Ketua PGRI Jateng: Honorer Akan Dituntaskan Hingga Tahun 2023 Lewat Jalur CPNS/ PPPK

Posted by Admin on Artikel
Ketua PGRI Jateng: Honorer Akan Dituntaskan Hingga Tahun 2023 Lewat Jalur CPNS/ PPPK

Foto : Ketua PGRI Jateng sedang membekali Honorer Purworejo bahwa Honorer akan dituntaskan hingga tahun 2023 lewat jalur CPNS/PPPK

Infokom PGRI Jateng. Menanggapi kebijakan pemerintah tentang 'penghapusan' guru honorer, Dr H Muhdi SH MHum menyatakan, istilah 'penghapusan' harus benar-benar bisa diluruskan, dianalisis, dan harus diketahui maksud tujuannya. Pihaknya setuju dengan istilah 'penghapusan', sepanjang kekurangan guru saat ini bisa diisi oleh ASN atau PPPK yang berasal dari pengangkatan guru honorer tersebut. Namun, melihat jumlah guru honorer saat ini ada kurang lebih 998 ribuan jelas tidak mungkin dalam tahun ini bisa terangkat semuanya, mestilah harus secara bertahap. Maka, istilah 'Menghapus' ini yang harus diluruskan, dan kalau tidak begitu akan terjadi 'kelumpuhan' karena masih ada ribuan  sekolah negeri di jateng ini yang guru negerinya hanya ada dua atau tiga, selebihnya diisi oleh guru honorer.

Demikian diungkapkan Dr Muhdi saat membekali 3 (tiga) orang guru honorer Non-K dari Purworejo yang menemui Ketua PGRI Jateng di sela-sela acara Konferensi Kabupaten PGRI Purworejo di gedung PGRI setempat, Minggu (26/1). Guru-guru honorer non-k tersebut menemui Ketua PGRI Jateng dalam rangka pihaknya akan menghadiri undangan untuk dengar pendapat dengan komisi X (sepuluh) dan KemenPAN-RB, dan pihaknya ingin memperoleh bekal dan trik dari Ketua PGRI Jateng apa yang seharusnya dikatakan pada saat dengar pendapat tersebut.

Baca juga : Komitmen PGRI Jateng Bantu Perjuangan GTT dan PTT

Ditempat terpisah, kepada Infokom PGRI Jateng, Dr Muhdi mengungkapkan,  telah ada klarifikasi dari Pak Menteri  bahwa 'Honorer Daerah Bukan Dihapus, Tapi Dialihkan Ke PNS dan PPPK'.

Dr Muhdi mengungkapkan,  beberapa waktu lalu, honorer di seluruh penjuru Indonesia diramaikan dengan hasil kesepakatan pada raker komisi II, MenPAN RB, dan BKN. Dampak dari hasil raker adalah kegelisan pada diri tenaga honorer yang berfikir pemerintah akan menghapus seluruh tenaga honorer di daerah. Namun, penghapusan tenaga honorer ternyata masih dipertimbangkan oleh pemerintah. Sebab, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi masih membutuhkan tenaga honorer khususnya di daerah.

Foto : Ketua Dr. Muhdi, SH., MHum dan Wakil Bendahara Muslih, M .Acc PGRI Jawa Tengah memberi restu kepada Honorer Purworejo jelang keberangkatan Honorer ke Jakarta menghadiri undangan untuk dengar pendapat dengan komisi X (sepuluh) dan KemenPAN-RB 

Ditegaskan,  dalam klarifikasi MenPAN RB bahwa sebenarnya, bukan penghapusan tenaga honorer di daerah, tapi nanti mereka harus pindah posisi ke Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Intinya di daerah-daerah masih membutuhkan tenaga honorer Sah! Prioritas Guru Honorer, Dosen, Tenaga Kesehatan untuk Jadi PNS/P3K

Honorer K2 yang masuk Data Base BKN akan dituntaskan hingga tahun 2023 lewat jalur tes CPNS/PPPK. Masa peralihan tenaga honorer ke PNS dan PPPK hingga tahun 2023 “Senin (27/01/2020) ada konferensi pers di Kemenpan RB. Sebenarnya, bukan penghapusan tenaga honorer di daerah tapi nanti mereka harus pindah posisi ke PNS dan PPPK. Intinya di daerah-daerah masih membutuhkan tenaga honorer,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo, demikian ungkap Dr Muhdi kepada Infokom PGRI Jateng.