Mempertaruhkan Antara Guru dengan Layanan dan Prestasi Terbaik dengan Status yang Tidak Jelas dan Pe

Posted by Admin on Artikel
Mempertaruhkan Antara Guru dengan Layanan dan Prestasi Terbaik dengan Status yang Tidak Jelas dan Pe

Semarang, Infokom PGRI Jateng.
Ketua Pengurus PGRI Jawa Tengah Dr Muhdi SH MHum mengungkapkan bahwa masalah guru menjadi semakin rumit, pada saat jumlah guru terus berkurang baik karena jumlah pensiun yang besar juga karena meninggal dunia sebelum batas usia pensiun, tetapi pemerintah melarang pemerintah daerah dan sekolah mengangkat guru honorer. Sementara tidak mungkin pembelajaran berlangsung tanpa guru, apalagi pada PAUD dan SD/MI. Sehingga pengangkatan guru GTT/guru honorer tidak dapat terelakkan, tandas Dr Muhdi.

Lebih lanjut dikatakan, namun baik GTT/guru honorer yang lama dan diangkat baru belum diberikan penghasilan yang layak, bahkan di sebagian besar daerah masih sangat tidak layak dan pada saat mereka dimungkinkan dapat mengikuti sertifikasi sehingga dapat memperoleh tunjangan profesi, di berbagai daerah terganjal oleh status atau tidak dimilikinya SK dari pemerintah daerah dengan alasan PP48, dan celakanya pemerintah terkesan tidak mengambil inisiatif, jelasnya.

"Sehingga bagaimana mungkin kita menuntut guru memberikan layanan dan prestasi terbaik apabila mereka tidak mempunyai status yang jelas dan semakin kehilangan harapan dan penghasilan yang tidak layak", tandas Dr Muhdi.

Diungkapkan, sementara pemerintah memaksa industri untuk membayar gaji buruhnya dengan upah minimum yang terus meningkat setiap tahun, pada sisi lain pemerintah sendiri menyelenggarakaan pendidikan melalui sekolah negeri masih mempekerjakan guru dengan gaji/honor yang tidak layak, ujar Dr Muhdi

Baca juga : Mempertaruhkan Sekolah yang Kekurangan Guru dengan Pelarangan Pengangkatan GTT

Oleh karena itu, Muhdi melanjutlan, Gubernur Jawa Tengah dalam HUT PGRI Jawa Tengah meminta bupati/wali kota yang belum memberikan penghasilan layak kepada GTT/guru honorer untuk membayar minimal UMK sebagaimana Pemprov untuk SMA/SMK/- SLB yang dibawah kewenangannya", tuturnya.