Mempertaruhkan Sekolah yang Kekurangan Guru dengan Pelarangan Pengangkatan GTT

Posted by Admin on Artikel
Mempertaruhkan Sekolah yang Kekurangan Guru dengan Pelarangan Pengangkatan GTT

Ketua PGRI Jawa Tengah Dr. Muhdi, SH., MHum menerima audiensi guru-guru GTT/ PTT ?

Semarang, Infokom PGRI Jateng.
Ketua Pengurus PGRI Jawa Tengah Dr Muhdi SH MHum menyatakan, permasalahan guru yang paling menonjol hingga 2019 adalah kekurangan guru yang begitu besar dan larangan pemerintah daerah atau sekolah mengangkat GTT/guru honorer, penghasilan GTT/guru honorer yang kurang layak dan status yang belum jelas, rekruitmen ASN dan P3K Guru bagi GTT/guru honorer, sertifikasi guru dalam jabatan yang masih begitu besar, pembayaran tunjangan profesi yang masih sering terlambat, sertifikasi kepala sekolah/- penguatan kepala sekolah yang harus dimiliki paling lambat 2020, dan lain-lain.

Dr Muhdi mengungkapkan, pada 2017, Kemendikbud dalam FGD yang diselenggarakan Pemprov Jateng bekerja sama dengan PGRI Jateng menyatakan kekurangan guru di sekolah negeri sebanyak 998.000 guru dan hingga 2021 akan bertambah dengan guru pensiun sebanyak 250.000. Sehingga pada 2021 apabila tidak dilakukan rekruitmen akan terjadi kekurangan guru sekitar 1,2 juta guru lebih di bawah Kemdikbud, belum termasuk dibawah Kemenag.

Dikatakan, kenyataan tersebut bertolak belakang dengan pernyataan Kemdikbud sebelumnya yang menyatakan bahwa rasio guru dan siswa di Indonesia sangat cukup, bahkan mewah, bahkan bila dibandingkan dengan negara-negara lain termasuk negara maju.

Namun, menurut Muhdi, ternyata kecukupan tersebut karena 998.000 guru dengan status GTT/guru honorer dihitung sebagai pembagi. Sementara mereka tidak diberikan status dan penghasilan yang pasti.

"Betapa tidak adilnya, pada saat untuk menghitung rasio dianggap guru, pada saat harus melaksanakan tugas di sekolah dianggap sebagai guru, tetapi pada saat memberikan penghasilan, mengikuti pelatihan, atau hak-hak lain sebagai guru tidak diperlakukan sebagaimana seorang guru", tegasnya.

Akhirnya, lanjut Muhdi, setelah melalui proses panjang, Presiden memutuskan mulai 2018 dilakukan rekruitmen ASN guru, setelah sekian tahun tidak dilakukan.

Dr Muhdi melanjutkan, permasalahan muncul bahwa GTT/guru honorer yang sudah puluhan tahun mengabdi, pada saat dibuka penerimaan guru ASN, banyak yang terganjal mengikuti seleksi ASN karena usia telah melampaui batas usia maksimal yaitu 35 tahun. Untuk memberikan kesempatan kepada mereka maka dilakukanlah rekruitmen melalui seleksi pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Namun, lanjut Dr Muhdi, GTT/guru honorer sulit menerima, karena setelah lebih dari 10 tahun mengabdi di sekolah negeri, pada saat dibuka penerimaan guru ASN tidak dapat mengikuti, sekalipun diberi kesempatan melalui P3K.

Baca juga :  Mempertaruhkan Siswa Berprestasi dengan Sistem PPDB

Selanjutnya Dr Muhdi menuturkan, pada saat mulai dilakukan rekruitmen guru pada 2018 dan 2019 yang proses pendaftaran, calon guru yang memenuhi syarat UU yaitu disamping S1 juga bersertifikat pendidik jauh dari cukup, bahkan dapat diakatakan tidak tersedia. Karena program PPG Prajabatan belum dilakukan, kalaupun sudah hanya terbatas melalui program PPG SM3T, dan PPG Bersubsidi. Sehingga syarat penerimaan guru belum dapat sesuai UUGD dengan telah bersertifikat pendidik. Akibatnya disamping kompetensi yang dibutuhkan kurang maksimal, juga setelah diangkat akan menjadi beban pemerintah untuk mensertifikasi guru dalam jabatan, tutur Dr Muhdi.

Sementara itu, Muhdi menambahkan, masih cukup banyak guru dalam jabatan yang belum bersertifikat pendidik. Pada sisi lain penerimaan guru melalui P3K yang dilakukan awal 2019 hingga saat ini belum menerima SK dan belum jelas kapan terbitnya.