Menegakkan “Status Guru”

Posted by Admin on Pengumuman
Menegakkan “Status Guru”

Tidak banyak yang memperhatikan bahwa selain diperingati sebagai Hari ABRI, 5 Oktober juga ditetapkan sebagai Hari Guru Sedunia (World Teachers Day). Hari ABRI ditetapkan tanggal 5 Oktober 1945, hari guru sedunia ditetapkan tanggal 5 Oktober 1966. Hari ABRI mengingatkan pentingnya kita menjaga dan mempertahankan kemerdekaan serta menjaga keutuhan wilayah NKRI, hari guru sedunia mengingatkan pentingnya kita menjaga dan menegakkan status guru untuk mewujudkan pendidikan bermutu. Hanya dengan pendidikan bermutu akan tercipta sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas untuk mengisi kemerdekaan dan melaksanakan pembangunan masyarakat, bangsa, dan Negara.

Ditetapkannya 5 oktober sebagai hari guru sedunia terkait adanya rekomendasi ILO/UNESCO yang diterbitkan tanggal 5 Oktober 1966. Dalam akhir sebuah Konferensi khusus antar pemerintah yang diikuti 76 negara (termasuk Indonesia) di Paris, 49 tahun silam, ILO/UNESCO menerbitkan rekomendasi yang dikenal dengan, “Recommendation Concerning The Status of Teachers”. Para peserta konferensi memandang pentingnya memberikan pendidikan terbaik kepada anak-anak dimana pun mereka berada. Mereka menyadari adanya perbedaan kondisi setiap Negara. Tetapi semua mengakui bahwa pendidikan adalah hak universal setiap manusia. Dan para guru memiliki peranan sangat penting dalam upaya mewujudkan pendidikan terbaik bagi anak-anak untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat dan bangsanya. Peranan penting para guru itu hanya bisa diwujudkan jika para guru memperoleh perhatian untuk dapat melaksanakan tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya. Untuk itu, Negara wajib menegakkan “status guru” menurut rekomendasi Konferensi yang diselenggarkan ILO/UNESCO saat itu. Menegakkan Status guru berarti menempatkan guru pada kedudukan terhormat dengan mengoptimalkan peran dan fungsi guru dalam pendidikan dan dalam kehidupan sosial. Para guru juga harus terpenuhi hak-haknya dan tanpa diskriminasi agar mereka dapat menjalankan tugas dan memenuhi kewajiban serta tanggung jawabnya mewujudkan pendidikan bermutu bagi para siswa. Guru yang dimaksudkan dalam rekomendasi adalah semua guru, dari guru TK sampai guru sekolah menengah, baik di sekolah negeri maupun swasta.

Rekomendasi

Pada tanggal 5 Oktober 1966, Konferensi khusus antar pemerintah telah merekomendasikan hal-hal yang terkait dengan kehidupan para guru antara lain; 1) Guru harus didorong berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan masyarakat untuk kepentingan pengembangan pribadi guru; 2) Guru harus memiliki kebebasan untuk berperan dalam jabatan publik sebagaimana juga dimiliki oleh masyarakat sipil lainya. Dalam hal guru dipercaya menduduki jabatan publik guru harus melepaskan tugasnya (sebagai guru), dan dapat kembali ke jabatan sebelumnya (sebagai guru) setelah masa jabatan publik berakhir; 3) Gaji dan kondisi kerja guru harus ditentukan melalui proses negosiasi antara organisasi guru dan “para majikan/pemberi kerja” guru. Untuk itu harus ditetapkan adanya mekanisme bernegosiasi melalui organisasi guru, baik untuk guru PNS maupun swasta; 4) Jika terjadi sengketa antara guru dan pemberi kerja guru, organisasi guru harus berperan mengambil langkah-langkah untuk membela kepentingan guru; 5) Guru harus memiliki hak cuti tahunan yang memadai dengan tetap menerima gaji secara penuh; termasuk juga cuti belajar, cuti karena sakit, cuti hamil dan melahirkan (bagi guru wanita); 6) Guru harus diberikan cuti untuk memungkinkan mereka berpartisipasi dalam kegiatan organisasi mereka; dan 7) Hak guru yang berkaitan dengan perlindungan sosial, perlindungan kesehatan, pengembangan profesi, dll.  

Tanggung jawab guru

Selain terkait dengan hak guru, konferensi juga mengingatkan adanya kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilakukan para guru dan organisasi guru, antara lain; 1) Semua guru harus berusaha untuk mencapai standar tertinggi dalam semua pekerjaan profesional mereka; 2) Standar profesional yang berkaitan dengan kinerja guru harus didefinisikan dan dipelihara dengan partisipasi organisasi guru; 3) Guru dan organisasi guru harus berusaha untuk bekerja sama sepenuhnya dengan pihak berwenang untuk kepentingan murid, layanan pendidikan dan masyarakat pada umumnya; 4) Kode etik yang mengatur perilaku guru harus ditetapkan oleh organisasi guru. Pelaksanaan kode etik tersebut sangat berkontribusi untuk memastikan prestise profesi dan pelaksanaan tugas profesional sesuai dengan prinsip yang telah disepakati; 5) Guru harus siap untuk mengambil bagian dalam kegiatan ekstra kurikuler untuk kepentingan para siswa.   

UU Guru dan Dosen

Setelah melalui berbagai tekanan dari para guru dan organisasi guru akhirnya pemerintah menerbitkan UU nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Secara substansi UU Guru dan Dosen sejalan dengan “Recommendation Concerning The Status of Teachers” 5 Oktober 1966 dalam upaya mewujudkan guru professional, sejahtera, bermartabat dan terlindungi untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Sebagaimana diatur dalam UUGD pasal 14 ayat (1) guru berhak; a) memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial; b) mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; c) memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual; d) memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi; e) memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan; f) memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan; g) memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas; h) memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi; i) memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan; j) memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau; k) memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

Perwujudan Hak Guru

Jika hak guru sebagaimana tersebut dapat diwujudkan secara maksimal, sungguh ideal karena UU itu tidak membedakan status guru negeri dan guru swasta. Bagaiama implementasinya? Program sertifikasi melahirkan guru professional dan sebagai dasar pemberian tunjangan profesi guru hanya bisa diikuti oleh guru PNS dan non PNS berstatus guru tetap. Dari sekitar 3,1 juta guru PNS dan non PNS berstatus guru tetap baru 1,6 juta guru yang tersertifikasi. Guru lain berstatus guru honorer (di sekolah negeri) dan guru tidak tetap (di sekolah swasta) yang jumlahnya sekitar satu juta lebih tidak bisa disertifikasi. Jika guru bersertifikat pendidik berhak memperoleh tunjangan profesi (satu kali gaji pokok), tunjangan fungsional, dan maslahat tambahan. Guru lain yang belum bersertifikat, meski mereka memiliki kewajiban dan tanggung jawab sama tidak bisa menikmatinya. Hal yang lebih memprihatinkan dialami para guru honorer dan guru tidak tetap. Honor mereka hanya Rp. 250.000 s.d. Rp. 500.000 per bulan. Bahkan ada yang hanya Rp. 50.000 per bulan. Jika gajinya rendah, guru harus mencari penghasilan diluar sehingga tidak bisa berkonsentrasi penuh untuk mengembangkan mutu profesinya sebagai guru. Hak guru sebagaimana diatur pasal 14 ayat (1) UUGD hanya indah diatas kertas tetapi tidak bisa dinikmati oleh mereka. Kondisi ini tidak sejalan dengan rekomendasi ILO/UNESCO 49 tahun lalu yang menghendaki semua guru memperoleh perlakuan sama, tanpa diskriminasi.  

Persoalan guru

Rendahnya mutu pendidikan tidak bisa lepas dari persoalan guru. Meski bukan satu-satunya, guru adalah komponen utama yang menentukan tinggi rendahnya mutu pendidikan. Karena itu membenahi persoalan guru harus menjadi agenda utama dalam memperbaiki mutu pendidikan. Sejumlah persoalan guru yang harus diselesaikan saat ini adalah; 1) memenuhi kebutuhan guru di semua jenjang. Yang paling banyak kekurangannya adalah guru SD. Setiap SD minimal ada 9 guru, yakni 6 orang guru kelas, 1 guru agama, 1 guru olah raga, dan 1 kepala sekolah. Sebagaimana diungkapkan Ketua Umum PGRI, Sulistiyo hampir semua SD di seluruh kabupaten/kota kekurangan guru SD. Rata-rata tiap SD saat ini hanya memiliki 3 – 4 guru PNS, yang lain guru honorer; 2) Belum semua guru berkualifikasi S1/D4, dan belum semua guru memiliki sertifikat pendidik. UU Guru dan Dosen mengamanatkan pada akhir tahun 2015 semua guru harus berkualifikasi minimal S1/D4 dan harus memiliki sertifikat pendidik. Dari tiga juta guru yang ada saat ini sekitar 40 persen  belum S-1/ D-4, dan sekitar 45 persen guru belum bersertifikat pendidik; 3) Jika selama ini sertifikasi guru dibiayai oleh pemerintah, tahun 2016 guru harus membiayai sendiri sertifikasinya dengan dana Rp.7 juta (guru SD) dan Rp. 14 juta (guru SMA/SMK/MA). Begitu juga untuk  peningkatan kualifikasi akademik guru ke jenjang S1/D4 yang anggarannya wajib disediakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah (ps. 13 UUGD), kini para guru harus menyediakan biaya sendiri; 5) Tuntutan mengajar minimal 24 jam/minggu (guru mapel) dan rasio guru : siswa 1 : 20 (guru SD) banyak guru kesulitan memenuhinya. Jika itu tak dipenuhi, mereka tidak bisa memperoleh tunjangan profesi. Meski sesungguhnya hal itu bukan kesalahan para guru, tetapi guru harus menanggung akibatnya. Bahkan guru yang ijin atau sakit 3 hari dalam satu bulan, juga terancam kehilangan tunjangan profesi; 6) Rendahnya penghasilan guru honor dan GTT. Guru honor K2 sejumlah 439.956 telah disepakati oleh komisi II DPR dan Kemenpan RB secara bertahap (2016-2019) segera diangkat jadi PNS melalui verifikasi. Diluar K2, masih banyak guru honor di sekolah negeri dan GTT di sekolah Swasta juga mendesak dicarikan solusi. Mereka yang dibutuhkan sebagai guru harus dipenuhi hak-haknya; 7) Isu yang berkembang, Tunjangan profesi guru hendak diganti dengan tunjangan kinerja berdasar UU ASN perlu dikritisi. Tidak semua guru penerima TPG adalah PNS sehingga tidak tepat jika diatur dengan UU ASN. Pembayaran TPG merupakan amanat  UU Guru dan Dosen. Perubahan nama tunjangan profesi dengan tunjangan kinerja dikhawatirkan banyak guru akan kehilangan haknya; 8) Persoalan lain yang juga dirasakan para guru saat ini adalah tuntutan memenuhi tugas-tugas administrative yang begitu rumit. Akibatnya, guru tidak bisa fokus pada pengembangan mutu profesi yang terkait dengan materi, kompetensi, dan metode pembelajaran untuk kepentingan para siswa tetapi guru disibukan dengan tugas administrasi yang jika tidak dipenuhi akan berdampak pada nasib dan masa depan para guru; 9) Banyak guru yang tidak berkesempatan mengikuti kegiatan pelatihan (in service training/ in house training) untuk pengembangan diri tetapi dalam kenaikan pangkat guru dipersyaratkan melakukan pengembangan diri, antara lain melalui penelitian dan penulisan karya ilmiah. Guru yang mendapat tugas tambahan sebagai pengawas menghadapi hal serupa. Mereka yang setelah 5 tahun tidak naik pangkat karena tidak mampu memenuhi angka kredit terancam diberhentikan dari tugasnya; 10) Peralihan kewenangan pengelolaan guru SMA/SMK dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi. Apakah kehidupan guru akan lebih baik atau sebaliknya?; 11) Banyaknya kasus pelanggaran guru yang ditindak lanjuti dengan proses hukum di kepolisian dan pengadilan. UU Guru dan Dosen belum mampu melindungi guru ketika seorang guru dinilai melanggar UU Perlindungan anak. Pelanggaran guru mestinya diperiksa dulu oleh dewan kehormatan. Pelanggaran kode etik diproses oleh dewan kehormatan dan pelanggaran hukum diproses oleh aparat penegak hukum. Saat ini semua pelanggaran guru diproses oleh aparat penegak hukum.

Kinerja dan Profesionalisme

Jika para guru sering mempersoalkan hak, kesejahteraan, dan perlindungan yang optimal. Pemerintah dan masyarakat umumnya menyoroti rendahnya kinerja dan profesionalitas  guru. UKG yang dilaksanakan untuk menilai kompetensi guru menunjukkan mutu profesi guru sangat rendah. Sebagai gambaran, nilai gabungan kompetensi pedagogik dan professional tahun 2012 rata-rata 43,82 dan tahun 2013 rata-rata 47,84. Ini menunjukkan para guru sendiri, khususnya yang telah dinyatakan sebagai guru professional dan menerima tunjangan profesi belum mampu mengimbangi peningkatan kesejahteraan dengan peningkatan mutu profesi sebagai komponen penting pembenahan mutu pendidikan. Banyak guru menanggapi hasil UKG yang rendah dengan sikap santai, berbeda dengan sikapnya ketika melihat nilai-nilai siswa yang rendah. Harus disadari, peningkatan mutu profesi guru selain menjadi tanggung jawab pemerintah dan penyelenggara pendidikan juga harus tumbuh dari kesadaran para guru. Setelah UKG, pemerintah berkewajiban melakukan pelatihan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB). Apalah artinya UKG dilaksanakan jika program pelatihan dan pengembangan profesi hanya menyentuh sebagian kecil guru. Pemerintah dan pemerintah daerah sudah melakukan itu tetapi harus disadari banyak guru belum memperoleh program itu. Untuk menjaga dan meningkatkan mutu profesi guru selain terpenuhi hak dan kesejahterannya juga harus memperoleh pendidikan yang baik serta pelatihan dan pengembangan profesi berkelanjutan (well educated, well trained, well paid).

Organisasi Profesi

UU nomor 14 tahun 2005 pasal 41 ayat (3) mewajibkan guru menjadi anggota organisasi profesi. Sayang, kewajiban ini tidak diikuti dengan aturan yang jelas, jika seorang guru tidak memenuhi kewajiban itu, apa sanksinya? Selain itu, organisasi profesi seperti apa yang wajib diikuti oleh para guru, apakah semua organisasi (kelompok) guru bisa disebut organisasi profesi guru? Batasan yang bisa dijadikan dasar adalah; Pertama, pasal 41 ayat (1) organisasi harus bersifat independen; Kedua, pasal 41 ayat (2) bahwa organisasi profesi harus berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat; Ketiga, pasal 42 dan pasal 43, bahwa organisasi profesi harus memiliki kode etik, memberikan bantuan hukum kepada guru, memberikan perlindungan profesi guru, melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru, dan turut memajukan pendidikan nasional. Karena itu organisasi profesi guru harus memiliki Dewan Kehormatan untuk menegakan kode etik, memiliki LKBH untuk memberikan bantuan hukum, memiliki lembaga pengembangan profesi, dan dewan pakar/ ahli untuk mengembangkan mutu profesi guru dan berperan memajukan pendidikan nasional; Keempat, agar dapat berperan optimal untuk kepentingan guru maka organisasi profesi tidak hanya berada di pusat pemerintahan (Jakarta) tetapi juga harus ada di tingkat Provinsi, Kabupaten/kota, dan kecamatan. Kelima, organisasi profesi guru harus berani mengambil peran dalam setiap pengambilan kebijakan tentang guru dan pendidikan.

Selamat ulang tahun para guru, semoga status guru yang jelas dan makin kokoh, kehidupan guru makin professional, sejahtera, bermartabat, dan terlindungi.

 

Purwanto

Pengamat Pendidikan

Tinggal di Semarang