Penundaan Kembali PTM Tidak Boleh Kendorkan Persiapan Sekolah

Posted by Admin on Artikel
Penundaan Kembali PTM Tidak Boleh Kendorkan Persiapan Sekolah

Pemprov Jateng Ajak PGRI untuk Membantu Menemukan Model Pembelajaran Daring yang Efektif dan Tidak Membosankan.

Penundaan Kembali PTM Tidak Boleh Kendorkan Persiapan Sekolah

Semarang, Infokom PGRI Jateng. Selasa 12 Januari 2021 pukul 09.00 Gubernur Jawa Tengah menyelenggarakan Konsultasi Publik Rancangan awal Perubahan RPJMD Provinsi Jateng tahun 2018-2023, dengan mengundang 160 peserta dari unsur Pimpinan DPRD, Bupati/Walikota , Kepala Dinas, Perwakilan PT, Organisasi-organisasi sosial.

Ketua PGRI Jawa Tengah sebagai salah satu peserta dari unsur organisasi Guru yang diundang, memperoleh kesempatan menyampaikan pandangan atas Rancangan Perubahan RPJMD Prov. Jateng 2018-2023 disamping Ketua DPRD Prov, dan Ketua Komisi, OJK, BPKP, Himpunan Nelayan , Sahabat Difabel. Ketua PGRI Jateng Dr H Muhdi SH MHum menyatakan, Perubahan RPJMD disebabkan Pandemi korona memiliki dampak yang luar biasa kepada seluruh sektor kehidupan, dan pendidikan salah satu yang terdampak sangat luar biasa.

"Sektor pendidikan harus mendapat perhatian yang besar dalam perubahan RPJMD", tegas Dr Muhdi

Dr Muhdi juga menyatakan, Pembelajaran Online yang berkepanjangan mengancam dunia pendidikan untuk menghasilkan generasi unggul.

"Keterbatan kemampuan guru, sarana, peserta didik, dan yang paling fatal anak2 yang keterbatasannya ditambah dengan orang tuanya juga tidak dapat mendampingi karena bekerja/tidak punya kemampuan, belum lagi anak2 sudah bosan, stres dll", tegas Dr Muhdi

Untuk itu Dr Muhdi juga menegaskan, penundaan kembali PTM tidak boleh mengendorkan persiapan sekolah/madrasah memenuhi 6 syarat PTM, dan pemerintah harus hadir mengintervensi satuan pendidikan tanpa harus menunggu satuan pendidikan melaporkan.

"Hakekatnya Pemorov dan Pemkab/Pemkot sudah memiliki data melalui Dapodik, dan memfasilitasi pemenuhan 6 syarat terutama sekolah negeri arau swasta yang fasilitasnya terbatas dan tidak mungkin dapat memenuhi melalui BOS/SPP karena jumlah siswanya terbatas", Ujar Dr Muhdi.

Dengan demikian, Dr Muhdi Menambahkan, pada saat PTM akan dimulai kapan saja semua satuan pendidikan memenuhi persyaratan dan tidak ada yg tertunda karena keterbasan dana. "Gubernur harus menggambarkan persiapan harus segera dan terus dilakukan seolah-olah besok atau minggu depan PTM akan dilakukan, jangan mengesankan PTM belum pasti dilaksanakan", Ujar Dr Muhdi

Menurut Dr Muhdi, dalam Rancangan RPJMD data Rasio guru siswa terlihat sangat ideal. Padahal data guru yang dilaporkan 60 ?alah guru tidak tetap bahkan untuk SMK jauh lebih banyak tanpa menjelaskan bahwa sebagian besar guru adalah GTT/honorer yang belum mendapat pengasilan yang layak, apalagi jumlah pensiun akan terus meningkat sekitar 10.000 /tahun. Sehingga RPJM harus merancang penambahan guru dalam jumlah yang besar baik melalui skema CPNS maupun P3K, demikian Dr Muhdi menjelaskan.

Gubernur Ganjar menaggapi cukup serius baik masalah PTM maupun rekrutmen guru melalui CPNS dan P3K, dan mengajak PGRI untuk membantu menemukan model pembelajaran daring yang efektif dan tidak membosankan, walaupun sudah ada PTM tetapi masih harus menggabungkan dengan daring.