Oleh
Dr H Muhdi SH MHum
Ketua PGR">

Mempertaruhkan Kemerdekaan Pembelajaran dengan Kualifikasi Guru

Posted by Admin on Slider
Mempertaruhkan Kemerdekaan Pembelajaran dengan Kualifikasi Guru

"Tahun Pertaruhan Pendidikan Indonesia"
Oleh
Dr H Muhdi SH MHum
Ketua PGRI Jawa Tengah
(#1 s.d. #10)

#4
Semarang, infokom PGRI Jateng.

Semarang, Infokom PGRI Jateng. Ketua Pengurus PGRI Jawa Tengah Dr Muhdi SH MHum menjelaskan, Guru dapat melaksanakan fungsi mendidik termasuk menanamkan kepercayaan diri dan siap belajar sepanjang hayat yang menjadi kelemahan selama ini, disamping adaptasi, kolaborasi, dan yang lain. Apalagi terkait tekanan bagi peserta didik dan guru kelas akhir dan bidang studi USBN dan UN di setiap akhir pendidikan, ujar Dr Muhdi.

Dikatakan, masalahnya adalah tanpa berarti mengecilkan kemampuan guru, namun pada kenyataannya bahwa guru di Indonesia jumlahnya sangat banyak, belum semua memenuhi standar kualifikasi pendidikan minimal S1 apalagi bersertifikat pendidik, kualitasnya beragam, selama menjadi guru belum mendapat pendidikan/pelatihan berkelanjutan, sehingga kemampuan melaksanakan pembelajaran sebagaimana dimaksudkan dalam program merdeka belajar terutama dalam melakukan pembelajaran dan mengevaluasi yang akan menjadi tanggung jawabnya perlu mendapat perhatian. Terlebih dalam program merdeka belajar, disamping dituntut membuat peserta didik kompeten juga berkarakter.

Maka, Dr Muhdi melanjutkan, kapabilitas guru yang bukan saja menguasai kontennya, tetapi juga kemampuan lain yang sangat dibutuhkan seorang guru agar benar-benar mampu melaksanakan pembelajaran yang baik agar kompeten dan berkarakter harus ditingkatkan dan dikembangkan.

Dr Muhdi menilai, kemampuan mengintegrasikan pendidikan karakter dalam materi pembelajaran, kemampuan membuat pertanyaan/bertanya, kemampuan konseling, dan kemampuan menggunakan teknologi pembelajaran atau kemampuan lain yang dapat memaksimalkan guru dalam melakukan pembelajaran harus dimiliki guru dan harus-terus menerus diasah agar mampu mengikuti tuntutan zaman.

Dikatakan, kemampuan guru mengintegrasikan pendidikan karakter dalam materi pembelajaran tidak saja penting untuk menguatkan karakter peserta didik, tetapi juga meningkatkan pemahamannya terhadap topik pembelajaran, karena peserta didik juga berlatih menganalogikan.

Di5ambahkan, kemampuan membuat pertanyaan/bertanya yang baik harus dimiliki oleh seorang guru, tidak saja dalam membuat soal, terlebih dengan USBN diubah menjadi Ujian Sekolah yang sepenuhnya menjadi hak guru dan sekolah, tetapi juga dalam proses pembelajaran berlangsung. Kualitas pertanyaan guru yang bagus dapat mengembangkan keterampilan berpikir siswa, membangun argumentasi, bahkan membangun teori dan memprediksi.

Baca juga : Pertaruhan Merdeka Belajar dan Kedaulatan Guru

Lebih lanjut Dr Muhdi menjelaskan, sedangkan kemampuan konseling bagi guru sangat diperlukan, disamping guru BK jumlahnya masih sangat terbatas dibandingkan jumlah peserta didik, tetapi juga khususnya di SD/ MI pada umumnya belum tersedia guru BK. Sementara setiap peserta didik dapat memiliki masalah personal, kesulitan belajar, tentang cita-cita, dan lain-lain yang sangat membutuhkan konselor, teman berkeluh kesah, untuk membantu keluar dari permasalah-permasalahan yang dihadapi.

Selanjutnya, kemampuan guru menggunakan teknologi pembelajaran juga sangat diperlukan. Peran guru memang tidak mungkin tergantikan oleh teknologi/mesin, tetapi guru harus mampu memanfaat teknologi untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Peserta didik saat ini adalah generasi millenial yang menuntut guru melakukan penyesuaian dalam pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman.

Menurut Muhdi, pembelajaran yang memanfaatkan teknologi akan jauh lebih menarik dan mudah dipahami dibandingkan cara-cara konvensional. Kebijakan penyederhanan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang cukup membebani guru sewajarnya dilakukan, sebagaimana Surat Edaran No 14 /2019 tentang Penyederhanaan RPP, dimana Penyusunan RPP dilakukan dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada murid.

Selanjutnya Dr Muhdi menjelaskan, dari 13 komponen RPP yang selama ini berlaku cukup 3 komponen inti saja yakni tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian pembelajaran yang wajib dilaksanakan guru dan selelebihnya sebagai pelengkap. Sehingga tidak saja mengurangi beban guru tetapi juga memberikan kemerdekaan dalam melaksanakan pembelajaran. (Wis)