Dialog Interaktif Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19 PGRI Provinsi Jawa Tengah

Posted by Admin on Berita
Dialog Interaktif Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19 PGRI Provinsi Jawa Tengah

Dari Dialog Interaktif Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19 PGRI Provinsi Jawa Tengah.

*Pembelajaran Daring yang kurang Efektif, Pemotongan Anggaran Pendidikan, dan Belum Terpenuhinya Kebutuhan Guru*

Semarang, Infokom PGRI Jateng. Proses pendidikan di masa pandemi covid-19 yang berlangsung selama beberapa bulan ini menjadi perhatian banyak pihak. Bukan hanya proses pembelajaran jarak jauh (model daring/online) yang dinilai kurang efektif tetapi proses pendidikan karakter bagi para siswa yang seharusnya di jalankan para guru tidak bisa dilaksanakan dengan baik.

Hal demikian mengemuka dalam “Dialog Interaktif Pendidikan di Masa Covid-19” yang diselenggarakan secara daring oleh PGRI Jawa Tengah, Kamis (14/05) dengan nara sumber Dr. H. Abdul Fikri Faqih, MM. Wakil Ketua Komisi X DPR RI.

Peserta dialog yang terdiri para guru, anggota dan pengurus PGRI Kabupaten/kota se Jawa Tengah nampak antusias mengikuti kegiatan yang dimoderatori oleh Ketua PGRI Jateng, Dr. Muhdi, S.H, M.Hum melalui aplikasi ZOOM dan difasilitasi oleh PGRI Jateng SLCC.

Mengawali dialog tersebut Dr. Muhdi selaku moderator mengungkapkan proses pendidikan yang dinilai kurang efektif meski dikatakan 98% guru sudah melakukan KBM Daring. Muhdi juga mengkritisi adanya pemotongan anggaran pendidikan, belum terpenuhinya kebutuhan guru, sekolah swasta yang kesulitan membayar honor guru, dan berbagai problem pendidikan yang lain.

Dalam sesi tanya jawab, Nurwiyono, Ketua PGRI Kota Magelang juga mengungkapkan bahwa para guru sudah melakukan PBM secara daring meski ada keterbatasan yang dimiliki sebagian guru dan siswa. Ia juga mempertanyakan nasib guru CPNS dan guru yang sudah lolos selesksi P3K tetapi hingga kini belum menerima SK. Guru SMPN Kota Magelang ini juga mempertanyakan bagaimana ketentuan tentang AKM dan Survey Character setelah dihapusnya UN.

Suharto, Kepala SMA PGRI 1 Pati juga meminta Komisi X DPR RI memperjuangkan adanya persamaan hak sekolah swasta dan sekolah negeri. Dikatakan saat ini ada kebijakan dana BOSDA hanya untuk sekolah negeri, sedangkan sekolah swasta kini kesulitan membayar honor guru. Disampaikan juga persoalan NUKS yang saat ini masih sulit didapatkan oleh para KS.

Sapon, Sekretaris PGRI Kabupaten Demak menyampaikan aspirasinya agar tidak ada pemotongan TPG. Selain itu juga meminta agar dana BOS tidak dipotong. Sapon juga menyoroti upaya peningkatan kualitas guru yang belum optimal. Kurangnya sarana dalam pembelajaran daring menurut Sapon juga menjadi problem bagi para siswa dan orang tua siswa.

Sekum PGRI Jateng, Aris Munandar juga meminta Komisi X DPR terus mendorong pemerintah untuk bisa memenuhi kekurangan guru yang juga dinilai sangat penting selain upaya memenuhi sarana prasarana untuk mengoptimalkan pembelajaran daring.

Ali Nurdin, guru honor dari Grobogan juga meminta komisi X turut mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan SK guru P3K yang sudah satu tahun lebih dinyatakan lolos seleksi tetapi hingga kini belum memiliki SK, bahkan ada yang sudah meninggal dunia.

Ahmad Was’ari, Ketua PGRI yang juga Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tegal menyatakan pembelajaran daring selama ini menyebabkan pendidikan karakter tidak tersentuh oleh guru. Seraya berharap Covid-19 segera berakhir, Was’ari menyatakan ada hikmah di balik covid-19, yakni guru-guru jadi “melek IT”. Ia selanjutnya mengungkapkan perjuangan guru-guru honor yang luar biasa selama ini sering hanya mendapat angin surga saat bertemu para pejabat di Jakarta, karena itu ia meminta perhatian serius pemerintah dan DPR.

?

Selain memberikan tanggapan atas berbagai pertanyaan dan aspirasi peserta, Abdul Fikri Faqih juga menyatakan akan menerima masukan dari PGRI Jateng terkait persoalan pendidikan dan guru.