PGRI Meminta Formasi CPNS Guru Tetap Ada di 2021

Posted by Admin on Slider
PGRI Meminta Formasi CPNS Guru Tetap Ada di 2021

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) meminta pemerintah Indonesia tetap menyediakan formasi seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bagi guru di 2021 ini. Sehingga, skema pengangkatan status guru tidak hanya melalui dengan Pegawai Pemerintah melalui Perjanjian Kerja (P3K) saja. Hal ini dikemukakan Ketua PGRI Jawa Tengah, Dr Muhdi SH MHum saat menggelar pertemuan di kantornya, Rabu (6/1). Pihaknya ingin mengawal perihal tersebut karena Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nadiem Makarim diungkapkan Muhdi menegaskan tetap membuka skema formas CPNS untuk guru tidak hanya P3K saja.

''Kami sampaikan apresiasi kepada Mas Menteri Nadiem, kemarin. Beliau mengatakan tidak benar pemerintah akan mengubah status guru hanya melalui P3K, tetapi tetap ada jalur CPNS dan P3K,'' kata Muhdi.

'Kami berharap hal ini diberlakukan jangan di tahun depan, mulai tahun ini juga harus ada. Jika tidak, ini akan menimbulkan perasaan gundah-gulana dan diskriminasi bagi para calon guru dimana formasi CPNS bidang lainnya tetap ada,'' lanjutnya.

Muhdi juga mengungkapkan di penghujung 2020 lalu, para guru dikatakan terkejut dengan kebijakan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) RI yang berencana meniadakan formasi CPNS untuk guru dan diganti dengan P3K. Padahal dalam puncak HUT PGRI di awal Desember 2020, calon guru bergembira dengan kebijakan pemerintah yang akan memenuhi kebutuhan guru sekalipun melalui P3K untuk memperbaiki nasib guru-guru honorer.

Pihaknya mencatat kekurangan guru terus bertambah dengan angka 960 ribu kekurangan guru dan dengan tiap tahun rata-rata bertambah 70 ribu kekurangan guru. Saat pemerintah menghitung akan ada penambahan 1 juta guru akan segera dipenuhi melalui P3K, Muhdi menyebut hal ini sesuai komitmen di 2018 saat PGRI terus mendesak pemerintah agar segera memenuhi kebutuhan guru.

''P3K itu disepakati atau dirancang untuk memberikan jalan keluar atau istilah Mas Menteri Nadiem, perbaikan nasib, dari para guru honorer yang sekian lama mengabdi tapi terganjal peraturan undang-undang soal usia di atas 35 tahun. Waktu itu pro dan kontra muncul di teman-teman guru honorer. Akhirnya bisa memahami itu dengan catatan di bawah usia 35 tahun bisa mengikuti skema CPNS,''imbuhnya.

Lalu, tiba-tiba di penghujung 2020 diinformasikan formasi CPNS guru ditiadakan dan diubah melalui skema P3K. Muhdi menyebut Pengurus Besar (PB) PGRI pada 31 Desember 2020 langsung mereaksi menolak hal itu melalui pernyataan resmi dan surat kepada pemerintah.

''Saat itu kami memohon pemerintah melalui Kemenpan RB mengkaji ulang rencana kebijakan tersebut. Kami mohon tetap membuka dua jalur rekrutmen untuk guru melalui CPNS dan P3K. Sebab kebijakan yang mengejutkan itu  tidak sesuai dengan komitmen awal, maka kami menagih itu dan meminta dikembalikan,'' ungkap Muhdi. '

'Formasi CPNS kami harapkan tetap ada sekurang-kurangnya menurut hemat saya sejumlah pegawai yang pensiun setiap tahun yang rata- rata 70 ribu. Adapun terkait rekrutmen P3K yang dirancang 1 juta ini kami harap pemkab, pemkot, dan pemprov benar benar merespon kebutuhan guru yang sesungguhnya seuai kebutuhan yang nyata,'' tandasnya.

Kemudian terkait para peserta seleksi tes P3K pada 2019 yang sudah lulus, diharapkan Surat Keputusan (SK) segera diberikan. Muhdi menyebut setelah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, pengajuan penetapan SK itu sudah sampai di Badan Kepegawaian Negara (BKN).

(Sumber : https://www.suaramerdeka.com/news/nasional/251564-pgri-meminta-formasi-cpns-guru-tetap-ada-di-2021)