Kesiapan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Terkait Alih Kewenangan Pengelolaan SMA/SMK

Posted by Admin on Berita
Kesiapan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Terkait Alih Kewenangan Pengelolaan SMA/SMK

Berdasarkan UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat perubahan pembagian urusan dalam pengelolaan bidang pendidikan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pendidikan menengah (SMA/SMK) yang sebelumnya dikelola pemerintah kabupaten/kota berdasar UU tersebut kewenangan pengelolaannya beralih ke pemerintah provinsi. Untuk mengetahui bagaimana kesiapan pemerintah provinsi Jawa Tengah melakukan peralihan kewenangan tersebut serta persoalan apa saja yang harus diatasi, PGRI Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) di GP 7 Upgris, Selasa (08/09) dengan menghadirkan  nara sumber dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Peserta FGD terdiri berbagai unsur terkait, seperti; Dewan Pendidikan Provinsi, Dewan Pendidikan Kab/Kota, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/kota, Guru dan Kepala SMA/SMK, pengelola sekolah swasta, pengamat pendidikan, dll.

Kasi Dikmen Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Drs. Bambang Priyono yang hadir pada kesempatan tersebut mengungkapkan, bahwa ruang lingkup pembagian urusan bidang pendidikan meliputi 5 aspek, yakni : 1) Kebijakan Pendidikan; 2) Kurikulum; 3) Akreditasi; 4) Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan 5) Perizinan Pendidikan.

Terkait peralihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi maka tugas gubernur dan bupati/walikota melakukan koordinasi pelaksanaan peralihan itu, yakni; 1) Menyelesaikan inventarisasi P3D antar tingkatan/susunan pemerintahan paling lambat 31 Maret 2016 dan serah terima personel, sarana dan prasarana serta dokumen (P2D) paling lambat tanggal 2 Oktober 2016; 2) Hasil inventarisasi P3D tersebut menjadi dokumen dan dasar penyusunan RKPD, KUA/PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi/Kabupaten/ Kota TA 2017; 3) Gubernur, Bupati dan Walikota segera berkoordinasi terkait dengan pengalihan urusan pemerintahan konkuren; 4)Melakukan koordinasi dengan Kementerian/ Lembaga terkait yang membidangi masing-masing urusan pemerintahan dan dapat difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri; dan 5) Melakukan koordinasi dengan pimpinan DPRD masing-masing.

Inventarisasi P3D

Bambang menjelaskan, bahwa berdasarkan pasal 404 UU 23/2014, serah terima personil, sarpras/asset dan dokumen (P2D) sebagai akibat pembagian urusan kewenangan dilakukan paling lambat 2 tahun sejak diundangkan. Selanjutnya SE Mendagri 120/253/SJ memerintahkan, Inverntarisasi P3D dilaksanakan paling lambat 31 Maret 2016 dan serah terima P2D dapat dilaksanakan paling lambat 2 Oktober 2016 agar menjadi dasar penyusunan RKPD,KUA/PPAS dan  rancangan PERDA tentang APBD 2017.

Terkait dengan hal tersebut Kemendikbud juga telah mengeluarkan Surat Edaran No. 3603/d/dm/2015, yang menyatakan; 1) Pemkab/Pemkot melalui Disdik Kabupaten/Kota segera melakukan Fasilitasi, Verifikasi, Validasi dll terkait pengalihan sub-urusan pengelolaan dikmen, dengan SM dan pihak-pihak terkait di Kab/Kota; 2) Para Kepala Sekolah /Madrasah segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta memastikan pencatatan personel, pendanaan, sarpras serta dokumen sekolah sudah dimasukkan dalam aplikasi Dapodik dan format yang telah disepakati; 3) Penyelesaian secara seksama inventarisasi Personel, pendanaan, sarpras serta dokumen paling lambat pada tanggal 31 Maret 2016, dan serah terima P3D paling lambat 2 Oktober 2016; 4) Berdasarkan butir tsb di atas, maka Pemkab/Kota masih berkewajiban menyediakan alokasi anggaran pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah; 5) Guna menjamin terjaganya kualitas layanan pendidikan agar menghindari pemindahan/mutasi personel, khususnya guru dan/atau sarpras dari Satuan pendidikan Menengah ke Satuan Pendidikan Dasar, atau sebaliknya.

Data Guru SMA/SMK

Diungkapkan bahwa jumlah SMA di Jawa Tengah tahun 2014 adalah 897 terdiri SMAN 358 dan SMA Swasta 539. Sedangkan untuk SMK ada 1.429 terdiri 219 SMK Negeri dan 1.210 SMK Swasta. Sementara untuk guru PNS ada 21.679 orang terdiri 12.419 guru SMA dan 9.260 guru SMK.  Untuk guru non PNS ada 36.811 terdiri 10.204 guru SMA dan 26.607 guru SMK. Dengan demikian ada 58.490 guru SMA/SMK berstatus PNS dan Non PNS.

Selanjutnya untuk kualifikasi guru SMA/SMK tahun 2014 di Jawa Tengah ada 59.908 orang terdiri 57.625 dengan kualifikasi S1 atau lebih dan 2.283 belum S1. Dari jumlah tersebut yang telah lulus sertifikasi sejumlah 29.853 dan 30.055 orang belum lulus sertifikasi.

Rencana Tindak Lanjut

Kesiapan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dalam rangka impelementasi UU nomor 23 tahun 2014 terkait alih wewenang pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus dari kabupaten/kota ke provinsi menurut Bambang Priyoko juga ditunjukkan dengan adanya rencana program tindak lanjut meliputi; 1)  penyusunan standar pelayanan minimal (SPM) layanan pendidikan menengah dan pendidikan khusus; 2) pemetaan kondisi layanan pendidikan menengah dan pendidikan khusus; 3) penyusunan Grand Design pembangunan pendidikan menengah dan pendidikan khusus tahun 2017 – 2018; 4) penyusunan struktur anggaran pendidikan menengah dan pendidikan khusus tahun 2017 – 2018; 5) penyusunan rencana program pembinaan PTK Dikmen dan Diksus tahun 2017 – 2018.

Selain itu Bambang mengungkapkan, bahwa Dinas Pendidikan Provinsi juga telah menyusun rencana pengembangan dan pembinaan PTK Dikmen dan Diksus tahun 2017 – 2018, meliputi; penyusunan rencana kebutuhan PTK, peningkatan kualifikasi PTK, pembinaan system karier PTK, kesejahteraan PTK, dll. “Pada prinsipnya Jawa Tengah taat azas, normatif, serta mohon dukungan dan fasilitasi dari pemerintah pusat”, tegas Bambang. (d4)