Pertaruhan Kebijakan Merdeka Belajar-Guru Penggerak Ditengah Birokrasi Pendidikan yang Mengatur dan

Posted by Admin on Slider
Pertaruhan Kebijakan Merdeka Belajar-Guru Penggerak Ditengah Birokrasi Pendidikan yang Mengatur dan

Dr H Muhdi SH MHum Ketua Pengurus Provinsi PGRI Jawa Tengah

(#1 s.d. #10)

                 #3
Tahun Pertaruhan Pendidikan Indonesia

Semarang, Infokom PGRI Jateng. Ketua Pengurus Provinsi PGRI Jawa Tengah Dr Muhdi SH MHum menuturkan, Mas Mentri Nadiem Makarim menyampaikan bahwa hingga saat ini pola pendidikan yang belum banyak berubah adalah menguasai materi sebanyak-banyaknya dan mengingat fakta. Padahal, Dr Muhdi melanjutkan, dunia memerlukan manusia yang mampu beradaptasi, berkolaborasi, dan memiliki kreativitas. Sekarang kompetensi merupakan hal utama, diikuti berbagai keterampilan baik teknis, kognitif, dan keterampilan lunak seperti empati, kreativitas, kemampuan berkomunikasi, dan kolaborasi, bahkan yg sangat penting kemauan untuk terus belajar dan berkarya.

Untuk saat ini, lanjut Dr Muhdi, dunia industri bahkan jarang mengeluhkan lagi hal-hal seperti pengetahuan SDM atas bidang pekerjaan dan kemampuan teknis. Tetapi justru yang dikeluhkan SDM kita adalah minim inisiatif, tidak bisa bekerja di dalam tim, tidak percaya diri dalam mengambil keputusan, tidak komunikatif dalam mengutarakan gagasan, dan tidak disiplin dalam menghargai waktu.

Dikatakan, dalam pidato upacara HGN, Nadim menyebutkan, ”Guru tahu betul bahwa potensi anak tidak dapat diukur dari hasil ujian, tetapi terpaksa mengejar angka karena didesak berbagai pemangku kepentingan.” Itulah yang hingga saat ini menggeser bagaimana seorang guru seharusnya melakukan pembelajaran yang baik tetapi karena hasil ujian terlebih pada mata pelajaran yang di-UN-kan menjadi ukuran keberhasilan bagi pemangku kepentingan, maka pembelajaran lebaih diarahkan pada bagaimana menghasilkan nilai ujian setinggi-tingginya.

Dr. Muhdi, SH., MHum Ketua PGRI Jawa Tengah memimpin upacara ziarah dalam rangkaian peringatan HUT Ke-74 PGRI di Banjarnegara

Oleh karena itu, lanjut Dr Muhdi, pembelajaran di sekolah masih lebih fokus pada mata pelajaran yang di-UN/USBN-kan, bahkan pada semester terakhir kegiatan pembelajaran hanya diperuntukkan pada materi UN/USBN, disamping diberikan tambahan jam untuk berlatih menjawab soal, serta masih mengikuti bimbel-bimbel,

"Semua itu lebih fokus pada upaya penguasaan materi sebanyak-banyaknya, dan menjawab soal, bukan kemampuan bernalar, yang dapat menghasilkan peserta didik kreatif dan inovatif, serta tidak memperhatikan pembentukan sikap dan kepribadian yaitu percaya diri, disiplin, adaptif, komunikatif, kolaboratif yang sangat dibutuhkan dunia kerja".

Oleh sebab itu, Dr Muhdi melanjutkan, Mendikbud menyatakan, ”Guru ingin mengajak murid keluar kelas untuk belajar dari dunia sekitarnya, tetapi kurikulum yang begitu padat menutup pintu petualangan. Guru frustrasi karena guru tahu bahwa di dunia nyata kemampuan berkarya dan berkolaborasi akan menentukan kesuksesan anak, bukan kemampuan menghafal", Ujarnya.

Dikatakan, guru tahu bahwa setiap anak memiliki kebutuhan berbeda, tetapi keseragaman telah mengalahkan keberagamaan sebagai prinsip dasar birokrasi. Guru ingin setiap murid terinspirasi, tetapi guru tidak diberi kepercayaan untuk berinovasi,” menjadi begitu menghentak, apalagi disampaikan oleh Nadiem Makarim, Mendikbud baru dengan cara dan gaya yang baru dan lugas, apalagi pada saat masyarakat pendidikan lebih bersikap wait and see dan harapan publik terhadap Mendikbud baru datar-datar saja.

Dengan demikian, Dr Muhdi menilai, rendahnya capaian pendidikan kita selama ini lebih banyak disebabkan oleh regulasi yang memaksa guru harus memenuhi tuntutan, terutama kurikulum dan UN/USBN.

"Sehingga kebijakan Merdeka Belajar dan Guru Bergerak mampu mengubah harapan publik tentang pendidikan menjadi lebih baik, walaupun masih timbul pertanyaan, mampukah Nadiem Makarim mengeksekusi, ditengah birokrasi pendidikan yang masih berparadigma sebagai regulator dan pengawas", tegas Muhdi.

Dikatakan, sekalipun Mendikbud juga sudah memerintahkan agar birokrat mengubah paradigmanya tersebut menjadi melayani guru dan murid. Tetapi mengubah mindset tersebut tidak mudah, sehingga pada saat Mendikbud mengeluarkan kebijakan merdeka belajar, birokrat pendidikan bukan segera melaksanakan dengan mengeluarkan kebijakan turunan, tetapi masih mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang justru sebaliknya, bukan melayani tetapi mengatur, membebani, membelenggu, dan lain-lain seperti masalah cuti bagi guru, syarat pencairan tunjangan profesi yang saebenarnya sudah cukup jelas dan sudah berlaku selama ini, bukan bagaimana setelah dikeluarkan kebijakan merdeka belajar, para guru disiapkan atau menyiapkan diri melaksanakan kebijakan tersebut, ujar Dr Muhdi.