PGRI Setuju Penghapusan Guru Honor, Tetapi Dengan Syarat

Posted by Admin on Artikel
PGRI Setuju Penghapusan Guru Honor, Tetapi Dengan Syarat

Bandungan, Infokom PGRI Jateng. Sebagaimana diberitakan berbagai media, DPR dan Pemerintah sepakat menghapus tenaga honorer karena dinilai tidak sesuai dengan UU ASN, bahwa dalam UU tersebut hanya ada pegawai PNS dan PPPK.

Seperti kita ketahui bersama saat ini di hampir semua sekolah negeri, khususnya SDN ada guru honor. Banyak SDN yang hanya memiliki 2- 3 guru PNS, yang lain adalah guru honorer. Terkait kesepakatan DPR dan Pemerintah untuk menghapus honorer seperti tersebut, ketua PGRI Jateng Dr. Muhdi SH MHum mengaku setuju tetapi dengan catatan.

Pertama, pemerintah memenuhi kekurangan guru yang ada saat ini. Kedua, pengisian kekurangan guru dengan memprioritaskan guru-guru honor yang selama ini telah lama mengabdi. Ketiga, rekrutmen PNS dan P3K bukan hanya untuk mengisi kekurangan guru saat ini tetapi juga untuk mengganti guru- guru lain yang pensiun.

"Jika rekrutmen PNS dan P3K hanya untuk memenuhi kekurangan guru yang sekarang diisi para guru honor, dan guru lain yang pensiun tidak diganti maka dipastikan kedepan akan tetap muncul adanya guru honor", jelas Dr Muhdi disela acara Konferensi XXII PGRI Kabupaten Kendal, di Bandungan,

Jumat (14/02). Dr Muhdi mengingatkan bahwa keberadaan guru sangat penting dan berbeda dengan pegawai administrasi. Kalo sekolah dibiarkan kekurangan guru maka pendidikan akan kacau. Siapa yang akan mendidik anak anak kalau sekolah kekurangan guru, pemerintah melarang adanya guru honor, tetapi juga tidak mengganti guru yang pensiun. Jadi jangan hanya menyalahkan kepala sekolah atau siapa yang mengangkat guru honor di sekolah kalau kondisinya di sekolah memang kekurangan guru dan pemerintah tidak segera memenuhinya. (pur)