PGRI Adalah Miniatur Indonesia

Posted by Admin on Slider
PGRI Adalah Miniatur Indonesia

Dari Rakor Biro dan Bidang PGRI Kab/ kota se Jateng

PGRI Adalah Miniatur Indonesia

Semarang, Infokom PGRI Jateng. Pandemi covid-19 yang melanda bangsa kita dan hampir seluruh negara di berbagai belahan dunia telah mengubah seluruh tatanan kehidupan dan menghambat berjalannya berbagai kegiatan masyarakat. PGRI sebagai organisasi profesi guru menyikapi kondisi ini secara cerdas dan melakukan adaptasi secara konstruktif agar program kerja yang telah ditetapkan organisasi dapat berjalan dengan baik, tentunya dengan menyesuaikan kondisi daerah masing-masing.

Demikian diungkapkan Wakil Sekretaris Umum PGRI Jawa Tengah, Dr. Saptono Nugrohadi, M.Pd. M.Si, selaku moderator mengawali acara Rakor Biro dan Bidang PGRI se Jawa Tengah yang dilakukan secara virtual, di SLCC PGRI Jateng, (Sabtu, 29/05).

Rakor ini menurut Ketua Panitia Aris Munandar, dimaksudkan untuk menyamakan persepsi terkait penjabaran program kerja dan sinkronisasi pelaksanan program kerja untuk bisa disosialisasikan ke seluruh anggota PGRI se Jateng.

Tiga biro yang mengadakan Rakor pada kesempatan ini adalah; Biro Penegakan Kode etik Guru, Biro Pemberdayaan Perempuan, serta Biro Pembinaan Kerohanian dan Karakter Bangsa.

Peserta Rakor sejumlah 130 orang terdiri para pengurus pleno PGRI Prov. Jateng, dan Ketua Bidang terkait dari PGRI Kab/kota masing-masing tiga orang.

Nara sumber dalam Rakor ini adalah Ketua Biro Penegakan Kode etik Guru, Dr. H. Maryanto, M.Si, Ketua Biro Pemberdayaan Perempuan, Arum Purwanti, S.Pd AUD, dan Ketua Biro Pembinaan Kerohanian dan Karakter Bangsa, H. Fachrurrazi, S.Pd.

Miniatur Indonesia

Ketua PGRI Jateng, Dr. Muhdi, S.H, M.Hum saat membuka acara tersebut mengharapkan agar melalui rakor ini terjadi sinergi dalam pelaksanaan program Biro PGRI Provinsi dan program Bidang PGRI Kabupaten/kota sehingga semua program bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan ini Dr. Muhdi memberikan apresiasi kepada para ketua bidang PGRI Kab/kota yang dinilai semakin baik dalam menjalankan program kerjanya.

Terkait dengan Kode etik guru, Dr. Muhdi mengungkapkan bahwa hal ini sangat penting untuk dipahami para guru karena keberadaannya adalah untuk memuliakan guru. Karena itu, penegakan kode etik dimaksudkan untuk memastikan bahwa para guru telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai kode etik profesi guru.

“Syarat sebuah profesi itu harus mempunyai kode etik. Terkait dengan itu kita terus berupaya agar para guru memahami dan memastikan mereka bekerja sesuai dengan kode etik profesi guru”, jelas Dr Muhdi.

Dr Muhdi mengungkapkan, PGRI juga terus berjuang agar guru yang menghadapi persoalan hukum tidak langsung dibawa ke proses pengadilan, tetapi diperiksa terlebih dahulu oleh dewan kehormatan profesi guru.

“Dengan begitu bisa dipisahkan antara pelanggaran hukum dan pelanggaran kode etik”, ungkapnya.

Terkait pemberdayaan perempuan, menurut Dr. Muhdi jumlah guru perempuan lebih banyak dari laki-laki, karena itu memberdayakan perempuan penting, agar para perempuan PGRI mampu melakukan apa yang seharusnya dilakukan dengan semaksimal mungkin mengembangkan kreativitasnya. Dan jangan sampai perempuan itu menjadi kelompok yang dilecehkan.

Selanjutnya terkait dengan Biro Pembinaan Kerohanian dan Karakter Bangsa, Dr Muhdi mengharapkan agar tidak hanya fokus pada kerohanian tetapi juga karakter.

"Bagaimana kita bisa lebih menjiwai dan memaknai pentingnya pembinaan kerohanian dan karakter bagi kita", harap Dr Muhdi.

Dr Muhdi menegaskan, PGRI harus menjadi pihak yang pertama dalam upaya menjaga NKRI. Dan dengan jiwa nasionalisme sejati, kita harus saling menghargai adanya perbedaan, jelas Dr Muhdi.

Dr. Muhdi juga mengungkapkan, bahwa PGRI adalah Miniatur Indonesia karena anggotanya ada di semua daerah dan terdiri dari berbagai macam suku dan agama yang berada di wilayah Indonesia.

“Dan dalam komitmennya, PGRI satu kata untuk mempertahankan NKRI serta terus berupaya memperjuangkan hak dan nasib guru”, tegas Dr Muhdi.