Oleh
Dr H Muhdi SH MHum
Ketua PGR">

Pertaruhan Merdeka Belajar dan Kedaulatan Guru

Posted by Admin on Slider
Pertaruhan Merdeka Belajar dan Kedaulatan Guru

"Tahun Pertaruhan Pendidikan Indonesia"
Oleh
Dr H Muhdi SH MHum
Ketua PGRI Jawa Tengah
(#1 s.d. #10)

#4
Semarang, infokom PGRI Jateng. Ketua Pengurus Provinsi PGRI Jawa Tengah Dr Muhdi SH MHum mengungkapkan, kebijakan Mendikbud tentang pendidikan merdeka belajar dengan 4 (empat) program pokok meliputi (1) Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), (2) Ujian Nasional (UN), (3) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan (4) Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), merupakah arah pembelajaran ke depan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan SDM.

Dijelaskan, USBN akan dikembalikan menjadi evaluasi hasil belajar peserta didik sebagai hak guru dan UN yang selama ini disamping untuk pemetaan juga untuk evaluasi hasil belajar, bahkan kalau mau jujur UN sampai saat ini justru lebih dijadikan indikator keberhasilan belajar siswa sebagai individu, diubah menjadi hanya untuk pemetaan saja melalui evaluasi satuan pendidikan dan program pendidikan dengan Asesesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan Survei Karakter (SK).

Hal tersebut berarti, Dr Muhdi melanjutkan, bukan menghapus UN tetapi mengganti UN dengan AKM dan SK yang akan dimulai 2021. AKM akan fokus pada menguji kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi) dan kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi).

Sedangkan SK, lanjut Dr Muhdi, adalah penguatan pendidikan karakter. Pelaksanaan ujian tersebut dilakukan tidak setiap akhir jenjang pendidikan melainkan dapat diselenggarakan di tengah jenjang pendidikan.

"Terhadap pandangan bahwa pendidikan perlu tolok ukur, prinsipnya bahwa secara nasional pendidikan memang membutuhkan tolok ukur. Tetapi apa yang diukur dan siapa yang diukur itulah yang perlu diubah, dari UN ke AKM dan SK", tegas Dr Muhdi.

Dr. Muhdi, SH., MHum Ketua Pengurus Provinsi PGRI  Jawa Tengah tengah memberi sambutan pengarahan pada seminar nasional dalam rangka HUT Ke-74 PGRI Minggu (24/11)

Dijelaskan, terkait dengan kebijakan perubahan USBN dengan Ujian Sekolah yang dikembalikan kepada guru dan sekolah, sudah dapat dilakukan mulai 2020 bagi yang sudah siap, bentuknya berupa portofolio, penugasan, tes tertulis, dan/atau bentuk kegiatan lain yang ditetapkan satuan pendidikan sesuai dengan kompetensi yang diukur berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.

Menurut Dr Muhdi, kebijakan perubahan USBN dan UN tidak saja sebagai tuntutan perubahan orientasi pendidikan, juga pada hakekatnya mengembalikan kedaulatan guru sebagaimana amanat UU Sisdiknas, yaitu pasal 58 ayat 1 dan 2, bahwa:

1. Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan,
2. Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan. Perubahan kebijakan tentang USBN dan UN di ujung tahun ini menjadi paling menyedot perhatian masyarakat pendidikan, dengan pro kontranya.

Dr Muhdi menuturkan, Nadiem menegaskan bahwa perubahan sistem UN menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter itu justru lebih membuat siswa dan sekolah lebih tertantang, tidak sama sekali membuat siswa lembek. "Melalui sistem UN baru ini, pihak sekolah harus mulai menerapkan pembelajaran yang sesungguhnya atau bukan sekadar penghafalan semata dan tidak berdasarkan mata pelajaran melainkan berdasarkan pada literasi (bahasa), numerasi (matematika), dan survei karakter", tuturnya.

Pada sisi lain, Muhdi menegaskan, juga dapat menjadikan peserta didik merdeka dalam belajar dan guru merdeka dalam melaksanakan proses pembelajaran, sehingga peserta didik dan guru bahagia. Guru tidak lagi harus memaksa peserta didik membaca yang menurutnya baik dan harus, tetapi mendorong peserta didik membaca apa saja yang disukai, diminati, atau dicintai. (Wis)