi

Di kota Surakarta berdasarkan peraturan Dinas Dikpora nomor 41.1/2168/Dikmen/2015, PPDB dilakukan secara off line dan on line. Bonus nilai prestasi diberikan dengan ketentuan prestasi diperoleh dalam kurun waktu dua tahun terakhir sejak 2013, dan diberikan sesuai peringkat dan tingkat kejuaraannya, yakni ; untuk prestasi tingkat internasional peringkat 1 – 3 (nilai 40,0), untuk tingkat nasional peringkat I (37,5), II (35,0), III (32,5), tingkat provinsi I (30,0), II (27,5), III (25,0) tingkat kab/kota I (15,0) II (12,5), III (10,0), tingkat kecamatan hanya untuk peringkat I (2,5). Biaya pendaftaran dari TK s.d. SMA tidak dipungut biaya sedangkan untuk SMKN dibatasi maksimal Rp. 70.000,00

Seolah tak ingin kehilangan kesempatan memperoleh calon siswa baru, beberapa sekolah swasta di Kota Semarang sudah membuka pendaftaran calon siswa baru sejak beberapa waktu lalu sebelum pendaftaran sekolah negeri dimulai. Beberapa sekolah swasta favorit bahkan jauh sebelumnya sudah memasang spanduk di tempat-tempat strategis.

Persaingan keras

Eko Sajarwo, Kepala SMP PGRI 01 Kebumen mengungkapkan terkait PPDB, bahwa saat ini jumlah siswa lulusan SD/MI semakin menurun sedangkan kuota penerimaan calon siswa di sekolah negeri tetap sehingga calon yang mendaftar di sekolah swasta semakin kecil. Jumlah yang kecil itu dibagi / diperebutkan oleh banyak sekolah swasta yang ada. Bahkan ada sekolah swasta yang berani “ijon” atau memberi sesuatu untuk menarik calon siswa; misalnya memberi sepatu, tas, seragam, atau gratis SPP. Karena itu sekolah yang tidak punya modal, meskipun baik akan kesulitan mendapatkan calon siswa. “Persaingan untuk mendapatkan calon siswa semakin keras”, jelasnya.

Ditanya target calon siswa baru yang akan diterima tahun pelajaran 2015/2016, Guru PNS diperbantukan sebagai kepala SMP PGRI tersebut mengaku realistis saja dengan kondisi yang ada sehingga targetnya hanya 100 siswa. Berapa sumbangan uang pengembangan untuk calon siswa baru? Ia pun mengaku minimal Rp. 275.000,00 dan uang SPP Rp. 50.000,00 per bulan.

Wakil Kepala SMK PGRI 01 Semarang, Doni Tridadi, S.Pd mengaku mentargetkan 5 kelas saja dalam PPDB tahun ini. “Meski jumlah mendaftar lebih dari 5 kelas tapi kami hanya mau menerima 5 kelas saja atau sekitar 275 siswa baru karena memang jumlah ruang kelas yang terbatas”, jelasnya. Untuk biaya pengembangan dan SPP Doni mengaku menyesuaikan dengan kondisi masyarakat/orang tua calon peserta didik atau minimal Rp. 400.000,00 untk SPI dan Rp. 190.000,00 untuk SPP per bulan. “Dengan membayar Rp. 1.400.000,00 sudah bisa masuk SMK PGRI 01 Semarang. Untuk siswa dari orang tua yang tidak mampu (miskin) selama ini bisa bebas biaya (gratis) dengan bea siswa dari pemerintah atau pihak lain”, jelas Doni lebih lanjut.(d4)