Ketika Sekolah “Swasta” Galau, Bagaimana Peran Pemerintah?

Posted by Admin on Artikel
Ketika Sekolah “Swasta” Galau, Bagaimana Peran Pemerintah?

Program Pendidikan Gratis yang digulirkan pemerintah beberapa tahun terakhir ini dinilai sebagai wujud nyata komitmen pemerintah memenuhi tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan pendidikan. Program itu memperoleh sambutan hangat sebagian besar masyarakat dan sekolah-sekolah yang sebelumnya kesulitan mencari sumber dana pendidikan. Program pendidikan gratis yang ditopang dengan dana BOS untuk melaksanakan wajib belajar 9 tahun (SD/SMP sederajat), dilanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi (setingkat SMA/K).

Dalam upaya mendukung program wajib belajar 9 tahun dan program pendidikan gratis tersebut telah dikeluarkan Permendikbud No 60/2011 tentang larangan pungutan biaya pendidikan pada sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Peraturan itu berlaku bagi sekolah penyelenggara program wajib belajar baik negeri maupun swasta, yakni sekolah yang menerima dana bantuan operasional pendidikan (BOS).  Sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 peraturan tersebut; “Sekolah pelaksana program wajib belajar dilarang memungut biaya investasi dan biaya operasi dari peserta didik, orang tua, atau walinya”. Dan pasal 4 ayat (1) mewnyatakan, Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat tidak boleh melakukan pungutan: a). yang dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik; dan b). untuk kesejahteraan anggota komite sekolah atau lembaga representasi pemangku kepentingan sekolah. Ayat (2) berbunyi, Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dilarang melakukan pungutan kepada peserta didik, orang tua, atau walinya yang tidak mampu secara ekonomis.

 

Sanksi

Sanksi bagi sekolahyang melanggar peraturan tersebut diatur dalam Pasal 9 yang berbunyi, (1) Sekolah yang melakukan pungutan yang tidak sesuai dengan Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 dan tidak melaporkan sesuai dengan Pasal 8 huruf a dan huruf c dikenai sanksi administratif: a. pembatalan pungutan; b. untuk kepala sekolah berupa: 1) teguran tertulis; 2) mutasi; atau 3) sanksi administratif lain sesuai ketentuan kepegawaian bagi yang berstatus pegawai negeri sipil atau sesuai perjanjian kerja/kesepakatan kerja bersama bagi yang berstatus bukan pegawai negeri sipil. Dan, c. untuk sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat berupa pencabutan ijin penyelenggaraan.

 

 

Sekolah swasta menerima pukulan paling telak dengan kebijakan tidak membolehkan pungutan itu. Terhadap peraturan yang memberatkan ini, sekolah swasta merasa diperlakukan tidak adil. Ada beberapa alasan mengapa sekolah swasta semakin tertekan akibat perlakuan tidak adil ini. Hampir semua kegiatan sekolah swasta didanai dari pungutan, mulai dari pembangunan/renovasi gedung sekolah, gaji guru, biaya perawatan gedung, hingga sarana prasarana pembelajaran. Sementara dana BOS yang rata-rata Rp 1 juta per siswa selama setahun tidak mencukupi untuk menutup seluruh biaya operasional sekolah. Bagaimana sekolah-sekolah swasta mampu bertahan dan apa tanggapan para penyelenggara pendidikan swasta terhadap kebijakan pemerintah selama ini? Ikuti pembahasannya pada Majalah Derap Guru Edisi 185 yang akan datang. D4