Merasa Haknya Terabaikan Pengawas Audiensi ke Pengurus PGRI

Posted by Admin on Berita
Merasa Haknya Terabaikan Pengawas Audiensi ke Pengurus PGRI

Semarang, Derap Guru. Menyusul implementasi PermenPan RB nomor 21 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya, nasib Pengawas kian terpinggirkan. Banyak pengawas terancam dibebaskan sementara dan kehilangan hak yang selama ini dinikmatinya.

Berkaitan dengan hal tersebut, perwakilan Pengawas Kabupaten Banjarnegara beraudiensi ke Pengurus PGRI Jawa Tengah, Senin (27/08). Didampingi wakil Ketua PGRI Kabupaten Banjarnegara, Suwandi, S.Pd. mereka mengadukan nasibnya kepada Pengurus PGRI Provinsi Jawa Tengah. Para pengawas itu melakukan kosultasi dan meminta dukungan terkait keinginannya menemui kepala BKN di Jakarta dalam upaya memperjuangkan nasibnya yang kian terancam.

Regrouping

Ketua PGRI Jawa Tengah, Widadi mengungkapkan secara organisatoris pihaknya juga sudah melakukan upaya perjuangan untuk kepentingan pengawas. Widadi juga mengungkapkan bahwa kebijakan pusat sering tidak melihat kondisi riil di lapangan. Ia mencontohkan kebijakan regrouping yang hanya melihat kondisi perkotaan tanpa melihat kondisi riil di daerah yang tidak mungkin dipaksakan. Kepada para pengawas yang hendak ke Jakarta, Widadi meminta usulan dari Jawa Tengah agar dibawa ke BKN.

Tidak Tersosialisasi

Wakil Ketua PGRI Jateng, Adi Prasetyo mengungkapkan, bahwa persoalan yang dihadapi para pengawas saat ini tidak lepas dari terbitnya PermenPan nomor 21 tahun 2010 yang tidak tersosialisasikan dengan baik. Hal yang perlu dipahami menurut Adi bahwa eksekusi pembebasan tugas pengawas oleh BKN diserahkan kepada pemerintah kab/kota. Dan pembebasan sementara pengawas tidak menghentikan tunjangan profesi, yang dihentikan adalah tunjangan fungsionalnya.

Revisi PP 74

Sekretaris Umum PGRI, Dr. Muhdi, S.H, M.Hum mengingatkan agar perjuangan para pengawas tidak hanya mengambil satu jalan. Selain melalui pendekatan dan negosiasi dengan para pengambil kebijakan, perlu juga dibuat skema sistemik pelatihan pengawas untuk meningkatkan kompetensi dan mengatasi kendala yang dihadapi. Muhdi juga mengaku PGRI masih terus mendesak dilakukannya revisi PP 74/2008 untuk kepentingan guru, anggota dan organisasi profesi. (d4)