Potongan Boleh Tapi Kembalikan Untuk Pendidikan

Posted by Admin on Berita
Potongan Boleh Tapi Kembalikan Untuk Pendidikan

Dari Dialog Interaktif Pendidikan di Masa Covid PGRI Jateng bersama Dr.H. Abdul Fikri Faqih, M.M.

POTONGAN BOLEH.. TAPI KEMBALIKAN UNTUK PENDIDIKAN

Semarang- Infokom PGRI Jateng.
Pendidikan dan kesehatan adalah mendasar. Idealnya harus dipenuhi.
Yang lain boleh tidak jalan tapi pendidikan harus jalan karena yang diandalkan adalah manusianya.
Pemotongan boleh tapi dikembalikan ke pendidikan.

Beberapa kalimat kunci itu terlontar tegas dari Dr.H. Abdul Fikri Faqih, M.M. , Wakil Ketua Komisi X DPR RI  saat melakukan Dialog Interaktif Pendidikan di Masa Covid bersama PGRI Jateng, Kamis, 14 Mei 2020.

Guru politisi  yang cemerlang dan garang ini  memang  tidak pernah setengah-setengah ketika menyuarakan pendidikan.

 Amsal ini bisa disimak ketika beberapa surat kabar terkemuka memasang fotonya dengan headline sebagai berikut:  "Komisi X DPR Desak Pemerintah Penuhi Akses 33,5 Juta Siswa yang Tidak Terakses". "Pendidikan Online atau Tunjangan Guru PNS Dipotong Rp 3,3 Triliun, Abdul Fikri Meradang."

Pun ketika ia mendesak Mas Menteri untuk menghapus UN tahun ini.  Tidak berbilang lagi desakannya yang tentu sangat masuk akal itu dipenuhi ( Wabah Corona, Fikri Faqih Usulkan Penghapusan UN Tahun Ini ). 

 Maka sungguh sangat tidak berlebihan apabila Dr. Muhdi, S.H., M. Hum, Ketua Pengurus Provinsi PGRI Jateng, yang juga Rektor UPGRIS, yang dalam perhelatan ini bertindak selaku moderator, di dalam pengantarnya,  memujinya sebagai orang yang sangat peduli dan sangat kritis terhadap masalah  pendidikan , termasuk pemotongan anggaran. 

Abdul Fikri Faqih pun memuji PGRI Jateng yang telah berinisiatif mengawali dialog ini. “Melalui dialog baru ada solusi,” tandasnya. 

Membuka acara ini, Muhdi  menyampaikan fakta-fakta yang berhasil  dihimpun  dan telah ditelitinya bersama PGRI Jawa Tengah dan Universitas PGRI Semarang.

 Dengan kritis dan tegas ia mengemukakan bahwa anggaran belum sepenuhnya mengangkat mutu pendidikan. Inilah hal-hal yang perlu didiskusikan.

Sekitar 50 juta peserta didik di Indonesia dan 3 juta guru, serta 7,5 juta mahasiswa dan 250 ribu dosen memiliki konstribusi dan jasa  sangat besar dalam melawan COVID-19. Bisa disebut demikian karena mereka  disiplin melakukan pembelajaran daring , online,  atau PJJ di rumah.

Di Jawa Tengah, terhitung  sejak 16 Maret 2020 PBM KB/TK sampai dengan  SMA/SMK/MA dilaksanakan  di rumah dengan daring, online, atau PJJ, sekalipun tanpa juknis pun persiapan yang memadahi.
Riset Muhdi dan  Nurcholis  pada sekolah dan madrasah di Jawa Tengah menyimpulkan,   98% guru telah melaksanakan pembelajaran daring  saat pandemi COVID-19  tetapi  pelaksanaannya masih kurang efektif.

Sementara itu, sebagaimana dilansir JPPNN. COM,  Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M. menyatakan  hanya 34,5%  peserta didik yang bisa mengakses layanan pendidikan online. 

Riset Muhdi dan  Nurcholis  secara rinci  menyampaikan  keterbatasan kemampuan guru, yaitu   71% guru belum pernah melaksanakan pembelajaran daring, 21% kadang-kadang, dan hanya 8% yang sering . Platform yang dipilih 95,2% WA, sekalipun kadang-kadang menggunakan googleclass.com , zoom.com, atau yang lain.

 Adapun metode yang paling banyak digunakan adalah penugasan (95%), sekalipun kadang juga melakukan tanya jawab, diskusi, ceramah, dan percobaan.
Dari riset juga diketahui bahwa faktor kesiapan peserta didik,  terutama di PAUD, SD/MI di kelas rendah, kemampuan orang tua, kemampuan ekonomi orang tua, dan  kesiapan sarana pembelajaran masih kurang baik.

Anggaran Pendidikan di Indonesia yang acap  disebut  besar karena besarannya 20?ri APBN,  yang sering  dipahami oleh masyarakat seolah-olah uang tersebut untuk mengurus pendidikan formal, semisal  sekolah dan perguruan tinggi,  faktanya tidak. Sehingga hingga saat ini  Indonesia kekurangan guru di sekolah negeri sekitar 1 juta guru, dan harus menggantungkan pada guru honorer dengan  diberi penghasilan pada umumnya di bawah UMR , sarana prasarana yang masih di bawah standar nasional  pendidikan, terlebih di masa pandemi COVID-19 yang pendidikan dipaksa melaksanakan pembelajaran daring, online, atau PJJ.

Menurut Muhdi, pendidikan adalah sektor yang sangat terdampak, namun intervensi secara anggaran belum nampak. Keprihatinannya ini menyeruak manakala ia mencermati  PERPU No. 1 Tahun 2020. Anggaran KEMDIKBUD dipotong 6,44 Triliun, belum lagi di Kemenag. Yang pasti akan semakin mengurangi layanan pendidikan. PPG tidak tahu nasibnya,  penelitian PT banyak yang harus didanai tahun depan dan lain lain. (Agus Wis/sb)