Pernyataan Konferensi Kerja Provinsi PGRI JawaTengah Tahun Pertama Masa Bakti XXII

Posted by Admin on Artikel
Pernyataan Konferensi Kerja Provinsi PGRI JawaTengah Tahun Pertama Masa Bakti XXII

Foto :  Drs. Mulyadi, Sekretaris PGRI Kabupaten Klaten Jawa Tengah membacakan Pernyataan Sikap Konferensi Kerja Provinsi PGRI JawaTengah Tahun Pertama Masa Bakti XXII
 

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa   

Sebagai organisasi profesi yang unitaristik, independen dan nonpartisan, PGRI bersama Pemerintah Daerah membangun Indonesia melalui jalur pendidikan. PGRI bekerja bersama semua kelompok  masyarakat tanpa membedakan agama, suku, ras dan golongan.

PGRI fokus pada pengembangan dunia pendidikan yang bermutu dan berkesinambungan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang bermartabat, kuat dan kompetitif, khususnya peningkatan kompetensi guru, perlindungan, dan kesejahteraan guru Indonesia yang lebih baik. Pendidikan harus memiliki fleksibilitas sehingga dapat merespon dengan cepat setiap perubahan di era disrupsi dan revolusi industri 4.0 serta membangun peradaban masyarakat 5.0 berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Program pendidikan perlu disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja dan merespon munculnya inovasi disruptif. Peran dan kontribusi dunia pendidikan serta pemikiran para ilmuwan sangat dibutuhkan untuk menghadapi perubahan yang sangat cepat untuk membangun peradaban bangsa yang kontributif terhadap pengembangan peradaban dunia yang aman, damai, dan sejahtera. Reformasi pendidikan perlu dilakukan antara lain melalui kurikulum pendidikan nasional yang lebih fleksibel, efektif, dan kontekstual. Guru menjadi simpul reformasi pendidikan yang dilaksanakan secara konsisten. Berbagai riset menunjukkan bahwa kualitas pendidikan ditentukan oleh kualitas gurunya.

Di Indonesia guru belum mendapat tempat yang selayaknya sebagai profesi mulia pengemban misi profetik. Persoalan pendidikan sangat kompleks. Kekurangan guru yang masif, kualitas guru yang belum memadai, kesejahteraan dan perlindungan guru serta tidak berdaulatnya profesi guru dengan beragam aturan yang membuat guru tidak merdeka berkarya. Selain itu, radikalisme dan terorisme telah masuk di lembaga pendidikan. Setelah mengkaji aspirasi dan inspirasi yang berkembang dalam dinamika Konferensi Kerja Provinsi PGRI Jawa Tengah Tahun Pertama Masa Bakti XXII  yang berlangsung tanggal 28 Februari  sd 1 Maret 2020 di Semarang, dengan ini Konferensi Kerja  Provinsi PGRI  Jawa Tengah menyampaikan pernyataan sebagai berikut. 

  1. Mendesak Pemerintah Daerah untuk mengefektifkan pendidikan karakter yang komprehensif berfokus pada transformasi sumber daya manusia melalui revolusi mental, dan trisakti (berdaulat dalam politik, kemandirian dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan) 
  2. Mendesak Pemerintah Daerah agar legislatif melakukan perubahan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, sesuai dengan perkembangan pendidikan serta dengan mencantumkan PGRI sebagai organisasi profesi 
  3. Mendesak Pemerintah Daerah agar Pemerintah Pusat meningkatkan penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan untuk memenuhi  kebutuhan guru yang sangat besar dan segera  melaksanakan PPG dalam jabatan untuk meningkatkan profesionalitas guru secara berkelanjutan, dengan menyederhanakan sistem PPG dalam jabatan dan mendesak pemerintah untuk mempercepat penyelenggaraan PPG dalam jabatan yang tersisa. 
  4. Mendesak Pemerintah Daerah agar legislatif untuk merevisi Undang - undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya terkait persyaratan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bagi guru honorer, khususnya yang telah berusia 35 tahun. 
  5. Mendesak Pemerintah Daerah untuk merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2019 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), khususnya Pasal 16 huruf a, agar memberikan prioritas khusus kepada guru honorer yang telah mengabdi dengan mempertimbangkan masa pengabdian. 
  6. Mendesak Pemerintah Daerah agar Pemerintah Pusat untuk memenuhi kekurangan guru yang masif melalui pembukaan rekrutmen CPNS dan pengangkatan guru dengan skema APBD kepada guru honorer sesuai kualifikasi dan kompetensi dengan mempetimbangkan  karakter yang komprehensif. 
  7. Mendesak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan honor yang layak minimal setara UMK bagi honorer pendidik maupun tenaga kependidikan. 
  8. Mendesak Pemerintah Daerah untuk membuat sistem tata kelola guru yang transparan dan kredibel guna menjamin proses pengembangan profesi guru yang berkualitas mulai dari analisis kebutuhan guru, rekruitmen, distribusi, pengembangan karier, pembinaan berkelanjutan, sistem insentif, promosi/ demosi, dan pensiun guru, melaui program yang rasional, realistis dan efektif. 
  9. Mendesak Pemerintah Daerah agar Pemerintah Pusat melakukan pengangkatan guru (ASN/PPPK) sebagai pengganti  status guru honorer. 
  10. Mendesak Pemerintah Daerah untuk memberikan ruang terbuka menuju kedaulatan guru sebagai profesi dengan memfasilitasi kemerdekaan guru dalam proses belajar mengajar, menempatkan guru secara terhormat dan melindungi profesi guru dari segala bentuk -bentuk kekerasan, diskriminasi, dan intolernasi serta terhindar dari politik kepentingan khususnya pada pesta demokrasi. 
  11. Mendesak Pemerintah Daerah agar Pemerintah Pusat melakukan inpassing dan kenaikan pangkat serta golongan secara berjenjang bagi guru swasta setara dengan guru PNS dalam menetapkan kebijakan pemberian tunjangan profesi guru, tunjangan fungsional maupun tunjangan dan maslahat tambahan guru lainnya. 
  12. Mendesak Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, bebas, korupsi, kolusi, dan nepotisme (good and clean governance) serta berlaku adil dalam penegakan hukum. 
  13. Mendesak Pemerintah untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Guru dan Dosen agar mendapat jaminan keamanan, keselamatan, dan kesejahteraan dalam menjalankan tugas profesi. 
  14. Mendesak pemerintah untuk memberikan Tunjangan Profesi Guru setiap bulan dengan tepat waktu dan tepat jumlah 
  15. PGRI Jawa Tengah mendukung program merdeka belajar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Bahwa (a) penilaian hasil belajar dilakukan oleh guru melalui beragam ujian dan penugasan, (b) perumusan assesmen kompetensi minimum (AKM) dan survei  karakter dilakukan secara matang, (c) SK guru honorer cukup dikeluarkan oleh kepala sekolah  dan tidak harus ber-NUPTK dan Sertifikat Pendidik, sebagai syarat pembayaran gaji guru honorer dari BOS. 
  16. PGRI Jawa Tengah menyerukan kepada pemerintah agar dalam menyusun desain besar  (grand design) kebijakan pendidikan memperhatikan masukan dari guru-guru melalui PGRI sebagai organisasi profesi.
  17. PGRI Jawa Tengah mendukung kebijakan penyederhanaan segenap administrasi guru, kepala sekolah dan pengawas. Lebih berorientasi pada layanan anak didik bukan layanan administrasi-birokrasi.   

Demikian pernyataan ini disampaikan agar menjadi perhatian serta dapat diwujudkan oleh pihak-pihak terkait. Semoga Allah SWT memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita semua. Aamiin.   

Semarang, 29 Februari 2020