PGRI Organisasi Profesi Guru

Posted by Admin on Berita
PGRI Organisasi Profesi Guru

Jika mengacu pada ketentuan perundang-undangan, PGRI telah memenuhi seluruh persyaratan sebagai organisasi profesi guru. “PGRI telah memenuhi kriteria dan persyaratan serta terbukti telah banyak berperan melaksanakan fungsinya untuk membela dan memperjuangkan kepentingan para guru” Dr. Muhdi, S.H, M.Hum.

Keberadaan organisasi profesi guru merupakan amanat UU nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Fungsi organisasi profesi sesuai pasal 41 ayat (2) adalah untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat. Begitu pentingnya organisasi profesi guru, bahkan pasal 41 ayat (3) mengamanatkan, guru wajib menjadi anggota organisasi profesi.

Apakah setiap perkumpulan guru dapat disebut organisasi profesi guru itu?

Organisasi Profesi Guru menurut UU Guru dan Dosen pasal 1 poin (13) adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru. Sedangkan menurut Prof. Dr. Azrul Azwar, MPH (1998), organisasi profesi memiliki ciri-ciri; 1) umumnya untuk satu profesi hanya terdapat satu organisasi profesi yang para anggotanya berasal dari satu profesi, dalam arti telah menyelesaikan pendidikan dengan dasar ilmu yang sama; 2) misi utama organisasi profesi adalah untuk merumuskan kode etik dan kompetensi profesi serta memperjuangkan otonomi profesi; dan 3) kegiatan pokok organisasi profesi adalah menetapkan serta merumuskan standar pelayanan profesi, standar pendidikan dan pelatihan profesi serta menetapkan kebijakan profesi. Demikian diungkapkan oleh Sekretaris Umum PGRI Jawa Tengah, Dr. Muhdi, S.H, M.Hum saat berbicara dalam acara FGD PGRI Jawa Tengah dalam rangka menyongsong HUT PGRI dan HGN 2015 di Upgris, Selasa (08/09). Selain dibentuk oleh guru, berbadan hukum, bersifat independen, memiliki fungsi dan tujuan yang jelas untuk kepentingan para guru, serta dibentuk sesuai peranturan peundangan, organisasi profesi guru juga harus memiliki kode etik dan memiliki Dewan Kehormatan untuk menegakkan kode etik. Selain itu juga harus memiliki lembaga (LKBH) untuk membela dan melindungi guru.

Sedangkan menurut draft perubahan PP 74/2008 tentang Guru pasal 44 (3) disebutkan, bahwa Organisasi profesi guru harus memenuhi syarat ; 1) Keanggotaannya terdata dan tersebar diseluruh provinsi dan Kabupaten/Kota Minimal 25% dari jumlah Guru di wilayah yang bersangkutan; 2) Kepengurusannya berada di Pusdat dan disemua Provinsi serta minimal 75 % di Kabupaten/Kota; 3) Memiliki Kode Etik yang mengikat perilaku guru dalam tugas keprofesionalannya; 4) Memiliki Dewan Pusat Kehormatan Guru sampai di Tingkat Kabupaten/Kota.

Kewenangan

Kewenangan organisasi profesi guru sebagaiman diatur dalam pasal 42 UU nomor 14 tahun 2005 adalah; a) menetapkan dan menegakkan kode etik guru; b) memberikan bantuan hukum kepada guru; c) memberikan perlindungan profesi; d) melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru; dan e) memajukan pendidikan nasional. Dijelaskan lebih lanjut oleh Muhdi bahwa perjuangan PGRI yang sangat fenomenal dan hasilnya telah banyak dinikmati para guru saat ini adalah lahirnya UU Guru dan Dosen yang ditindak lanjuti dengan sertifikasi dan pembayaran tunjangan profesi. Meski banyak guru telah menikmati hasil perjuangan PGRI, tetapi persoalan guru dan pendidikan saat ini menurut Muhdi masih sangat banyak. Banyak guru yang belum bisa menikmati hak-haknya dengan baik. Selain belum semua guru tersertifikasi, belum semua guru berkualifikasi S1/D4,  banyak guru kesulitan naik pangkat, guru yang sudah bersertifikat pun kini makin sulit mendapatkan hak-haknya. “PGRI berkomitmen terus mengawal pelaksanaan UU Guru dan Dosen, memperjuangkan hak-hak guru, dan mendorong peningkatan mutu profesi dan kompetensi para guru”, jelasnya. (d4)