Guru yang Kapabel, Sejahtera dan Berkarakter

Posted by Admin on Pengumuman
Guru yang Kapabel, Sejahtera dan Berkarakter

Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang dikenal sebagai menteri milenial menerjemahkan visi presiden tentang terwujudnya SDM Unggul Indonesia Maju dengan melakukan dua hal, yakni membenahi pembelajaran dan membenahi guru.

"Tugas guru merupakan tugas mulia dan tugas tersulit. Untuk itu guru harus terus melangkah dan tidak menunggu perintah. Guru-guru harus mampu mengembangkan pembelajaran menjadi lebih menarik untuk menjadikan siswa juga lebih kreatif dan inovatif nengembangkan diri sesuai potensinya, menyiapkan siswa mampu menghadapi tantangan perubahan di masa yang akan datang".

Menanggapi pernyataan Mendikbud yang sempat viral beberapa waktu lalu, Ketua PGRI Jateng Dr Muhdi SH MHum menyatakan, sebenarnya apa yang dipidatokan 'Mas Menteri' dalam menerjemahkan visi presiden 'Mewujudkan SDM unggul untuk Indonesia Maju' dengan dua cara; membenahi pembelajaran dan membenahi guru, kuncinya ya hanya satu, yakni menjadikan guru itu kapabel.

Menurut Muhdi, upaya untuk menjadikan guru yang kapabel maka kesejahteraannya harus dijamin dan hak-haknya dipenuhi. "Termasuk status yang masih banyak dimiliki oleh guru dengan status 'tidak jelas' harus segera dibenahi statusnya', tutur Muhdi.

Dr Muhdi menandaskan, salah satu persoalan yang sangat mendesak dan harus segera diselesaikan adalah terpenuhinya kesejahteraan guru. Dalam hal ini termasuk guru honorer yang selama ini belum mendapatkan penghasilan layak.

Muhdi mengatakan, salah satu program yang disediakan untuk mengentaskan masalah tersebut adalah Sertifikasi Guru. 'Tak hanya bagi para guru tetap, sertifikasi juga mesti bisa dimanfaatkan oleh para guru honorer', tandasnya.

?

Dr. Muhdi juga menegaskan, guru honorer juga harus mendapat dukungan agar bisa memperoleh sertifikat pendidik. Dengan sertifikat tersebut guru honorer berhak mendapat satu kali gaji setara pegawai negeri. Untuk itu pihaknya mendorong agar para guru honorer tersebut bisa mendapatkan surat keterangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ataupun dari Bupati/Walikota di mana mereka bertugas,. Dengan demikian para guru honor bisa mengikuti sertifikasi guna meningkatkan kesejahteraan mereka.

Muhdi mengungkapkan, sudah banyak guru honorer bisa mengikuti sertifikasi tetapi juga masih banyak Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota yang tidak mau memberikan surat keterangan pada guru honorer terkait tempat mengajar di sekolah negeri.

Menurut Dia, pemberian surat keterangan tersebut sama sekali tidak melanggar PP 48. Padahal dengan surat keterangan tersebut guru honorer bisa mengikuti tes kompetensi yang bisa digunakan untuk pintu masuk mengikuti sertifikasi. Jadi, surat keterangan ini sungguh membantu para guru honorer,” tegasnya.

Selain hal itu, Dr Muhdi juga menambahkan, melakukan pelatihan-pelatihan kepada para guru adalah hal yg tak bisa dihindari dengan memanfaatkan teknologi, sekaligus harus dipastikan bahwa semua wilayah memiliki jaringan internet yang baik, dan para guru juga hrs dipastikan mampu memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan kreativitas dan inovasinya, jelas Muhdi.

Terkait dengan karakter, Muhdi menyatakan bahwa pemerintah tidak bisa membebankan pendidikan karakter hanya kepada guru. Orang tua dan masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam pendidikan karakter anak. Apa yg dilakukan guru kepada anak di sekolah harus pula dilakukan oleh orang tua di rumah shg anak memiliki kebiasaan yang baik di sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat.

Muhdi mencontohkan, pembelajaran kepada anak di rumah mestinya sama sebagaimana biasa diajarkan guru kepada anak di sekolah antara lain disiplin, jujur, sopan, menghargai orang lain, bertanggung jawab, bekerja sama, kreatif, inovatif.

"Kalau anak di sekolah buang sampah di tempatnya, demikian juga kalau anak di rumah. Kalau di sekolah anak diwajibkan untuk salat berjamaah ( bagi siswa yang beragama Islam), maka biasakan anak juga shalat berjamaah saat di rumah", jelas Muhdi. (Agus Wismanto Infokom)