Forum GTT/ PTT Jateng Memohon Ketua PGRI Jateng Bersedia Menjadi Penasehat

Posted by Admin on Slider
Forum GTT/ PTT Jateng Memohon Ketua PGRI Jateng Bersedia Menjadi Penasehat

Foto : Guru-guru yang tergabung dalam Forum GTT/ PTT melakukan audiensi ke PGRI Jateng dan memohon agar Ketua PGRI Jateng bersedia menjadi penasehat.

Semarang-Infokom PGRI Jateng.

Perwakilan GTT/ PTT se Jateng resah dengan kondisi yang dialaminya saat ini. Keresahan itu diungkapkan Eko Maryono di depan Pengurus Provinsi PGRI Jawa Tengah, dalam acara Audiensi perwakilan GTT/PTT se Jateng di kantor PGRI Provinsi Jateng, Jumat (27/12). Beberapa hal yang ia sampaikan diantaranya, GTT yang mengajar kurang dari 24 jam dan dengan datangnya PNS, mereka (yang GTT) di off kan dari pekerjaan. Guru honorer SMA/SMK dibawah kewenangan provinsi posisinya kurang kuat. Untuk itu mohon diperjuangkan agar ada SK Gubernur untuk para honorer tersebut. Eko juga berharap Honor mereka minimal sesuai UMP, bukan UM Kab/kota. Terkait PP 48 yang menjadi ganjalan untuk mengangkat guru honorer agar direvisi.

Sampaikan Aspirasi

Keresahan berikutnya terkait adanya GTT dan PTT yang tdk bisa ikut test PNS serta hak GTT yang berbeda jauh dengan Guru PNS padahal kewajiban dan tanggung jawabnya sama. Untuk memperjuangkan hak haknya itu para guru GTT/PTT ini mohon bantuan PGRI Jateng untuk bisa beraudiensi dengan gubernur. Dedi, guru honor di SMKN tegal juga mengaku keberadaannya belum dipandang. Dedi menambahkan bahwa guru honor yang sudah ikut PPG tetapi tidak dibayar TPG nya.

Menanggapi aspirasi para GTT dan PTT tersebut, Ketua Provinsi PGRI Jateng, Dr Muhdi menjelaskan tentang perjuangan PGRI terkait kekurangan guru dan nasib para guru honor.

Diungkapkan pada tahun 2015/2016 Pemerintah selalu menyatakan jumlah guru kita cukup, bahkan berlebih. Dengan data yang dimiliki PGRI bersikukuh bahwa jumlah guru kita kurang. Pada tahun 2017 mendadak Gubernur Jateng dan PGRI dipanggil menteri membahas persoalan kekurangan guru dan guru honor. Dijelaskan, hasil pertemuan itu ditindak lanjuti dg mengadakan FGD di Wisma Perdamaian Semarang. Dalam FGD tersebut pemerintah (kemdikud) mengakui adanya kekurangan guru 998.213 dan 250 ribu guru akan pensiun sampai tahun 2021.

Foto : Wakil Ketua PGRI Jawa Tengah Dr. Bunyamin, M.Pd memberikan penjelasan tentang perjuangan PGRI Jawa Tengah dalam memperjuangkan GTT dan PTT

Diungkapkan bahwa hasil pertemuan itu ditindak lanjuti dengan mengadakan FGD di Wisma Perdamaian Semarang. Dalam FGD tersebut pemerintah melalui Kemdikud mengakui adanya kekurangan guru PNS di sekolah negeri sebesar 988.133 dan sejumlah 295.779 guru PNS akan pensiun sampai tahun 2021. Dijelaskan, apa yang dihasilkan dalam FGD yang diselenggarakan PGRI Jawa Tengah bersama Pemprov Jateng itu selanjutnya menjadi bagian penting dalam kebijakan pemerintah sehingga dalam pidato peringatan HUT ke-72 PGRI dan HGN 2017 di Bekasi Presiden menyatakan akan segera melakukan rekrutmen guru, dan mulai dilaksanakan tahun 2018.

Terkait persoalan guru honor yang tidak bisa ikut test CPNS karena terkendala usia, PGRI mengusulkan adanya P3K, ini adalah jalan untuk mewadahi para honorer yang tidak bisa mendaftar CPNS. Kepada para GTT Muhdi berharap agar mereka juga terus berjuang untuk meningkatkan kompetensinya sehingga upaya peningkatan kesejahteraan dan hak guru honor juga sejalan dengan peningkatan mutu proesinya.

Kini PGRI menyambut baik pernyataan Mendikbud Nadiem Makarim yang akan membenahi masalah pembelajaran dan guru. Untuk menghasilkan anak yang kompeten dan berkarakter, Mendikbud menyatakan gurunya harus kapabel dan sejahtera. Kini, Mendikbud telah mengeluarkan kebijakan yang dikenal dengan “Merdeka Belajar”. Ketua PGRI Jateng, Dr Muhdi berharap agar Mendikbud serius membenahi guru, bukan hanya focus pada pembelajaran. Diungkapkan harapan dan gagasanya juga telah ia tulis di Harian Suara Merdeka hari Kamis, 26/12/2019.

Baca juga : Komitmen PGRI Jateng Bantu Perjuangan GTT dan PTT

Muhdi menegaskan, pembelajaran di sekolah akan berjalan dengan baik jika gurunya kapabel dan sejahtera. “Bagaimana proses pembelajaran akan berjalan dengan baik kalo gurunya tidak kapabel dan tidak sejahtera. Kalo yang diurus hanya pembelajaran, bukan gurunya, ini ibarat mimpi disiang bolong”, ungkap Muhdi didampingi para pengurus PGRI Jateng yang lain.

Penasihat GTT

Terkait harapan GTT dan PTT SMK/SMA untuk bisa beraudiensi dengan Gubernur dan meminta didampingi PGRI, Muhdi mengaku akan berusaha tetapi para GTT dan PTT harus menyiapkan data solusi yang akan disampaikan kepada Gubernur. PGRI menurut Muhdi akan terus berupaya dan mendorong pemerintah untuk meningkatkan sejahterakan guru GTT dan PTT dan tidak hanya melemparkan tanggung jawabnya kepada pemerintah daerah.

Terkait dengan GTT yang telah ikut PPG tetapi tidak bisa menerima TPG, Wakil Ketua PGRI Jateng, Dr. Bunyamin, M.Pd menjelaskan bahwa apa yang dilakukan selalu berpegang pada ketentuan UU. Kalau pembayaran TPG tidak sesuai dengan UU atau peraturan yang ada maka yang membayarkan itu dianggap melanggar UU. Karena itu PGRI terus berupaya agar guru GTT dapat menikmati hak-haknya dan memperoleh penghasilan yang layak.

Terkait PP 48/2005 yang melarang untuk mengangkat guru padahal kenyataan di sekolah kekurangan guru, Bunyamin yang saat itu menjadi Ka Dinas Pendidikan Kota Semarang melapor ke walikota dan mencari cara dengan sistem kontrak dan GTT dibayar sesuai UMK.

Terkait harapan GTT dan PTT agar Ketua PGRI Jateng bersedia menjadi penasihat, menurut Ketua Biro Infokom PGRI Jateng Agus Wismanto, M.Pd mengatakan bahwa dari kesepakatan rapat pleno disepakati Ketua diperkenankan dan bersedia menjadi penasihat GTT Jateng. (Pur/ Wis)