Blue Print Atau Grand Design Tentang Pendidikan Nasional Belum Ada

Posted by Admin on Berita
Blue Print Atau Grand Design Tentang Pendidikan Nasional Belum Ada

Dari Dialog Interaktif Pendidikan di Masa Covid
PGRI Jateng bersama Dr.H. Abdul Fikri Faqih, M.M.

BLUE PRINT ATAU GRAND DESIGN TENTANG PENDIDIKAN NASIONAL BELUM ADA

Semarang, Infokom PGRI Jateng. “Kenapa ada pomeo ganti menteri ganti kurikulum? Karena tidak ada blue print, tidak ada grand design tentang pendidikan nasional. Sistemnya sudah terbentuk dalam Undang-Undang tapi grand design-nya belum ada,” ujar Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M., di penghujung pemaparannya dalam Dialog Interaktif Pendidikan di Masa Covid-19 yang diselenggarakan secara daring oleh PGRI Jawa Tengah, Kamis (14/5), melalui aplikasi ZOOM, difasilitasi oleh SLCC PGRI Jawa Tengah, dan dipandu oleh Dr. Muhdi, S.H., M.Hum.


Abdul Fikri, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, mengatakan bahwa  grand design itu kini tengah digodok.

Guru teladan Kota Tegal 1988 ini dengan tegas mengemukakan, “Kita tidak hanya ingin menyodorkan siswa sebagai pekerja, buruh, atau orang terampil saja, tapi kita akan mewujudkan pendidikan nasional, menciptakan manusia yang utuh.”
“Secara normatif tujuan negara dibentuk adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dengan pendidikan,” ujar Alumni Pendidikan Teknik Listrik IKIP Semarang,  Magister Manajemen  UMS, dan Doktor Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro ini. 
 
Membuka dialognya, politikus kelahiran Tegal, 17 Juli 1963 ini, dengan mimik dan suara segar menyampaikan, “Kondisi stay at home tidak ada tawaran. Kita tidak bisa menolak.Ini adalah untuk memitigasi, mengurangi resiko.” 

Ia, secara filosofis mengatakan bahwa masing-masing kita punya peran. “Saya, guru, yang sudah masuk ke DPR, ranahnya adalah legislasi. Maka diskusi berawal dari fungsi saya di legislasi. Legislasi yang sekarang terbit mestinya dasarnya UU Sisdiknas 2003, meskipun UU ini sudah berumur 17 tahun dan mungkin sudah banyak hal yang tidak relevan, termasuk diskusi tentang E-Education atau E-Learning,” ujarnya. 
 
Ia menyampaikan, sebelum Covid, diskusi tentang E-Education atau E-Learning seperti di awang-awang.  “Covid membuktikan  bahwa artifial intelligence bukan di awang-awang tapi sudah di depan mata. Dengan Corona maka harus menyesuaikan. Karena itu kemudian terbit Surat Edaran. 

Surat Edaran tidak masuk dalam tata urutan perundangan. Tapi karena mendesak sehingga Kemendikbud menerbitkan Surat Edaran No.4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat Covid,” jelasnya.  

Di awal dialog, Abdul Fikri memaparkan fungsi DPR , yakni Legislasi, Budgeting, dan Pengawasan. 

Di ranah Legislasi, ia menampilkan Peraturan yang terbit di lingkungan pendidikan, yakni SE Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan dalam Masa Darurat Covid-19. Hilight SE adalah Pembatalan UN, Belajar di Rumah, Ketentuan Ujian Sekolah, Kenaikan Kelas, dan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Di ranah Budgeting ia menampilkan Perpres no 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2020 memotong anggaran pendidikan, dan Surat Menkeu S-302/MK.02/2020 juga menambah pemotongan, bahkan prosesnya tidak melalui DPR. Secara rinci ditampilkan enam jenis anggaran yang dipotong beserta jumlah pemotongan. Pertama, tunjangan profesi guru PNS Daerah, semula Rp 53, 8 T menjadi Rp 50, 8 T. Kedua, tambahan penghasilan guru PNS daerah, semula Rp 698,3 M menjadi Rp 454,2 M. Ketiga, tunjangan khusus guru PNS Daerah di daerah khusus semula Rp 2,06 T menjadi Rp 1, 98 T. Keempat, Bantuan Operasional Sekolah (BOS)semula Rp 54,3 T menjadi Rp 53,4 T. Kelima, Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP) semula Rp 4,475 T menjadi Rp 4,014 T. Keenam,  Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Pendidikan Kesetaraan semula  Rp 1,477 T menjadi Rp 1, T.
Secara terbuka Fikri menyampaikan bahwa Perpu No.1 Tahun 2020 sungguh sangat dikritisi begitu rupa dan memiliki potensi melanggar konstitusi dan sebagainya. “Namun Perpu merupakan obat mujarab dalam masa sekarang kendati substansinya tidak setuju,” jelasnya.

Ia mengaku, untuk ranah legislasi dan budgeting, dirinya sudah berbuat semaksimal mungkin.
Akan halnya ihwal dunia bergerak yang  cepat, “Ada Covid atau tidak kita tetap mengalami problematika atau tantangan yang luar biasa,” ujarnya. 

Setidaknya ada tiga perubahan besar yang ditengarai dan jadi perhatiannya. 
Yang pertama adalah perubahan teknologi. Di dalam perubahan teknologi terjadi disrupsi teknologi yang akan berdampak pada semua sektor, semisal penerapan otomisasi AL (Artificial Intelligence), dan big data di semua sektor, lalu konektivitas 5G yang memungkinkan teknologi lainnya saling terhubung seperti kendaraan otonom, drones, dan lain-lain, kemudian pencetakan 3D (3d printing), smart wearebles, augumented dan realitas maya (virtual reality), dan lain-lain.

Yang kedua adalah perubahan sosio-kultural, meliputi perubahan demografi, profil sosio ekonomi dari populasi dunia; Meningkatkan usia harapan hidup dan usia lama bekerja; Tumbuhnya migrasi, urbanisasi, keragaman budaya dan kelas menengah; Meningkatnya tenaga kerja yang terus bergerak (mobile) dan fleksibel; Munculnya kepedulian konsumen terhadap etika, privasi dan kesehatan.

Yang ketiga adalah perubahan lingkungan. Tanda yang mengikutinya adalah habisnya bahan bakar fosil, krisis air, perubahan iklim, permukaan laut naik, meningkatnya  kebutuhan energi dan air dan berkurangnya SDA, meningkatnya perhatian terhadap energi alternative untuk melawan perubahan iklim, dan upaya berkelanjutan pada isu lingkungan seperti plastik dan limbah nuklir.
Covid-19, dalam amatan Abdul Fikri Faqih setidaknya menimbulkan dampak bagi pendidikan dan dunia kerja. Karena Covid-19 dunia pendidikan melaksanakan pembelajaran jarak jauh. 

Sekolah-sekolah di seluruh dunia harus cepat beradaptasi dengan sistem digital untuk  fasilitasi pembelajaran jarak jauh. Institusi banyak mendapat tekanan finansial. Banyak sekolah dan universita mendapatkan tekanan finansial , salah satunya karena orang tua dan siswa meminta rabat dan mendorong institusi untuk menurunkan biaya kuliah
Dampak Covid-19 bagi dunia kerja adalah mempercepat akses digital di semua industri. Konsumen dan pelaku usaha semakin bergantung kepada teknologi.  Industri perlu mempercepat proses digitalisasi untuk tetap relevan dan meningkatkan efisiensi
Covid-19 juga memberi tekanan  lebih besar untuk memperbarui ketrampilan. Para pekerja dari berbagai industri perlu dengan cepat menyesuaikan diri agar kompetitif.
Covid-19 pun mampu menawarkan lokalisasi peluang kewirausahaan. Para pelaku wirausaha akan menjadi pendorong penting pemulihan ekonomi dalam menciptakan cara-cara yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan.

Yang jadi pertanyaan kemudian, apa sikap Komisi X DPR  terkait dengan kondisi Covid-19? Diantaranya mendesak pemerintah penuhi akses 33,5 juta siswa yang tidak terakses pendidikan, juga tunjangan guru PNS yang dipotong Rp 3,3 T. Selain itu ihwal PPDB dan dibukanya sekolah. 

Dalam dialog ini Abdul Fikri Faqih juga mengemukakan keterampilan yang dibutuhkan di masa depan untuk menjawab perubahan-perubahan yang terjadi. Prosentase dan jenis-jenis ketrampilan inti yang dibutuhkan tersebut adalah kognitif (15%), sistem (17%), pemecahan masalah (36%), konten (10%), proses (18%), sosial (19%), manajemen sumber daya (13%), teknis (12%), fisik (4%).

Menurutnya, kemampuan memecahkan masalah, sosial, proses, dan sistem adalah ketrampilan yang akan paling dicari sebagai ketrampilan inti di tempat kerja pada masa mendatang. Kebanyakan pekerjaan akan mengalami perubahan dalam ketrampilan.

Ia menegaskan, tingginya angka partisipasi siswa, hasil pembelajaran yang berkualitas, distribusi kualitas pendidikan yang merata dan inklusif, belajar sepanjang hayat baik secara formal, informal, dan nonformal, akan menghasilkan masyarakat maju yang kompeten dan sejahtera.
Sesuai Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945,  alinea ke-4, tujuan pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa . Karena itu sebagaimana termaktub dalam UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 3,  pendidikan harus mampu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga demokratis serta bertanggungjawab.

Di ranah Pengawasan Abdul Fikri Faqih menyampaikan empat poin penting. Yang pertama, Menteri Nadiem Makarim mengajukan rencana pembuatan cetak biru pendidikan nasional. Kedua, DPR melakukan pengawasan terhadap pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan sehingga tercipta manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga demokratis serta bertanggungjawab. Ketiga, dalam bidang pendidikan, Komisi X membentuk Panja Pendidikan Vokasi dan Panja Pendidikan Jarak Jauh di Era Covid-19. Keempat, Panja Pendidikan Vokasi merekomendasikan agar rencana pembangunan vokasi masuk dalam cetak biru pendidikan nasional dan melibatkan kelompok industri dalam pembuatan rencana tersebut. 

Di akhir dialog, ia mengajak kita mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yakni menciptakan  manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga demokratis serta bertanggungjawab. (Agus Wis/sb)