Anggaran Pendidikan Sangat Besar, Sudahkah Memenuhi Seluruh Kebutuhan Sekolah?

Posted by Admin on Berita
Anggaran Pendidikan Sangat Besar,  Sudahkah Memenuhi Seluruh Kebutuhan Sekolah?

Hasil amandemen UUD 1945 Ke IV tahun 2002 tentang pendidikan (pasal 31) menyatakan; 1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; 2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; 3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang; 4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; 5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

RAPBN-P 2015

Mari kita simak skema Dana Pendidikan yang bersumber dari dokumen Nota Keuangan RAPBN-P 2015. Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyusun sasaran serta prioritas pembangunan yang tertuang dalam konsep Nawacita dan Trisakti. Trisakti merupakan visi Presiden yang meliputi: (1) berdaulat secara politik; (2) mandiri dalam ekonomi; dan (3) berkepribadian dalam budaya. Sementara itu, Nawacita merupakan agenda prioritas dalam mewujudkan visi Presiden. Untuk mewujudkan visi dan program pemerintah dalam bidang pendidikan telah ditetapkan anggaran dalam APBNP 2015 sebesar Rp. 406.7 T.

Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah telah menetapkan prioritas dalam hal kebijakan anggaran. Kementerian yang dipimpin Anies Baswedan itu menempatkan anggaran untuk wajib belajar 12 tahun sebagai prioritas.

Menurut Anies, upaya menggenjot  pendidikan dasar melalui wajib belajar 12 tahun sudah menjadi kebijakan khusus Presiden Joko Widodo. Kebijakan itu juga menjangkau sekolah kejuruan dan perbaikan kualitas pendidikan di daerah perbatasan maupun pedalaman.

"Ada beberapa arahan khusus presiden terkait anggaran pendidikan, yaitu wajib belajar 12 tahun, Kartu Indonesia Pintar, sekolah menengah kejuruan (SMK) pariwisata dan kelautan atau maritim, dan pendidikan di daerah perbatasan, Papua, Papua Barat dan pedalaman," kata Anies di Jakarta, beberapa waktu lalu.

"Wajib belajar 12 tahun penting untuk anak-anak kita. Mereka harus punya standar kompetensi tinggi dan berintegritas agar bisa bersaing di dunia global," tuturnya.

Anggaran Rp 406,70 triliun untuk sektor pendidikan, rencananya 62,5 persen ditransfer ke daerah untuk anggaran pendidikan melalui mekanisme dana bagi hasil (DBH), dana alokasi khusus (DAK) pendidikan, dana tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil, tunjangan profesi guru, anggaran pendidikan dalam otonomi khusus, dana insentif daerah, serta bantuan operasional sekolah (BOS). Sedangkan 37,5 persen anggaran pendidikan untuk belanja pemerintah pusat yang mengelola pendidikan. Anggaran itu mencakup Kementerian Kebudayaan dan Dikdasmen, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Agama, serta kementarian/lembaga lainnya

Dana BOS

Dana BOS tahun 2015, SD 800 ribu, SMP 1 juta, dan SMA 1,5 juta merupakan kebijakan pemerintah terkait dengan alokasi anggaran pendidikan yang dalam APBN-P 2015 mencapai Rp 406,70 triliun lebih. Bagaimana implementasi anggaran pendidikan untuk masing-masing sekolah? Cukupkah anggaran dari pemerintah itu untuk membiayai seluruh kebutuhan sekolah? Mengapa ada sekolah yang merasa perlu menerima bantuan orang tua siswa/masyarakat? 

 

Susmiyati, S.Pd, Kepala SDN 2 Pernasidi, UPK Cilongok, Kabupaten Banyumas mengungkapkan telah menerima dana BOS dan memanfaatkannya sesuai ketentuan yang ada. Dikatakan, dana BOS jumlahnya terbatas sesuai jumlah siswa dan tidak bisa digunakan diluar ketentuan yang ada. Susmiyati mengaku mengetahui saat ini ada aturan yang melarang sekolah meminta atau menerima sumbangan dari orang tua siswa/masyarakat. Tetapi untuk keamanan sekolah dan kenyamanan anak-anak belajar, ia mengaku tak bisa menolak ketika komite menawarkan bantuan untuk membangun tembok keliling sekolah dan tanah urug agar halaman sekolah tidak becek. Untuk keperluan itu dirinya tidak menerima uang sumbangan, komite lah yang menerima dari orang tua siswa/masyarakat dan melaksanakan pembangunan tersebut.

 

Hal senada diungkapkan Eni Nurkhasanah, S.Pd. Kepala SDN 2 Bojongsari, UPK Kembaran, Kabupaten Banyumas. Rumah dinas yang ia tempati membutuhkan dana rehab. Ia pun telah mengajukan penghapusan barang tetapi belum keluar. Selain itu halaman sekolah juga membutuhkan tanah urug agar tidak becek, dan membutuhkan juga mushala untuk tempat ibadah dan praktek shalat para siswa. Sedangkan dana BOS tidak bisa digunakan untuk itu. Oleh karenanya, ketika komite membantu mengumpulkan bantuan sukarela dari orang tua siswa, pihaknya tak bisa mengelak. Sumbangan itu bervariasi, ada yang 50 ribu, 30 ribu, 10 ribu, ada yang tidak sama sekali. “semuanya suka rela, tidak ada paksaan”, jelasnya.

 

Sri Ekowati, Kepala SDN 2 Kedungrandu, UPK Patikraja, Banyumas menuturkan, di sekolah yang ia pimpin ada 5 orang guru PNS, 4 orang wiyata bakti termasuk penjaga. Diakui, dana BOS yang di terima cukup untuk membiayai kegiatan operasional sekolah tetapi untuk honor wiyata dibatasi hanya 15%. Sekolah yang seharusnya ada 6 ruang kelas, saat ini hanya memiliki 5 ruang kelas sehingga siswa kelas II terpaksa masuk siang. Untuk itu, pihaknya telah berusaha berkoordinasi dengan kepala desa. Hasilnya tahun 2015/2016 diijinkan menggunakan menempati ruang bekas TK Pertiwi saat ini telah pindah ke gedung baru. Persoalannya tempat itu belum ada mebelairnya. Meski Kepala Desa juga berbaik hati menawarkan tanah bengkok untuk dibangun gedung sekolah supaya bisa menampung semua siswa, ia tidak tahu dari mana dananya untuk membangun. (d4)