A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for 'WIB/7.0/no DST' instead

Filename: libraries/Email.php

Line Number: 977

Backtrace:

File: /var/www/vhosts/pgri-jateng.info/httpdocs/application/controllers/Read.php
Line: 25
Function: library

File: /var/www/vhosts/pgri-jateng.info/httpdocs/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for 'WIB/7.0/no DST' instead

Filename: libraries/Email.php

Line Number: 982

Backtrace:

File: /var/www/vhosts/pgri-jateng.info/httpdocs/application/controllers/Read.php
Line: 25
Function: library

File: /var/www/vhosts/pgri-jateng.info/httpdocs/index.php
Line: 315
Function: require_once

Dana Pensiun PGRI Jawa Tengah

















  Berikan Komentar:

Silahkan berikan komentar atau pesan apabila data yang tertera diatas tidak sesuai dengan data yang sebenarnya. Isi data lengkap yang ada di form di bawah ini. Pemberitahuan akan disampaikan lewat email apabila data sudah dilakukan perubahan.


  Baca Juga:

Rapat Tahunan YDSKG JATENG

Konferensi kerja provinsi Jawa Tengah tahun pertama masa bakti ke-2.

Tema : Mewujudakan revolusimental melalui peran strategis guru dan PGRI

Tanggal : 7 dan 8 Maret 2015

Tempat : Semarang

4 Pilar Kebangsaan Di Pgri Kabupaten Jepara

Negara Indonesia adalah negara yang besar, sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, Para pendiri Negara menyadari bahwa Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk karena terdiri atas berbagai suku, bangsa, adat istiadat, budaya, bahasa daerah, serta agama yang berbeda-beda. Dengan keaneka ragaman tersebut, mengharuskan setiap langkah dan kebijakan negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diarahkan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Mejelis Permusyawaratan Rakyat, sesuai dengan tugas yang diamanatkan oleh undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 dan berdasar MoU (Memorandum of Understanding) bersama Pengurus Besar PGRI , dimana tindak lanjut dari hal tersebut Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Jepara dan sekretariat MPRRI menggelar sosialisasi 4 pilar, yang terdiri atas Pancasila, UUD 1945, NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), dan Bhinneka Tunggal Ika. Sosialisasi ini berlangsung di pendopo Kabupaten Jepara, pada Sabtu 6 September 2014.

Acara ini diikuti sekitar 300 peserta terdiri dari Pengurus Kabupaten, Pengurus cabang, dan pengurus ranting, Kepala UPT. Dinas Dikpora kecamatan se-Kabupaten Jepara, Tamu undangan dari Polres dan Kodim Jepara serta dari unsur Gabungan Organisasi Perempuan, muslimat NU, Fatayat, Aisyiah dan Nasyiatul aisyiah dikabupaten Jepara. Dengan narasumber dari Tim Sosialisai MPRRI yang diketua oleh Dr. Ir. Mohammad Jafar Hafsah dari fraksi Parti demokrat MPRRI yang juga anggota komisi IV DPRRI bersama Anggota H.M. Busro Anggota MPR RI dari Fraksi partai Golkar anggota Komisi VIII DPRRI, H. Hermanto, S.E.,M.M Anggota MPRRI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera Anggota Komisi IV DPRRI dan Ir. Abraham Paul Liyanto Anggota MPRRI dari Pimpinan kelompok DPD di MPRRI. Dan dihadiri pula wakil Bupati Jepara Dr. H. Subroto, SE. M.M

Ketua penyelenggara sekaligus Ketua PGRI Kabupaten Jepara Drs. Kiswadi HP, MM. menyampaikan bahwa guru akan mendapatkan wawasan yang lebih tentang Makna Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika sehingga dapat teruskan kepada anak didik di sekolah masing-masing.sehingga output dari hasil tujuan kegiatan sosialiasi ini dapat tercapai.

Sementara itu ketua Delegasi Dr. Ir. Mohammad Jafar Hafsah mengungkap bahwa untuk selalu mengingat hasil perjuangan dari para pendahulu dan mengamalkan makna yang terkadung dalam nalai  nilai luhur pancasila dan undang-undang Dasar 1945 dalam kehidupan sehari-hari, Mohammad jafar hafsah menambahkan sekarang ini mulai luntur budaya toleransi dalam bermasyarakat dan bernegara, maka diperlukannya selalu sosialisasi 4 pilar ini dan menjaga nilai tersebut didalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara,

Bhinneka Tunggal Ika yang dapat diartikan walaupun bangsa Indonesia mempunyai latar belakang suku, agama, ras, bahasa, dan budaya yang berbeda-beda, tetapi tetap satu bagian bangsa indonesia.

Sosialisasi nilai-nilai Empat Pilar adalah mengingatkan dan menyegarkan kembali komitmen seluruh komponen bangsa dan bernegara selalu menjunjung tinggi nilai  nilai luhur bangsa dalam rangka mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Gratis SPP selama Setahun Sindrome Dadakan PPDB

Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2015 seperti tahun-tahun sebelumnya akan menyita perhatian, bahkan menjadi sindrom dadakan bagi orang tua, guru dan calon siswa baru. Banyak orang tua siswa yang sebelumnya kurang begitu peduli terhadap pendidikan putra-putrinya mendadak menjadi sangat sibuk dan begitu perhatian pada musim pendaftaran calon peserta didik baru. Terlebih lagi bagi orang tua calon siswa baru tingkat TK/SD//SMP tentunya berbagai keperluan sebagai syarat pendaftaran disiapkan oleh orang tua/wali calon siswa. Untuk calon siswa SMASM/K/MA sebagian anak bisa dilatih untuk membantu menyiapkan beberapa persyaratan yang diperlukan, misalnya menyiapkan foto copy, cetak foto, dan lain-lain. Tetapi pendampingan, partisipasi, dan tanggung jawab orang tua/wali tetap lebih dominan.

Berdasar data peserta UN tahun 2015 untuk tingkat SMP/MTs/SMPT, SMPLB, paket B/Wustha, se Jawa Tengah sebesar 558.678 anak dan tingkat  SD/MI se Jateng 572.700 siswa, maka jika 90% siswa lulus dan melanjutkan ke tingkat berikutnya berarti ada 1.018.240 orang tua siswa/wali yang harus menghadapi sindrom PPD 2015. Jumlah itu belum termasuk lulusan TK/RA yang akan masuk SD/MI tahun 2015.

Syndrome dadakan bukan sekedar sibuk menyiapkan syarat-syarat administrative pendaftaran tetapi sebagian orang tua/wali calon siswa juga menjadi sangat peduli terhadap nilai-nilai anaknya. Bahkan tak jarang jika nilai anaknya dibawah standar dari sekolah yang hendak dituju sering menganggap nilai itu tidak benar dan tidak obyekif. Tidak jarang pula, orang tua/wali menjadi sok kenal-sok dekat dengan guru/kepala sekolah sekedar upaya agar anaknya bisa diterima di sekolah yang diinginkan. Kondisi tersebut seolah bertolak belakang dengan apa yang diinginkan para guru/kepala sekolah ketika mengundang para orang tua/wali siswa ke sekolah untuk berdiskusi / sharing bagi kemajuan pendidikan putra/putrinya. Seorang kepala sekolah bahkan mengeluhkan sulitnya menghadirkan orang tua/wali siswa ketika seorang siswa mengalami masalah dalam pendidikan. Apalagi jika undangan itu terkait dengan masalah biaya/sumbangan orang tua/wali siswa yang harus dibayarkan.

Syndrom yang lain terkait biaya yang harus dipenuhi dalam PPDB. Beruntung bagi orang tua calon siswa yang diterima di sekolah negeri karena pemerintah sudah membebaskan seluruh biaya pendidikan di sekolah negeri, kalau pun ada yang berani memungut pasti tidak besar. Berbeda dengan orang tua yang anaknya masuk di sekolah swasta. mereka harus menyiapkan banyak biaya; uang pendaftaran, uang pengembangan (SPI), uang seragam, uang buku (LKS), dll.

Biaya Pendidikan

Biaya pendidikan berdasarkan PP nomor 48 tahun 2008 terdiri dari biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan dan biaya pribadi peserta didik. Biaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud terdiri atas: a). biaya investasi, yang terdiri atas  biaya investasi lahan pendidikan dan biaya investasi selain lahan pendidikan. b). biaya operasi, terdiri atas biaya personalia dan biaya nonpersonalia.c) bantuan biaya pendidikan; dan d). beasiswa.

Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan meliputi; a). biaya investasi terdiri atas biaya investasi lahan pendidikan dan biaya investasi selain lahan pendidikan; b) biaya operasi, terdiri atas biaya personalia dan biaya nonpersonalia.

 

Tanggungjawab

Pendanaan pendidikan sebagaimana diatur pasal 2 pada PP tersebut menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Masyarakat sebagaimana dimaksud meliputi: a). penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat; b). peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan c). pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

 

Berdasarkan ketentuan tersebut maka tidak salah kiranya jika ada sekolah yang menerima sumbangan dari orang tua/wali siswa untuk kepentingan pendidikan asalkan sumbangan itu benar-benar diberikan secara sukarela/tanpa paksaan dan dilaksanakan secara benar dan transparan.

 

Ironisnya hampir semua bupati/walikota di Jawa Tengah bahkan di seluruh Indonesia melarang sekolah menerima sumbangan dari orang tua siswa/masyarakat. Sindrome PPDB ternyata juga bukan monopoli orang tua/wali siswa tetapi juga bagi guru dan kepala sekolah, utamanya sekolah swasta. banyak diantara mereka merasa was-was takut tak mendapat calon siswa atau calon siswa yang mendaftar dibawah target. Berbagai strategi dan penawaran menarik dilakukan untuk memperoleh  calon pendaftar yang diinginkan. Berikut opini terkait PPDB biaya pendidikan dari beberapa sumber.

PPDB dan Bonus nilai Prestasi

Di kota Surakarta berdasarkan peraturan Dinas Dikpora nomor 41.1/2168/Dikmen/2015, PPDB dilakukan secara off line dan on line. Bonus nilai prestasi diberikan dengan ketentuan prestasi diperoleh dalam kurun waktu dua tahun terakhir sejak 2013, dan diberikan sesuai peringkat dan tingkat kejuaraannya, yakni ; untuk prestasi tingkat internasional peringkat 1 – 3 (nilai 40,0), untuk tingkat nasional peringkat I (37,5), II (35,0), III (32,5), tingkat provinsi I (30,0), II (27,5), III (25,0) tingkat kab/kota I (15,0) II (12,5), III (10,0), tingkat kecamatan hanya untuk peringkat I (2,5). Biaya pendaftaran dari TK s.d. SMA tidak dipungut biaya sedangkan untuk SMKN dibatasi maksimal Rp. 70.000,00

Seolah tak ingin kehilangan kesempatan memperoleh calon siswa baru, beberapa sekolah swasta di Kota Semarang sudah membuka pendaftaran calon siswa baru sejak beberapa waktu lalu sebelum pendaftaran sekolah negeri dimulai. Beberapa sekolah swasta favorit bahkan jauh sebelumnya sudah memasang spanduk di tempat-tempat strategis.

Persaingan keras

Eko Sajarwo, Kepala SMP PGRI 01 Kebumen mengungkapkan terkait PPDB, bahwa saat ini jumlah siswa lulusan SD/MI semakin menurun sedangkan kuota penerimaan calon siswa di sekolah negeri tetap sehingga calon yang mendaftar di sekolah swasta semakin kecil. Jumlah yang kecil itu dibagi / diperebutkan oleh banyak sekolah swasta yang ada. Bahkan ada sekolah swasta yang berani “ijon” atau memberi sesuatu untuk menarik calon siswa; misalnya memberi sepatu, tas, seragam, atau gratis SPP. Karena itu sekolah yang tidak punya modal, meskipun baik akan kesulitan mendapatkan calon siswa. “Persaingan untuk mendapatkan calon siswa semakin keras”, jelasnya.

Ditanya target calon siswa baru yang akan diterima tahun pelajaran 2015/2016, Guru PNS diperbantukan sebagai kepala SMP PGRI tersebut mengaku realistis saja dengan kondisi yang ada sehingga targetnya hanya 100 siswa. Berapa sumbangan uang pengembangan untuk calon siswa baru? Ia pun mengaku minimal Rp. 275.000,00 dan uang SPP Rp. 50.000,00 per bulan.

Wakil Kepala SMK PGRI 01 Semarang, Doni Tridadi, S.Pd mengaku mentargetkan 5 kelas saja dalam PPDB tahun ini. “Meski jumlah mendaftar lebih dari 5 kelas tapi kami hanya mau menerima 5 kelas saja atau sekitar 275 siswa baru karena memang jumlah ruang kelas yang terbatas”, jelasnya. Untuk biaya pengembangan dan SPP Doni mengaku menyesuaikan dengan kondisi masyarakat/orang tua calon peserta didik atau minimal Rp. 400.000,00 untk SPI dan Rp. 190.000,00 untuk SPP per bulan. “Dengan membayar Rp. 1.400.000,00 sudah bisa masuk SMK PGRI 01 Semarang. Untuk siswa dari orang tua yang tidak mampu (miskin) selama ini bisa bebas biaya (gratis) dengan bea siswa dari pemerintah atau pihak lain”, jelas Doni lebih lanjut.(d4)

Usulan PGRI Terkait Sertifikasi Guru

Mencermati Buku I Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru melalui Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan tahun 2015, Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Dr. H. Sulistiyo, M.Pd mengungkapkan, PGRI telah menyampaikan aspirasinya kepada Mendiknas hal-hal sebagai berikut: 1) Semangat dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 dan PP Nomor 74 Tahun 2008 bahwa sertifikasi guru dalam jabatan harus selesai paling lambat sepuluh tahun setelah UU Guru dan Dosen disahkan, yaitu tahun 2015; 2) Guru yang diangkat setelah tahun 2005 mestinya adalah mereka yang telah memiliki sertifikat pendidikan yang diperoleh melalui Program Pendidikan Profesi Guru (PPG), sehingga pada saat menjadi guru mereka telah memiliki sertifikat pendidik. Kenyataannya pemerintah tidak mampu menyiapkancalon guru untuk PPG, sehingga guru yang diangkat belum memiliki sertifikat pendidik; 3) Di dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 maupun pada PP Nomor 74 Tahun 2008, tidak ada ketentuan bahwa guru dalam jabatan sertifikasinya melalui PPG dalam Jabatan (PPGJ).

Penyelenggaraan sertifikasi guru dalam jabatan diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 74/2008 Pasal 12, yaitu dilakukan dalam bentuk portofolio serta pendidikan dan pelatihan (PLPG) di perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi; 4) Sampai tahun 2014 guru yang telah lulus sertifikasi dan memperoleh sertifikat pendidik sebanyak 1.578.669 orang. Jumlah guru di Kemdikbud per Desember 2014 sebanyak 3.015.315 orang. Jadi, yang belum disertifikasi sebanyak 1.436.646 orang. Yang belum disertifikasi yang PNS, guru tetap yayasan, dan guru bantu sebanyak 607.908 orang. Guru yang belum disertifikasi yang diangkat sebelum tahun 2005 sebanyak  157.159 orang.  Data tersebut di luar data kementrian lain, misalnya guru yang berada di bawah naungan Kementrian Agama.

Berdasarkan kajian PB PGRI, model sertifikasi guru tahun 2015 yang akan dilaksanakan dengan Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan (PPGJ) seperti tertuang dalam pedoman tersebut, Sulistiyo berpendapat bahwa; a) hal tersebut idak sejalan dengan ketentuan dalam PP Nomor 74/2008 tentang Guru Pasal 12. Dalam PP tersebut tidak menggunakan PPGJ, tetapi portofolio dan PLPG; b) Dalam PPGJ yang tertulis dalam pedoman tersebut guru akan diuji kompetensinya (UKA), melengkapi dokumen RPL, workshop, Uji Tulis Nasional, PKM, uji kinerja. Menurut kami, itu terlalu berat diikuti oleh guru sehingga akan banyak yang kesulitan melaksanakannya. Prosesnya tidak hanya sangat sulit tetapi juga tidak sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2005 dan PP Nomor 74 Tahun 2008, yaitu dalam rekrutmen peserta bukan berdasarkan seleksi UKA tetapi  berdasarkan usia dan masa kerja; c) Biayanya cukup besar dan kuotanya akan terbatas, sehingga guru yang disertifikasi jumlahnya kecil, padahal guru yang belum disertifikasi masih banyak. Jika kuotanya 50.000 guru setiap tahun, maka untuk mensertifikasi 607.908 orang guru yang berhak disertifikasi akan memerlukan waktu lebih 12 tahun. Apalagi jika  harus mensertifiksi sebanyak 1.436.646 orang yang belum mendapat kesempatan sertifikasi, berarti memerlukan waktu lebih dari 28 tahun. Itu artinya semakin lama terjadi kesenjangan antara guru yang telah memperoleh sertifikat dan yang belum; d) Sertifikasi guru di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2015 masih menggunakan pola lama sesuai PP No. 74 Tahun 2008. Jadikalau guru-guru di lingkungan Kemdikbud menggunakan pola tersebut, akan terjadi perbedaan pola sertifikasi antar guru di Republik Indonesia; e) Sertifikasi guru dengan PPGJ lebih sulit daripada sertifikasi untuk para dosen; f) PPG dalam jabatan tetap bias dilaksanakan tetapi sangat terbatas dan selektif yaitu ditujukan bagi guru-guru muda yang berprestasi dan dilakukan melalui seleksi.

Oleh karena itu, menurut Sulistiyo, PB PGRI telah meminta agar sertifikasi guru tahun 2015 melalui PPGJ (Program Pendidikan Guru dalam Jabatan), seperti yang tertuang dalam pedoman tersebut diperbaiki sesuai dengan PP Nomor 74 Tahun 2008 Pasal 12.

Surat bernomor 121/Um/PB/XXI/2015, tanggal 16 Maret 2015 itu tembusannya telah dikirim pula kepada Ketua Komisi X DPRRI, Ketua Komite III DPD RI, Menteri Agama Republik Indonesia, dan Ketua Pengurus Provinsi PGRI seluruh Indonesia. (d4)

Usulan PGRI terkait Permeneg PAN dan RB

Memperhatikan Permeneg PAN dan RB nomor 21 tahun 2010 tentang jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Dr. Sulistiyo, M.Pd. mengungkapkan, bahwa PB PGRI telah berkirim surat kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia sebagai salah satu upaya perjuangan untuk kepentingan anggota.

Beberapa alasan yang mendasari PB PGRI menyampaikan aspirasi tersebut kepada Menegpan BR, adalah; 1) Dalam pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 tahun sejak menduduki jenjang jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; 2) Dalam pasal 34 ayat (2) dinyatakan Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina utama, golongan ruang IV/e, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit dari kegiatan tugas pokok;

3) Dalam pasal 36 huruf b dinyatakan bahwa apabila dalam jangka waktu 1 tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan, maka pengawas sekolah tersebut diberhentikan dari jabatannya; 4) Laporan dari berbagai wilayah menyatakan, sebagian besar pengawas sekolah yang menduduki jabatan pengawas sekolah madya, golongan ruang IV/a tidak dapat mengumpulkan angka kredit pengembangan profesi sudah lebih dari 5 tahun pada jabatan/pangkat terakhirnya; 5) Dengan diberlakukannya ketentuan pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 36 huruf b diatas oleh Kemeneg PAN RB dan BKN, menimbulkan keresahan pada para pengawas sekolah.

Menurut Sulistiyo, hal tersebut dikhawatirkan akan berdampak pada penurunan kinerja pengawas sekolah dan peningkatan mutu sekolah yang menjadi binaan mereka. “Dikhawatirkan juga banyak guru berprestasi tidak bersedia menjadi pengawas”, jelas Sulistiyo.

Usulan PGRI

Berkaitan dengan hal diatas, PGRI mengusulkan agar ketentuan pemberhentian sementara dan pemberhentian jabatan pengawas sekolah sebagaimana tersebut diatas dapat ditunda minimal 2 tahun. Dan selama masa transisi tersebut PGRI mengharapkan dilakukan upaya-upaya peningkatan kompetensi pengawas sekolah agar dapat meningkatkan kinerja dan mengumpulkan angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi serta upaya penyediaan sarana dan dukungan dana agar pengawas dapat melaksanakan kegiatan untuk kenaikan pangkat/jabatan.

Sulistiyo menjelaskan, bahwa selain dikirim kepada Menteri Negara PAN dan RB, surat tersebut tembusannya dikirim kepada Mendikbud RI, Menteri Agama RI, Kepala BKN, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Seluruh Indonesia, dan Ketua Pengurus Provinsi PGRI seluruh Indonesia. (d4)

Tunjangan Guru Dilebur

Tunjangan profesi yang diperoleh guru berstatus pegawai negri sipil setelah lulus proses sertifikasi akan dihapuskan. Hal itu merupakan konsekuensi dari system penggajian tunggal yang hendak diterapkan pemerintah untuk semua PNS , termasuk guru , pada 2015. Dalam system penggajian tunggal yang disusun Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terdapat komponen gaji , tunjangan kinerja , dan tunjangan kemahalan. System baru itu diharapkan meningkatkan kualitas kinerja PNS yang berjumlah sekitar 4,6 juta orang , termasuk guru PNS yang berjumlah sekitar 1,7 orang. Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasojo mengemukakan hal itu dalam diskusi terbatas “ Arah Pendidikan Indonesia “ yang diselenggarakan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Senin (16/6) , di Bentara Budaya Jakarta. Hadir dalam diskusi tersebut , atara lain , mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif; Guru Besar (Emeritus) Universitas Negeri Jakarta HAR Tilaar; pemikir kebangsaan Yudi Latif; Guru Besar Ekonomi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Ace Suryadi; Rekor UPI Sunaryo Kartadinata; Guru Besar Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Paul Suparno; CEO Penerbit Minzan dan dosen filsafat Haidar Bagi; serta Guru Besar Ilmu Pendidikan Unoversitas Negeri Jakarta Soedijarto. Eko Prasojo mengatakan , kebijakan baru itu untuk meningkatkan kinerja PNS , transparansi , dan keadilan. “Selama ini ada anggapan PNS itu nyaman dan tidak bias di pecat,” ujarnya. “Nanti diubah. PNS menandatangani kontrak kinerja dan diukur. Jika kinerjanya bagus , bias mendapatkan bonus setiap tahun,” kata Eko. Dalam system penggajian tunggal, kata Eko , ada dua komponen , yakni gaji pokok (75 persen) dan capaian kinerja (25 persen). Gaji pokok berbasis beban kerja , tanggung jawab jabatan , dan resiko. Adapun pencapaian kinerja berdasarkan kinerja berdasarkan kinerja individu. Pemberlakuan system penggajian tunggal itu , menurut Eko, akan membuat system remunerasi menjadi transparan. Tidak aka nada lagi pegawai negeri sipil yang gajinya kecil , tetapi take home pay besar. Selain memperbaiki system penggajian, sesuai undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara , eselon tiga dan eselon empat juga akan dievaluasi. Pada tataran itu akan didorong untuk diciptakan tenaga-tenaga fungsional yang professional. JANGAN MERUGIKAN Ketua Umum PGRI Sulistiyo meminta pemerintah menyosialisasikan kebijakan peleburan tunjangan sertifikasi menjadi satu system penggajian. Sebelum system diterapkan hendaknya dikomunikasikan dulu supaya tidak menimbulkan kegelisahan. “Prinsipnya , guru tidak boleh dirugikan, baik dari sisi nominal dana yang diterima maupun system, mekanisme , prosedur , dan tingkat kerumitannya,” ujar dia.” Sulistiyo menilai, kebijakan sertifikasi sudah tepat. “Namun , jika dirasa menyulitkan dan terlalu eksklusif, saya kira guru sama pendapatnya dengan saya , tidak berkeberatan diatur kembali (dalam undang-undang baru),” ujarnya. (LUK/THY/A13).

Berbagi Kebahagiaan Bersama anak Yatim

Semarang, Derap Guru. Peringatan Nuzulul Qur’an yang diselenggarakan Pengurus PGRI Provinsi Jawa Tengah dan Universitas PGRI Semarang terasa sejuk dan penuh kebahagiaan bagi anak-anak yatim yang hadir dalam kesempatan tersebut. Buka saja karena 350 anak yatim yang hadir dari 30 panti asuhan itu menerima Santunan tetapi juga dikarenakan anak-anak itu memperoleh sentuhan kasih sayang dan motivasi dari Dra. Hj. Sri Suciati, M.Hum dan Dr. Hj. Listyaning S, M.Hum. Keduanya memberikan bimbingan dan motivasi kepada anak-anak di masjid Nurul Huda, Universitas PGRI Semarang, Selasa (07/07). “Tuliskan cita-cita kalian diatas kertas dan tempelkan di balon-balon yang sudah disediakan”, kata Sri Suciati kepada anak-anak. “Setiap anak harus punya cita-cita setinggi mungkin dan kemudian berusaha mewujudkannya melalui kerja keras, rajin beribadah, disiplin, dan tidak mudah putus asa”, tambahnya.

Di tempat terpisah Rektor Universitas PGRI Semarang, Dr.Muhdi, S.H, M.Hum mengungkapkan, anak-anak yatim yang telah kehilangan kasih sayang orang tua harus kita bahagiakan dengan cara yang benar. “Mereka adalah anak-anak kesayangan Rosulluloh yang harus kita bimbing dan kita beri motivasi agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik mewujudkan cita-citanya”, jelasnya.

Sementara itu, ketua PGRI Jawa Tengah, Widadi, S.H mengungkapkan pentingnya pengasuh dan pengelola panti untuk berperan sebagai orang tua bagi anak-anak yatim. Itu sebabnya para pengasuh dan pengelola panti juga dihadirkan untuk memperoleh bimbingan agar dapat mengelola dan mengasuh anak-anak panti dengan baik. “Anak-anak yatim itulah yang sesungguhnya menolong kita jika kita mengelola, mengasuh dan membimbing mereka dengan baik”, jelas Widadi. Selain memberi santnan kepada anak-anak yatim pada kesempatan tersebut juga diberikan bantuan kepada panti asuhan Darrus Sunduh Borobudur dan sebuah lembaga pendidikan di Semarang.

Peringatan Nuzulul Qur’an dilaksanakan di Balerung Universitas PGRI Semarang dengan menghadirkan Prof. Dr. Suparman Syukur, MA, Guru Besar UIN Walisongo Semarang. Ia mengungkapkan antara lain kepedulian kepada anak-anak yatim itu akan dinilai oleh Allah sebagai amal ibadah yang sangat mulia. Ia juga berpesan agar kita jangan menjadi orang-orang yang sombong. Apa yang disampaikan tidak jauh dari tema kegiatan yakni, “Revolusi Mental Dalam Alqu’an Membangun Kesalehan Total”. (d4)

PGRI Dukung Penuh Perjuangan Guru Honorer K2

Semarang, Derap Guru. Merasa nasibnya tidak terperhatikan oleh pemerintah, puluhan ribu guru dan tenaga honorer K2 se Indonesia melakukan aksi demo ke Jakarta, Selasa (15/09). Mereka menuntut perhatian pemerintah dan mengangkatnya menjadi PNS. Saat dihubungi melalui telepon selulernya, Ketua Umum PB PGRI, Dr. H. Sulistyo, M.Pd mengaku mendukung penuh aksi demonstrasi ribuan guru dan tenaga honorer K2 di komplek Parlemen Jakarta, bahkan senator dari Jawa Tengah itu memimpin langsung aksi demo dan negosiasi guru-guru honor K2 dengan Kemenpan RB, Yudhi Crisnandi, Selasa (15/9).

"Guru honorer dan tenaga honorer K2 pada umumnya sudah sangat lama memperoleh perlakuan tidak wajar dan tidak manusiawi, padahal mereka sudah membantu tugas pemerintah dan tugas negara dalam mendidik dan mengatasi kekurangan guru," kata Sulistyo.

Sulistyo menyebutkan bahwa Indonesia saat ini mengalami kekurangan guru, terutama guru SD. Namun, pemerintah merasa nyaman dengan diisinya posisi kosong itu oleh guru honorer tanpa memikirkan kesejahteraan mereka.

“Alhamdulillah, upaya perjuangan PGRI bersama para guru honorer K2 tidak sia-sia. Pemerintah melalui Kemenpan RB menyatakan akan mengangkat guru honorer K2 menjadi PNS atau Aparatur Sipil Negara (ASN) secara bertahap dari tahun 2016 s.d. 2019”, jelasnya. Ia mengaku bersyukur bahwa 10 tuntutan guru direpon baik dan segera ditindak lanjuti. Sulistiyo mengajak semua pihak turut mengawal agar janji dan kesepakatan itu benar-benar diwujudkan.

Audiensi Ke PGRI Jateng

Beberapa hari sebelum berangkat ke Jakarta, perwakilan guru K2 Jawa Tengah beraudiensi ke pengurus PGRI Jawa Tengah, yakni tanggal 25 Agustus dan tanggal 10 September 2015. Ketua forum guru honorer K2 Jateng, Sunarto mengaku meminta dukungan PGRI Jawa Tengah untuk turut memperjuangkan nasibnya agar pemerintah segera mengangkat guru-guru K2 menjadi PNS. Selain meminta dukungan untuk melakukan koordinasi dengan pemprov jateng dan pemerintah kab/kota meminta bantuan PGRI Jawa Tengah untuk melakukan aksi demo memperjuangkan nasibnya ke Jakarta.

Saat beraudiensi ke PGRI Jawa Tengah Sunarto hadir bersama puluhan guru honorer K2 dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Pembina K2 Jateng, Sumitro yang juga pengurus PGRI Kabupaten Grobogan mengungkapkan, bahwa guru honorer K2 di Jawa Tengah saat ini ada sekitar 45.000. Keberadaan mereka sangat dibutuhkan untuk mengisi kekurangan guru PNS di berbagai sekolah. Karena pengabdiannya yang sudah cukup lama dan dengan honor yang sangat kecil maka sepantasnya pemerintah segera mengangkat nasib mereka menjadi PNS.

Kekurangan Guru

Kepada para guru honorer yang hadir, Ketua PGRI Jateng, Widadi mengungkapkan jika selama ini pemerintah sering menyatakan kebutuhan guru di Indonesia cukup. Padahal sebenarnya masih sangat kurang. Menurut Widadi kecukupan itu karena sebagian diisi oleh guru-guru honorer. “Jika yang dihitung guru PNS saja maka banyak sekolah masih kekurangan guru”, jelasnya. Widadi mengaku mendukung perjuangan para guru tersebut agar nasib dan masa depannya menjadi lebih baik. Jika guru-gurunya sejahtera, bermartabat dan terlindungi maka proses pendidikan akan lebih baik dan pendidikan akan lebih bermutu. Dalam rangka turut memperjuangkan nasib para guru honorer ke Jakarta pada tanggal 15 – 16 September 2015, PGRI Jawa Tengah juga mengirimkan dua orang pengurus untuk menyertainya, yakni Drs. Tri Panji Irianto, M.M dan Tri Widodo, S.Pd, M.Pd. (d4)

Penguatan Sistem Demokrasi Pancasila

Dr. H. Sulistiyo, M.Pd. gelar Seminar Nasional bertema Penguatan Sistem Demokrasi Pancasila bekerja sama dengan Pengurus Kabupaten PGRI Banjarnegara (30/10/2015). Perjalanan bangsa Indonesia sejak merdeka 17 Agustus 1945 hingga sekarang telah mengalami banyak sekali cobaan dan rintangan. Sejarah pula telah membuktikan bahwa Pancasila telah mampu menjadi lem perekat persatuan dan kesatuan bangsa di dalam menghadapi berbagai cobaan dan rintangan.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Dr. H. Sulistiyo, M.Pd.-Anggota MPR RI saat menyampaikan paparannya dalam seminar bertema Penguatan Sistem Demokrasi Pancasila bekerja sama dengan Pengurus Kabupaten PGRI Banjarnegera (30/10/2015).

Sulistiyo yang juga anggota DPD RI dari Jawa Tengah menyatakan Demokrasi Pancasila adalah suatu paham demokrasi yang bersumber dari pandangan hidup atau falsafah hidup bangsa Indonesia yang digali berdasarkan kepribadian rakyat Indonesia sendiri. Dari falsafah hidup bangsa Indonesia, kemudian akan timbul dasar falsafah negara yang disebut dengan Pancasila yang terdapat, tercemin, terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.

Sulistiyo menambahkan bahwa Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang konstitusional berdasarkan mekanisme kedaulatan rakyat di setiap penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan menurut konstitusi yaitu UUD 1945. Sebagai demokrasi Pancasila terikat dengan UUD 1945 dan implementasinya (pelaksanaannya) wajib sesuai dengan apa yang terdapat dalam UUD 1945.

Sulistiyo menilai setidaknya ada sepuluh Prinsip pokok demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut. 1) Perlindungan terhadap hak asasi manusia; 2) Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah; 3) Peradilan yang merdeka berarti badan peradilan (kehakiman) merupakan badan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain contoh Presiden, BPK, DPR, DPD RI atau lainnya; 4) adanya partai politik dan organisasi sosial politik karena berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat; 5) Pelaksanaan Pemilihan Umum; 6) Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (pasal 1 ayat 2 UUD 1945); 7) Keseimbangan antara hak dan kewajiban; 8) Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan YME, diri sendiri, masyarakat, dannegara ataupun orang lain; 9) Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional; 10) Pemerintahan berdasarkan hukum, dalam penjelasan UUD 1945.

Widadi-Ketua Pengurus Provinsi PGRI Jateng menyatakan luara Demokrasi Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Widadi mengingatkan bahwa Indonesia ialah negara berdasarkan hukum (rechtstaat) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtstaat); pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan tidak terbatas); kekuasaan yang tertinggi berada di tangan rakyat.

Menegakkan “Status Guru”

Tidak banyak yang memperhatikan bahwa selain diperingati sebagai Hari ABRI, 5 Oktober juga ditetapkan sebagai Hari Guru Sedunia (World Teachers Day). Hari ABRI ditetapkan tanggal 5 Oktober 1945, hari guru sedunia ditetapkan tanggal 5 Oktober 1966. Hari ABRI mengingatkan pentingnya kita menjaga dan mempertahankan kemerdekaan serta menjaga keutuhan wilayah NKRI, hari guru sedunia mengingatkan pentingnya kita menjaga dan menegakkan status guru untuk mewujudkan pendidikan bermutu. Hanya dengan pendidikan bermutu akan tercipta sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas untuk mengisi kemerdekaan dan melaksanakan pembangunan masyarakat, bangsa, dan Negara.

Ditetapkannya 5 oktober sebagai hari guru sedunia terkait adanya rekomendasi ILO/UNESCO yang diterbitkan tanggal 5 Oktober 1966. Dalam akhir sebuah Konferensi khusus antar pemerintah yang diikuti 76 negara (termasuk Indonesia) di Paris, 49 tahun silam, ILO/UNESCO menerbitkan rekomendasi yang dikenal dengan, “Recommendation Concerning The Status of Teachers”. Para peserta konferensi memandang pentingnya memberikan pendidikan terbaik kepada anak-anak dimana pun mereka berada. Mereka menyadari adanya perbedaan kondisi setiap Negara. Tetapi semua mengakui bahwa pendidikan adalah hak universal setiap manusia. Dan para guru memiliki peranan sangat penting dalam upaya mewujudkan pendidikan terbaik bagi anak-anak untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat dan bangsanya. Peranan penting para guru itu hanya bisa diwujudkan jika para guru memperoleh perhatian untuk dapat melaksanakan tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya. Untuk itu, Negara wajib menegakkan “status guru” menurut rekomendasi Konferensi yang diselenggarkan ILO/UNESCO saat itu. Menegakkan Status guru berarti menempatkan guru pada kedudukan terhormat dengan mengoptimalkan peran dan fungsi guru dalam pendidikan dan dalam kehidupan sosial. Para guru juga harus terpenuhi hak-haknya dan tanpa diskriminasi agar mereka dapat menjalankan tugas dan memenuhi kewajiban serta tanggung jawabnya mewujudkan pendidikan bermutu bagi para siswa. Guru yang dimaksudkan dalam rekomendasi adalah semua guru, dari guru TK sampai guru sekolah menengah, baik di sekolah negeri maupun swasta.

Rekomendasi

Pada tanggal 5 Oktober 1966, Konferensi khusus antar pemerintah telah merekomendasikan hal-hal yang terkait dengan kehidupan para guru antara lain; 1) Guru harus didorong berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan masyarakat untuk kepentingan pengembangan pribadi guru; 2) Guru harus memiliki kebebasan untuk berperan dalam jabatan publik sebagaimana juga dimiliki oleh masyarakat sipil lainya. Dalam hal guru dipercaya menduduki jabatan publik guru harus melepaskan tugasnya (sebagai guru), dan dapat kembali ke jabatan sebelumnya (sebagai guru) setelah masa jabatan publik berakhir; 3) Gaji dan kondisi kerja guru harus ditentukan melalui proses negosiasi antara organisasi guru dan “para majikan/pemberi kerja” guru. Untuk itu harus ditetapkan adanya mekanisme bernegosiasi melalui organisasi guru, baik untuk guru PNS maupun swasta; 4) Jika terjadi sengketa antara guru dan pemberi kerja guru, organisasi guru harus berperan mengambil langkah-langkah untuk membela kepentingan guru; 5) Guru harus memiliki hak cuti tahunan yang memadai dengan tetap menerima gaji secara penuh; termasuk juga cuti belajar, cuti karena sakit, cuti hamil dan melahirkan (bagi guru wanita); 6) Guru harus diberikan cuti untuk memungkinkan mereka berpartisipasi dalam kegiatan organisasi mereka; dan 7) Hak guru yang berkaitan dengan perlindungan sosial, perlindungan kesehatan, pengembangan profesi, dll.  

Tanggung jawab guru

Selain terkait dengan hak guru, konferensi juga mengingatkan adanya kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilakukan para guru dan organisasi guru, antara lain; 1) Semua guru harus berusaha untuk mencapai standar tertinggi dalam semua pekerjaan profesional mereka; 2) Standar profesional yang berkaitan dengan kinerja guru harus didefinisikan dan dipelihara dengan partisipasi organisasi guru; 3) Guru dan organisasi guru harus berusaha untuk bekerja sama sepenuhnya dengan pihak berwenang untuk kepentingan murid, layanan pendidikan dan masyarakat pada umumnya; 4) Kode etik yang mengatur perilaku guru harus ditetapkan oleh organisasi guru. Pelaksanaan kode etik tersebut sangat berkontribusi untuk memastikan prestise profesi dan pelaksanaan tugas profesional sesuai dengan prinsip yang telah disepakati; 5) Guru harus siap untuk mengambil bagian dalam kegiatan ekstra kurikuler untuk kepentingan para siswa.   

UU Guru dan Dosen

Setelah melalui berbagai tekanan dari para guru dan organisasi guru akhirnya pemerintah menerbitkan UU nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Secara substansi UU Guru dan Dosen sejalan dengan “Recommendation Concerning The Status of Teachers” 5 Oktober 1966 dalam upaya mewujudkan guru professional, sejahtera, bermartabat dan terlindungi untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Sebagaimana diatur dalam UUGD pasal 14 ayat (1) guru berhak; a) memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial; b) mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; c) memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual; d) memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi; e) memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan; f) memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan; g) memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas; h) memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi; i) memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan; j) memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau; k) memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

Perwujudan Hak Guru

Jika hak guru sebagaimana tersebut dapat diwujudkan secara maksimal, sungguh ideal karena UU itu tidak membedakan status guru negeri dan guru swasta. Bagaiama implementasinya? Program sertifikasi melahirkan guru professional dan sebagai dasar pemberian tunjangan profesi guru hanya bisa diikuti oleh guru PNS dan non PNS berstatus guru tetap. Dari sekitar 3,1 juta guru PNS dan non PNS berstatus guru tetap baru 1,6 juta guru yang tersertifikasi. Guru lain berstatus guru honorer (di sekolah negeri) dan guru tidak tetap (di sekolah swasta) yang jumlahnya sekitar satu juta lebih tidak bisa disertifikasi. Jika guru bersertifikat pendidik berhak memperoleh tunjangan profesi (satu kali gaji pokok), tunjangan fungsional, dan maslahat tambahan. Guru lain yang belum bersertifikat, meski mereka memiliki kewajiban dan tanggung jawab sama tidak bisa menikmatinya. Hal yang lebih memprihatinkan dialami para guru honorer dan guru tidak tetap. Honor mereka hanya Rp. 250.000 s.d. Rp. 500.000 per bulan. Bahkan ada yang hanya Rp. 50.000 per bulan. Jika gajinya rendah, guru harus mencari penghasilan diluar sehingga tidak bisa berkonsentrasi penuh untuk mengembangkan mutu profesinya sebagai guru. Hak guru sebagaimana diatur pasal 14 ayat (1) UUGD hanya indah diatas kertas tetapi tidak bisa dinikmati oleh mereka. Kondisi ini tidak sejalan dengan rekomendasi ILO/UNESCO 49 tahun lalu yang menghendaki semua guru memperoleh perlakuan sama, tanpa diskriminasi.  

Persoalan guru

Rendahnya mutu pendidikan tidak bisa lepas dari persoalan guru. Meski bukan satu-satunya, guru adalah komponen utama yang menentukan tinggi rendahnya mutu pendidikan. Karena itu membenahi persoalan guru harus menjadi agenda utama dalam memperbaiki mutu pendidikan. Sejumlah persoalan guru yang harus diselesaikan saat ini adalah; 1) memenuhi kebutuhan guru di semua jenjang. Yang paling banyak kekurangannya adalah guru SD. Setiap SD minimal ada 9 guru, yakni 6 orang guru kelas, 1 guru agama, 1 guru olah raga, dan 1 kepala sekolah. Sebagaimana diungkapkan Ketua Umum PGRI, Sulistiyo hampir semua SD di seluruh kabupaten/kota kekurangan guru SD. Rata-rata tiap SD saat ini hanya memiliki 3 – 4 guru PNS, yang lain guru honorer; 2) Belum semua guru berkualifikasi S1/D4, dan belum semua guru memiliki sertifikat pendidik. UU Guru dan Dosen mengamanatkan pada akhir tahun 2015 semua guru harus berkualifikasi minimal S1/D4 dan harus memiliki sertifikat pendidik. Dari tiga juta guru yang ada saat ini sekitar 40 persen  belum S-1/ D-4, dan sekitar 45 persen guru belum bersertifikat pendidik; 3) Jika selama ini sertifikasi guru dibiayai oleh pemerintah, tahun 2016 guru harus membiayai sendiri sertifikasinya dengan dana Rp.7 juta (guru SD) dan Rp. 14 juta (guru SMA/SMK/MA). Begitu juga untuk  peningkatan kualifikasi akademik guru ke jenjang S1/D4 yang anggarannya wajib disediakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah (ps. 13 UUGD), kini para guru harus menyediakan biaya sendiri; 5) Tuntutan mengajar minimal 24 jam/minggu (guru mapel) dan rasio guru : siswa 1 : 20 (guru SD) banyak guru kesulitan memenuhinya. Jika itu tak dipenuhi, mereka tidak bisa memperoleh tunjangan profesi. Meski sesungguhnya hal itu bukan kesalahan para guru, tetapi guru harus menanggung akibatnya. Bahkan guru yang ijin atau sakit 3 hari dalam satu bulan, juga terancam kehilangan tunjangan profesi; 6) Rendahnya penghasilan guru honor dan GTT. Guru honor K2 sejumlah 439.956 telah disepakati oleh komisi II DPR dan Kemenpan RB secara bertahap (2016-2019) segera diangkat jadi PNS melalui verifikasi. Diluar K2, masih banyak guru honor di sekolah negeri dan GTT di sekolah Swasta juga mendesak dicarikan solusi. Mereka yang dibutuhkan sebagai guru harus dipenuhi hak-haknya; 7) Isu yang berkembang, Tunjangan profesi guru hendak diganti dengan tunjangan kinerja berdasar UU ASN perlu dikritisi. Tidak semua guru penerima TPG adalah PNS sehingga tidak tepat jika diatur dengan UU ASN. Pembayaran TPG merupakan amanat  UU Guru dan Dosen. Perubahan nama tunjangan profesi dengan tunjangan kinerja dikhawatirkan banyak guru akan kehilangan haknya; 8) Persoalan lain yang juga dirasakan para guru saat ini adalah tuntutan memenuhi tugas-tugas administrative yang begitu rumit. Akibatnya, guru tidak bisa fokus pada pengembangan mutu profesi yang terkait dengan materi, kompetensi, dan metode pembelajaran untuk kepentingan para siswa tetapi guru disibukan dengan tugas administrasi yang jika tidak dipenuhi akan berdampak pada nasib dan masa depan para guru; 9) Banyak guru yang tidak berkesempatan mengikuti kegiatan pelatihan (in service training/ in house training) untuk pengembangan diri tetapi dalam kenaikan pangkat guru dipersyaratkan melakukan pengembangan diri, antara lain melalui penelitian dan penulisan karya ilmiah. Guru yang mendapat tugas tambahan sebagai pengawas menghadapi hal serupa. Mereka yang setelah 5 tahun tidak naik pangkat karena tidak mampu memenuhi angka kredit terancam diberhentikan dari tugasnya; 10) Peralihan kewenangan pengelolaan guru SMA/SMK dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi. Apakah kehidupan guru akan lebih baik atau sebaliknya?; 11) Banyaknya kasus pelanggaran guru yang ditindak lanjuti dengan proses hukum di kepolisian dan pengadilan. UU Guru dan Dosen belum mampu melindungi guru ketika seorang guru dinilai melanggar UU Perlindungan anak. Pelanggaran guru mestinya diperiksa dulu oleh dewan kehormatan. Pelanggaran kode etik diproses oleh dewan kehormatan dan pelanggaran hukum diproses oleh aparat penegak hukum. Saat ini semua pelanggaran guru diproses oleh aparat penegak hukum.

Kinerja dan Profesionalisme

Jika para guru sering mempersoalkan hak, kesejahteraan, dan perlindungan yang optimal. Pemerintah dan masyarakat umumnya menyoroti rendahnya kinerja dan profesionalitas  guru. UKG yang dilaksanakan untuk menilai kompetensi guru menunjukkan mutu profesi guru sangat rendah. Sebagai gambaran, nilai gabungan kompetensi pedagogik dan professional tahun 2012 rata-rata 43,82 dan tahun 2013 rata-rata 47,84. Ini menunjukkan para guru sendiri, khususnya yang telah dinyatakan sebagai guru professional dan menerima tunjangan profesi belum mampu mengimbangi peningkatan kesejahteraan dengan peningkatan mutu profesi sebagai komponen penting pembenahan mutu pendidikan. Banyak guru menanggapi hasil UKG yang rendah dengan sikap santai, berbeda dengan sikapnya ketika melihat nilai-nilai siswa yang rendah. Harus disadari, peningkatan mutu profesi guru selain menjadi tanggung jawab pemerintah dan penyelenggara pendidikan juga harus tumbuh dari kesadaran para guru. Setelah UKG, pemerintah berkewajiban melakukan pelatihan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB). Apalah artinya UKG dilaksanakan jika program pelatihan dan pengembangan profesi hanya menyentuh sebagian kecil guru. Pemerintah dan pemerintah daerah sudah melakukan itu tetapi harus disadari banyak guru belum memperoleh program itu. Untuk menjaga dan meningkatkan mutu profesi guru selain terpenuhi hak dan kesejahterannya juga harus memperoleh pendidikan yang baik serta pelatihan dan pengembangan profesi berkelanjutan (well educated, well trained, well paid).

Organisasi Profesi

UU nomor 14 tahun 2005 pasal 41 ayat (3) mewajibkan guru menjadi anggota organisasi profesi. Sayang, kewajiban ini tidak diikuti dengan aturan yang jelas, jika seorang guru tidak memenuhi kewajiban itu, apa sanksinya? Selain itu, organisasi profesi seperti apa yang wajib diikuti oleh para guru, apakah semua organisasi (kelompok) guru bisa disebut organisasi profesi guru? Batasan yang bisa dijadikan dasar adalah; Pertama, pasal 41 ayat (1) organisasi harus bersifat independen; Kedua, pasal 41 ayat (2) bahwa organisasi profesi harus berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat; Ketiga, pasal 42 dan pasal 43, bahwa organisasi profesi harus memiliki kode etik, memberikan bantuan hukum kepada guru, memberikan perlindungan profesi guru, melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru, dan turut memajukan pendidikan nasional. Karena itu organisasi profesi guru harus memiliki Dewan Kehormatan untuk menegakan kode etik, memiliki LKBH untuk memberikan bantuan hukum, memiliki lembaga pengembangan profesi, dan dewan pakar/ ahli untuk mengembangkan mutu profesi guru dan berperan memajukan pendidikan nasional; Keempat, agar dapat berperan optimal untuk kepentingan guru maka organisasi profesi tidak hanya berada di pusat pemerintahan (Jakarta) tetapi juga harus ada di tingkat Provinsi, Kabupaten/kota, dan kecamatan. Kelima, organisasi profesi guru harus berani mengambil peran dalam setiap pengambilan kebijakan tentang guru dan pendidikan.

Selamat ulang tahun para guru, semoga status guru yang jelas dan makin kokoh, kehidupan guru makin professional, sejahtera, bermartabat, dan terlindungi.

 

Purwanto

Pengamat Pendidikan

Tinggal di Semarang

Setelah UKG, Terbitlah Penilaian Kinerja

Setelah mengikuti Uji Kompetensi Guru (UKG) yang dilakukan sepanjang bulan November 2015 para guru harus kembali bersiap menghadapi tes berikutnya, yaitu Penilaian Kinerja Guru (PKG).

Sinyal akan adanya kegiatan PKG tersebut terungkap dalam Bincang-Bincang UKG di Kemdikbud Jakarta, Rabu (11/11/2015). Pada kesempatan itu, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Sumarna Surapranata menjelaskan, PKG akan dilaksanakan taun depan. Skema ini akan menilai guru secara lebih menyeluruh, baik secara pengetahuan maupun kemampuan. Menurutnya, ada empat komponen penilai dalam PKG. Mereka adalah pengawas, kepala sekolah, siswa, komite sekolah serta untuk jurusan tertentu yakni dari dunia usaha dan industri.

"Kenapa siswa? Siswa itu bisa tahu bila selama satu semester gurunya hanya ngasih soal atau hanya mencatat padahal bukunya sudah ada. Siswa bisa menilai itu," ujarnya. Selain itu, dikatakan pula, “orang yang jago dalam matematika belum tentu bisa mengajar matematika. Yang mahir dalam pelajaran bahasa Inggris belum tentu jago ngajar bahasa Inggris”, jelas Pranata,

Nantinya, nilai UKG akan digabungkan dengan PKG. Skor akhir kedua tes ini akan menjadi potret utuh kompetensi yang dimiliki seorang guru. Meski demikian, Pranata menegaskan, Kemdikbud tidak mengejar target ketuntasan minimal kompetensi guru. "Yang dikejar adalah guru sebagai pembelajar, kalau gurunya mau belajar maka para siswa pun lebih mau lagi belajar," pungkasnya.

Ada ekspektasi

Keraguan akan hasil uji kompetensi guru (UKG) menyelimuti benak para guru. Kebanyakan dari mereka mengaku tidak puas dengan raihan nilai ujian tersebut.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan menilai, ketidakpuasan yang diekspresikan para guru merupakan bentuk ekspektasi mereka. Artinya, ada harapan untuk menjadi lebih baik.

"Menurut saya, pernyataan tidak puas itu mencerminkan ekspektasi. Jadi ketika mengatakan puas atau tidak puas, artinya angka berapa pun ingin ditingkatkan. Itulah yang ingin kita bangun," ujar Anies ketika memantau pelaksanaan UKG di SMPN 19 Jakarta, Selasa (10/11/2015).

Pemerintah Harus Konsisten

Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Sulistyo mengatakan, berdasarkan hasil pantauan di sejumlah daerah, khususnya Jawa Tengah dan Sumatera Barat terjadi keterlambatan waktu pelaksanaan UKG. Hal itu akibat ketidaksiapan tempat sesuai jadwal yang ditentukan.
 "Secara keseluruhan berjalan lancar. Tapi masih ada yang kesulitan menggunakan komputer, umumnya guru yang mau pensiun," kata Sulistyo kepada Derap Guru beberapa waktu lalu.

Anggota DPD RI asal Jawa Tengah itu juga mengingatkan pemerintah harus konsisten memastikan hasil UKG benar-benar digunakan untuk pemetaan guru. Sebab, selama penyelenggaraan UKG muncul beragam isu pemotongan tunjangan, rotasi dan mutasi guru.
"Selama dipakai untuk pemetaan kami tidak menolak. Kami sudah ingatkan dari awal, harus ada tindak lanjut dari hasil UKG," katanya

Pemerintah diminta memberikan pembinaan kepada guru sesuai hasil pemetaan. Selama ini pembinaan yang dijanjikan tersebut belum berjalan. Sulistyo sebelumnya meminta agar guru yang telah mengikuti UKG tidak perlu diikutsertakan kembali tetapi pemerintah mengabaikan. (d4)

Rencana Pelaksanaan UN tahun 2016

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menyelenggarakan tiga ujian nasional (UN) di tahun 2016. UN pertama merupakan ujian perbaikan bagi peserta UN tahun 2015 yang belum memenuhi standar kompetensi lulusan (SKL) pada satu atau lebih mata pelajaran, dan berkeinginan memperbaikinya. UN kedua, merupakan ujian utama tahun 2016 dengan kisi-kisi baru, dan UN ketiga merupakan perbaikan bagi peserta UN tahun 2016.


Tanggal-tanggal penting untuk pelaksanaan ketiga UN tersebut. UN pertama yang dijadwalkan adalah UN perbaikan 2015 yang akan dilaksanakan pada 22 Februari 2016. Untuk UN utama 2016 akan dilaksanakan mulai 4 April, dan UN perbaikan tahun 2016 akan dilaksanakan awal Juni/September.

Ujian akan dilaksanakan di SMA/SMK di domisili siswa saat ini dan siswa dapat mendaftar secara online ke dinas provinsi. Untuk UN utama di 2016 akan dilaksanakan di sekolah masing-masing dengan berbasis kertas dan komputer. Sedangkan untuk UN perbaikan 2016, mekanismenya sama dengan UN perbaikan 2015, yaitu berbasis komputer dan pendaftaran dilakukan secara online di dinas provinsi.

Info organisasi : Pernyataan Sikap

Puncak acara peringatan Hari Ulang Tahun ke-70 PGRI, di Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta, Minggu (13/12) bukan hanya meriah karena dihadiri sekitar 125.000 guru tetapi juga menjadi momentum untuk memantapkan soliditas dan solidaritas PGRI sebagai organisasi profesi yang kuat dan bermartabat. Antusiasme guru mengikuti acara tersebut justru nampak semakin tinggi setelah tanggal 7 Desember 2015, Menpan RB, Yudhi Krisnandi mengeluarkan surat edaran agar guru-guru tidak hadir dalam acara HUT ke-70 PGRI di Jakarta. Terbukti gelora Bung Karno dipenuhi guru dari berbagai tempat di seluruh tanah air yang hadir sejak pukul 06.00 dan baru meninggalkan tempat acara sekitar pukul 13.00. Ribuan guru yang datang terlambat, bahkan dengan sabar dan tertib mengikuti acara dari luar GBK melalui layar lebar yang disediakan panitia.

Selain mendengarkan sambutan Ketua Umum PB PGRI, Sulistiyo dan Ketua DPD RI, Irman Gusman, para hadiri mendengarkan pernyataan sikap yang dibacakan oleh Ketua Provinsi PGRI Jawa Barat, Dr. H. K. Edi Parmadi M, M.Pd. didampingi oleh para Ketua PGRI Provinsi se Indonesia.

Pernyataan Pengurus Besar PGRI beserta pengurus PGRI di semua tingkatan serta anggota PGRI di seluruh Indonesia yang dibacakan pada kesempatan tersebut adalah :Pertama, Mendukung pemerintah Presiden Joko Widodo dan  Wakil Presiden Yusuf Kalla dalam melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan bangsa; Kedua, Siap membantu Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan profesionalisme dan kinerja guru guna melaksanakan revolusi mental, pengembangan karakter dan potensi peserta didik; Ketiga, Mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi serta menyerukan kepada para guru agar aktif memberikan pendidikan anti korupsi dan anti narkoba; keempat, Mendesak Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan guru dan meningkatkan kesejahteraan guru non-PNS; Kelima, Menolak segala kebijakan dan peraturan serta upaya-upaya yang dilakukan guna menghapus dan atau mempersulit pemberian tunjangan profesi guru, menghambat pelaksanaan sertifikasi, kenaikan pangkat dan karir, serta pengembangan profesi  guru; Keenam, Menolak segala bentuk intimidasi, tekanan, ancaman yang mengganggu profesionalisme, kinerja, dan aktivitas organisasi profesi guru. Pernyataan ditanda tangani Ketua Umum PB PGRI, Dr. H. Sulistiyo, M.Pd dan Sekretaris Jenderal,       M. QudratNugraha, Ph. D. (d4)

Peresmian GOR Universitas PGRI Semarang

Menristekdikti M. Nasir menghadiri acara Peresmian Gedung Olahraga dan Peletakan Batu Pertama Gedung C di Kampus IV UPGRIS Semarang. Peresmian GOR dan Peletakan Batu Pertama Gedung Kampus IV Universitas PGRI Semarang Sabtu 23 Januari 2016 jam 13.30 wib bertempat Jalan Gajah Raya Semarang. UPGRIS merupakan salah satu perguruan tinggi yang baik dalam pengelolaan pendidikan dari segi SDM, infrastruktur, jumlah dosen yang dimiliki, dan jumlah mahasiswa yang ditampung. Baiknya kualitas yang dimiliki UPRGIS, diharapkan tidak hanya mampu bersaing di Jawa Tengah dan nasional namun juga mampu berkompetisi di luar negeri.
 

Konferensi Kerja Provinsi PGRI Jawa Tengah Tahun Kedua Masa Bakti XXI

Konferensi Kerja Provinsi PGRI Jawa Tengah adalah rapat antar-Pengurus Kabupaten/Kota PGRI se-Jawa Tengah yang diselenggarakan dan dipimpin oleh Pengurus Provinsi PGRI Jawa Tengah dan merupakan instansi tertinggi di bawah Koferensi Provinsi (Anggaran Rumah Tangga PGRI Bab XXI Pasal 68).

Sebagai bentuk ketaatazasan organisasi terhadap AD/ART PGRI, PGRI Provinsi Jawa Tengah secara konsisten melaksanakan Konferensi Provinsi PGRI satu kali dalam 1 tahun. Konferensi berkewajiban membahas dan menilai pelaksanaan keputusan Konferensi Provinsi, menetapkan rencana kerja tahunan dan kebijakan sepanjang tidak bertentangan dengan putusan Konferensi Provinsi. Membahas dan menetapkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (RAPBO) PGRI untuk tahun mendatang. Konferensi Kerja Provinsi PGRI Jawa Tengah Tahun Pertama diselenggarakan tanggal 7 s.d. 8 Maret 2015. Konferensi Kerja Tahun Kedua diselenggarakan pada tanggal 27 s.d. 28 Februari 2016 di Kota Semarang.

Kabar Duka, Ketua PB PGRI Dr. H. Sulistiyo, M.Pd. Meninggal Dunia

Innalillahi Wainna Ilaihi Rooji'uun..
Telah berpulang kerahmatullah, bapak Dr. H. Sulistiyo, M.Pd. Ketua Umum PB PGRI. Semoga segala amalnya diterima Allah SWT. Jenasah almarhum bapak Drs. H.Sulistiyo. MPd, akan diterbangkan dari Jakarta besok selasa 15 Maret 2016 pukul 09.35. Wib. 

Rencananya jenasah akan disemayamkan di rumah duka Jalan Karangginas Raya no. 8 Rt. 03/Rw. 07 Telogosari Kulon Semarang pada pukul 11.00 Wib. Adapun upacara penghormatan almamater UPGRIS dan PGRI akan dilaksanakan pada pukul 13.00. Wib bertempat di Balairung Universitas PGRI Semarang. Selanjutnya jenasah almarhum bapak Drs. H.Sulistiyo. MPd akan dimakamkan di semarang.

Karena permintaan Orang Tua, pemakaman yg semula akan di lakukan di semarang di ubah di desa Kali Tengah Kec. Purwanegara Kab Banjarnegara.Jenazah akan diberangkatkan pk. 12.00 dari rumah duka  jl. Karang Ingas Raya Tlogosari Kulon Semarang. 

Pelantikan Pengurus FKPPG PGRI Kabupaten Purbalingga

Memantapkan peran PGRI dalam meningkatkan Profesionalisme guru di KAbupaten Purbalingga. 

Purbalingga: Bupati akan membantu Penyelesaian Pembangunan Gedung PGRI

Konferensi kerja Kabupaten PGRI Purbalingga Tahun kedua Masa bakti XXI yang berlangsung di Aula Gedung PGRI dibuka oleh Bupati Purbalingga H. Tasdi SH.MM dan dihadiri Ketua Propinsi PGRI Jawa Tengah H. Widadi SH serta Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Kantor Kemenag, Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga serta Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Purbalingga serta pengurus lembaga PGRI dan Dewan Penasehat serta Dewan Pakar, berlangsung semarak . diawali dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, Mengheningkan Cipta , Mars PGRI serta Mars Purbalingga oleh Guru-Guru SMP yang tergabung dalam MGMP Seni Budaya.

Dalam sambutannya Bupati Purbalingga menyambut baik upaya PGRI Kabupaten Purbalingga dalam meningkatkan Profesionalisme Guru melalui pembentukan Forum Pengembangan Profesi Guru. Karena pada dasarnya sejalan dengan Visi Misi Bupati yang terkait dengan pembangunan Sumber Daya Manusia. Bupati mengajak Guru di Kabupaten Purbalingga untuk semakin terlibat dalam pembangunan di Purbalingga. Dalam kesempatan tersebut Bupati juga memberikan apresiasi kepada PGRI yang telah terlibat langsung dalam program Bedah Rumah yang dilaksanakan dengan diawali  melalui program “Subuhan Bersama” dari desa-desa yang membutuhkan bantuan di Kecamatan-Kecamatan secara bergilir di Kabupaten Purbalingga.

Menanggapi Laporan Ketua PGRI Kabupaten tentang Kebutuhan penyelesaian Gedung PGRI yang masih membutuhkan banyak biaya , Bupati berjanji akan memberikan bantuan dengan maksud agar Gedung PGRI akan lebih nyaman dan representatif sebagai rumah Kegiatan Guru di Purbalingga .

“ Ya minimal diatas jumlah yang diberikan Pemerintah lima tahun lalu, di atas seratus juta lah “ kata Bupati yang diikuti tepuk tangan segenap peserta Konferensi. Sejalan dengan itu, hasil konferensi kerja yang diikuti perwakilan cabang menetapkan agenda utama penyelesaian Gedung PGRI yang masih membutuhkan dana sekitar 700 Juta dibiayai dari iuran anggota terutama 4500 Guru – Guru di Purbalingga yang telah mendapatkan tunjangan profesi. Terhadap laporan kegiatan tahun pertama dan rencana program tahun kedua Masa bakti XXI diterima dan disetujui semua oleh peserta Konferensi.

Ketua PGRI Provinsi Jawa Tengah, H. Widadi SH dalam sambutannya mengingatkan lagi bahwa arah perjuangan PGRI kini berfokus dan memprioritaskan pada pengembangan profesi Guru karena masalah solidaritas dan soliditas organisasi telah dicapai dan bahkan lebih bangkit dalam satu rasa  terutama sejak ditinggalkan Ketua Umum PB PGRI sela hak – hak selama-lamanya. PGRI harus lebih kuat lagi dalam membela hak-hak guru. (Heru – sekbid infokom)

Konferensi Kerja II PGRI Rembang

Rembang, pengurus PGRI Kabupaten telah melaksanakan konferensi kerja II. Keterangan gambar searah jarum jam : Bupati Rembang menyampaikan sambutan dan arahan menyangkut 1) agar program PGRI disinergikan dengan kegiatan Dinas Pendidikan. 2) HUT PGRI, HGN dan HUT Korpri agar dapat dilakukan bersamaan. 3) Guru agar senantiasa meningkatkan mutu profesi; Pembacaan Ikrar Guru diapit dua orang yang membawa bendera merah putih dan bendera PGRI; Kepala Dinas Pendidikan Rembang hadir dan memberikan sambutan bahwa tunjangan sertifikasi segera cair (minggu depan) setelah proses administrasi terpenuhi dengan haraan guru wajib untuk meningkatkan mutu profesi. 

Semarang Raih Juara I Badminton Beregu PORSENI PGRI 2016

Pepatah 'didalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat' adalah benar adanya. Guru tidak akan sanggup mengatasi tekanan jika guru sakit. Karena inilah PGRI pada tanggal 26 Mei 2016 menyelenggarakan Pekan Olahraga dan Seni. Keterangan foto searah jarum jam Kabupaten Grobogan dipimpin Dra Tutik,M.Pd menjadi juara II; Ketua panitia, Drs. Taryono, M.Pd menyerahkan piala kepada Wakil Ketua PGRI Kendal, Supoyo, M.Si sebagai juara III dan Kota Semarang yang dipimpin oleh dipimpin Sekretaris Kota PGRI Semarang, Khoiri, S.Pd, MT, M.Pd berhasil menjadi juara I Badminton Beregu se Karesidenan Semarang.  

PGRI Jawa Tengah Raih Piala Mendikbud

Setelah mendominasi sejak hari pertama akhirnya PGRI Jawa Tengah berhasil meraih Piala Bergilir Mendikbud pada ajang Porseni PGRI Tingkat Nasional II Siak 2016. Hingga Rabu (24/8/2016) atau hari terakhir pelaksanaan Porseni, PGRI Jawa Tengah  telah mengumpulkan 6 medali.

PGRI Jawa Tengah tercatat mengumpulkan 3 medali emas masing masing dari cabang bulutangkis, senam dan tari. Kemudian 1 medali perak dari cabang menyanyi putri. Sedangkan 2 medali perunggu dari cabang menyanyi putra dan tenis meja menyempurnakan sukses PGRI Jawa Tengah menggenggam predikat kampiun Porseni PGRI Tingkat Nasional II Siak 2016. 

Perayaan HUT PGRI ke 71 di Kabupaten Semarang

Kegiatan Senam PGRI secara massal diikuti ribuan guru mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA dan SMK se Kabupaten Semarang dalam rangka HUT PGRI Ke-71 dan HGN tahun 2016.

Tim Caping Gunung PGRI Cabang Alian Kebumen

Perayaan HUT PGRI ke 71 dan HGN 2016 dimeriahkan oleh partisipasi Tim Caping Gunung PGRI Cabang Alian Kebumen.

Lomba Senam PGRI Berlangsung Meriah

Lomba senam PGRI Cabang Kertek Wonosobo meriah dan diikuti oleh guru TK, SD, SMP SMK dan SMA bertempat di SMPN 1 Kertek Wonosobo.

Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd Ketua Umum PB PGRI.

Penulisan Soal Ulangan dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional

Sebentar lagi ulangan dan ujian. Mari kita refresh ulang kemampuan kita dalam menyusun tes yang baik, terutama dalam penulisan butir soal. Banyak cara yang dilakukan untuk mengukur prestasi belajar peserta didik. Jika ditinjau dari penyiapan alat tes yang digunakan, pengukuran tes prestasi akademik dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu tes buatan pendidik dan tes standar. Bentuk tes yang dibuat oleh pendidik berbeda dengan bentuk tes standar. Bentuk tes yang dibuat pendidik bisa sangat bervariasi, misalnya tes tertulis, tes lisan, tes kinerja, dan penilaian sikap. Pengukuran dengan bentuk tes ini lebih menekankan pada pemerolehan informasi proses pembelajaran peserta didik dari hari ke hari. Sebaliknya, pada bentuk tes standar, soal dan penskorannya harus lebih objektif dan mudah dilakukan sehingga pada umumnya hanya menggunakan satu jenis penilaian, yaitu tes tertulis, khususnya bentuk soal pilihan ganda (PG) karena tes standar digunakan untuk keperluan yang lebih luas dan umum, misalnya tes untuk bisa masuk ke jenjang pendidikan berikutnya, tes untuk melihat daya serap peserta didik, tes pemantauan mutu, dan sebagainya. Silahkan klik disini untuk mendapatkan petunjuk teknis penulisan soal ulangan dan ujian sekolah berstandar nasional tahun ini.

Kembali ke halaman utama

Konferensi Kerja Provinsi PGRI Jawa Tengah Tahun Ketiga Masa Bakti XXI

Konferensi Kerja PGRI Provinsi Jawa Tengah Tahun Ketiga Masa Bakti XXI diselenggarakan pada Jumat dan Sabtu 24 s/d 25 Februari 2017. 

Tambahan Penghasilan bagi Guru Sesuai UMK plus 10%

Pandangan Umum peserta Konferensi PGRI Jawa Tengah sebagaimana diungkapkan Ahmad Saryono (Kares Kedu), Sugiyaryo (Kares Surakarta), Tarsono Henry H (Kares Pekalongan) menyatakan pentingnya proses pengawalan oleh PGRI terhadap janji-janji pemerintah untuk mewujudkan hak dan kesejahteraan guru. Begitu banyak persoalan guru yang hingga kini perlu terus dicarikan solusi agar hak-hak guru terpenuhi dan mutu pendidikan meningkat.

“Janji Kepala Dinas Pendidikan Provinsi untuk memberikan honor sesuai UMK plus 10% bagi guru GTT dan PTT itu harus didukung adanya Pergub, sementara Pergub untuk itu sekarang belum ada,“kata Saryono memberikan contoh janji yang harus dikawal oleh PGRI Provinisi.

Hal lain diungkapkan Saryono bahwa statemen pemerintah yang selalu mengatakan jumlah guru kita sudah cukup itu karena guru honor dan GTT juga dihitung. “Kalau semua guru dihitung memang sudah cukup, yang kurang itu jumlah guru PNS, “sambungnya.  Henry Hermanto menambahkan, ada SD yang hanya memiliki satu guru dan satu kepala Sekolah, yang lain adalah guru honor.

Rapat Tahunan Dana Setiakawan Guru

Rapat Tahunan Yayasan Dana Setiakawan Guru Jawa Tengah Tutup Buku 2016 diselenggarakan pada hari jumat 24 Februari 2017.

PGRI Konsisten Berjuang Untuk Guru

Semarang, Derap Guru. Konferensi Kerja Provinsi PGRI Jawa Tengah Tahun Ketiga Masa Bakti XXI yang diselenggarakan di Semarang tanggal 24 – 25 Februari 2017 telah menghasilkan beberapa kesepakatan dan program yang harus dijalankan. Pembukaan Konferensi Kerja, Jumat (24/02) di Gp-7 Upgris diikuti sekitar 250 peserta dan dihadiri Ketua Umum PB PGRI, Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Drs. Gatot Bambang Hastowo, M.Pd serta undangan yang lain. Acara dilanjutkan dengan sidang sidang pleno dan sidang komisi di Wisma P4G Upgris, Sabtu (25/02) untuk mendiskusikan laporan kegiatan PGRI Provinsi tahun 2016 dan program kerja tahun 2017.

Hasil rumusan sidang-sidang komisi dilaporkan dalam sidang pleno untuk mendapatkan masukan dan persetujuan seluruh peserta. Secara umum laporan pertanggung jawaban Pengurus Provinsi PGRI Jawa Tengah tahun 2016 dapat diterima oleh seluruh peserta Konkerprov.

Program Kerja

Program Kerja Pengurus Provinsi PGRI Jawa Tengah sebagaimana dilaporkan oleh Komisi A, bidang Organisasi dan Kaderisasi, pemberdayaan Perempuan, Pengembangan Kesenian dan Olah Raga, Pembinaan Mental dan Spiritual, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Pendidikan dan Pelatihan yang dipimpin oleh Sarjono, S.Pd (Kab. Purbalingga) menyusun 41 program. Komisi B, bidang Kerjasama dan Pengembangan Usaha, Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan, Advokasi dan Perlindungan Hukum, Penegakan Kode Etik, Pengembangan Karier dan Profesi, dan Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI) yang dipimpin ketuanya Nur Khoiri, S.Pd, M.T (PGRI Kota Semarang) merekomendasikan 42 program. Komisi C, bidang Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis (APKS) sebagai alat kelengkapan organisasi PGRI yang dipimpin ketua, Drs. Agung Purwoko, M.Pd (SMAN 16 Semarang) mengajukan 5 program. Komisi D, bidang Keuangan Organisasi, Anak Lembaga, dan Badan Khusus dipimpin oleh ketuanya H. Mudiono, S.Pd (Kab. Pemalang) menghasilkan 42 program. Komisi E, bidang Pernyataan Konferensi Kerja Provinsi, Infokom merekomendasikan 7 program dan 17 butir pernyataan Konferensi Kerja.

Pandangan Umum

Setelah mendengar laporan hasil kerja masing-masing komisi dalam sidang pleno dilanjutkan dengan Pandangan Umum peserta Konferensi Kerja Provinsi PGRI Jawa Tengah.  Ahmad Saryono (Kab. Temanggung) menyatakan pentingnya proses pengawalan oleh PGRI terhadap janji pemerintah provinsi yang akan memeberikan hak dan kesejahteraan kepada GTT dan PTT. Diungkapkan juga tentang banyaknya persoalan guru yang hingga kini belum ada  solusi dan perlu terus diperjuangkan agar hak-hak guru terpenuhi demi terwujudnya pendidikan bermutu.

“Janji Kepala Dinas Pendidikan Provinsi untuk memberikan honor sesuai UMK plus 10% bagi guru GTT dan PTT itu harus didukung adanya Pergub, sementara Pergub untuk itu sekarang belum ada,“ kata Saryono memberikan contoh janji yang harus dikawal oleh PGRI Provinisi.

Hal lain juga diungkapkan Saryono bahwa statemen pemerintah yang selalu mengatakan jumlah guru sudah cukup karena guru honor dan GTT juga dihitung.

“Kalau semua guru dihitung memang sudah cukup, yang kurang itu jumlah guru PNS, “sambungnya.

Tarsono Henry Hermanto, (Ketua  Kab. Brebes) menambahkan, bahwa di wilayahnya ada SD yang hanya memiliki satu guru dan satu kepala Sekolah berstatus PNS, yang lain adalah guru honor. (pur)

Pembentukan APKS PGRI Kab/Kota

Sebagai tindak lanjut hasil keputusan Konferensi Kerja Provinsi PGRI Jawa Tengah Tahun Ketiga MB XXI yang diselenggarakan di Semarang tanggal 24 s.d 25 Februari 2017, PGRI Provinsi Jawa Tengah segera membentuk APKS PGRI Kabupaten/Kota. Demikian diungkapkan Sekretaris Umum Pengurus Provinsi PGRI Jawa Tengah, Dr. Muhdi, S.H, M.Hum. Dijelaskan, bahwa terkait dengan hal tersebut Pengurus Provinsi PGRI Jawa Tengah telah mengadakan rapat bersama pengurus APKS Provinsi Jawa Tengah dan menjadwalkan pembentukan APKS PGRI Kabupaten/kota pada tanggal 10 April s.d 10 Mei 2017. Surat pemberitahuan kepada pengurus kabupaten/kota PGRI se Jawa Tengah telah dikirimkan untuk segera dilakukan koordinasi dan persiapan seperlunya. Unsur yang perlu diundang dalam pembentukan APKS PGRI Kabupaten/Kota menurut Muhdi adalah MKKS atau nama lain dari kelompok guru SMA, MA, SMK, SMP, MTs, SD, MI, TK/PAUD, RA sehingga semua jenis dan jenjang terwakili untuk mendorong guru-guru di semua jenjang aktif dalam upaya peningkatan kompetensi dan mutu profesionalisme guru. 

Program APKS

8 Program APKS PGRI Jawa Tengah meliputi 1) Memperluas wawasan dan pengetahuan guru dalam berbagai hal, seperti penyusunan dan pengembangan silabus, Rencana Program Pembelajaran (RPP), menyusun bahan ajar berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), membahas materi esensial yang sulit dipahami, strategi/ metode/ pendekatan/media pembelajaran, sumber belajar, kriteria ketuntasan minimal, pembelajaran remedial, soal tes untuk berbagai kebutuhan, menganalisis hasil belajar, menyusun program dan pengayaan, dan membahas berbagai permasalahan serta mencari alternatif solusinya; 2) Memberi kesempatan kepada guru untuk berbagi pengalaman serta saling memberikan bantuan dan umpan balik; 3) Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta mengadopsi pendekatan pembelajaran yang lebih inovatif bagi guru; 4) Memberdayakan dan membantu guru dalam melaksanakan tugas-tugas guru di sekolah dalam rangka meningkatkan pembelajaran sesuai dengan standar; 5) Mengubah budaya kerja dan mengembangkan profesionalisme guru dalam upaya menjamin mutu pendidikan; 6) Meningkatkan mutu proses pendidikan dan pembelajaran yang tercermin dari peningkatan hasil belajar peserta didik dalam rangka mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas; 7) Mengembangkan kegiatan mentoring dari guru senior kepada guru junior; dan 8) Meningkatkan kesadaran guru terhadap permasalahan pembelajaran di kelas yang selama ini tidak disadari dan tidak terdokumentasi dengan baik.

Kerjasama Dengan Telkom dan Microsoft

Sejalan dengan upaya peningkatan mutu dan profesionalisme guru, Ketua Umum PB PGRI Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd mengungkapkan bahwa pihaknya telah menjalin kerja sama dengan PT Telkom (Persero) dan PT Microsoft Indonesia yang merupakan anak perusahaan dari Microsoft Corporation. Kerjasama PGRI dengan PT Telkom (Persero) antara lain menyangkut Piranti Edukasi untuk Guru (Pirandu) dan Pemanfaatan Broadband Learning Center (BLC). Ruang lingkup Kerjasama PGRI dengan PT Microsoft Indonesia meliputi akses dan pemanfaatan teknologi komputasi awan (Cloud Computing Technology) bagi anggota PGRI. Ini terkait dengan layanan E-Mail, Word Processing, Data Processing, Video Conference, dan sejenisnya serta pengembangan dan pemanfaatan program yang berkaitan dengan peningkatan mutu profesi dan kapasitas anggota PGRI terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Melalui program kerja sama dengan kedua lembaga tersebut menurut Unifah, PGRI  telah berulang kali melaksanakan program pelatihan guru dan mengirim guru-guru terpilih untuk mengikuti pelatihan di Korea dan Australia dengan biaya dari dua lembaga tersebut. Kini juga tengah disiapkan program digital learning untuk peningkatan mutu profesi dan kapasitas guru di berbagai wilayah di Indonesia. (pur)

 

PGRI Melindungi Guru

Surakarta. Semakin kuatnya tuntutan masyarakat terhadap mutu pendidikan semakin menyadarkan para guru untuk bisa mewujudkannya. Untuk itu PGRI sebagai organisasi profesi guru terus berupaya meningkatkan peran dan fungsinya membantu para guru meningkatkan mutu profesi, memperjuangkan kesejahteraan dan memberikan perlindungan. Demikian diungkapkan Ketua PGRI Kota Surakarta, Drs. Sugiyaryo, M.Pd pada kegiatan sosialisasi DKGI dan LKBH PGRI, Kerja sama antara PGRI dengan Dinas Pendidikan Kota Surakarta di berbagai tempat, tanggal 15 – 24 Mei 2017.

Menurut Sugiyaryo, pendidikan bermutu hanya bisa diwujudkan jika gurunya professional, sejahtera, terlindungi dan bermartabat. Perjuangan PGRI meningkakan kesejahteraan guru telah banyak dilakukan dan banyak guru telah merasakan hasil perjuangan PGRI melalui tunjangan profesi dan penghasilan lainya. Kini saatnya para guru bekerja lebih fokus pada peningkatan mutu profesi. Untuk itu para guru perlu memahami tugas pokok dan fungsinya sebagai pendidik serta menjalankannya sesuai kode etik profesi guru. Sesuai amanat UU Guru dan Dosen, PGRI telah memiliki alat kelengkapan organisasi bernama Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI) dan LKBH PGRI. DKGI berfungsi untuk menjaga dan menegakan kode etik guru, sedangkan LKBH PGRI bekerja untuk memberikan advokasi dan perlindungan kepada guru.

Kegiatan yang diikuti para itu secara berturut-turut diselenggarakan di Aula SMPN 1 (15/05), di SMPN 2 dan SMPN 7 (16/05), di SMPN 4 (17/05), di SMPN 6 (18/05), di SMPN 8 (22/05), di SMPN 9 (23/05), dan di SMPN 15 (24/05). Kegiatan tersebut dalam rangka Bulan Pendidikan Tahun 2017.(Pur)

Halal bihalal dengan PGRI, Gubernur Ajak Menjadi Agen Perubahan

Semarang. Pendidikan dan guru adalah komponen sangat penting dalam mewujudkan kemajuan sebuah bangsa. Terkait dengan hal tersebut Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengajak kita semua meningkatkan mutu pendidikan. Peran guru sebagai agen perubahan harus diwujudkan. “Karena itu gurunya harus professional, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Dalam mendidik jangan monoton, kembangkan metode pendidikan yang baik dan menarik agar proses pendidikan berjalan optimal untuk menghasilkan anak-anak yang cerdas dan berkarakter”, jelasnya.  

HBH PGRI @PB_PGRI , gubernur berharap mutu pendidikan di Jawa Tengah terus meningkat https://t.co/KPIJnLeSe8 pic.twitter.com/EfOJIh7RIV

— pgrijateng (@pgrijateng) July 17, 2017

Demikian diungkapkan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo saat hadir dalam acara Halal Bihalal Keluarga Besar PGRI Jawa Tengah di Balairung Upgris, Sabtu (15/07). Gubernur berharap mutu pendidikan di Jawa Tengah terus meningkat dan merata di semua sekolah. Untuk itu orang tua tidak perlu memaksakan anaknya diterima di sekolah tertentu dengan menempuh cara-cara yang tidak benar. Jika terjadi kesalahan pada guru dalam mendidik, gubernur meminta orang tua tidak mudah terpancing dan membawanya ke persoalan hukum. “Bicarakan dengan baik, jangan hal-hal kecil dibesar-besarkan”, jelasnya.

SMA dan SMK

Pengelolaan SMA dan SMK yang sekarang berada di pemerintah provinsi gubernur mengaku telah memberikan perhatian sungguh-sungguh, bukan kesejahteraan saja yang ditingkatkan tetapi ia meminta kinerja dan profesionalisme guru agar dijaga dan ditingkatkan. Gubernur juga melarang adanya praktek pengangkatan kepala sekolah dengan cara membayar.

Selanjutnya, guru-guru yang punya metode mengajar yang bagus gurbernur meminta untuk tidak takut menerapkan. Bakhkan kalau ada kepala sekolah yang melarang (metode itu) ia meminta untuk menyampaikan kepadanya. Sebelumnya, Ketua PGRI Jateng, Widadi juga menekankan pentingnya guru mendidik dengan sepenuh hati, dengan metode pendidikan yang baik dan menyenangkan serta menjadikan semua muridnya adalah bintang.

“Guru yang bahagia dan pintar akan mampu menjadikan semua muridnya adalah bintang”, tegasnya. Saat itu Widadi juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh peserta halal bihalal dan menerima permohonan maaf pengurus PGRI Kabupaten/kota yang diwakili oleh Ketua PGRI Kabupaten Demak yang juga bupati Demak, H. Natsir, M.Pd. Bertindak sebagai pencerah acara tersebut Dr, H. Khamaim Zarkasih Putro, M.Si, Dosen Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta yang menguraikan tentang sifat nabi Muhammad yang wajib kita teladani. (pur)

PGRI Adakan Pelatihan Guru Rembang

Sebagai tindaklanjut rapat koordinasi PGRI dan Bupati, PGRI adakan pelatihan bagi guru-guru di Kabupaten Rembang Jawa Tengah mulai Sabtu, 16 September 2017. 

PGRI Selenggarakan Lomba Menulis dan Lomba Poster Anti Hoax

Dalam rangka HUT PGRI ke 72 dan HGN Tahun 2017 PGRI Jawa Tengah dan Marimas menyelenggarakan Lomba Menulis Anti Hoax dan Lomba Poster Anti Hoax. Pengumuman lomba juga dapat di download dari http://marimas.com/antihoax (Link). Berikut ini adalah pedoman pelaksanaan lomba tersebut

Nama Kegiatan

LOMBA MENULIS ARTIKEL ANTIHOAX DAN LOMBA POSTER ANTIHOAX DALAM RANGKA HUT KE-72 PGRI DAN HARI GURU NASIONAL 2017

Dasar Kegiatan

Lomba menulis  artikel antihoax bagi guru dan lomba poster bagi siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK ini dilaksanakan dengan  dasar  Surat Perjanjian  Kerja  Sama  antara  Marimas  dan  PGRI Provinsi Jawa Tengah.

Tema

Lomba menulis artikel antihoax bagi guru  dan lomba poster bagi siswa  SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK ini diselenggarakan  dengan  tema    “Antihoax  Sang  Pendidik”.  Artikel  dapat disusun atas dasar informasi/berita hoax tentang makanan/minuman yang mendiskreditkan  produk  tertentu,  hoax  yang  memecah-belah  persatuan dan kesatuan bangsa, serta berita/informasi hoax lain yang menimbulkan kegaduhan dalam kehidupan bermasyarakat.

Tujuan Kegiatan

Lomba menulis artikel antihoax bagi guru dan lomba poster bagi siswa  SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK ini diselenggarakan dengan tujuan untuk:

  1. Menanamkan  dan  menumbuhkembangkan  nilai  kejujuran  dalam kehidupan bersama
  2. Menumbuhkan  kesadaran  bagi  guru  dan  siswa  untuk  tidak  menjadi pembuat dan penyebar berita hoax
  3. Mencegah dan menangkal berita hoax
  4. Meningkatkan kompetensi guru dalam bidang tulis-menulis
  5. Membina kreativitas siswa dalam pembuatan poster

Jenis Lomba

  1. Lomba  menulis  artikel  antihoax  bagi  guru  SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK
  2. Lomba  pembuatan  poster  antihoax  bagi  siswa  SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK

Persyaratan Lomba

  1. Lomba Menulis Artikel Antihoax. Artikel dikemas dalam bentuk tulisan ilmiah popular
  2. Sistematika penulisan (Bagian pengantar (tanpa subjudul “pengantar”, Bagian isi, dan Bagian penutup (tanpa subjudul “Penutup”)

Poin utama penilaian artikel/ tulisan adalah:

  1. Cara mengidentifikasi hoax,
  2. Dampak negatif hoax, cara mengedukasi siswa, keluarga, kolega untuk memerangi hoax, dan
  3. Share  pengalaman pribadi tentang tindakan yang pernah dilakukan ketika mendapatkan hoax
  4. Hasil karya sendiri, bukan plagiat
  5. Artikel maksimal 2.000 kata
  6. Menggunakan  bahasa  Indonesia  yang  baik,  benar, dan komunikatif
  7. Peserta akan mendapatkan poster antihoax dari panitia dan wajib menempelkannya  di  mading/kantin/  ruang  guru/  papan pengumuman di sekolah/ madrasah
  8. Peserta  wajib  mengunggah  artikel  ke  media  sosial  (Facebook, Kompasiana, Detik, dll.)
  9. Poin utama tulisan/artikel  adalah 1) cara mengidentifikasi hoax, 2) dampak negatif hoax, 3) cara mengedukasi siswa, keluarga, kolega untuk memerangi hoax, dan 4) share pengalaman pribadi tentang tindakan yang pernah dilakukan ketika mendapati hoax
  10. Artikel  dalam  format  word-pdf  dikirim  via  email  ke  alamat pgrijawatengah@yahoo.co,id  tembusan ke  antihoax@marimas.com selambat-lambatnya  tanggal  10 November  2017, bersubjek email artikel antihoax dengan disertai  a)Identitas peserta (nama diri, nama sekolah, alamat sekolah), b) Link URL posting dan c) bukti foto telah menempel poster antihoax

Poin Utama Penilaian Lomba Poster Antihoax

  1. Hasil karya sendiri, bukan plagiasi
  2. Digambar  dengan  menggunakan  tangan  atau  dengan  sarana komputer
  3. Poster di upload di media sosial (facebook, instagram, dll.)
  4. Poster  dikirim  dengan  format  jpg,  file  poster,  atau  foto  gambar poster    dalam  format  word-pdf  dikirim  via  email  ke  alamat pgrijawatengah@yahoo.co,id  cc  ke  antihoax@marimas.com selambat-lambatnya  tanggal  10 November  2017, bersubjek email poster antihoax dengan disertai a)  Identitas peserta (nama diri, nama sekolah, alamat sekolah); b)  Link URL posting dan c)  Bukti foto telah menempel poster antihoax

Juri

Juri lomba menulis artikel antihoax bagi guru dan lomba poster bagi siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK terdiri  dari  5 unsur yaitu akademisi, Asosiasi  Profesi  dan  Keahlian  Sejenis  (APKS),  dan para profesional.

Pengumuman Pemenang

Pengumuman pemenang lomba akan disampaikan melalui website PGRI dan web marimas pada tanggal 25 November 2017 bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Ke-72 PGRI dan HGN Tahun 2017.

Hadiah Lomba

Lomba Menulis Artikel Antihoax

  1. Juara I    : Uang Pembinaan Rp 10.000.000,00 Dana  Pendampingan  untuk  sekolah Rp. 5.000.000,00 Piagam Penghargaan
  2. Juara II  : Uang Pembinaan Rp 7.500.000,00 Dana  Pendampingan  untuk  sekolah Rp 3.000.000,00 Piagam Penghargaan
  3. Juara III  : Uang Pembinaan Rp 5.000.000,00 Dana  Pendampingan  untuk  sekolah Rp 1.500.000,00 Piagam Penghargaan
  4. Harapan I : Uang Pembinaan Rp 2.000.000,00
  5. Harapan II : Uang Pembinaan Rp 1.500.000,00
  6. Harapan III : Uang Pembinaan Rp 1.000.000,00
  7. 10 (sepuluh)  tulisan  favorit,  dengan  dasar  penilaian  dari  jumlah share di  facebook akan mendapatkan hadiah uang pembinaan @ Rp 500.000,00

Lomba Poster Antihoax

  1. Juara I  : Uang Pembinaan Rp 3.000.000,00 Piagam Penghargaan
  2. Juara II    : Uang Pembinaan Rp 2.000.000,00 Piagam Penghargaan
  3. Juara III    : Uang Pembinaan Rp 1.000.000,00 Piagam Penghargaan
  4. Juara Harapan I  : Uang Pembinaan Rp 750.000,00 Piagam Penghargaan
  5. Juara Harapan II  : Uang Pembinaan Rp 500.000,00 Piagam Penghargaan
  6. 10  (sepuluh)  poster  favorit  dengan  dasar  penilaian  dari  jumlah share  di  facebook  akan  mendapatkan  hadiah  uang  pembinaan sebesar @ Rp 100.000,00

Lain-Lain

  1. Keputusan dewan juri tidak bisa diganggu gugat
  2. Hadiah  lomba  akan  diserahkan  bersamaan  dengan  Resepsi Peringatan  Hari  Ulang  Tahun  Ke-72  PGRI  Tingkat Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 9 Desember 2017
  3. Peserta  guru/siswa  dari  luar  Jawa  Tengah  diperbolehkan  mengikuti lomba dengan ketentuan yang sama
  4. Seluruh peserta lomba akan mendapatkan bingkisan dari Marimas

 

Semarang, 13 September 2017

Ttd

PENGURUS PROVINSI PGRI JAWA TENGAH

Guru Karangreja dan Kejobong Selenggarakan KONKERCAB PGRI

Guru Kecamatan Karangreja dan Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga menyelenggarakan KONKERCAB (Konferensi Kerja Cabang) PGRI. 

Aksi Bakti Sosial, PGRI Jateng Bantu Air Bersih Jepara

Penyerahan bantuan air bersih PGRI Jawa Tengah oleh Wasekum Ngasbun Egar, kepada masyarakat Kabupaten Jepara khususnya di Desa Karangaji Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, Kamis 28 Sept 217. "Alhamdulillah pak, dibantu air bersih oleh PGRI Jawa Tengah. Sudah beberapa waktu ini kami kesulitan air karena kemarau panjang. Ada air artetis tapi harus mbayar dan crat-crit tidak cukup," kata mbah Sutiyah warga setempat. "Niki toyane PGRI melimpah, resik, tur mboten mbayar hare.," sambungnya. "Matur nuwun PGRI insyaallah berkah.."

Sebelumnya dalam sambutan penyerahannya, Ngasbun Egar menyampaikan bahwa bantuan air ini sebagai bentuk kepedulian PGRI Jawa Tengah kepada masyarakat di sejumlah kabupaten di Jawa Tengah termasuk Jepara. " Sebagai organisasi profesi guru, PGRI juga menaruh perhatian besar kepada masyarakat luas. Semoga bantuan ini bisa dimanfaatkan sebaiknya. Setelah ini mudah2an Alloh segera menurunkan air yang melimpah, sehingga kekurangan air di sejumlah daerah tidak lagi terjadi " kata ngasbun.

Ketua PGRI Kab. Jepara Drs. Kiswadi, M.Pd  yang turut mendampingi penyerahan bantuan air tersebut  menyatakan, bantuan air sangat di dambakan masyarakat karena beberapa waktu ini sejumlah tempat kekurangan air. Kami sampaikan terima kasih kepada PGRI Jawa Tengah atas kepeduliannya, tidak hanya kepada guru dan maayarakat pendidikan saja, tetapi juga kepada masyarakat luas. Warga masyarakat di desa Karangaji Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara riang gembira mengerumuni truk tangki air PGRI dan berbagi air menggunakan wadah penampungan masing-masing. Dalam kesempatan tersebut diserahkan 10 truk tangki air bersih, yang kemudian dibagikan kepada masyarakat di dua kecamatan, yaitu Desa Blimbingrejo kec Nalumsari dan Desa Karangaji kecamatan Kedung Kabuapten Jepara.

Guru, Antara Peran dan Status dan Konsekwnesinya

Status, posisi, predikat, label, jabatan dan sejenisnya menuntut konsekwensi peran yang seimbang, selaras dan serasi. Bagi masyarakat awam atau masyarakat yang masih lugu (polos), tuntutan peran terhadap pemegang status kadang melampaui peran formal atau normatifnya. Bagi masyarakat yang masih polos di pedesaan, peran guru dianggap sedemikian mulia/luhur, serba tahu dan menjadi contoh teladan. Bagi masyarakat perkotaan yang relatif berpikir maju apalagi yang sudah materialistik, peran guru sebatas peran formal, bahkan bisa jadi dianggap sebagai “pegawai” yang memperoleh gaji. Peran berkaitan dengan pengaruh, dan pengaruh berkaitan dengan kepercayaan. Orang berkarakter dan berkompetensi yang kuat mempunyai karisma, yaitu daya tarik atau kepercayaan.

Karakter bersifat tetap, ia menjadi daya tarik dan kepercayaan dalam segala situasi. Kompetensi bersifat situasional, ia tergantung pada apa yang peristiwa/situasi persyaratkan. Seorang guru yang karismatik bisa jadi tidak dipercaya untuk mengobati pasien, kecuali sang guru adalah sekaligus seorang medicus. Orang yang mampu mewujudkan peran melewati batas beban formalnya atau harapan khalayak akan memanen karisma. Ia bertindak secara ekselen, profesional dan etik. Selalu berusaha memberikan yang terbaik, dislipin dan berusaha lebih baik serta menaati keluhuran budi/etis. Orang yang karismatis tidak hanya kata-katanya, tetapi juga seluruh bahasa tubuh dan aktivitasnya melahirkan pengaruh : mencerahkan, menginspirasi dan menyadarkan. Orang yang menjalankan peran di bawah beban formal atau harapan khalayak akan kehilangan pengaruh dan kepercayaan. Bertambah tinggi status, bertambah besar tuntutan perannya.

Orang-orang yang berorientasi pada peran akan lebih produktif melaksanakan tugas melebihi yang seharusnya. Sebaliknya bagi yang berorientasi pada status, tidak atau kurang produktif, cenderung mengejar pencitraan atau reputasi lahiriah. Orang-orang yang berorganisasi atau berkegiatan sosial karena faktor ekstrinsik, memanfaatkan organisasi atau kegiatan untuk kepentingan egonya. Sebaliknya orang yang berorganisasi atau berkegiatan sosial secara intrinsik, karena panggilan hati, siap berkorban untuk kepentingan organisasi atau orang lain. Orang-orang berkarakter dengan panggilan jiwa ini tetap berkegiatan meski tanpa pujian, dukungan dan bahkan meski dicela/dikritik. Orang-orang ekstrinsik berkegiatan dan berharap pujian atau imbalan. Maka ia mudah kecewa dan mudah reaktif selengkapnya baca Derap Guru edisi oktober 2017.

Audiensi PGRI Jawa Tengah Kepada Gubernur

Pengurus Provinsi PGRI Jawa Tengah melakukan audiensi dengan Gubernur Jawa Tengah, H.Ganjar Pranowo, SH, M.IP.

Pengumuman Hasil Lomba Artikel dan Poster Antihoax

PENGUMUMAN PEMENANG LOMBA MENULIS ARTIKEL DAN POSTER ANTIHOAX DALAM RANGKA HUT KE-72 PGRI DAN HARI GURU NASIONAL TAHUN 2017 DISELENGGARAKAN OLEH PENGURUS PROVINSI PGRI JAWA TENGAH DAN MARIMAS 
Klik disini untuk mengunduh pengumuman hasil Lomba Menulis Artikel dan Poster Antihoax,

FGD Solusi Kekurangan Guru dalam Rangka HUT PGRI ke 72 PGRI Jawa Tengah

Pada hari Selasa 28 November 2017 bertempat di Wisma Perdamaian (Jl Imam Bonjol No. 1 Semarang) telah dilaksanakan FGD Solusi Permasalahan Kekurangan Guru. FGD diselenggarakan dalam rangka Peringatan HUT Ke-72 PGRI dan Hari Guru Nasional Tahun 2017 bertajuk “Membangkitkan Kesadaran Kolektif Guru dalam Meningkatkan Disiplin dan Etos Kerja untuk Penguatan Pendidikan Karakter”.

Untuk mengunduh materi FGD tersebut silahkan klik tautan berikut ini

Solusi Kekurangan Guru

Upaya Pemerintah Memenuhi Kekurangan Guru

Manajemen ASN dan Arah Kebijakan Pemenuhan ASN

Ketua PGRI Jawa Tengah H. Widadi, SH  mengatakan, permasalahan yang dihadapi para guru hendaknya didiskusikan melalui dialog yang terbuka, logis, empati, dan etis agar memperoleh solusi yang bijak. 

“PGRI dan guru tidak perlu sok manja, bawel, dan merasa menjadi korban. Sebaliknya, birokrasi tidak perlu sok sibuk, sok jaim, dan sok kuasa. Sehingga bisa saling memahami. Mindset masing-masing harus dewasa dan berpikir bahwa selalu ada jalan keluar yang cerdas,” jelasnya.

Baik guru maupun pemerintah hendaknya proaktif, bukan reaktif.

Reformasi UPT Pendidikan Sekolah

Reformasi UPT Pendidikan

  • Oleh Adi Prasetyo

DIakhir 2017, pengelolaan pendidikan di kecamatan yang menangani sekolah dasar dan pendidikan luar sekolah, sarat isu sensitif. Masalah tersebut terkait dengan keberadaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan Kecamatan yang terancam dibubarkan. Kegelisahan dan kegaduhan mengemuka di lingkungan penyelenggara pendidikan di kecamatan.

Selama ini persoalan pendidikan di kecamatan ditangani oleh UPT Pendidikan Kecamatan. Urusan yang ditangani meliputi Man, Money, Matrial dan Kurikulum. Persoalan ini diawali dengan lahirnya Permendagri No 12 Tahun 2017 tentang pedoman pembentukan dan klasifikasi cabang dinas dan unit pelaksana teknis daerah.

Produk ini merupakan penjabaran dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Di dalam Permendagri, disebutkan Unit Pelaksana Teknis Daerah ( UPTD ) adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional/kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pengertian tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Adapun tugas teknis penunjang dimaksudkan sebagai tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Dalam pasal 20 Permendagri itu disebutkan kreteria pembentukan UPTD meliputi: melaksanakan kegiatan teknis operasional/teknis penunjang tertentu; penyediaan barang/jasa yang diperlukan oleh masyarakat/perangkat daerah lain yang berlangsung secara terus menerus; memberikan kontribusi/manfaat langsung dan nyata kepada masyarakat; tersedianya sumberdaya yang meliputi pegawai, pembiayaan, sarana prasarana; tersedianya jabatan fungsional teknis sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD dan memiliki SOPdalam melaksanakan tugas teknis operasional tertentu/teknis penunjang tertentu.

Berdasarkan kreteria tersebut, kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Pendidikan di Kecamatan tidak memenuhi kreteria pembentukan UPTD khususnya kreteria ‘’elaksanakan kegiatan teknis operasional tertentu’’. Meskipun secara kelembagaan tidak memenuhi syarat sebagai sebuah UPTD, namun tugas pokok dan fungsi UPTD tetap harus dipertahankan.

Peran PGRI

Dalam Surat Mendagri No 061/ 10395/OTDA tanggal 04 Desember 2017 tentang kelembagaan unit pelaksana teknis dinas pendidikan di kecamatan, di sebutkan bahwa kepala daerah dengan pertimbangan tertentu membutuhkan unit kerja yang bertugas melakukan koordinasi layanan adminitrasi pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya, maka kepala daerah dapat membentuk Koordinator Wilayah Kecamatan bidang pendidikan sebagai unit kerja nonstruktural yang dipimpin oleh seorang koordinator, yang berasal dari pengawas sekolah atau pegawai ASN lainnya.

Dalam kondisi seperti ini PGRI harus berperan aktif menunjukkan eksistensinya. Namun, PGRI juga harus hati-hati, karena persoalan ini melibatkan anggota PGRI. Pertama, PGRI harus mendesak Mendagri untuk meninjau ulang Permendagri yang mengakibatkan hilangnya UPT di kecamatan. Organisasi harus menjelaskan betapa pentingnya UPT Pendidikan Kecamatan.

Harus diuraiakan dengan jelas, terinci dan cermat tentang tugas pokok dan fungsi UPT Kecamatan. Apabila perlu, dibuatkan naskah akademis kelembagaan tersebut. Kedua, sambil menunggu hasil komunikasi dengan Mendagri, PGRI Kab/Kota harus melaksanakan interaksi dengan Dinas Pendidikan setempat.

Pembentukan koordinator wilayah menjadi alternatif untuk mengatasi hilangnya UPT Kecamatan. Diawali dengan menetapkan Koordinator Wilayah Kecamatan sesuai dengan jumlah kecamatan yang ada. Setelah itu mengidentifikasi jumlah pengawas sekolah yang ada pada masing-masing kecamatan.

Bagi kepala UPT Pendidikan Kecamatan yang memenuhi syarat, dapat diangkat kembali sebagai pengawas sekolah. Jika jumlah pengawas sekolah lebih dari satu, maka perlu dilakukan fit and proper test untuk menentukan siapa yang dapat ditetapkan sebagai koordinator.

Pada sisi yang lain PGRI bersama Dinas Pendidikan setempat melakukan komunikasi dengan BKD untuk menempatkan kepala UPTD Kecamatan yang kehilangan jabatan, agar mereka tetap menduduki eselon yang sama. Apabila ini dilakukan dengan baik, hilangnya UPT Pendidikan Kecamatan tidak akan menimbulkan kegaduhan.(42)

Drs Adi Prasetyo SH MPd,Wakil Ketua Pengurus Provinsi PGRI Jawa Tengah

?Sumber : http://www.suaramerdeka.com/smcetak/detail/22245/Reformasi-UPT-Pendidikan?

Perlindungan Hukum Profesi Guru

Perlindungan Hukum Profesi Guru sebagaimana tertulis dalam Pasal 40 UU Sisdiknas dan Pasal 39 UU Guru dan Dosen meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, dan perlindungan keselamatan serta kesehatan kerja. Perlindungan hukum yang dimaksud adalah perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskrininatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari peserta didik, orang tua, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.... unduh dan baca selengkapnya.

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1439 H

Memaafkan adalah pilihan dan keajaiban. “Sakit hati” adalah masa lalu. “Memaafkan” adalah sekarang. 

 

Undangan Partisipasi dalam Rekor Guru Menulis

PKB - Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan adalah bagian penting dari proses pengembangan keprofesionalan guru. Seperti kita ketahui PKB guru mencakup tiga hal yakni pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Perlu resep khusus dalam melaksanakan PKB guru sebagai upaya peningkatan proses pembelajaran di sekolah.

Baca juga "Rekor Guru Menulis dan Pameran Buku Tingkat Nasional"

Rekor Guru Menulis dan Pameran Buku Tingkat Nasional 2018 PGRI ini bisa menjadi "role model" yang efektif dalam melaksanakan PKB Guru. Kunci sukses PGRI dalam melaksanakan PKB guru dalah WTB. yaitu 1) lakukan Workshop bekerjasama dengan ahli, 2) kompeTisikan kemudian 3) terBitkan.

 

 

Selamat Ulang Tahun Ke-73 Republik Indonesia

Selamat Ulang Tahun Ke-73 Republik Indonesia

 

Pengumuman Pemenang Festival Menulis dan Inobel PGRI TAHUN 2018 (LENGKAP)

PENGUMUMAN PEMENANG FESTIVAL MENULIS BAGI GURU PGRI
(KATEGORI CERITA ANAK, CERITA REMAJA, ARTIKEL)
DAN INOVASI PEMBELAJARAN PGRI TAHUN 2018 
(KATEGORI SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK/MAK)

https://drive.google.com/file/d/1stOjRvV90UxFHtxuCiaZXsi5g_yvTBCB/view?usp=sharing

 

PENGUMUMAN PEMENANG INOVASI PEMBELAJARAN PGRI TAHUN 2018 
KATEGORI TK/RA TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH

https://drive.google.com/file/d/1vkTXCiZWSxx4Dm1fY4vfKYB7jFvQ33tt/view?usp=sharing

Perubahan Jadwal Lomba Inobel Tahun 2018

Agenda Kegiatan HUT PGRI Ke 73 dan Hari Guru Nasional

Puncak Acara HUT ke-73 PGRI dan Hari Guru Nasional (HGN) tahun 2018 tingkat Nasional akan digelar di Bogor Jawa Barat, Sabtu (01/12) dengan acara Resepsi yang rencananya dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo beserta sejumlah menteri terkait disamping para guru yang datang dari berbagai wilayah di Indonesia. Sedangkan untuk tingkat Provinsi Jawa Tengah puncak acara HUT ke-73 PGRI dan HGN 2018 berupa Resepsi akan diselenggarakan di Balairung Universitas PGRI Semarang, Sabtu (08/12). Demikian diungkapkan Sekretaris Umum PGRI Jawa Tengah, Dr. Muhdi, S.H, M.Hum di Sekretariat PGRI Jateng, Jumat (09/11).

Dijelaskan oleh Muhdi bahwa sebelum puncak acara HUT ke-73 PGRI dan HGN 2018 tersebut, PGRI Provinsi Jawa Tengah telah menggelar berbagai acara, diantaranya adalah; FGD Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Guru dan Dosen di Hotel Grand Candi Semarang, Kamis (20/09). Terkait dengan kegiatan ini dilanjutkan dengan Seminar Perlindungan Guru dan Dosen di Hotel Santika Semarang, Rabu (26/12) dengan nara sumber Dirjen GTK dan Ketua umum PB PGRI. Kegiatan ini diikuti + 300 orang guru dan dosen. Kegiatan ini diselenggarakan PGRI Jawa Tengah bekerja sama dengan Universitas Diponegoro Semarang dan UPGRIS dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh Universitas Diponegoro Semarang. Untuk itu Muhdi selaku Sekum PGRI Jateng memberikan apresiasi yang tinggi kepada Rektor Universitas Diponegoro Semarang dan Upgris yang telah menunjukkan perhatiannya kepada PGRI untuk kepentingan para guru dan dosen.

Porseni, Inobel dan Karya Ilmiah

Kegiatan lain yang juga dilakukan PGRI Jawa Tengah adalah Porseni, meski secara nasional tidak diselenggarakan. Hal ini dimaksudkan sebagai ajang silaturahim para guru dan upaya mencari bibit-bibit atlet terbaik Tingkat Jawa Tengah. Porseni tingkat Jawa Tengah ini akan diselenggarakan hari Sabtu, 17 November 2018 di Universitas PGRI Semarang. Selanjutnya dalam upaya mendorong meningkatnya mutu profesionalisme guru juga telah dilakukan lomba Inobel dan penulisan karya ilmiah guru. Kegiatan ini telah dilakukan dengan baik melalui peran APKS PGRI baik di tingkat Provinsi maupun APKS PGRI Kabupaten/kota.

Hasil Seleksi

Koordinator lomba Inobel Dan Karya Ilmiah Guru, Dr. Listyaning Sumardiyani, M. Hum menjelaskan bahwa peserta lomba yang diundang sebagai finalis seleksi Inobel ada 12 orang dari jumlah peserta 107 orang. Melalui seleksi yang dilakukan dewan juri yang terdiri dari Dr. Titi Priyatiningsih, M.Pd, Dr. Ngurah Ayu Nyoman Murniati, M.Pd, dan Arif Ediyanto, M.Pd ditetapkan juara untuk masing-masing tingkat (SD/SMP/SMA/SMK) sebagai berikut; Tingkat SD/MI Juara 1, Maya Elena Margaretha, S.E, (SD Kristen 2 YSKI Semarang), juara 2, Riska Septian, S.Pd.( SDN 2 Kedungombo, Baturetno, Wonogiri), juara 3, Hendrik Hermawan, S.Pd. SD, M.Pd. (SDN 1 Wirosari Grobogan ), juara harapan, Choirul Azizah, S.PD., M.MPd. (SDN Negeri 3 Pendowo Kranggan Temanggung).

Untuk tingkat SMP/MTs Juara 1 Mahmud Safe’i, S.Pd.,M.Pd. (SMP Negeri 1 Kawunganten, Cilacap), juara 2, Wahyudi, S.Pd. I. (SMPN 2 Mandiraja, Banjarnegara), juara 3, Wulan Dwi Aryani, M.Pd. (SMP Negeri 1 Kandeman Batang), juara harapan, Eka Wahyuningsih, S.Pd. (SMP Negeri 3 Pamotan Rembang).

Untuk tingkat SMA/SMK/MA/MAK Juara 1 Maya Harsasi, S.Pd. (SMK Negeri 1 Tengaran, Kab. Semarang), juara 2 Amin Nurita Fajar Astuti, S.T., M.Pd. (SMK N 2 Wonosobo), juara 3 Prayitno, S.Pd. (SMKN 1 Wonosegoro, Boyolali).   

Lomba Menulis

Selanjutnya untuk lomba menulis cerita dan artikel yang diikuti 192 peserta juga telah ditetapkan juaranya, yakni; a. Kategori Cerita Anak, juara 1 Wahyu Ratnawati, SPd., M.Pd. (SDN Cemara Dua No 13 Surakarta), juara 2 Ihda Fatihatur  Rahmawati, S.Si.( SD Islam Al Azhar 16 Cilacap), juara 3 Titi Indriyani, S.Pd (SLB Negeri Mandiraja Banjarnegara), juara harapan Retno Winarni, M.Pd. (SMAN Kerjo Sumberejo Karanganyar). b. Katagori cerita remaja, juara 1 Nuraini, S.Pd.( SD Al Islam 3 Gebang Surakarta), juara 2 Novian Fitri Nurani, S.Pd.(SMPN 2 Bantarkawung Brebes), juara 3 Dra. Puji Handayani, M.Pd. (SMAN 1 Muntila), juara harapan Yayuk Budiati, S.Pd (SMAN Mojogedang Karanganyar). Selanjutnya untuk Katagori penulisan artikel, juara 1 Senirah, S.Pd., M.M. (SMAN1 Boja Kendal), juara 2 Charis Rachmawati, S.S (SMP IT Ihsanul Fikri Kota Magelang), juara 3 Budi Wahyuningsih, S.Pd. (SMKN 2 Temanggung), dan juara harapan Dra. Rini Sulistyawati, M.Si (SMAN 2 Klaten). Dewan juri untuk lomba menulis terdiri; 1) Dr. Harjito, M.Hum, 2) Drs. Jumanto, M.Pd, 3) Drs. Budi Wahyono, M.Si.

Terkait dengan kegiatan Inobel dan Karya ilmiah ini, Dr. Listyaning Sumardiyani, M.Hum mengungkapkan beberapa hal; 1) Juara I akan diikutsertakan dalam Festival Inovasi Pembelajaran PGRI Tahun 2018 Tingkat Nasional, 2) Piala, piagam penghargaan, serta hadiah uang pembinaan untuk Juara I, II, III dan Juara Harapan Inovasi Pembelajaran akan diserahkan pada acara Resepsi Peringatan HUT Ke-73 PGRI dan Hari Guru Nasional Tahun 2018 yang diselenggarakan pada tanggal 8 Desember 2018 di Balairung Universitas PGRI Semarang, 3) Panitia  tidak menyediakan transport dan akomodasi bagi pemenang, 4) Karya pemenang sepenuhnya  menjadi hak panitia, 5) Keputusan Dewan Juri mutlak dan tidak bisa diganggu gugat.

 Guru Honor

Terkait dengan kekurangan guru PNS dan persoalan guru honorer, Muhdi juga menegaskan bahwa PGRI terus mendorong dilakukannya perubahan terhadap UU ASN dan berupaya membantu para guru honorer untuk bisa diangkat menjadi CPNS. Sedangkan untuk guru honorer yang usianya sudah 35 tahun keatas PGRI berupaya memperjuangkan opsi agar bisa diterima sebagai pegawai dengan status P3K. Untuk itu kemitraan dengan pemerintah terus kita kawal agar komitmen pemerintah untuk memenuhi kekurangan guru PNS secara bertahap dalam waktu 5 tahun yang telah dinyatakan oleh presiden benar-benar bisa diwujudkan. Terkait dengan itu, pemerintah  saat ini telah mulai melakukan rekrutmen 100 ribu guru untuk memenuhi kekurangan guru PNS sehingga kita harapkan selambat-lambatnya tahun 2023, kekurangan itu sudah terpenuhi.

Ziarah

Selain melakukan ziarah ke makam tokoh PGRI yang lain, dalam rangka mengenang 1000 hari  meninggalnya almarhum Dr. Sulistiyo akan dilakukan haul bersama di makam beliau di Banjarnegara tanggal 22 Desember 2018, dan rencananya juga dihadiri Ketua Umum PB PGRI. (pur) 

Resepsi HUT Ke - 73 PGRI, Diharapkan Hadir 08.30

PGRI Jawa Tengah akan melaksanakan resepsi puncak perayaan HUT PGRI ke - 73 dan Hari Guru Nasional di Balairung Universitas PGRI Semarang Jawa Tengah pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2018. Selamat Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia. Selamat Hari Guru Nasional. Terima kasih atas setiap kata yang kini menjadi makna untuk setiap anak Indonesia.

Gubernur Minta PGRI dan Dinas Pendidikan Siapkan Perubahan

Semarang, Derap Guru. Gelar Peringatan HUT Ke-73 PGRI dan Hari Guru Nasional Tahun 2018 PGRI Jawa Tengah telah berakhir dengan puncak acara di Balairung Universitas PGRI Semarang, 8 Desember 2018. Bersamaan dengan berakhirnya tahun 2018 kita segera menyongsong tahun baru 2019. Apa yang telah kita kerjakan di tahun 2018 menjadi catatan dan referensi perubahan program tahun 2019.

Guru Penggerak Perubahan

Ketua PGRI Jawa Tengah Widadi mengatakan, pihaknya kini telah melakukan gerakan guru-guru di Jawa Tengah untuk menulis buku dan melakukan inovasi pembelajaran. Gerakan itu ia namakan “Gerbang Kalam Guru”. Terkait dengan itu, pada momentum peringatan HUT Ke-73 PGRI dan Hari Guru Nasional tahun 2018 PGRI Provinsi Jawa Tengah juga mengadakan lomba guru menulis dan inovasi pembelajaran (Inobel) dan pada puncak peringatan HUT ke-73 PGRI di Jawa Tengah dilakukan Launching dan Pameran Buku Karya Guru. Dalam gelar lomba yang sama di tingkat nasional delegasai PGRI Jawa Tengah juga menorehkan prestasi membanggakan. Juara tingkat provinsi berhasil meraih juara di tingkat nasional.

Sesuai tema HUT ke–73 PGRI dan HGN 2018, “Wujudkan Guru Sebagai Penggerak Perubahan Menuju Indonesia Cerdas Berkualitas Dalam Refolusi Industri 4.0”, Widadi mengaku PGRI Jawa Tengah terus berupaya menggerakkan para guru untuk belajar, berkreasi, berinovasi, dan beradaptasi supaya mereka bisa menjadi penggerak perubahan. Mantan kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah ini mengakui itu bukan hal yang mudah tetapi harus dilakukan. Dijelaskan, guru adalah pekerjaan yang sulit dan berat. Guru saat ini adalah produk pendidikan masa lalu, mendidik anak zaman ini yang harus siap hidup di masa depan. “Inovasi merupakan hal mutlak yang harus dilakukan guru terlebih untuk menyiapkan generasi yang siap menjalani hidup di masa revolusi industri 4.0”.

Gubernur Gandeng PGRI

Terkait dengan program pemerintah provinsi Jawa Tengah khususnya dalam bidang pendidikan, gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meminta PGRI Jawa Tengah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah untuk menyiapkan perubahan yang revolutif menghadapi revolusi industri 4.0. Gubernur mengaku ingin all out mengurus pendidikan di provinsi Jawa Tengah yang ia pimpin. Demikian diungkapkan gubernur saat berbicara penuh semangat di depan para guru yang hadir pada puncak acara peringatan HUT Ke-73 PGRI dan HGN 2018 PGRI Jawa Tengah di Balairung Upgris, Sabtu (8/12).

"Saya minta PGRI Jawa Tengah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah untuk menyiapkan perubahan yang revolutif menghadapi revolusi industri 4.0. Saya ingin gila-gilaan mengurus pendidikan. Makin hari makin bisa kita perbaiki kondisi pendidikan kita. Kita dorong SDM kita terus berkembang," kata Ganjar. 

Pada periode kepemimpinan kedua ini Ganjar yang berpasangan dengan Taj Yasin Maimoen menyatakan ingin menggencarkan program pembangunan sumber daya manusia (SDM) dengan sektor pendidikan sebagai fokusnya. Hal tersebut menurut Ganjar sejalan dengan program yang diusung Presiden Jokowi saat ini. Untuk itu gubernur minta Pengurus PGRI Jawa Tengah memberikan masukan apa saja yang harus dilakukan untuk membenahi persoalan pendidikan di provinsi ini. 

Gubernur Ganjar Pranowo yang baru saja menengok para siswa yang magang di Jepang, Jerman, dan sejumlah Negara mengaku mendapat banyak masukan tentang apa yang harus dilakukan untuk menyiapkan pendidikan yang bisa menjawab tantangan dan sesuai kebutuhan. Untuk itu anak-anak harus diarahkan sesuai dengan potensinya mau melanjutkan kemana, SMA atau SMK. Kalau mau lulus langsung bekerja masuklah ke SMK, karena itu SMK harus benar dalam menyiapkan lulusannya untuk masuk ke dunia kerja. Gubernur mengungkapkan anak-anak kita yang magang diluar negeri itu sesungguhnya tidak kalah dengan anak dari Negara lain.

"Maka kurikulum mesti dibicarakan, cara mengajar harus lebih menarik, fasilitas harus ada. Tugas kita sekarang ayo konsentrasi. Saya senang PGRI Jawa Tengah telah menyelenggarakan lomba-lomba guru menulis dan inovasi pembelajaran (Inobel) dan sekarang sudah jadi buku," katanya. 

Buku kumpulan inovasi pembelajaran dari guru-guru di Jawa Tengah itulah, kata Ganjar jadi modal awal merevolusi sistem pendidikan yang lebih menyenangkan. Selain juga bakal menjadi harta bagi dunia pendidikan sebagai literatur inspiratif. Berbekal buku itu menurut Ganjar bakal bisa dirumuskan satu sistem perbaikan pendidikan. 

"Saya istilahkan merevolusi sistem pendidikan. Selain itu akan ada semacam laboratorium pusat pendidikan dan pelatihan yang akan kita bangun. Nanti kita carikan yang dibutuhkan fasilitasnya apa, mereka kawan-kawan guru ini sudah punya metodenya," katanya. Yang di Jakarta kemarin, kata Ganjar, sudah ada metode pembelajaran dengan melakukan video conference dengan banyak negara di Eropa. Gurunya ngomong muridnya juga ikut belajar termasuk robotik yang dibuat di sana.  "Ini cara yang sangat menarik, saya ingin di Jawa Tengah dibuat itu," katanya. (pur)

Konferensi Kerja PGRI Cilacap

Selamat dan sukses untuk konferensi kerja ke 4 oleh PGRI Kabupaten Cilacap Tahun 2018. Konferensi kerja PGRI adalah forum organisasi membahas laporan selama 1(satu) masa bakti dan menetapkan rencana pelaksanaan program untuk masa bakti yang akan datang.

Menjaga Mutu Sekolah PGRI

Setelah sebelumnya dilaksanakan di SMK PGRI Kuwu, YPLPDM PGRI JT Jawa Tengah kembali gelar Monitoring dan Evaluasi di SMP PGRI 07 Gemuh Kabupaten Kendal. Monitoring dan Evaluasi adalah pengendalian mutu pendidikan sekolah PGRI sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan. Tiga tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi ini adalah untuk (1) menegtahui aktivitas yang dilakukan oleh sekolah PGRI dari persiapan, pelaksanaan dan program tindak lanjut sekolah; (2) mengidentifikasi keberhasilan, permasalahan/kendala yang dihadapi, dan upaya pemecahan permasalahan dalam penyelenggaraan program sekolah PGRI dan (3) memberikan saran dan usulan perbaikan/tindak lanjut penyelenggaraan program sekolah PGRI pada tahun berikutnya, dari sekolah-sekolah PGRI.

 

Pelatihan Guru Menulis Artikel Populer

PGRI Kota Tegal bekerja sama dengan JATENG POS melatih guru menulis Artikel Populer Ilmiah bertempat di Aula Graha Teknika SMK Negeri 3 Tegal dihadiri oleh Kepala Disdik, MKKS SMA SMK, Pengawas SMA, SMK, SMP dan SD dan 130 peserta guru baik dari Kota maupun luar Kota Tegal.

PGRI Santuni Anak Yatim dan Duafa

HBH Keluarga Besar PGRI Jawa Tengah

Undangan Halal Bi Halal Idul Fitri 1440 H keluarga besar PGRI Provinsi Jawa Tengah berlaku untuk seluruh pengurus PGRI Kabupaten/Kota se Jawa Tengah. Kuota setiap pengurus PGRI Kabupaten/Kota minimal 8 orang yang terdiri dari Pengurus Kabupaten/Kota (minimal 3), Ketua YPLPDM, Operator, Pengurus APKS Kabupaten/Kota (3 orang). 

Adapun pengurus PGRI Kabupaten/Kota Karesidenan Semarang (terkecuali PGRI Kota Semarang), undangan Halal Bi Halal Idul Fitri 1440 H keluarga besar PGRI Provinsi Jawa Tengah BERLAKU untuk seluruh Pengurus Pleno PGRI Kabupaten/Kota dan seluruh Ketua Pengurus Cabang, Ketua YPLPDM, Operator, dan Pengurus APKS Kabupaten/Kota (3 orang). 

Khusus kepada pengurus PGRI Kota Semarang undangan Halal Bi Halal Idul Fitri 1440 H keluarga besar PGRI Provinsi Jawa Tengah berlaku untuk seluruh Pengurus Pleno PGRI Kota dan Pengurus Cabang, Ketua YPLPDM, Operator dan Pengurus APKS Kota Semarang (3 orang). 

Kepada Bapak/Ibu tamu undangan Halal Bi Halal Idul Fitri 1440 H keluarga besar PGRI Provinsi Jawa Tengah diharapkan untuk hadir tepat waktu. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Selamat Kongres PGRI XXII 4 - 7 Juli 2019

Selamat dan Sukses atas Terselenggaranya Kongres PGRI XXII di Britama Arena Sport Mall Kelapa Gading Jakarta 4 - 7 Juli 2019

Perubahan Jadwal Undangan Dies Natalis

Menyusul surat undangan 254/R/UPGRIS/VII/2019 diberitahukan bahwa ada perubahan jadwal Dies Natalis yang semula akan dilaksanakan pada pukul 08.30  menjadi pukul 08.00.

Atas perhatian dan peran serta Saudara, Kami ucapkan terima kasih.

PGRI Peduli Bantu Anggota Korban Kebakaran

Kedungjati, Derap Guru. Kehidupan ini tak selamanya indah. Ada senang dan duka yang datang silih berganti. Musibah kebakaran yang menimpa rumah bapak Pramudyo Wuryadi, Guru SDN 3 Kentengsari dan ibu Kristina Candra Susanti Guru SMPN 3 Satu Atap Padas, keduanya berada di Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan adalah bagian dari ujian yang diberikan oleh Allah swt.

Guna mengungkapkan rasa solidaritas organisasi, Ketua PGRI Jateng, Widadi dan Bendahara, H. Sakbani didampingi Ketua dan beberapa Pengurus PGRI Kabupaten Grobogan dan pengurus cabang Kedungjati berkunjung ke rumah anggota yang sedang mengalami musibah tersebut, Rabu (26/06). Tidak lama kemudian hadir pula Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan beserta Sekretaris Dinas, Dr. Wahono, M.Pd.

Kepada para guru yang sedang menghadapi musibah, Widadi memberikan nasihat agar mereka tetap tabah dan sabar. Di dalam alquran Allah swt  telah berfirman bahwa sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Karena itu kita harus ikhlas dan sabar seraya berdoa agar Allah segera mendatangkan hikmah dan kemudahan untuk mengatasi kesulitan yang ada.

Pada kesempatan itu Ketua PGRI Jawa Tengah, Ketua PGRI Kab Grobogan dan Ketua PGRI Cabang Kedungjati memberikan bantuan kepada para korban yang masih bersaudara dan rumahnya berdampingan itu. (pur)

Warga Pati Terima Air Bersih dari PGRI Jawa Tengah

Kekeringan yang melanda beberapa desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah sangat meresahkan warga. Salah satu desa yang merasakan dampak kekeringan adalah desa Pecangakan Kabupaten Pati.

Untuk itu PGRI Jawa Tengah menyalurkan air bersih di desa Pecangakan Kabupaten Pati. Dengan adanya bantuan air bersih ini, warga merasa sangat senang dan bahagia, mereka sangat berterima kasih kepada PGRI Jawa Tengah yang sudah membantu mereka

SLCC, Bukti PGRI Jateng adalah Organisasi Profesi

Memperingati HUT Ke 74 PGRI dan HGN 2019,  Pengurus PGRI Jateng menyelenggarakan Pelatihan Pengelolaan Pembelajaran Digital di Ruang Smart Learning and Character Center (PGRI Jateng SLCC), Sabtu (16/11). Kegiatan dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua PGRI Jateng, Dr. Bunyamin, M.Pd dan dihadiri pula oleh sejumlah Pengurus Provinsi PGRI Jateng yang lain.

Ketua Panitia Drs. Agung Purwoko, M.Pd melaporkan bahwa kegiatan ini adalah yang pertama menggunakan fasilitas digital di Ruang Smart Learning and Character Center PGRI Jawa Tengah. Untuk tahap awal (16-17 Nov) kegiatan ini diikuti 40 peserta. Agung yang juga Ketua Biro Pengembangan Profesi PGRI Jateng ini mengungkapkan pelatihan ini dimaksudkan untuk membekali kemampuan profesional para guru dengan pembelajaran berkarakter berbasis teknologi informasi. Diharapkan, ini akan terus berlanjut bukan hanya di PGRI Provinsi Jawa Tengah tetapi juga di seluruh kabupaten/kota.

SDM Unggul, Indonesia Maju

Wakil Ketua PGRI Jateng, Dr. Bunyamin, M.Pd saat membuka kegiatan tersebut mengungkapkan, PGRI Provinsi Jateng mendorong kemampuan profesional para guru melalui fasilitas digital, PGRI Jateng Smart Learning and Character Center (SLCC).

Dikatakan, menyiapkan guru professional itu harus memenuhi sejumlah kriteria dari dimensi guru profesional yang memiliki kompetensi kepribadian, profesional, kependidikan, sosial, sertifikat pendidik, program induksi, dan program pengembangan keprofesian berkelanjutan.

Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang ini menjelaskan, bahwa dimensi guru profesional saat ini banyak menemui kendala antara lain; harus terpenuhinya jam mengajar minimal 24 jam, sapras yang terbatas, dan tugas administrasi “sangat banyak dan memberatkan”.

Bunyamin menandaskan, persoalan itu harus dipecahkan, dan melalui pelatihan ini, para guru harus mampu menciptakan generasi penerus dengan SDM unggul untuk Indonesia maju. “Guru harus melakukan invensi dan inovasi dalam pembelajaran”. Hal ini otomatis akan memberikan nilai tambah bagi guru. Dan akhirnya guru akan memiliki nilai jual. Kata kunci dari semua itu, marilah kita semua bergerak bersama melakukan inovasi dan invensi demi menciptakan SDM unggul untuk Indonesia maju”, tegas Bunyamin.

Dr. Bunyamin Wakil Ketua PGRI Jawa Tengah

Kompeten dan Berkarakter

Ditempat terpisah, saat diminta pendapat tentang kegiatan tersebut, Ketua PGRI Jateng Dr. Muhdi, S.H, M.Hum mengatakan, PGRI Jateng - Smart Learning and Character Center (SLCC) menjadi bagian penting dalam menjalankan tugas dan fungsi PGRI sebagai organisasi profesi. Terlebih dengan fokusnya Mendikbud untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan berkarakter, yang sangat tergantung dari gurunya.

“Untuk itu PGRI Jateng akan fokus mengembangkan keprofesian guru melalui berbagai kegiatan diantaranya adalah diklat-diklat yang dilaksanakan melalui PGRI Jateng SLCC, dengan APKS PGRI sebagai garda terdepan”, tandas Muhdi.

Sistem Pembelajaran Digital

Para peserta pelatihan nampak antusias mengikuti kegiatan di Ruang PGRI Jateng SLCC dengan Trainer berkelas nasional yang juga Wakil Sekretaris PGRI Jateng, Dr. Saptono Nugrohadi, M.Pd, M.Si.

Kepada Derap Guru, Dr Saptono menjelaskan, pelatihan terutama diarahkan pada teknis pengelolaan mengajar dan standar proses dengan berbagai program digital. Hasil akhir atau output pelatihan ini guru mampu menyederhanakan sistem pengelolaan pembelajaran melalui  program digitalisasi pembelajaran.

Pelatihan tanggal 16 November 2019 berakhir pukul 15.50 dan ditutup oleh Wakil Bendahara PGRI Jateng, Muslih S.Pd., M.Acc. Muslih berharap para peserta dapat memanfaatkan ilmu yang didapat dan meneruskan kepada guru-guru lain diwilayah masing-masing.

Dari hasil evaluasi para peserta hampir semuanya menyatakan sangat puas atas penyajian materi pelatihan oleh trainer. Ada juga masukan terkait pelatihan diantaranya, diadakan kembali pelatihan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam memanfaatkan TIK dalam pembelajaran, waktunya ditambah lagi, ditambah aplikasi yang lain lagi untuk membantu guru dalam pembelajaran, materi pelatihan dimulai dari awal atau dasar sehingga materi dapat terkuasai dengan optimal, dan PGRI diharapkan sering mengadakan pelatihan uutuk peningkatan kompetensi pembelajaran. (pur)

PGRI : Indonesia Butuh Cetak Biru Pendidikan

Padang, 24/1 (BeritaJateng.net) – Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo mengutarakan Indonesia membutuhkan cetak biru atau kerangka kerja detail pendidikan sebagai acuan dan pedoman mewujudkan cita-cita bangsa.

“Presiden Joko Widodo telah mencanangkan revolusi mental, pendidikan adalah cara yang paling efektif untuk mencapainya karena itu perlu ada cetak biru,” kata Sulistiyo di Padang, Sumatera Barat, Jumat malam.

Ia menyampaikan hal itu pada pembukaan Konferensi Kerja Nasional II PGRI 2015 yang diikuti sekitar 521 peserta dari seluruh Tanah Air serta dihadiri oleh Ketua DPD RI Irman Gusman dan Wakil Ketua MPR Oesman Sapta.

Sulistiyo mengatakan, agar arah dan kinerja pendidikan menjadi lebih efektif dan efisien merujuk kepada cetak biru tersebut.

Ia melihat, ada sejumlah persoalan bangsa yang perlu menjadi perhatian yaitu penerapan revolusi mental, krisis kepribadian, merosotnya wibawa negara, penegakan hukum serta kesiapan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.

“Untuk mengatasi permasalahan itu, perlu ada sikap dan kebijakan yang tepat dari pemerintah dalam mengelola pendidikan dan guru yang disusun dalam cetak biru,” ujar dia.

Selain itu, sebagai bentuk ikut andil dalam mencari format terbaik dalam pendidiakn, PGRI telah menerbitkan buku yang berjudul Pendidikan untuk Transformasi Bangsa, Arah Baru Pendidikan dan Perubahan Mental Bangsa.

Sementara, Ketua Pelaksana Konferensi Kerja Nasional II PGRI tahun 2015 Dasrizal mengatakan salah satu topik yang akan dibahas dalam kegiatan ini adalah membuat cetak biru pendidikan.

“Cetak biru tersebut perlu menjadi proritas dan perhatian semua pihak karena menyangkut masa depan bangsa ini,” kata dia. (ant/BJ)

Sumber : beritajateng.net

Memaknai HUT PGRI Sebagai Hari Guru

Sebagai penghormatan kepada Guru dan PGRI, Pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden nomor 78 tahun 1994 menetapkan tanggal 25 November, hari kelahiran PGRI, sebagai Hari Guru Nasional. Peringatan hari guru nasional (HGN) dan HUT PGRI ke-69 tahun ini jatuh pada hari selasa, 25 November 2014.

Tema Peringatan HUT ke-69 PGRI dan HGN 2014 seperti diungkapkan oleh Sekretaris Umum PGRI Jawa Tengah, Dr. Muhdi, S.H, M.Hum adalah,"Mewujudkan Revolusi Mental Melalui Peran Strategis Guru". Adapun tujuan diadakannya peringatan HUT ke-69 PGRI dan HGN 2014 adalah; 1) Untuk mengingatkan, mengajak, dan menggugah semangat para anggota dalam peningaktan kinerja organisasi dan kependidikan; 2) Meningkatkan kesadaran dan komitmen budaya mutu di kalangan guru dan pemangku kepentingan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa akan pentingnya pendidikan yang berkualitas; 3) Meneladani semangat dan dedikasi guru sebagai pendidik professional dan bermartabat bagi semua anak bangsa, dalam rangka peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas; 4) Meningkatkan kesadaran dan kepedulian pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat akan pentingnya kedudukan dan peran strategis guru dalam membangun pendidikan karakter bangsa yang cerdas, komprehensif, dan bermartabat; 5) Membangun dan memperkokoh solidaritas dan kesetiakawanan anggota serta meningkatkan kepercayaan masyarakat dan anggota kepada PGRI sebagai organisasi profesi, organisasi perjuangan dan organisasi ketenaga kerjaan di Indonesia.

Agenda Kegiatan

PGRI Provinsi Jawa Tengah telah menyusun agenda peringatan HUT ke-69 PGRI dan HGN tahun 2014 dengan berbagai kegiatan, antara lain;  a) pagelaran wayang kulit dengan dalang, Ki Anom Suroto dan Bayu Aji pada hari Sabtu, 18 Oktober 2014 di Balairung Universitas PGRI Semarang, kerjasama dengan YPLP PT PGRI Semarang dan Universitas PGRI Semarang; b) pemasangan atribut PGRI dan spanduk dengan tema Hari Guru Nasional tahun 2014 dan HUT ke-69 PGRI yang dipasang di seluruh jajaran PGRI Jawa Tengah, di sekolah dan instansi pendidikan, serta di jalan atau tempat yang strategis mulai tanggal 7 November s.d. 7 Desember 2014;

c) kegiatan ilmiah berupa Seminar tentang, "Revolusi Mental" dengan key note speaker Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo dan nara sumber Ketua Umum PB PGRI Dr. H. Sulistiiyo, M.Pd dan Prof. Dr. Furqon Hidayatulloh (UNS). Seminar diselenggarakan di Balairung Universitas PGRI Semarang, Sabtu (29/11/2014); d) Bakti sosial bekerja sama dengan Universitas PGRI Semarang dan PGRI Kota Semarang berupa penanaman pohon Trembesi di kawasan Bendan, Semarang, Selasa(25/11). Pada hari yang sama juga dilakukan Donor Darah di kantor PGRI Jateng dan kampus Universitas PGRI Semarang; e) Ziarah ke TMP Giri Tunggal Semarang bersama dengan Korpri Jawa Tengah, Senin(24/11) diikuti oleh + 1.500 peserta.

Selain ke TMP Giri Tunggal Semarang, Pengurus dan anggota PGRI juga melakukan Ziarah ke makam tokoh PGRI Jawa Tengah; Bapak Karseno, Bapak Taruna, dan Bapak Soebagyo Brotosedjati; f) Upacara peringatan HGN 2014 dan HUT ke-69 PGRI tingkat Jawa Tengah di halaman kantor Gubernur Jawa Tengah, dengan Inspektur Upacara Gubernur Jawa Tengah, Selasa (25/11); g) puncak acara peringatan HUT PGRI ke-69 dan HGN 2014 tingkat Provinsi Jawa Tengah adalah Resepsi di Balairung Universitas PGRI Semarang, Sabtu(6/12);

Introspeksi

Selain berupaya mewujudkan tujuan sebagaimana tersebut diatas, peringatan Hari Guru Nasional 2014 dan HUT ke-69 PGRI adalah momentum penting untuk introspeksi bagi para guru dan insan pendidik serta para pengurus dan anggota PGRI. Kesadaran untuk mawas diri bagi guru sangat penting untuk membangkitkan semangat dalam upaya memperbaiki kesalahan dan memotivasi diri untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan profesionalitasnya agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada anak-anak sehingga benar-benar pantas disebut sebagai pendidik profesional. Bagi pengurus PGRI kesadaran untuk berintrospeksi juga diperlukan untuk melihat kekurangan yang harus diperbaiki dalam upaya memberikan pelayanan terbaik kepada para guru sebagai upaya menjalankan peran, kewajiban dan tanggung jawab organisasi sesuai ketentuan perundangan. Jika pengurus menghendaki anggotanya menjadi guru-guru professional maka para pengurus PGRI juga harus bekerja professional.

Ketua Umum PB PGRI, Dr. Sulistiyo, M.Pd selalu berpesan agar semua pengurus PGRI selalu dekat dengan anggota untuk menyerap, menampung, dan memperjuangkan aspirasi anggota. "Janganlah menjadi pengurus PGRI kalau hanya untuk mencatatkan nama agar dalam riwayat hidupnya dikenang pernah menjadi pengurus, tetapi tidak mau bekerja keras untuk kepentingan anggota".(d4)

Membangun Organisasi Yang Kuat Dan Bermartabat

PGRI sebagai organisasi profesi guru harus kuat dan bermartabat agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal sebagaimana diamanatkan UU nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Sebagaimana tertuang dalam pasal 41 ayat (2) Organisasi profesi berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk itu menurut Plt Ketua PGRI Jateng, H. Widadi, S.H, PGRI harus dibangun menjadi organisasi profesi yang kuat dan bermartabat.

Kekuatan organisasi menurut Widadi dipengaruhi oleh tingginya solidaritas anggota dan pengelolaan organisasi secara professional, akuntable, dan mandiri serta tata kelola keuangan yang kuat dan mampu memberi dukungan untuk perkembangan tugas secara professional. Kegiatan anak lembaga dan badan khusus PGRI Jawa Tengah selama ini dirasakan sangat membantu pelaksanaan fungsi PGRI sebagai organisasi profesi guru. Berdirinya BPR Guru Jateng yang pembukannya secara resmi di-launching pada tanggal 18 Desember 2014 lalu diharapkan mampu meningkatkan kemandirian PGRI.

Selanjutnya dijelaskan oleh Widadi, bahwa kemartabatan organisasi ditentukan oleh professionalitas anggota dan berperilaku sesuai kode etik serta kemampuan organisasi memberi dorongan, dukungan dan fasilitasi terhadap guru-guru dalam meningkatkan profesionalitas dan mentaati kode etik. Peran pengurus PGRI di semua tingkatan sangat penting untuk memantapkan PGRI sebagai organisasi profesi yang kuat dan bermartabat menuju terwujudnya pendidikan bermutu.

Hasil Konferensi

Konferensi XXI PGRI Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan tanggal 25 - 27 April 2014 telah ditindak lanjuti dengan pelaksanaan Konferensi XXI PGRI Kabupaten dan Kota se Jawa Tengah. Pada akhir Desember 2014 telah dilaksanakan Konferensi XXI PGRI di 34 kabupaten/kota dan tinggal satu kabupaten yang belum menyelenggarakan agenda lima tahunan tersebut. Konferensi XXI PGRI Kabupaten/kota diawali dari kabupaten Kebumen yang diselenggarakan tanggal 14 Juni 2014 dan urutan ke 34 oleh PGRI kabupaten Sukoharjo yang diselenggarakan tanggal 30 Desember 2014. Sementara untuk kabupaten Blora sampai berita ini ditulis belum memberikan kepastian kapan akan menyelenggarakan Konferensi.

Pengurus Provinsi PGRI Jawa Tengah mengucapkan terima kasih kepada pengurus masa bakti XX PGRI kabupaten/kota atas kerja sama, pengabdian, perjuangan yang dilakukan untuk mewujudkan PGRI sebagai organisasi profesi yang kuat dan bermartabat. Semoga perjuangan dan pengabdiannya dapat menambah catatan amal baik dan memperoleh balasan dari Allah swt. Kepada pengurus baru masa bakti XXI diucapkan selamat atas kepercayaan yang diberikan oleh anggota melalui konferensi yang demokratis, akuntabel dan bermartabat. Semoga amanah itu dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan anggota, para guru, masyarakat, bangsa dan Negara.

Ketua Incumbent

Derap Guru yang turut meliput kegiatan di 34 kabupaten/kota yang telah menyelenggarakan konferensi mencatat ada 13 daerah (38,24%) yang ketuanya terpilih kembali memimpin PGRI untuk maasa bakti XXI periode 2014 - 2019. 13 daerah tersebut adalah; Kabupaten Kendal, Grobogan, Demak (kares Semarang); Kabupaten Pati, Kudus, dan Jepara (kares Pati); Kota Surakarta (kares Surakarta); kota Pekalongan, kabupaten Brebes, kabupaten Batang (kares Pekalongan); Kabupaten Banyumas (kares Banyumas); Kabupaten Magelang dan Kabupaten Temanggung (kares Kedu). Ini berarti ada 21 kabupaten/kota (61,76%) yang dipimpin oleh ketua baru. Dilihat dari pekerjaan/jabatan dinas ada 16 daerah (47,06%) yang ketuanya merupakan pejabat birokrasi di daerahnya, 15 daerah (44,12%) ketuanya adalah guru/pengawas/penilik dan 3 daerah (8,82%) ketuanya pensiunan.

Dilihat dari proses pemilihannya dari 34 daerah ada 5 kabupaten (14,71%) yang ketuanya dipilih secara aklamasi dan 29 kab/kota (85,29%) melalui pemungutan suara. Saat diminta pendapat mengenai proses pemilihan dengan cara aklamasi di beberapa daerah tersebut, Plt Ketua PGRI Jateng, Widadi mengatakan bahwa proses pemilihan dengan cara aklamasi tidak diatur di dalam AD/ART PGRI. Karena itu untuk menjamin tegaknya demokrasi dan menghindari persoalan yang mungkin timbul dikemudian hari, sebelum dilakukan aklamasi untuk F1 (calon ketua) semua calon lain harus menyatakan mundur dan hanya ada satu orang calon yang memang dikehendaki seluruh peserta konferensi untuk dipilih secara aklamasi sebagai ketua. (d4)

Sdn Bumimulyo 01, Kab.Pati Menuju Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah

Pati, Derap Guru, SDN Bumimulyo 01, Kec.amatan Batangan, Kabupaten.Pati adalah salah satu contoh sekolah yang mampu mengubah diri menjadi lebih baik. Sekolah ndeso yang sebelumnya tidak dikenal, kini  menjadi sekolah yang cukup terkenal. Setidaknya setelah dikunjungi tim verifikasi adiwiyata provinsi Jawa Tengah, Senin (27/04)..

Sekolah yang sebelumnya dikenal kering, tandus, panas , dan gersang kini disulap menjadi sekolah yang bersih, sehat, elok, rapi dan indah (BERSERI). Semua itu terwujud berkat kerja keras dan komitmen seluruh warga sekolah, yakni; Kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, serta komite sekolah Demikian diungkapkan oleh kepala SDN Bumimulyo 01, Nuralim, S.Pd.

Nuralim berkomitmen membenahi sekolah yang berhadapan langsung dengan obyek wisata ( JWF ) dan setiap hari dilirik para wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata tersebut. Sejak ditugaskan di sekolah itu pada 28 Desember 2012, ia langsung menyusun kebijakan dengan merubah visi,misi, dan tujuan sekolah serta kebijakan lainnya. Kebijakan berwawasan lingkungan itu ia wujudkan dengan sungguh-sungguh, seperti; pembuatan gapura dan pagar, pembuatan lubang Biopori,  konservasi tanah, pembuatan Greenhouse, kegiatan sabtu sehat-bersih,  dan pemilahan sampah. Kerja keras yang dilakukan tidak sia-sia. Dibawah pimpinan Nuralim sekolah ini telah diverifikasi tim BLH Provinsi untuk menjadi sekolah adiwiyata provinsi.. “Target saya, tahun 2017 menjadi sekolah adiwiyata national”, tegas Nuralim. (d4).

Mengkritisi Kebijakan Anggaran Pendidikan

Hasil amandemen UUD 1945 Ke IV tahun 2002 tentang pendidikan (pasal 31) menyatakan; 1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; 2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; 3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang; 4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; 5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

UU nomor 20 tahun 2003

Terkait dengan pendanaan bidang pendidikan, pemerintah telah menetapkan alokasi dana untuk pendidikan minimal 20% tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (1) yang berbunyi, “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”

Bagaimana realitanya?

Penyusunan dan pengalokasian anggaran pendidikan baik di tingkat Pusat maupun Daerah, ternyata tidak sejalan dengan apa yang telah diamanatkan oleh UUD 1945 dan Undang Undang Sisdiknas. Oleh karena itu, PGRI mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan Judicial Review Undang Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan MK

Gugatan PGRI untuk menguji ulang (judicial review) UU No.16/2008 tentang Perubahan Atas UU No.45/2007 tentang APBN Tahun 2008 terhadap UUD 1945, dikabulkan MK. Meskipun dalam putusannya mengabulkan gugatan PGRI, namun MK mengemukakan, UU APBN-P 2008 tetap berlaku sampai dengan diundangkannya UU APBN 2009. MK juga mendorong agar semua daerah memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBD.

Termasuk Gaji Guru

Giliran  seorang guru SD, Rahmatiah Abbas dan Dosen Universitas Hassanuddin, Prof. Badryah Rivai, keduanya warga Sulawesi Selatan, menggugat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Mereka meminta MK untuk menyatakan Pasal 49 Ayat (1) UU Sisdiknas tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Keduanya diwakili oleh kuasa hukum Elsa Syarief, mempersoalkan ketidakpastian hukum lantaran keberadaan kata selain dalam Pasal 49 Ayat (1) UU Sisdiknas, “Dana Pendidikan selain Gaji Pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapaan dan Belanja Daerah (APBD)”.

Pendapat pro dan kontra muncul terkait pemohonan yang diajukan kedua orang tersebut. Namun berdasar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang pengucapan putusan perkara No. 24/PUU-V/2007, Rabu (2012), di Jakarta, dinyatakan gaji pendidik, sebagai bagian dari komponen pendidikan, harus dimasukkan dalam penyusunan anggaran pendidikan 20% dari APBN dan APBD.

RAPBN-P 2015

Mari kita simak skema Dana Pendidikan yang bersumber dari dokumen Nota Keuangan RAPBN-P 2015. Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyusun sasaran serta prioritas pembangunan yang tertuang dalam konsep Nawacita dan Trisakti. Trisakti merupakan visi Presiden yang meliputi: (1) berdaulat secara politik; (2) mandiri dalam ekonomi; dan (3) berkepribadian dalam budaya. Sementara itu, Nawacita merupakan agenda prioritas dalam mewujudkan visi Presiden. 

Dana BOS

Dana BOS tahun 2015, SD 800 ribu, SMP 1 juta, SMA 1,5 juta merupakan kebijakan  Kemendikbud RI terkait dengan alokasi anggaran pendidikan dalam APBN 2015 yang mencapai Rp 409,1 triliun lebih. Dari sisi pengelolaannya, anggaran fungsi pendidikan itu terbagi menjadi dua. Yakni anggaran fungsi pendidikan yang dikelola dalam belanja pemerintah pusat Rp 154,2 triliun. Kemudian anggaran fungsi pendidikan yang dikelola pemerintah daerah sebesar Rp 254,9 triliun.

Cukupkah anggaran sebesar itu untuk memenuhi seluruh kebutuhan pendidikan? Bagaimana anggaran pendidikan untuk masing-masing sekolah? Haruskah kran partisipasi dan bantuan masyarakat ditutup ?  Ikuti pembahasan redaksi bulan depan ! (d4)

Konsepsi dan Arah Baru Pendidikan

Berbicara tentang pendidikan, tidak bisa lepas dari pemikiran dan prinsip dasar pendidikan yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara (Soewardi Soerjaningrat), bapak pendidikan bangsa Indonesia. Menurut Ki Hajar Dewantara pendidikan merupakan proses pembudayaan yakni suatu usaha memberikan nilai-nilai luhur kepada generasi baru dalam masyarakat yang tidak hanya bersifat pemeliharaan tetapi juga dengan maksud memajukan serta memperkembangkan kebudayaan menuju ke arah keluhuran hidup kemanusiaan. Upaya kebudayaan (pendidikan) menurut Ki Hajar dapat ditempuh dengan sikap (laku) yang dikenal dengan Teori Trikon, yakni; Kontinyu, Konsentris, dan Konvergen. Sedangkan pelaksanaan pendidikan dapat berlangsung dalam berbagai tempat yang beliau beri nama Tri Sentra Pendidikan, yaitu: Alam keluarga, alam perguruan, dan alam pergerakan pemuda.

Ki Hajar Dewantara terkenal dengan ajarannya Sistem Among ( Tutwuri handayani, Ing Madya mangun karsa, Ing ngarsa sung tulada)  di Tamansiswa. Sistem among ialah suatu sistem pendidikan yang berjiwa kekeluargaan dan bersendikan 1) Kodrat Alam, sebagai syarat untuk mencapai kemajuan dengan secepat cepatnya dan sebaik-baiknya; 2) Kemerdekaan, sebagai syarat untuk menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir batin anak, agar dapat memiliki pribadi yang kuat dan dapat berpikir serta bertindak merdeka.

Apa yang terjadi sekarang ini? Dunia pendidikan di hebohkan dengan tawuran antar pelajar mulai dari anak-anak SMP, SMA/SMK sampai perguruan tinggi, hampir setiap hari menghiasi surat kabar dan Televisi. Para guru rame mencari metode dan model pengajaran yang relevan dengan era dan jaman yang serba di gital. Mereka lupa, bahwa kita punya seorang pahlawan pendidikan yang seharusnya jadi tauladan dan panutan para siswa dan pendidik di negeri ini. Di lingkungan masyarakat, para pemimpin dan pejabat kita seperti kehilangan karakter dan kepribadian bangsa. Erosi sikap dan perilaku sudah menjalar bukan hanya dilingkungan para siswa dan guru tetapi hampir di semua lapisan kehidupan masyarakat dan bangsa kita. Adakah kesalahan dalam pelaksanaan sistem pendidikan kita ?

Grand Design Pendidikan

Saat diminta pendapatnya mengenai hal tersebut, Ketua Umum PB PGRI, Dr. Sulistiyo, M.Pd mengungkapkan, bahwa hingga saat ini kita belum memiliki Grand Design pendidikan yang baik, karena itu pembangunan pendidikan di Indonesia pun jadi tidak memiliki arah yang jelas. Banyak persoalan muncul dan pemerintah pun tak mampu mengatasinya secara tuntas. Dalam penyusunan kebijakan pendidikan selama ini para pejabat sering mencontoh dari Negara lain yang belum tentu sesuai dengan kondisi bangsa kita. Menurut Sulistiyo kondisi bangsa kita sangat khas dan berbeda dengan bangsa lain. Dengan demikian kebijakan yang berhasil dilaksanakan di Negara lain tidak semuanya mampu menjawab persoalan pendidikan bangsa kita.

“Untuk menentukan arah pembangunan pendidikan bangsa, kita seharusnya memiliki grand design pendidikan yang jelas. Selama ini pendidikan nasional kita orientasinya tidak menentu arah dan tujuannya. Padahal, dalam masyarakat dunia yang berubah cepat, tujuan pendidikan suatu bangsa haruslah jelas. Meskipun harus dinamis mengikuti perkembangan zaman, tujuan pendidikan nasional harus tetap bertolak pada kebudayaan, jatidiri, dan karakter bangsa Indonesia”, jelasnya.

Untuk itu PB PGRI telah menggelar konvensi nasional dalam rangka menyusun grand design pendidikan dengan melibatkan praktisi pendidikan, akademisi, professional, birokrat, dan aktivis peduli pendidikan serta tokoh-tokoh penting di negeri ini. Kegiatan itu telah dilaksanakan tanggal 18 – 19 Februari 2014. Hasil konvensi nasional tersebut telah dirumuskan oleh Tim dan diwujudkan dalam buku Pendidikan untuk transformasi bangsa, dengan tema Arah Baru Pendidikan Untuk Perubahan Mental Bangsa. Setelah digelar peluncuran di kantor PB PGRI, Selasa (14/10/2014) buku tersebut telah dikirim ke berbagai pihak termasuk kepada pemerintah.

Sulistiyo yang juga anggota DPD RI asal Jateng itu mengungkapkan, bahwa buku yang disusun oleh Tim PB PGRI tersebut memuat banyak pemikiran dan gagasan para ahli sehingga tepat dijadikan rujukan untuk menyusun grand design dan arah pembangunan pendidikan yang sangat dibutuhkan untuk kepentingan pembangunan pendidikan, masyarakat, bangsa dan negara.    

Selain Sulistiyo, pakar pendidikan HAR Tilaar juga menegaskan, pendidikan di Indonesia belum memiliki arah tujuan yang jelas untuk menyiapkan manusia-manusia yang cakap, kreatif, dan bertanggung jawab. Padahal, Indonesia sudah harus menciptakan generasi emas yang diharapkan bisa memajukan kehidupan bangsa.

”Neoliberalisme sudah masuk ke dunia pendidikan sehingga arah pendidikan menjadi tidak jelas seperti sekarang,” kata Tilaar.

Revolusi Mental

Drs. Sahono, M.Pd, Kepala UPTD  Pendidikan Kec. Grogol, Kabupaten Sukoharjo mengungkapkan, bahwa terkait pembangunan pendidikan dan karakter bangsa, pemerintahan baru, presiden Jokowi telah mengeluarkan konsep “Revolosi Mental”.  Hal ini menurutnya relevan dengan UU no 20 tahun 2003 tentan Sistem Pendidikan Nasional yaitu pendidikan yang bertujuan mengembangkan kemampuan, mental, watak, dan perdaban bangsa yang bermartabat, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Ia mencatat beberapa kebijakan yang telah dilaksanakan antara lain: KIP (Kartu Indonesia Pintar) tetapi menurutnya perlu disempurnakan baik kriteria penerima maupun data penerimanya sehingga progam ini tepat sasaran. Dengan demikian upaya pemerataan pendidikan dan pendidikan yang berkeadilan bagi semua anak bangsa bisa terwujud.

Kurikulum 2013

Pengurus PGRI Kabupaten Sukoharjo yang berpengalaman sebagai guru ini menilai pemberlakuan kurikulum 2013 perlu didukung kesiapan seluruh infrastruktur-nya. Guru, Kepala Sekolah, Pengawas, dan Tenaga kependidikan yang lain harus menguasai baik filosofisnya maupun implementasinya. Selain itu buku-buku juga harus tersedia di sekolah-sekolah baik untuk siswa maupun gurunya. Empat standar yang berubah secara fundamental harus sudah disiapkan yaitu: Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Proses, dan Standar Penilaian.

Selanjutnya, regulasi dan kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah perlu disinkronkan, karena di era otonomi daerah ini menurutnya sering terjadi regulasi dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah tidak matching. Ia memberi contoh, di Pusat melalui sistem Dapodik sudah menerapkan Permendikbud No. 28 tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah. Periodisasi Kepala Sekolah empat tahunan dan bisa diangkat kembali periode yang ketiga kalinya kalau nilai kinerjanya amat baik dan ditempatkan di sekolah lain yang nilai akreditasi sekolahnya di bawah sekolah sebelumnya. Tetapi di daerah belum melaksanakan regulasi itu sehingga banyak Kepala Sekolah yang SK-nya dinyatakan kadaluwarsa. Dampaknya jumlah jam mengajarnya berkurang sehingga tidak bisa terbit SKTP (Surat Keputusan Tunjangan Profesi).

Sahono berharap pemerintahan Jokowi ini bisa melaksanakan konsep “Revolosi Mental” dengan baik dengan dukungan seluruh komponen bangsa sehingga generasi penerus nanti memiliki kecerdasan yang paripurna (kecerdasan intelektual, emosional, sosial, dan spiritual) untuk menghadapi persaingan global.

Hak Warga Negara

Lia Maylani Hendriyanti, M.Pd guru SDN Wonosari 02, Ngaliyan, kota Semarang menyatakan, lahirnya hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 membuktikan bahwa Negara Indonesia telah merdeka. Dan dengan kemerdekaan itu, setiap warga Negara Indonesia memiliki kebebasan dan hak untuk memperoleh pendidikan. Para founding fathers telah merumuskan konsep untuk membangun bangsa ini agar menjadi bangsa yang unggul dan mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Hal tersebut tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dan dalam pasal 31 Ayat 2.

Peran Orang Tua

Diungkapkan, selama ini banyak kritik masyarakat terhadap pendidikan yang dinilai lebih berorientasi pada ranah kognitif, mengejar kemajuan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai akademik tetapi kurang memperhatikan ranah afektif dan psikomotor, pembentukan sikap, moral dan karakter peserta didik. Guru yang pandai berbahasa inggris dan kini tengah mengikuti lomba guru berprestasi ini meyakini, sebagian besar guru sudah berusaha menerapkan pembelajaran yang berkarater, karena menurutnya setiap guru pasti menginginkan siswanya kelak menjadi manusia yang cerdas dan berbudi luhur seperti yang dicita-citakan para founding father. Tetapi diakui, pembentukan karakter siswa kenyataannya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Hal itu tidak bisa lepas dari peran orang tua dan keluarga di rumah serta lingkungan tempat tinggal siswa yang bersangkutan. Lingkungan rumah, menurut Lia mempunyai pengaruh sangat besar terhadap perkembangan dan karakter siswa. Karena itu kerjasama yang baik antara guru, orang tua dan pemerintah akan menciptakan pendidikan yang baik bagi siswa untuk kepentingan masyarkat, bangsa dan negara. Lia pun meyakini, bahwa pendidikan yang hanya mengejar kemajuan ilmu pengetahuan tetapi meninggalkan jati diri, karakter dan budaya bangsa berarti menyimpang dari amanat UUD 1945 dan cita-cita para pendiri bangsa.

Revolusi mental yang sedang dielu-elukan saat ini menurut Lia Maylani sangatlah penting dan bermanfaat untuk segera kita wujudkan. Meningkatnya angka kejahatan dari anak-anak usia dini, remaja sampai orang tua saat ini sangat memprihatinkan. Karena itu harus menjadi perhatian kita semua untuk dipikirkan bagaimana solusinya. Keberhasilan dan kemajuan suatu bangsa bergantung pada penerus bangsanya. Generasi penerus bangsa yang mempunyai mental kuat dan berkepribadian baik akan menjadi modal dalam melaksanakan revolusi mental demi terpenuhinya rasa aman, damai, dan sejahtera bagi seluruh rakyat. (d4)

Darurat Nasib Pengawas, Bagaimana Menyikapinya?

Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan. Karena itu pengawas sekolah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan. Dilihat dari ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang tersebut pengawas memiliki fungsi dan peranan penting dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas guru dan kepala sekolah pada satuan pendidikan. Karena itu idealnya kompetensi dan profesionalitas seorang pengawas harus lebih tinggi dibanding kompetensi dan profesionalitas para guru dan kepala sekolah. Harapan ini tak berlebihan karena kedudukan pengawas sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang akademik dan manajerial pada sejumlah satuan pendidikan.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 21 tahun 2010, tugas pokok Pengawas Sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan professional Guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus. Sedangkan bidang pengawasan sebagaimana tersebut pada pasal 3 meliputi pengawasan taman kanak-kanak / raudhatul athfal, sekolah dasar / madrasah ibtidaiyah, pengawasan rumpun mata pelajaran/mata pelajaran, pendidikan luar biasa, dan bimbingan konseling.

Dengan peranan tugas dan tanggung jawab yang tidak ringan dan membutuhkan kemampuan khusus yang harus dipersiapkan dengan baik maka keberadaan pengawas tidak bisa diabaikan dalam upaya mengoptimalkan proses pembelajaran dan peningkatan mutu pendidikan. Dapat dikatakan, bahwa kinerja, kompetensi dan profesionalitas pengawas sangat mempengaruhi kinerja, kompetensi dan profesionalitas para guru/kepala sekolah dimana para pengawas itu melakukan tugas pengawasan. 

Dengan kedudukan Pengawas Sekolah sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan dan merupakan jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh Guru yang berstatus PNS, maka pengawas sekolah juga berhak mengikuti sertifikasi dan berhak memperoleh tunjangan profesi.

Kini, para pengawas nampak terusik dengan ketentuan Permeneg PAN dan RB nomor 21 tahun 2010, khususnya pasal 34 tentang pembebasan sementara sebagai berikut; (1) Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki jenjang jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. (2) Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit dari kegiatan tugas pokok. (3) Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pengawas Sekolah dibebaskan sementara dari jabatannya apabila: a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun atau pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil; c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengawas Sekolah; d. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan e. melaksanakan tugas belajar selama 6 bulan atau lebih.

Bagaimana pendapat mereka?

Trisilawati, Pengawas SMA di Solo mengaku tidak terkejut dengan aturan yang ada tentang pengawas termasuk ketentuan pasal 34 dan dan 36 Permeneg PAN RB nomor 21 tahun 2010 yang oleh sebagian pengawas dianggap sebagai ancaman. Ia mengaku tidak terkejut karena apa yang dilakukannya sudah sesuai Tupoksi dan angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat selalu dapat ia penuhi. Trisilawati yang sebelumnya guru SMAN 4 Surakarta, tanpa melalui jenjang sebagai kepala sekolah langsung diangkat sebagai pengawas pada tahun 2010. Bagi Trisilawati ada atau tidak ada Permen tersebut dirinya tetap berupaya melaksanakan tugas secara optimal karena menyadari bahwa pengawas merupakan agen perubahan bagi peningkatan mutu pendidikan.

Diminta pendapat tentang tugas yang diembannya, pengawas berusia 55 tahun ini mengaku nyaman-nyaman saja, tidak ada kendala dan kesulitan yang dihadapi. Tentang kondisi sekolah-sekolah yang ada dalam wilayah kerjanya, ia mengaku hampir seluruhnya memenuhi 8 standar nasional pendidikan, khususnya untuk sekolah negeri. Sedangkan untuk sekolah swasta ada sebagian yang belum terpenuhi antara lain; bidang sarpras dan pembiayaan. Tugas pengawasan di sekolah itu ia jalani minimal satu kali dalam satu bulan.

Bagaimana tanggapan terhadap rencana pemerintah segera yang akan segera memberlakukan ketentuan pasal 34 dan 36 Permeneg PAN RB nomor 21/2010 yang sempat meresahkan sebagian pengawas? Trisilawati berharap teman-teman mensikapinya secara wajar. ”Kalau kita bisa bekerja optimal sesuai tupoksi saya kira tidak perlu ada keresahan”, jelasnya. “Jika ketentuan itu jadi dilaksanakan untuk pengawas, maka para guru dan kepala sekolah pun mestinya juga berlaku ketentuan yang sama”, tegasnya.

Peraturan yang mengancam

Drs. Suhariyanto, M.Pd, Pengawas TK/SD/SDLB di Sukoharjo menilai Permeneg PAN RB nomor 21/2010 itu sebagai ancaman bagi para pengawas yang tidak mampu memenuhi angka kredit pada periode tertentu. Hal yang memberatkan para pengawas menurut Suhariyanto adalah unsur pengembangan diri. “Banyak pengawas yang pesimis dengan ketentuan pasal 34 dan 35 Permeneg PAN RB nomor 21/2010, tetapi untuk yang usianya 55 tahun ke bawah masih semangat”, jelasnya.

Diminta pendapatnya tentang peran pengawas, Suhariyanto menyatakan sangat penting. Bahkan kalau ada rekrutmen guru/kepala sekolah tidak melibatkan pengawas, menurut Suhariyanto hasilnya kurang akuntabel, karena pengawas lah yang tahu kondisi sekolah. Meski Suhariyanto merasa tidak terancam dengan peraturan tersebut, pengawas yang juga pengurus PGRI Kab. Sukoharjo ini mengharapkan ada regulasi baru yang dapat membuat para pengawas bisa bekerja lebih nyaman.  

Sebagai Tantangan

Berbeda dengan Suhariyanto, Pengawas lain di Sukoharjo, Sarmiyati, M.Pd. melihat Permeneg PAN RB nomor 21/2010 bukan sebagai ancaman tetapi sebagai tantangan untuk bisa bekerja lebih baik. Ia pun memaknai sertifikasi dan tunjangan profesi bukan sekedar menambah kesejahteraan dirinya sendiri tetapi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Hal yang juga dirasakan sebagai tantangan bagi Sarmiyati adalah bagaimana meningkatkan prestasi para guru. “Khususnya bagi guru-guru yang usianya sudah “sepuh” untuk penggunaan “IT” sering menghadapi kesulitan, tetapi 75% guru sudah punya laptop”, jelasnya.

Zona Aman

Suwoto, S.Pd, Pengawas TK/SD di kecamatan Jati, Kudus menyatakan selama ini banyak pengawas yang merasa sudah berada di zona aman. Karena itu ketika Permeneg PAN RB no. 21/2010 dinyatakan segera berlaku secara efektif, banyak pengawas mengaku sulit untuk bisa memenuhinya. Karena itu ketika ada berita bahwa kenaikan pangkat semua PNS dilakukan secara otomatis (4 tahunan) banyak yang menyambut gembira dan berharap berita itu benar-benar dilaksanakan. Suwoto yang juga sekretaris PGRI Kabupaten Kudus ini menyatakan banyak pengawas saat ini menghadapi dilemma. Jika fokus melaksanakan tugas, nasibnya bisa terancam. Dan jika fokus memeperjuangkan nasib, tugasnya menjadi tidak optimal. Menurut Suwoto keduanya sama-sama diperlukan oleh pengawas tetapi sulit untuk dikejakan bersamaan dalam waktu yang terbatas.

Pengawas lain di kecamatan Gebog, Kudus, Sukarto menilai peraturan itu bagus supaya pengawas tidak monoton dalam bekerja. Untuk memotivasi guru dan kepala sekolah para pengawas harus kreatif dan terus belajar agar bisa memberi contoh. Tetapi diakui oleh Sukarto, mengubah keadaan seperti itu tidak mudah, karena itu pemberlakuan ketentuan tersebut harus bertahap. Caranya; untuk lima tahun pertama agar diberi kemudahan, misalnya; penilai hasil PTS (penelitian tindakan sekolah) bagi pengawas diambilkan dari daerah setempat dan diikuti dengan pembimbingan dan pembinaan.

Menurut Sukarto saat ini banyak pengawas yang stress karena belum siap melakukan pengembangan diri melalui kegiatan penelitian sekolah dan penulisan karya ilmiah. Selain itu dokumen-dokumen yang diperlukan untuk penilaian sering tidak terurus dengan baik. Meski demikian dari sisi profesionalitas dan kompetensinya, para pengawas saat ini telah teruji dengan baik. Ketika melakukan supervise dan pembinaan di sekolah, para pengawas saat ini juga tida mau menerima “amplop/suap”. “Kalau ada yang mencoba memberi pasti dikembalikan”, tegasnya.

Kepala SD Dersala, kecamatan Bae, Kudus, Sukeri, mengakui kinerja pengawas saat ini sudah meningkat. Hal yang ia rasakan, pengawas selalu memberikan bimbingan administrasi dan manajemen. “Paling tidak sebulan sekali ada pertemuan pleno dengan pengawas”, katanya. Sementara untuk KKG guru kelas juga diadakan tiap sabtu satu bulan sekali bersama koordinator guru kelas / kepala sekolah yang ditunjuk. Terkait dengan bimbingan pembuatan karya ilmiah, bukan hanya pengawas yang memerlukan, guru dan kepala sekolah juga perlu. Selama ini PGRI Kabupaten Kudus juga pernah menyelenggarakan kegiatan tersebut dengan menghadirkan tutor dari LPMP Jawa Tengah. (d4)

Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan. Karena itu pengawas sekolah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan. Dilihat dari ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang tersebut pengawas memiliki fungsi dan peranan penting dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas guru dan kepala sekolah pada satuan pendidikan. Karena itu idealnya kompetensi dan profesionalitas seorang pengawas harus lebih tinggi dibanding kompetensi dan profesionalitas para guru dan kepala sekolah. Harapan ini tak berlebihan karena kedudukan pengawas sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang akademik dan manajerial pada sejumlah satuan pendidikan.

 

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 21 tahun 2010, tugas pokok Pengawas Sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan professional Guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus. Sedangkan bidang pengawasan sebagaimana tersebut pada pasal 3 meliputi pengawasan taman kanak-kanak / raudhatul athfal, sekolah dasar / madrasah ibtidaiyah, pengawasan rumpun mata pelajaran/mata pelajaran, pendidikan luar biasa, dan bimbingan konseling.

Dengan peranan tugas dan tanggung jawab yang tidak ringan dan membutuhkan kemampuan khusus yang harus dipersiapkan dengan baik maka keberadaan pengawas tidak bisa diabaikan dalam upaya mengoptimalkan proses pembelajaran dan peningkatan mutu pendidikan. Dapat dikatakan, bahwa kinerja, kompetensi dan profesionalitas pengawas sangat mempengaruhi kinerja, kompetensi dan profesionalitas para guru/kepala sekolah dimana para pengawas itu melakukan tugas pengawasan. 

Dengan kedudukan Pengawas Sekolah sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan dan merupakan jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh Guru yang berstatus PNS, maka pengawas sekolah juga berhak mengikuti sertifikasi dan berhak memperoleh tunjangan profesi.

Kini, para pengawas nampak terusik dengan ketentuan Permeneg PAN dan RB nomor 21 tahun 2010, khususnya pasal 34 tentang pembebasan sementara sebagai berikut; (1) Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki jenjang jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. (2) Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit dari kegiatan tugas pokok. (3) Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pengawas Sekolah dibebaskan sementara dari jabatannya apabila: a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun atau pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil; c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengawas Sekolah; d. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan e. melaksanakan tugas belajar selama 6 bulan atau lebih.

Bagaimana pendapat mereka?

Trisilawati, Pengawas SMA di Solo mengaku tidak terkejut dengan aturan yang ada tentang pengawas termasuk ketentuan pasal 34 dan dan 36 Permeneg PAN RB nomor 21 tahun 2010 yang oleh sebagian pengawas dianggap sebagai ancaman. Ia mengaku tidak terkejut karena apa yang dilakukannya sudah sesuai Tupoksi dan angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat selalu dapat ia penuhi. Trisilawati yang sebelumnya guru SMAN 4 Surakarta, tanpa melalui jenjang sebagai kepala sekolah langsung diangkat sebagai pengawas pada tahun 2010. Bagi Trisilawati ada atau tidak ada Permen tersebut dirinya tetap berupaya melaksanakan tugas secara optimal karena menyadari bahwa pengawas merupakan agen perubahan bagi peningkatan mutu pendidikan.

Diminta pendapat tentang tugas yang diembannya, pengawas berusia 55 tahun ini mengaku nyaman-nyaman saja, tidak ada kendala dan kesulitan yang dihadapi. Tentang kondisi sekolah-sekolah yang ada dalam wilayah kerjanya, ia mengaku hampir seluruhnya memenuhi 8 standar nasional pendidikan, khususnya untuk sekolah negeri. Sedangkan untuk sekolah swasta ada sebagian yang belum terpenuhi antara lain; bidang sarpras dan pembiayaan. Tugas pengawasan di sekolah itu ia jalani minimal satu kali dalam satu bulan.

Bagaimana tanggapan terhadap rencana pemerintah segera yang akan segera memberlakukan ketentuan pasal 34 dan 36 Permeneg PAN RB nomor 21/2010 yang sempat meresahkan sebagian pengawas? Trisilawati berharap teman-teman mensikapinya secara wajar. ”Kalau kita bisa bekerja optimal sesuai tupoksi saya kira tidak perlu ada keresahan”, jelasnya. “Jika ketentuan itu jadi dilaksanakan untuk pengawas, maka para guru dan kepala sekolah pun mestinya juga berlaku ketentuan yang sama”, tegasnya.

Peraturan yang mengancam

Drs. Suhariyanto, M.Pd, Pengawas TK/SD/SDLB di Sukoharjo menilai Permeneg PAN RB nomor 21/2010 itu sebagai ancaman bagi para pengawas yang tidak mampu memenuhi angka kredit pada periode tertentu. Hal yang memberatkan para pengawas menurut Suhariyanto adalah unsur pengembangan diri. “Banyak pengawas yang pesimis dengan ketentuan pasal 34 dan 35 Permeneg PAN RB nomor 21/2010, tetapi untuk yang usianya 55 tahun ke bawah masih semangat”, jelasnya.

Diminta pendapatnya tentang peran pengawas, Suhariyanto menyatakan sangat penting. Bahkan kalau ada rekrutmen guru/kepala sekolah tidak melibatkan pengawas, menurut Suhariyanto hasilnya kurang akuntabel, karena pengawas lah yang tahu kondisi sekolah. Meski Suhariyanto merasa tidak terancam dengan peraturan tersebut, pengawas yang juga pengurus PGRI Kab. Sukoharjo ini mengharapkan ada regulasi baru yang dapat membuat para pengawas bisa bekerja lebih nyaman.  

Sebagai Tantangan

Berbeda dengan Suhariyanto, Pengawas lain di Sukoharjo, Sarmiyati, M.Pd. melihat Permeneg PAN RB nomor 21/2010 bukan sebagai ancaman tetapi sebagai tantangan untuk bisa bekerja lebih baik. Ia pun memaknai sertifikasi dan tunjangan profesi bukan sekedar menambah kesejahteraan dirinya sendiri tetapi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Hal yang juga dirasakan sebagai tantangan bagi Sarmiyati adalah bagaimana meningkatkan prestasi para guru. “Khususnya bagi guru-guru yang usianya sudah “sepuh” untuk penggunaan “IT” sering menghadapi kesulitan, tetapi 75% guru sudah punya laptop”, jelasnya.

Zona Aman

Suwoto, S.Pd, Pengawas TK/SD di kecamatan Jati, Kudus menyatakan selama ini banyak pengawas yang merasa sudah berada di zona aman. Karena itu ketika Permeneg PAN RB no. 21/2010 dinyatakan segera berlaku secara efektif, banyak pengawas mengaku sulit untuk bisa memenuhinya. Karena itu ketika ada berita bahwa kenaikan pangkat semua PNS dilakukan secara otomatis (4 tahunan) banyak yang menyambut gembira dan berharap berita itu benar-benar dilaksanakan. Suwoto yang juga sekretaris PGRI Kabupaten Kudus ini menyatakan banyak pengawas saat ini menghadapi dilemma. Jika fokus melaksanakan tugas, nasibnya bisa terancam. Dan jika fokus memeperjuangkan nasib, tugasnya menjadi tidak optimal. Menurut Suwoto keduanya sama-sama diperlukan oleh pengawas tetapi sulit untuk dikejakan bersamaan dalam waktu yang terbatas.

Pengawas lain di kecamatan Gebog, Kudus, Sukarto menilai peraturan itu bagus supaya pengawas tidak monoton dalam bekerja. Untuk memotivasi guru dan kepala sekolah para pengawas harus kreatif dan terus belajar agar bisa memberi contoh. Tetapi diakui oleh Sukarto, mengubah keadaan seperti itu tidak mudah, karena itu pemberlakuan ketentuan tersebut harus bertahap. Caranya; untuk lima tahun pertama agar diberi kemudahan, misalnya; penilai hasil PTS (penelitian tindakan sekolah) bagi pengawas diambilkan dari daerah setempat dan diikuti dengan pembimbingan dan pembinaan.

Menurut Sukarto saat ini banyak pengawas yang stress karena belum siap melakukan pengembangan diri melalui kegiatan penelitian sekolah dan penulisan karya ilmiah. Selain itu dokumen-dokumen yang diperlukan untuk penilaian sering tidak terurus dengan baik. Meski demikian dari sisi profesionalitas dan kompetensinya, para pengawas saat ini telah teruji dengan baik. Ketika melakukan supervise dan pembinaan di sekolah, para pengawas saat ini juga tida mau menerima “amplop/suap”. “Kalau ada yang mencoba memberi pasti dikembalikan”, tegasnya.

Kepala SD Dersala, kecamatan Bae, Kudus, Sukeri, mengakui kinerja pengawas saat ini sudah meningkat. Hal yang ia rasakan, pengawas selalu memberikan bimbingan administrasi dan manajemen. “Paling tidak sebulan sekali ada pertemuan pleno dengan pengawas”, katanya. Sementara untuk KKG guru kelas juga diadakan tiap sabtu satu bulan sekali bersama koordinator guru kelas / kepala sekolah yang ditunjuk. Terkait dengan bimbingan pembuatan karya ilmiah, bukan hanya pengawas yang memerlukan, guru dan kepala sekolah juga perlu. Selama ini PGRI Kabupaten Kudus juga pernah menyelenggarakan kegiatan tersebut dengan menghadirkan tutor dari LPMP Jawa Tengah. (d4)

MPLS dengan (tanpa) Bullying? Apa Kata Mereka?

Kegiatan awal bagi sekolah (satuan pendidikan) setelah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), adalah masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) atau masa orientasi  peserta didik (MOPD), yang dulu bernama MOS (masa orientasi siswa). Masa orientasi sesungguhnya bukan hanya untuk peserta didik yang baru (kelas 1 SD, VII SMP/MTs dan kelas IX SMA/K/MA.

Bagi peserta didik TK/TKLB/RA/BA dan peserta didik kelas I (satu) SD/MI/SDLB masa orientasi biasanya disi dengan kegiatan antara lain : Pengenalan sekolah/madrasah, Sosialisasi Cara belajar (belajar sambil  bermain), Pengumpulan data untuk kepentingan Tata Usaha Satuan Pendidikan, Kegiatan keagamaan, dan kegiatan kepramukaan.

Bagi peserta didik kelas II (dua) sampai dengan kelas VI (enam) SD/MI/SDLB masa orientasi diisi dengan kegiatan yang konstruktif dan edukatif sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik antara lain: penetapan pengurus kelas, pengenalan warga kelas, menciptakan kegiatan yang dinamis di kelas dengan dipandu wali kelas,  pembentukan kelompok belajar, pembenahan 7 K (Kebersihan, Keamanan, Ketertiban, Keindahan, Kekeluargaan, Kesehatan dan Kerindangan), kegiatan keagamaan, dan lain sebagainya.

Bagi peserta didik kelas VII (tujuh) SMP/MTs/SMPLB, dan kelas X (sepuluh) SMA/MA/SMALB dan SMK/MAK kegiatan MOPD untuk pengenalan satuan pendidikan baru  (program, struktur, tata tertib, dan orientasi kepramukaan), penanaman konsep, pengenalan diri peserta didik dan kegiatan keagamaan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, cara belajar dan sistem  pembelajaran, kegiatan kesiswaan, PBB, pembentukan pengurus kelas, pembagian kelompok belajar yang dipandu oleh panitia dan/atau wali kelas.

MOPD yang sering mendapat perhatian masyarakat, orang tua dan peserta didik adalah MOPD untuk peserta didik baru kelas VII SMP/MTs dan MOPD kelas X SMA/SMK/MA karena sering terjadi penyimpangan dan (seolah-olah) dijadikan ajang balas dendam oleh para senior untuk melakukan bullying terhadap peserta didik baru (yuniornya).

Bagaimana pendapat para tokoh pendidikan, masyarakat, orang tua, guru, dan peserta didik (senior dan yunior) terkait MPOD? Mari kita ikuti pendapat dibawah ini;

Jangan ada bullying

Diminta pendapatnya tentang kegiatan MOPD yang sering diwarnai adanya bullying, Rektor Universitas PGRI Semarang, Dr. Muhdi, S.H, M.Hum mengungkapkan MOPD merupakan kegiatan untuk memfasilitasi peserta didik (siswa) baru agar begitu masuk sekolah dapat menyesuaikan diri pada tingkatan yang lebih tinggi. Kegiatan itu antara lain untuk mengenal lingkungan, kelas, guru, dan kegiatan ekstra kurikuler yang ada. Dengan demikian MOPD lebih ke pengenalan / informasi tentang apa yang akan dilakukan atau dihadapi pada saat proses pendidikan.

MOPD yang bertujuan baik itu kenayataannya masih banyak yang dibumbui dengan berbagai bentuk kegiatan yang kadag-kadang mengarah pada kegiatan yang dapat dikatagorikan tidak ramah terhadap anak, bahkan sering terjadi kekerasan atau bullying baik secara fisik atau psikis dengan alasan untuk menyiapkan mental. Kegiatan itu seperti penugasan-penugasan yang tidak manusiawi atau tidak rasional serta kekerasan psikis seperti membentak, memaki, mencemooh, dll. Di sekolah menengah bahkan tidak berhenti disitu tetapi dilanjutkan pada kegiatan ekstra kurikuler diluar control sekolah karena dilakukan diluar jam belajar, bahkan sampai malam hari. Sementara banyak peserta didik merasa jika tidak masuk pada kegiatan yang dimininati akan jadi peserta didik yang terkucilkan sehingga siap diperlakukan apapun oleh senior. Bahkan ada juga alumni yang juga ikut terlibat untuk memastikan kondisi itu masih terjaga.                      

Untuk menghindari adanya kekerasan atau bullying dalam kegiatan MOPD dan kegiatan ekstra kurikuler, Muhdi berharap ada panduan atau SOP yang benar-benar ditaati dan dilaksanakan sesuai SOP. Selain itu para guru dan kepala sekolah juga diharapkan memahami UU Perlindungan anak agar kegiatan yang dilakukan tidak melanggar UU.  

Character Building

Kegiatan yang dilakukan dalam MOPD selain memperkenalkan kepada peserta didik baru tentang lingkungan baru dalam kegiatan intra dan ekstra kurikuler yang ada di sekolah agar dapat diikuti dengan baik oleh seluruh peserta didik, tidak kalah pentingnya dalam MOPD adalah kegiatan awal membangun karakter peserta didik atau Character building. Character building diperkenalkan kepada peserta didik baru sebelum mereka mengikuti proses pendidikan berikutnya sesuai kalender akademik sekolah. Hal itu diungkapkan oleh Sri Sulastri, S.Pd, Wakil Kepala SMK PGRI 01 Semarang di sela kegiatan MOPD di sekolahnya.

Diungkapkan oleh Sri Sulastri bahwa dalam PPDB tahun ini SMK PGRI 01 Semarang menerima 190 peserta didik baru. Selama tiga hari tanggal 9 – 11 Juli 2015 mereka mengikuti kegiatan MOPD di sekolah. Selain memperoleh bimbingan dan pengarahan dari para guru,  peserta didik baru memperoleh materi dari kepolisian, TNI, BKK dan PKK.  Dari kepolisian diberikan materi tentang tertib lalu lintas, pencegahan kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba. Dari TNI diberikan materi tentang nasionalisme, ketahanan nasional dan bela Negara. Sedangkan dari BKK dan PKK materi yang disampaikan terkait  upaya menjaga kesehatan dan perkembangan remaja, kekerasan berbasis gender, dan penanggulangan HIV/AIDS.

Sri Sulastri berpendapat, bullying memiliki dampak positif dan negative tergantung pada jenis, tujuan dan kondisi masing-masing. Jika terpaksa, bullying  hanya dilakukan sebagai alternative terakhir kepada anak-anak yang kenakalannya luar biasa dan tidak bisa dihentikan dengan proses pendidikan yang biasa. Itu pun harus dilakukan dengan banyak pertimbangan dan disesuaikan dengan kondisi fisik serta psikis anak agar dampaknya positif bukan negative. Jika dilakukan dengan benar/wajar, bertujuan mendidik, tidak ada kebencian dan dendam, serta tidak mencederai dan dikomunikasikan dengan orang tua siswa maka hasilnya positif tetapi jika berlebihan dan tidak sesuai dengan nilai-nilai pendidikan, bullying cenderung berdampak negative. Meski demikian, dalam MOPD di SMK PGRI 01 Semarang, Sri Sulastri memastikan tidak ada bullying atau kekerasan baik fisik maupun psikis.

Widadi, S.H, Ketua PGRI Provinsi Jawa Tengah saat diminta pendapatnya tentang bullying yang sering terjadi dalam kegiatan MOPD menungkapkan, bahwa bullying merupakan kekerasan fisik dan psikis yang seharusnya kita hindari tetapi faktanya banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat. Karena itu anak-anak harus dilindungi dari berbagai tindak kekerasan baik di rumah, di sekolah maupun dalam lingkungan masyarakat. “kewajiban orang tua, guru dan masyarakat untuk melindungi anak-anak”, tegasnya. Meski demikian orang tua sebaiknya juga tidak over protective terhadap anak. Berikan pemahaman kepada anak-anak bahwa dalam lingkungan kehidupan sering kita temukan berbagai perilaku masyarakat termasuk adanya bullying atau kekerasan. Dengan pemahaman yang baik, anak-anak akan lebih siap menghadapinya. Bekal itu akan lebih baik jika anak-anak dipersiapkan (dalam waktu tertentu) hidup bersama dalam lingkungan  masyarakat (live in).

Pendapat senada diungkapkan Ketua YPLP PT PGRI Semarang, Dr. Sudharto, M.A. Mantan anggota DPD RI (2004-2009) ini mengungkapkan, anak-anak harus dilindungi dan tidak boleh mengalami kekerasan baik fisik maupun psikis. Menurutnya bullying tidak ada manfaatnya bagi pelaku maupun korban. Karena itu mata rantai bullying harus diputus, tidak boleh lagi ada dalam dunia pendidikan. “Kita sudah terlalu jenuh melihat berbagai perilaku destructive dan kekerasan dalam masyarakat”, tegasnya. Menurut Sudharto, maraknya perilaku destructive dan tindak kekerasan itu menunjukkan bahwa kita gagal melakukan pendidikan karakter dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.

MOPD sebagai kegiatan awal peserta didik baru, menurut Sudharto sebaiknya diisi dengan pengenalan sistem persekolahan yang dimasuki, baik yang berdimensi fisik maupun non fisik. Ketua DKGI Jawa Tengah yang memperoleh gelar Master of Art di Amerika Serikat ini mengungkapkan, bahwa kegiatan orientasi peserta didik baru di AS berlangsung sekitar satu minggu.  Selama + satu minggu itu anak-anak dibimbing untuk mengenal lingkungan sekolah dan bagaimana memanfaatkan sarana prasarana yang ada, diperkenalkan struktur organisasi sekolah, guru dan karyawan, serta informasi tentang proses pendidikan yang harus diikuti melalui kegiatan intra dan ekstra kurikuler, peraturan dan tata tertib yang harus diketahui dan dipatuhi peserta didik sebelum mengikuti proses pendidikan berikutnya. Meski hal itu juga dilakukan di sekolah-sekolah kita tetapi pelaksanaanya sering tidak maksimal dan banyak pihak turut mengatur pendidikan kita.

Untuk memperbaiki pendidikan kita, khususnya tentang pendidikan karakter maka MOPD sebaiknya juga menekankan pentingnya peserta didik memahami, menjiwai dan melaksanakan nilai-nilai karakter (12 living value). Untuk memastikan tidak adanya kekerasan atau bullying dalam MOPD, guru mesti terlibat penuh dalam kegiatan itu.  Para guru juga harus memahami UU Perlindungan Anak agar kegiatan yang dilakukan tidak dipersoalkan oleh orang tua dan masyarakat karena dinilai melanggar UU. Karena itu guru harus punya cara untuk mendidik dan mendisiplinkan peserta didik agar memiliki jiwa yang tangguh dan tahan uji.

Sadar Djunedi, Guru SMKN 7 Semarang saat ditemui di sela-sela kegiatan MOPD menyatakan di sekolah itu tidak ada bullying dan kekerasan. “Untuk membuat suasana lebih nyaman MOPD dilakukan di dalam ruangan (in door)”, jelasnya. Untuk memastikan anak-anak memegang teguh disiplin dan nilai-nilai karakter yang harus dilaksanakan, jika ada peserta didik yang terlibat perkelahian akan dikeluarkan. Sadar menjelaskan, MOPD selain diisi materi oleh para guru dan kepala sekolah juga menghadirkan petugas kepolisian, TNI, BKK dan PKK. Materi yang disampaikan terkait tertibmenghadirkan petugas kepolisian, TNI, BKK dan PKK. Materi yang disampaikan polisi antara lain terkait tertib lalu lintas, pencegahan dan penanggulangan kenakalan remaja, penyalah gunaan narkoba. Dari TNI tentang nasionalisme dan bela negara. BKK dan PKK tentang upaya menjaga kesehatan dan perkembangan remaja, pemahaman gender, dan penanggulangan HIV/AIDS. Selain itu dihadirkan juga dari Bank Bukopin untuk memfasilitasi anak-anak agar menabung. Sedangkan asuransi dihadirkan untuk mengcover kebutuhan asuransi bagi seluruh siswa. (d4)

Pendidikan Yang Mencerahkan

Awal Agustus 2014, Ignatius Ryan Tumiwa (48) meminta Mahkamah Konstitusi menguji materi pasal 344 KUHP terhadap UUD 1945. Ia meminta agar dilegalkan untuk melakukan bunuh diri, mengembalikan mandate kehidupannya.  Dalam kesaksiannya Ryan mengalami depresi karena lebih dari setahun menganggur. Ia putus asa, padahal  Ryan mempunyai ijazah S2 Ilmu Administrasi Negara FISIP UI dengan IPK 3.32. ia lulus tahun 1998 dengan IPK yang cukup tinggi untuk saat itu. Konon ia dikenal pintar, bahkan pernah menjadi dosen.

Bulan April ini diwarnai ritual pendidikan secara nasional, UN. Kehebohan UN tahun ini tensinya menurun konon karena tidak lagi menjadi syarat kelulusan. Kelulusan ditentukan sekolah. Stres nasional UN dulu antara lain banyak ditandai dengan doa-doa massal, isyu kebocoran soal, dll. Semangat semata-mata mengejar nilai UN yang tinggi, menjadi lebih mereda. Mengejar nilai tinggi untuk raport dan ijazah telah menjadi fokus peserta didik, bahkan orang tua. Dampak sosial ekonomisnya, tumbuh subur “industri bimbel”.  Sementara untuk perguruan tinggi, bermunculan industri penyusunan skripsi, tesis dan sejenisnya. Implikasi jangka panjang fokus pada nilai adalah pada pertanyaan, benarkah kehidupan sebenarnya para lulusan tergantung nilai ijazah? Kalau hal itu benar, betapa mudahnya menyongsong masa depan yang penuh ketidak pastian, cukup dengan nilai tinggi. Dengan demikian anak pintar sudah pasti bermasa depan cerah.

Pada saatnya para pengejar nilai bisa kecewa. Sekolah hanya berkontribusi 30 persen untuk “wajah” anak di masa depan. 70 persen  kontribusi keluarga, terutama orang tua, dan masyarakat. Seorang anak yang mendapat nilai 10 di sekolah, sebenarnya ia hanya mempunyai nilai 3,3. Berbeda dengan anak yang di rumah dilatih intensif orang tuanya seperti berjualan, atau ketrampilan olah raga, seni, dll. Mungkin orang tua memberi nilai 7. Dan masyarakat, di mana anak berkegiatan secara intens, member nilai 8. Maka mesti si anak di sekolah hanya mendapat nilai 6, hakekatnya ia mempunyai nilai (6 + 7 + 8) : 3 = 7. Pengalaman menunjukkan manusia-manusia sukses di tempat kerja dan masyarakat adalah mereka yang mendapat pendidikan secara berimbang dari tiga ranah pendidikan tersebut (sekolah, keluarga, masyarakat). Apalagi jika sekolah hanya berfokus pada kurikulum akademik  semata, tidak menjangkau banyak hal untuk ketrampilan umum untuk hidup (general life skill) atau soft skill dan tidak menyentuh pembentukan perilaku prima sesuai kebutuhan zaman.

Kita ingat Thomas Alpha Edison yang gagal di sekolah tapi digembleng ibundanya, Rudi Hartono, juara 8 kali All England yang digembleng ayahnya, Theodore Rosevelt yang saat kecilnya sakit-sakitan digembleng ayahnya disiplin penuh. Mereka menjadi manusia sukses kelas dunia. Dan kita banyak menyaksikan, mereka yang lulus sekolah dengan nilai tinggi ternyata  menjadi orang-orang biasa, bahkan menjadi bawahan  atau dipimpin orang yang dulu punya nilai biasa-biasa saja. Juga seperti Ryan di atas, banyak lulusan sarjana yang sulit memperoleh pekerjaan, apalagi menciptakan pekerjaan bagi orang banyak. Sementara banyak orang-orang yang saat sekolah biasa-biasa saja mampu mendirikan usaha dan merekrut orang-orang yang jauh lebih pandai.

Dibutuhkan pendidikan yang mencerahkan, lewat sebuah proses pendidikan yang diawaki guru yang tidak hanya mampu mengatakan (talking), juga menjelaskan (explain), memberi contoh (demonstrate), dan menginspirasi (inspiring). Guru yang menginspirasi bukanlah guru yang hanya berfokus pada bahan atau materi ajar, berpusat pada dirinya (guru), namun guru yang mampu berfokus pada peserta didik. Guru yang menginspirasi bukan hanya mengajar yaitu mentransfer ilmu pengetahuan atau menanamkan dogma. Guru transformatif adalah guru yang membangun nilai dan spirit kebaikan, produktifitas, berkarya untuk diri dan masyarakatnya. Guru yang membangun mindset positif.

Guru inspiratif bukan hanya membangun karakter satu atau dua peserta didik, ia membangun kebaikan massal, menebar rahmat bagi semesta alam. Pendidikan yang mencerahkan adalah pendidikan yang mengeluarkan manusia dari kegelapan pikir – kebodohan – keterbelakangan – kemiskinan, menuju dunia terang yang cerdas – berkarakter – produktif - berkarya untuk diri dan bangsa. Guru yang melaksanakan gerakan revolusi mental.

Guru inspiratif adalah guru yang dikaruniai hikmah (menguasai ilmu secara hakiki dan ma’rifat, bukan sekedar pengetahuan) dan mempunyai sikap hidup (pola pikir) syukur kepada Allah (S. Luqman : 6). Guru yang menjadi guru karena panggilan hati (vocation). Produktivitas kinerjanya melampaui standar (excellent) karena guru yang bersangkutan disamping disemangati panggilan hati, juga menghadirkan Tuhan di tempat kerja. Mendidik adalah sajadah panjang berhikmat kepada Tuhan dan berkhidmat kepada ciptaan mulianya, yaitu peserta didik.

Guru mencerahkan bekerja dengan kecintaan, kasih sayang. Jauh berbeda dengan guru yang bekerja sekedar karena bekerja untuk mencari nafkah (okupasi). Atau bahkan bukan sekedar membangun karier (profesi). Guru mencerahkan bekerja karena panggilan hati (vakasi). Kebaikan kepribadiannya mampu mengubah dan membangun karakter peserta didik.

Guru inspiratif bisa ada di rumah (orang tua), sekolah, dan masyarakat, tiga ranah dimana anak-anak membangun diri menjadi insan cerdas, mandiri, berbudi luhur, beriman dan bertaqwa.

Dirgahayu Hari Pendidikan Nasional, 2 Mei 2015.

 

Widadi

Ketua Pengurus PGRI Provinsi Jawa Tengah

Managemen SDM

Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pilar kekuatan sebuah organisasi, maka SDM merupakan motor organisasi yang sangat penting. SDM juga sebagai pilar utama dan motor penggerak untuk mewujudkan visi dan misi untuk mencapai tujuan organisasi ataupun perusahaan. Oleh sebab itu SDM hendaknya dikelola secara baik agar dapat memberikan kontribusi optimal.

Managemen / Pengelolaan SDM

Pengelolaan SDM harus dilakukan secara terencana agar tujuan yang diinginkan baik sekarang maupun untuk masa yang akan datang bisa tercapai dengan baik. SDM identik dengan kompetensi / pengetahuan, ketrampilan dan perilaku (attitude) seorang pengurus bagi organisasi ataupun seorang karyawan bagi perusahaan sehingga mampu melaksanakan tugas/ pekerjaannya.

Pengembangan SDM

Organisasi / persahaan bertanggung jawab agar SDM yang tersedia memenuhi kebutuhan, mampu menjalankan tugas dan menghasilkan kinerja yang berkualitas. Organisasi / perusahaan tidak cukup mempertahankan kualitas SDM yang sudah dimiliki tetapi juga harus merawat dan meningkatkan potensi karyawan dengan memberi pembinaan, pelatihan, bimbingan teknis sesuai perkembangan yang ada.

Kompetensi SDM tidak terbentuk secara otomatis, tetapi harus terus menerus dikembangkan agar menjadi kekuatan dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi / perusahaan. Studi komparatif lembaga /usaha sejenis yang lebih maju baik dilakukan untuk membuka cara pandang dan bisa belajar secara langsung bagaimana loyalitas, dedikasi juga pengabdiannya kepada organisasi / perusahaan.

Mutasi, rotasi, promosi memperluas tugas dan tanggung jawab adalah bentuk lain dari pengembangan SDM. Pengembangan SDM dapat juga dilakukan melalui kegiatan diklat. Kegiatan ini harus dilakukan merata bagi karyawan, tidak boleh menunjuk atau mengikut sertakan orang yang sama secara terus menerus. Pendayagunaan SDM yang tepat dan akurat harus dilakukan oleh organisasi / perusahaan agar yang bersangkutan dapat bekerja secara optimal (good planning, good result)

Kesejahteraan

SDM dan kesejahteraan ibarat dua sisi mata uang, keduanya saling berkaitan lebih-lebih bagi karyawan yang berprestasi. Kepercayaan akan meminimalkan masalah. Introspeksi dan kesadaran untuk berperan optimal pada posisi masing-masing sangat berpengaruh pada kondusifitas tempat kerja. Kunci utama kesuksesan pengelolaan organisasi / perusahaan adalah SDM berkualitas. SDM mengelola input secara maksimal dan berkinerja optimal untuk mencapai target SDM yang terlatih sangat berperan penting dalam mewujudkan visi organisasi / perusahaan. Oleh karenanya SDM yang tersedia harus mempunyai komptensi yang kompetitif agar semua berjalan dengan baik, sudah barang tentu dilengkapi dengan perencanaan yang baik.

H. Sakbani, S.Pd, M.H

Bendahara PGRI Provinsi Jawa Tengah

Komisaris Utama BPR Guru Jateng

Tambahan saya

Manajemen sumber daya manusia, disingkat MSDM, adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya (tenaga kerja) yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan (goal) bersama perusahaan, karyawan dan masyarakat menjadi maksimal.[1] MSDM didasari pada suatu konsep bahwa setiap karyawan adalah manusia - bukan mesin - dan bukan semata menjadi sumber daya bisnis.[butuh rujukan] Kajian MSDM menggabungkan beberapa bidang ilmu seperti psikologi, sosiologi, dan lain-lain

Unsur utama MSDM adalah manusia.[2]

Manajemen sumber daya manusia juga menyangkut desain dan implementasi sistem perencanaan, penyusunan karyawan, pengembangan karyawan, pengelolaan karier, evaluasi kinerja, kompensasi karyawan dan hubungan ketenagakerjaan yang baik. Manajemen sumber daya manusia melibatkan semua keputusan dan praktik manajemen yang memengaruhi secara langsung sumber daya manusianya.

Ketika Sekolah “Swasta” Galau, Bagaimana Peran Pemerintah?

Program Pendidikan Gratis yang digulirkan pemerintah beberapa tahun terakhir ini dinilai sebagai wujud nyata komitmen pemerintah memenuhi tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan pendidikan. Program itu memperoleh sambutan hangat sebagian besar masyarakat dan sekolah-sekolah yang sebelumnya kesulitan mencari sumber dana pendidikan. Program pendidikan gratis yang ditopang dengan dana BOS untuk melaksanakan wajib belajar 9 tahun (SD/SMP sederajat), dilanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi (setingkat SMA/K).

Dalam upaya mendukung program wajib belajar 9 tahun dan program pendidikan gratis tersebut telah dikeluarkan Permendikbud No 60/2011 tentang larangan pungutan biaya pendidikan pada sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Peraturan itu berlaku bagi sekolah penyelenggara program wajib belajar baik negeri maupun swasta, yakni sekolah yang menerima dana bantuan operasional pendidikan (BOS).  Sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 peraturan tersebut; “Sekolah pelaksana program wajib belajar dilarang memungut biaya investasi dan biaya operasi dari peserta didik, orang tua, atau walinya”. Dan pasal 4 ayat (1) mewnyatakan, Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat tidak boleh melakukan pungutan: a). yang dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik; dan b). untuk kesejahteraan anggota komite sekolah atau lembaga representasi pemangku kepentingan sekolah. Ayat (2) berbunyi, Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dilarang melakukan pungutan kepada peserta didik, orang tua, atau walinya yang tidak mampu secara ekonomis.

 

Sanksi

Sanksi bagi sekolahyang melanggar peraturan tersebut diatur dalam Pasal 9 yang berbunyi, (1) Sekolah yang melakukan pungutan yang tidak sesuai dengan Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 dan tidak melaporkan sesuai dengan Pasal 8 huruf a dan huruf c dikenai sanksi administratif: a. pembatalan pungutan; b. untuk kepala sekolah berupa: 1) teguran tertulis; 2) mutasi; atau 3) sanksi administratif lain sesuai ketentuan kepegawaian bagi yang berstatus pegawai negeri sipil atau sesuai perjanjian kerja/kesepakatan kerja bersama bagi yang berstatus bukan pegawai negeri sipil. Dan, c. untuk sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat berupa pencabutan ijin penyelenggaraan.

 

 

Sekolah swasta menerima pukulan paling telak dengan kebijakan tidak membolehkan pungutan itu. Terhadap peraturan yang memberatkan ini, sekolah swasta merasa diperlakukan tidak adil. Ada beberapa alasan mengapa sekolah swasta semakin tertekan akibat perlakuan tidak adil ini. Hampir semua kegiatan sekolah swasta didanai dari pungutan, mulai dari pembangunan/renovasi gedung sekolah, gaji guru, biaya perawatan gedung, hingga sarana prasarana pembelajaran. Sementara dana BOS yang rata-rata Rp 1 juta per siswa selama setahun tidak mencukupi untuk menutup seluruh biaya operasional sekolah. Bagaimana sekolah-sekolah swasta mampu bertahan dan apa tanggapan para penyelenggara pendidikan swasta terhadap kebijakan pemerintah selama ini? Ikuti pembahasannya pada Majalah Derap Guru Edisi 185 yang akan datang. D4

Perjuangan PGRI Sering Dilupakan Guru

Sragen, Derap Guru. UU Guru dan Dosen yang lahir berkat perjuangan PGRI telah banyak memberikan manfaat bagi guru, utamanya dalam bidang kesejahteraan. Meski telah menikmati hasil perjuangan PGRI tetapi masih ada guru yang lupa terhadap PGRI. Ibarat kacang yang lupa pada kulitnya. Demikian antara lain diungkapkan Ketua PGRI Jawa Tengah, H. Widadi, S.H saat sosialisasi hasil Konkernas II, Konkerprov I, LKBH dan Daspen di Aula SMA PGRI Sragen, Minggu (17/05).

Sebelumnya, Ketua PGRI Kabupaten Sragen, Drs. Suwardi, M.M. melaporkan tentang maksud dan tujuan sosialisasi serta jumlah peserta yang mengikutinya. Dikatakan, bahwa peserta yang mengikuti kegiatan tersebut 200 orang terdiri pengurus kabupaten Sragen, anak lembaga, perwakilan pengurus cabang dan ranting, serta kepala sekolah dan guru. Diungkapkan juga bahwa seluruh cabang di Kab. Sragen telah melaksanakan Konferensi cabang. Selain itu PGRI Kab. Sragen juga telah menerima hibah tanah seluas + 6.000 M2 yang rencananya akan digunakan untuk membangun gedung PGRI.

Kegiatan Sosialisasi tersebut disampaikan oleh Tim PGRI Provinsi Jawa Tengah, terdiri; Ketua, Widadi, Wakil Ketua, Samiaji, Wakil Sekretaris, Ngasbun Egar, Wakil Bendahara, Harto Nuroso, dan Biro Advokasi dan Perlindungan Hukum, Sapto Budoyo. (d4)

Guru Pertama Dan Utama, Pendiri Madrasatul Ula

Alangkah hebatnya tugas yang diemban oleh kaum perempuan mengingat bahwa “ Wanita adalah tiang negara“ hingga Allah pun menghadiahkan surga berada di bawah telapak kakinya. Tentunya ini membawa makna yang sangat istimewa dalam kerangka kaum perempuan memanifestasikan perannya sebagai guru bagi sebuah madrasah peradaban yang didirikannya kelak, dan ini dimulai dari rahimnya. Pengejawantahannya adalah bahwa anak ibarat investasi untuk masuk surga atau justru sebaliknya. Disinilah konsistensi dan komitmen kuat menjadi orangtua diuji oleh Sang pemberi amanat. Menarik sekali mengingat profesi guru lebih banyak didominasi kaum perempuan, inilah dia sejatinya guru.  

14 abad silam sebelum para ahli menyingkap masalah ini, Islamtelahlebih dahulu mengajarkan :”Carilah ilmu dari buaian hingga liang lahat”. Pesan Rasul ini telah terbukti dalam temuan-temuan mutakhir bidangneurologi dan psikologi, bahwa sejak lahir bayi telah membawa kecenderungan untuk belajar.  Dan yang mengejutkan adalah bahwa otak bayi itu jauh lebih aktif dan sibuk dibandingkan otak orang dewasa. Inilah yang perlu digarisbawahi mengingat masih banyak yang menganggap  bahwa rahim ibu hanyalah sekedar ruang tunggu bagi janin hingga waktunya ia dilahirkan. Bayi sejak lahir dia tidak pasif. Dia bisa merasakan, mendengar, menyelidiki, mengujicoba, menarik kesimpulan, bahkan membaca pikiran orang-orang yang dijumpainya. Otaknya bekerja terus dan sibuk persis bak seorang ilmuwan.

Alangkah bagusnya jika di tahun-tahun kritis awal kehidupan seorang bayi dia didampingi, diasuh dan dididik oleh ibunya sendiri. Sayang masih banyak perempuan harus merelakan kebersamaan berharga ini demi alasan pekerjaan. Padahal makanan terbaik yang harus diberikan kepada bayi dibawah 6 bulan adalah ASI ekslusif. Memang sih ada sebagian kecil ibu yang tetap memperjuangkan ini meskipun masa cutinya telah berakhir dengan ASI peras. Akan tetapi bagaimanapun, ASI peras tak bisa menggantikan tindakan menyusui itu sendiri. Seperti yang diutarakan oleh seorang pakar ASI, “Kalau saja semua bayi mendapatkan exclusive breast feeding minimal 4 bulan, saya yakin tak akan ada tawuran seperti sekarang ini. Karena anak-anak yang diberi ASI akan tumbuh menjadi anak yang kepribadiannya baik, lantaran mereka tumbuh dalam keadaan yang dinamakan secure attachment, suatu suasana yang aman, hingga mereka akan mempunyai kepribadian yang baik”. Jelas sekali, tindakan menyusui berarti membuat bayi mendapatkan nutrisi terbaik, meningkatkan daya tahan tubuhnya, meningkatkan kecerdasannya, dan meningkatkan jalinan kasih (bonding) dengan ibu (dan ayah), serta mengembangkan kepribadiannya. ASI merupakan sumber gizi yang ideal dan mengandung komposisi yang seimbang yang tak bisa digantikan oleh susu paling mahal sekalipun.

Rasanya pendapat tidaklah berlebihan. Bisa jadi para pemuda dan orang-orang dewasa yang perilakunya senang merusak, dulu ketika bayi mereka jarang atau bahkan tidak diasuh oleh ibunya sendiri, melainkan  diasuh oleh ibu pengganti yang tidak tahu bagaimana memberikan pendidikan terbaik. Ini kontradiktif sekali dengan perilaku hewan-hewan yang buas dan liar. Sudah sering kita saksikan bahwa hewan-hewan itu  menjadi jinak dan berperilaku humanis karena sejak bayi sudah berada di bawah asuhan manusia dan bertumbuh-kembang di lingkungan manusia. Maka alangkah ngeri jika bayi manusia itu sendiri justru sebagian besar pengasuhannya di bawah tangan orang lain. Karena ketika dewasa  dia bisa saja kehilangan sifat-sifat humanismenya.

Ini seharusnya menjadi keprihatinan kita bersama terhadap kualitas generasi sekarang yang siap tak siap harus berhadapan dengan konstelasi perkembangan jaman di era pasar bebas sekaligus efek iklim globalisasi yang kian kompleks, yang pada gilirannya menuntut akan output pendidikan yang cerdas, sehat, kuat dan tangguh. Karena rasanya tak adil bukan menyerahkan segalanya kepada guru. Bagaimanapun tahun-tahun kritis anak cepat belajar adalah pada usia dini (golden ages).  Disinilah orangtua adalah guru paling tepat dan pertama sekaligus teladan utama bagi anaknya. Sudah seharusnya disadari bahwa dari rahimlah sebuah madrasah peradaban itu dimulai (madrasatul ula).

Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Dr. Van De Carr pada tahun 1979 telah membuktikan manfaat stimulus pendidikan pralahir bahwa ada hubungan yang sangat erat antara kebiasaan baik yang dibentuk secara konsisten oleh ibu hamil pada dirinya sendiri maupun janinnya. Kebiasaan selama kehamilan tersebut mencakup pola hidup sehat dan pola makan. Ini dapat mengurangi berbagai kesulitan yang mungkin timbul ketika masa tumbuh kembang anak nantinya

Penelitian lainnya menunjukkan bahwa bayi-bayi yang terpenuhi semua kebutuhannya sepanjang tahun pertama, mereka lebih jarang menangis, tumbuh lebih bahagia, lebih cerdas, lebih mandiri dan percaya diri, penuh kasih dan lebih ramah.  Perlu diketahui bahwa ketika seorang ibu menyusui bayinya, dia memberikan tiga hal sekaligus: nutrisi terbaik, stimulus, dan kasih sayang. Lihatlah, tidak hanya sekedar menyusui saja tetapi ibu juga mendekap, membelai, mengusap kepala si bayi sambil mengajak bicara atau bahkan berdendang. Disini bayi mendapatkan kepercayaan bahwa tidak hanya kebutuhan laparnya saja yang terpenuhi tetapi sekaligus kebutuhan emosionalnya pula. Perasaan nyaman, dilindungi, dan dekat dengan orang tuanya selalu tertanam di sepanjang tumbuh kembangnya melalui masa usia emas. Pada saat yang sama ibu juga mendapatkan imbalannya, dia akan merasa lebih tenang, damai dan tenteram.

Sejumlah penelitian telah membuktikan bahwa setiap kali ibu menyusui, ibu dan bayinya saling melepas hormon seretonin dan endorphin (dikenal juga sebagai hormon cinta ), sehingga pikiran jadi rileks dan segar. Ini menegaskan tindakan menyusui merupakan bagian dari rencana biologis alam dalam menciptakan keintiman/ikatan kasih sayang ibu dan bayinya, mengembangkan kecerdasan dan kapasitas bayi dalam hal kepercayaan, empati, belas kasih, dan hati nurani

Ini yang harus dijadikan mindset bagi orangtua manapun, bahwa memberikan pendidikan terbaik bagi balitanya adalah suatu keistimewaan. Anak di usia emas  otaknya bekerja bak spoon. Dia memiliki daya serap dan daya ingat yang sangat kuat, jadi apapun yang orangtua lakukan bisa menjadi modalnya dalam berperilaku nantinya. Anak adalah peniru ulung, dia belajar berprilaku melalui pengamatannya pada perilaku orang tuanya.
Di usia ini pula segala perilaku anak masih bersifat eksplorasi. Maka sudah menjadi kewajiban orangtua memberikan stimulus dan kesempatan seluas-luasnya pada anak. Pengalaman positif yang diterima anak dari lingkungan positif akan membantu pembentukan jaringan perkembangan sel otaknya. Karena seorang anak yang merasa tertekan, otaknya akan  menghasilkan zat kortisol. Kadar kortisol yang tinggi akan memperlambat perkembangan otak.

Stimulasi yang baik dan semakin banyak yang diterima si kecil, bagian-bagian otaknya akan didorong untuk saling berkoneksi dan mengolah informasi yang diterima. Ini artinya, semakin sering pula dimensi pada otaknya akan saling bekerja sama. Pada akhirnya sinergi yang baik pun akan berpengaruh positif terhadap aspek konsentrasi, stamina, kontrol emosi, serta kemampuannya berfikir mengolah informasi baru.

Sama halnya jika ibu yang stress akan cenderung mengalihkan stress kepada anaknya. Maka dengan masa cuti  diharapkan ibu beresiko kecil untuk stress, dan bebas dari memikirkan pekerjaannya sesaat. Dia punya banyak waktu dan bisa lebih fokus untuk mendidik anaknya dalam kerangka menyiapkan generasi yang insan kamil (manusia paripurna). Keuntungan lain adalah ibu memiliki waktu untuk memilih, memilah  dan menyajikan makanan yang sehat bagi si kecil dari hasil olahannya sendiri. Juga berkesempatan menemani dan berkreativitas, menyediakan dan memberikan beragam stimulus berharga bagi perkembangan anaknya di usia emas.

Bertepatan dengan Hari Ibu ini, saat yang tepat untuk mengenang sosok beliau. Seorang Ibu sekaligus seorang guru sebaiknya  tak pernah berhenti belajar (long life education). Bukankah perempuan menjadi cerdas dan  berpendidikan tinggi harusnya memiliki tujuan yang mulia yaitu agar semakin mendekatkan dia dengan keluarganya, sebagaimana slogan dari salah seorang pakar pendidikan Ayah Edy “Let’s make Indonesian strong from home!” (mari bangun Indonesia kuat bermula dari rumah ) Selamat Hari Ibu !

Beban Kerja Guru Tidak Sama Dengan Beban Kerja Pegawai Kantor

"Beban Kerja Guru tidak sama dengan Beban Kerja Pegawai kantor lainnya, walaupun pegawai kantor memiliki jam kerja  40 jam perminggu." 

Para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan dari negara Indonesia yang merdeka adalah untuk “…memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa…”. Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut memerlukan guru yang bekerja secara profesional. UU nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 35 ayat (2) mengatur beban kerja guru sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu. PP nomor 74/2008 Tentang Guru, pasal 52 ayat (1) mempertegas bahwa beban kerja guru mencakup kegiatan pokok; yaitu (a) merencanakan pembelajaran, (b) melaksanakan pembelajaran, (c) menilai hasil pembelajaran, (d) membimbing dan melatih peserta didik, dan (e) melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru. Selanjutnya PP nomor 74/2008 pasal 52 ayat (2) menegaskan bahwa istilah tatap muka berlaku untuk pelaksanaan beban kerja guru yang terkait dengan pelaksanaan pembelajaran. Beban kerja guru melaksanakan pembelajaran paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu tersebut merupakan bagian jam kerja pegawai yang secara keseluruhan paling sedikit 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja dalam 1 (satu) minggu.

Hasil survei 22 Agustus 2015 menunjukkan ketidaksetujuan guru, kepala sekolah dan pengawas bahwa beban kerja guru berpotensi menyebabkan kelelahan mengajar.

Beban kerja guru (sekaligus jam kerja guru) sebanyak 24 (dua puluh empat) jam tatap muka (jam mengajar) per minggu diperhitungkan pada 1 (satu) kegiatan tugas pokok dan fungsi guru, yaitu bagian (b) melaksanakan pembelajaran (tatap muka). Sedangkan 1 (satu) jam jam pelajaran pada jenjang SD, 1 jam pelajaran = 35 menit, SMP = 40 menit, dan SMA/SMK = 45 menit. Jika dikonversi, maka 24 jam pelajaran per minggu di SD hanya setara dengan 14 jam kerja per minggu (24 x 35 : 60), di SMP hanya setara dengan 16 jam kerja per minggu (24 x 40 : 60), di SMA hanya setara dengan 18 jam kerja per minggu (24 x 45 : 60).

Adapun sisa beban kerja guru PNS pada jenjang SD sebanyak 23,5 jam kerja per minggu, jenjang SMP sebanyak 21, 5 jam kerja per minggu, jenjang SMA sebanyak 19,5 jam kerja per minggu berlaku untuk kegiatan tugas pokok dan fungsi guru yang lain, yaitu bagian (a) merencanakan pembelajaran, (c) menilai hasil pembelajaran, (d) membimbing dan melatih peserta didik, dan (e) melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru.

Isu Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan, dalam Permendiknas No. 15/2005 tentang Standar Pelayanan Pendidikan (SPM) pendidikan dasar di kabupaten/kota, dalam pasal 2 ayat (2) poin b. butir 5 menyatakan bahwa salah satu bentuk pelayanan minimal di tingkat satuan pendidikan adalah “setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan. Isu-isu ini mendapat apresiasi positif lebih dari 90 persen responden

Kinerja guru sebagai aparatur sipil negara diatur dalam (1) Peraturan MenPAN dan RB No. 16/2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, (2) Peraturan Bersama Mendiknas dan Kepala BKN No. 03/V/PB/2010 dan No. 14/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, (3) Permendiknas No. 35/2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, dan (4) Buku pedoman Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB).  

 

MOS Edukatif ? Ok. MOS Menakutkan? No

Usai melaksanakan hajat tahunan berupa Pendaftaran dan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), untuk mengenalkan para peserta didik (siswa) baru pada lingkungan pendidikan yang baru, sekolah pada umumnya melaksanakan kegiatan masa orientasi (MOS). Pada masa lalu, selain untuk mengenalkan pada lingkungan baru, kegiatan MOS sering dijadikan ajang balas dendam dan kekerasan oleh para senior.

 

Penyimpangan lain dari MOS, bahkan juga ditengarai untuk menanamkan kebencian dan rasa permusuhan pada sekolah lain oleh para senior kepada juniornya. Hal ini yang kemudian menjadi landasan para pelajar ikut dalam tawuran antar pelajar dari sekolah lain.

 

Harus Berubah

Kini, jaman sudah berubah, kegiatan MOS juga harus berubah. Bukan lagi untuk ajang balas dendam dan tindak kekerasan, apalagi menghasut dan menanamkan rasa permusuhan dengan pelajar sekolah lain.

Keharusan merubah pola pelaksanaan MOS diungkapkan juga oleh pengamat pendidikan Darmaningtyas beberapa waktu lalu. Menurutnya, MOS tidak perlu sampai dihapuskan, tetapi penerapannya saja yang sedikit diubah. Ia juga mengungkapkan bahwa sebaiknya yang memberikan materi langsung kepada siswa baru dalam MOS adalah guru, bukan siswa senior.

"Kalaupun ada senior yang dilibatkan ya senior yang punya track record  baik di sekolah, pelajar yang perilakunya bisa dicontoh", katanya.

Character Building

Kegiatan positif yang harus dibangun dan diciptakan dalam MOS selain memperkenalkan semua kegiatan intra dan ekstra kurikuler yang ada di sekolah agar dapat diikuti oleh seluruh siswa dengan baik, tidak kalah pentingnya adalah membangun karakter siswa. Character building harus diperkenalkan kepada peserta didik baru sebelum mereka mengikuti proses pendidikan berikutnya yang harus diikuti dan dijalani secara rutin sesuai kalender akademik sekolah.

 

Character Building harus diperkenalkan kepada para peserta didik baru agar mereka mengetahui karakter siswa seperti apa yang hendak dibangun/diciptakan oleh para guru melalui proses pendidikan berikutnya. Dengan demikian para siswa tidak lagi menjadi obyek tetapi subyek dalam proses pendidikan. Guru dan siswa bersinergi mewujudkan tujuan yang hendak dicapai bersama. Karena itu bimbingan dan pengarahan dengan pendekatan yang lembut dan kasih sayang akan lebih efektif dari pada pola kekerasan yang sering menjadi benih sakit hati dan melahirkan sifat dendam para siswa.

 

Pendidikan dengan pendekatan kasih sayang sebagaimana orang tua terhadap anak-anaknya yang dilandasi rasa tanggung jawab terhadap tujuan pendidikan yang hendak dicapai bersama akan menghasilkan suasana sekolah yang nyaman, damai, dan menyenangkan. Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan akan memudakan guru dalam menanamkan benih-benih kejujuran dan kedisiplinan, rasa tanggung jawab dan taat aturan, mandiri, demokratis, kerja sama, peduli lingkungan, kreatif dan suka bekerja keras serta karakter terpuji yang lain. (d4)

Mengkritisi Kebijakan Anggaran Pendidikan

Hasil amandemen UUD 1945 Ke IV tahun 2002 tentang pendidikan (pasal 31) menyatakan; 1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; 2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; 3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang; 4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; 5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

UU nomor 20 tahun 2003

Terkait dengan pendanaan bidang pendidikan, pemerintah telah menetapkan alokasi dana untuk pendidikan minimal 20% tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (1) yang berbunyi, “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”

Bagaimana realitanya?

Penyusunan dan pengalokasian anggaran pendidikan baik di tingkat Pusat maupun Daerah, ternyata tidak sejalan dengan apa yang telah diamanatkan oleh UUD 1945 dan Undang Undang Sisdiknas. Oleh karena itu, PGRI mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan Judicial Review Undang Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan MK

Gugatan PGRI untuk menguji ulang (judicial review) UU No.16/2008 tentang Perubahan Atas UU No.45/2007 tentang APBN Tahun 2008 terhadap UUD 1945, dikabulkan MK. Meskipun dalam putusannya mengabulkan gugatan PGRI, namun MK mengemukakan, UU APBN-P 2008 tetap berlaku sampai dengan diundangkannya UU APBN 2009. MK juga mendorong agar semua daerah memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBD.

Termasuk Gaji Guru

Giliran  seorang guru SD, Rahmatiah Abbas dan Dosen Universitas Hassanuddin, Prof. Badryah Rivai, keduanya warga Sulawesi Selatan, menggugat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Mereka meminta MK untuk menyatakan Pasal 49 Ayat (1) UU Sisdiknas tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Keduanya diwakili oleh kuasa hukum Elsa Syarief, mempersoalkan ketidakpastian hukum lantaran keberadaan kata selain dalam Pasal 49 Ayat (1) UU Sisdiknas, “Dana Pendidikan selain Gaji Pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapaan dan Belanja Daerah (APBD)”.

Pendapat pro dan kontra muncul terkait pemohonan yang diajukan kedua orang tersebut. Namun berdasar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang pengucapan putusan perkara No. 24/PUU-V/2007, Rabu (2012), di Jakarta, dinyatakan gaji pendidik, sebagai bagian dari komponen pendidikan, harus dimasukkan dalam penyusunan anggaran pendidikan 20% dari APBN dan APBD.

RAPBN-P 2015

Mari kita simak skema Dana Pendidikan yang bersumber dari dokumen Nota Keuangan RAPBN-P 2015. Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyusun sasaran serta prioritas pembangunan yang tertuang dalam konsep Nawacita dan Trisakti. Trisakti merupakan visi Presiden yang meliputi: (1) berdaulat secara politik; (2) mandiri dalam ekonomi; dan (3) berkepribadian dalam budaya. Sementara itu, Nawacita merupakan agenda prioritas dalam mewujudkan visi Presiden. 

Dana BOS

Dana BOS tahun 2015, SD 800 ribu, SMP 1 juta, SMA 1,5 juta merupakan kebijakan  Kemendikbud RI terkait dengan alokasi anggaran pendidikan dalam APBN 2015 yang mencapai Rp 409,1 triliun lebih. Dari sisi pengelolaannya, anggaran fungsi pendidikan itu terbagi menjadi dua. Yakni anggaran fungsi pendidikan yang dikelola dalam belanja pemerintah pusat Rp 154,2 triliun. Kemudian anggaran fungsi pendidikan yang dikelola pemerintah daerah sebesar Rp 254,9 triliun.

Cukupkah anggaran sebesar itu untuk memenuhi seluruh kebutuhan pendidikan? Bagaimana anggaran pendidikan untuk masing-masing sekolah? Haruskah kran partisipasi dan bantuan masyarakat ditutup ?  Ikuti pembahasan redaksi bulan depan ! (d4)

PEKALONGAN, Guru Melempar Murid, dituntut 1 tahun dengan masa percobaan

Pekalongan, Derap Guru. Karena dinilai melanggar UU Perlindungan anak, Waryono (40), guru agama di SDN Kandangpanjang 10 Kota Pekalongan dituntut penjara 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun serta denda 10 juta rupiah dalam sidang Pengadilan negeri Pekalongan, Selasa (19/05). Demikian diungkapkan penasehat Hukum LKBH PGRI Jawa Tengah, Ulis Wijoretno, S.H usai mendampingi terdakwa.

Ulis menjelaskan, kasus itu berawal dari para siswa yang menimbulkan kegaduhan di dalam kelas saat Waryono mengajar. Karena emosi Waryono melepas sepatu dan melemparkannya ke belakang, tempat para siswa yang gaduh saat dia mengajar. Meski diakui oleh terdakwa, hal itu dilakukan secara spontan, dan bukan bermaksud menyakiti siswa tetapi lemparan sepatu itu yang terjadi pada Jumat (02/02) di kelas 2A SDN Kandang Panjang 10 itu mengenai AM (9) salah satu siswa di kelas tersebut.

Tim pembela terdakwa, Ulis Wijoretno dan Dr. Wahyu Widodo, SH, M.H akan menyampaikan pembelaannya, Selasa (26/05). Berdasar pembelaan nanti, Ulis berharap hakim dapat membebaskan terdakwa atau memberikan putusan seadil-adilnya. (d4)

Rhenald Kasali : Guru Berpikir dan Guru Kurikulum

Sastrawan dan filosof George Bernard Shaw mengatakan hanya 2 % manusia yang berpikir, 3 % berpikir bahwa mereka berpikir, dan 95 % lebih baik mati dari pada berpikir. Mengomentari kata-kata George Bernard Shaw tersebut pakar manajemen perubahan, Rhenald Kasali, mengatakan, hanya 2% dari seluruh guru yang benar-benar menjadi pendidik, yaitu guru yang kreatif yang membentuk manusia. Sekitar 3% sibuk menjadi administrator, dan selebihnya adalah “guru kurikulum” yang hanya menjalankan perintah dengan menyelesaikan kurikulum yang diwajibkan. Apa isi buku, itu yang diberikan.

Selanjutnya dikatakan, bahwa di banyak Negara, sebagian besar penduduk berprofesi sebagai pegawai. Dan hanya kurang dari 2 % penduduk yang membangun usaha dari nol menjadi pengusaha menengah dan besar. Dari ratusan professional yang bekerja di perusahaan, kurang dari 2 % yang menjadi eksekutif, atau menjadi pejabat eselon satu di pemerintahan. Diantara pemimpin itu hanya sekitar 2% yang benar-benar melakukan perubahan. Selebihnya terbawa arus, memimpin dengan cara yang sama berulang-ulang seperti para pendahulunya kendati zaman dan dan persoalan yang dihadapi sudah berubah total.

Benarkah kita menjadi guru yang tidak melakukan perubahan terhadap diri dan peserta didik, menjadi “robot kurikulum” yang tidak berani atau tidak bisa melakukan kreasi inovasi demi efektifitas pendidikan?

Apakah kita guru yang mengeluhkan UU Perlindungan anak dengan mengatakan, “saya menjadi guru baik, karena cara mendidik guru saya dulu juga secara keras ………..” Atau mengeluhkan murid-muridnya yang nakal dan sulit diatur. Atau terlalu sering mengeluhkan tunjangan profesi ang tidak kunjung cair sementara pembuatan rencana pembelajaran terbengkelai, malas untuk membaca apalagi membeli buku-buku  atau mengakses informasi demi pengembangan diri dan profesinya.

Apakah kita guru yang berkomitmen  seperti guru-guru di Finlandia yang dikenal sistem pendidikannya terbaik, “Kalau saya gagal dalam mengajar seorang siswa, itu berarti ada yang tidak beres dengan pengajaran saya”.  Apakah kita guru yang berwibawa dimata siswa. Guru yang sangat menghindari member kritik terhadap pekerjaan siswa, tetapi justeru mengajak para siswa untuk membandingkan dengan nilai sebelumnya yang pernah diraih (konsep Ipsative). Guru yang menghindari memvonis siswa dengan mengatakan “Kamu salah”, karena anggapan hal biasa jika siswa melakukan kesalahan, termasuk dalam mengerjakan soal-soal. Guru yang belajar mengajar dua arah, suasana kelas menjadi cair, menyenangkan, menggugah pemahaman  serta kesadaran. Guru yang benar-benar menekankan pendidikan pada proses, bukan sekedar hasil, sehingga rencana pembelajaran dibuat dengan sungguh-sungguh dan bisa menjadi tulisan yang pantas dan layak didokumentasikan, bahkan dibaca orang lain menjadi sumber acuan dan inspirasi. Guru yang mengerti betul karakteristik individu siswa-siswanya. Dan dia akan memperlakukan siswa sesuai karakteristiknya.

Apakah kita menjadi administrator pendidikan yang mampu menyiapkan instrumen bagi guru yang mendorong agar guru kreatif atau sebaliknya malah membelenggu para guru untuk tenggelam dalam pekerjaan administratif yang membosankan dan menjengkelkan. Apakah kita menjadi administrator yang membangun sistem yang mendorong guru menjadi guru inspiratif, membangun iklim pendidikan dengan kebijakan-kebijakan yang mendorong motivasi pengembangan diri guru secara menyenangkan dan bukan membelenggu.

Apakah kita adalah pengurus organisasi profesi guru yang tidak sekedar giat melakukan perlindungan dan advokasi profesi serta hak guru, tetapi juga mampu mendorong peningkatan kualitas dan kemartabatan guru. Pengurus yang mampu membangun iklim solidaritas untuk tumbuh kembangnya guru yang professional, bermartabat, sejahtera dan terlindungi.

Apakah kita adalah orang tua bagi anak-anak di rumah mampu mengambil peran sebagai guru sejati. Sementara guru-guru di sekolah adalah sekedar menerima titipan untuk mendidik hal-hal yang orang tua tidak mampu. Atau hanya menjadi orang tua yang sekedar berperan merawat, membiayai dan membesarkan anak, tanpa kontribusi mendidik. Apakah kita orang tua yang mampu menyusun “kurikulum” pendidikan di rumah bagi anak-anak.

Setiap era dibutuhkan tokoh perubahan untuk terus mendorong agar kehidupan menjadi dinamis, tumbuh dan berkembang demi kemajuan, kesejahteraan, kecerdasan dan kedamaian. Dibutuhkan guru pembimbing, pelita dan pencerah bangsa. Perubahan selalu dimulai dari perubahan cara atau pola pikir, perubahan mental. Perubahan dari mental pemalas menjadi disiplin kerja keras dan belajar agar cerdas. Perubahan dari mental egois menjadi altruis, kesediaan memberi dan berkorban untuk kemuliaan hidup. Dari mental “nrimo” menjadi penumpang – penonton – penikmat menjadi mental “driver” – penentu – pencipta/produsen, mental pemenang. Dan semua ini dimulai dari guru.

Widadi

Ketua Pengurus PGRI Provinsi Jawa Tengah

Resolusi Tata Kelola Kebijakan Pendidikan Berbasis Keadilan, Partisipasi dan Akuntabilitas

Pendidikan nasional yang diyakini banyak pihak sebagai bagian penting dalam proses pembentukan karakter manusia, pencipta kualitas sumber daya manusia  dan penentu masa depan bangsa, kini dalam kondisi memprihatinkan. Menteri Pendidikan Dasar, Menengah dan Kebudayaan, Anies Baswedan dalam suatu kesempatan bahkan menyatakan pendidikan kita dalam kondisi “gawat darurat”.  Pernyataan yang diungkapkan seorang menteri pendidikan seperti tersebut menunjukkan kebenaran parahnya kondisi pendidikan yang harus segera ditangani secara serius. Kondisi “gawat darurat pendidikan” itu ibarat orang yang sedang sakit parah yang membutuhkan penanganan khusus di ruang “Intensive Care Unit”.  Semua pihak yang punya empati, mesti berusaha membantu apa saja yang bisa dilakukan agar orang yang sakit segera sembuh. Keluarga yang bertanggung jawab pun biasanya tak lagi berpikir berapa biaya yang harus dikeluarkan, asal orang yang sakit dan dirawat di “ICU” itu bisa diselamatkan dan sehat kembali. Disisi yang lain, tim dokter yang menangani pasti berusaha menyembuhkan menyembuhkan melalui ilmu yang mereka kuasai.  

Dalam konteks pendidikan kita, Menteri pendidikan sebagai kepanjangan tangan pemerintah dalam bidang pendidikan adalah pihak yang paling bertanggung jawab mengatasi “gawat darurat”  pendidikan kita. Untuk mengatasi berbagai persoalan pendiaikan, Menteri pendidikan mestinya melibatkan masyarakat, khususnya para ahli pendidikan, para guru, organisasi guru dan pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam persoalan pendidikan, untuk bersama-sama mengatasi persoalan.  Betapapun hebatnya seorang menteri pendidikan, perlu menjalin kemitraan dan kerja sama dengan pihak lain untuk membantumengatasi persoalan dan meringankan beban tugasnya. Salah satu mitra dan pihak yang perlu didengar pendapatnya dan dipertimbangkan aspirasinya adalah para guru. Representasi guru adalah organisasi guru yang memperoleh mandat dan amanat para guru.  

Selama ini kita memang sering dihibur oleh prestasi para guru dan peserta didik, baik prestasi di tingkat nasional maupun internasional, tetapi itu belum mampu mengubah wajah pendidikan secara luas.  Hingga kini banyak permasalahan guru dan pendidikan yang belum terpecahkan.

Gambaran Kualitas

Human Development Index (HDI) Indonesia sebagai salah satu tolok ukur perkembangan suatu negara memang mengalami peningkatan dari urutan 121 pada 2012 menjadi urutan 108 pada tahun 2014, yang kemudian membuat kita masuk kategori negara Medium Human Development.
Namun, tengoklah Singapura dan Malaysia, Negara tetangga yang umurnya jauh lebih 'muda' dari bangsa kita sudah berada di depan, jauh meninggalkan kita. Kedua Negara tetangga kita itu masing-masing ada di peringkat 9 dan 62, dan masuk kategori Very High Human Development dan High Human Development.  Sementara itu, Vietnam, Negara yang jauh lebih muda dari kita, secara perlahan tapi pasti sudah mengintai di posisi 121.

Angka Putus Sekolah

Meski secara nasional angka putus sekolah mengalami perbaikan, di 19 provinsi angka putus sekolah di tingkat SMP masih cukup tinggi. Hal ini tecermin dari angka partisipasi kasar untuk tingkat SMP yang di bawah pencapaian nasional sekitar 98,11 persen. Angka partisipasi kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapa pun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia di jenjang pendidikan tertentu.

Angka putus sekolah di Jawa Tengah juga masih cukup memprihatinkan. Sebagaimana diungkapkan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) dalam laporan hasil reses tahun 2013 yang disampaikan pada rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah, hampir sepertiga angka putus sekolah usia 7 hingga 15 tahun ada di Jawa Tengah. Mengacu data Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat, menurut Sekretaris FPPP, Drs H Alfasadun MM di negeri ini masih ada sedikitnya 13.685.324 anak sekolah usia 7-15 tahun yang putus sekolah. Dari jumlah itu, sebanyak 32 persen di antaranya berada di Provinsi Jawa Tengah.

Kualifikasi dan Kompetensi Guru

Data kemdikbud tahun 2012/2013, masih banyak guru yang belum berkualifikasi S1/D4 sebagaimana dipersyaratkan UU Guru dan Dosen. Untuk guru TK jumlah yang S1 baru 81.708 dari 285.179, guru SD yang S1 1.120.457 dari 1.682.263, guru SMP yang S1 500.862 dari 587.610, guru SMA yang S1 247.701 dari 264.512, dan guru SMK yang S1 167.612 dari 187.529.

Di Jawa Tengah, sebagaimana terungkap dalam acara Focus Group Discussion (FGD) PGRI Jawa Tengah beberapa waktu lalu menunjukkan, bahwa dari jumlah guru 391.014 yang berkualifikasi S1/D4 jumlahnya 285.453 (73%), artinya masih ada 105.561 guru (27%) yang belum berkualirfikasi S1/D4. Dan dari jumlah itu yang lulus sertifikasi baru 173.205 (44,29%).

Sementara itu dari data Kemendikbud, dalam UKG tahun 2013, nilai gabungan kompetensi pedagogik dan professional tingkat nasional rata-rata baru mencapai 47,84. Ini menunjukkan bahwa kompetensi guru kita masih sangat rendah. Dengan melihat kompetensi guru yang rendah mengapa pemerintah tidak segera menindak lanjuti dengan cara mendidik dan melatih guru-guru yang sudah diketahui kekurangannya melalui UKG tahun 2012 dan 2013, tetapi justru melakukan UKG tahun 2015 untuk semua guru? Banyak guru yang khawatir, ini adalah cara pemerintah untuk menghapus TPG dengan alasan kinerja guru rendah dan tidak memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan.

Guru Honorer

Selain persoalan tersebut, kekurangan guru kelas (untuk SD) ada di hampir semua daerah di seluruh kabupaten/kota. Kekurangan itu dipenuhi oleh guru-guru honorer yang kesejahteraannya sangat memprihatinkan. Banyak diantara mereka diberi honor antara 300.000 sampai 500.000 per bulan. Dengan penghasilan yang sangat kecil, para guru honor ini memiliki tugas pokok yang sama dengan guru-guru PNS yang sudah sertifikasi dan memperoleh tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok. Ini jelas menujukkan adanya ketidak adilan.

Peralihan pengelolaan guru SMA/SMK dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi juga menjadi persoalan baru yang menghadang. Akankah perpindahan pengelolaan itu menjadi lebih baik, atau sebaliknya. Lebih baik atau tidak, para guru yang akan merasakan dan para peserta didik akan memperoleh dampaknya.

Selain hal-hal diatas, masih banyak persoalan yang juga menunggu untuk diselesaikan. (d4)

Murywantobroto: Setahun Sudah

Setahun sudah, bahkan lebih, Indonesia berpresiden Bapak Joko Widodo. Banyak kebijakan dikeluarkan beliau selama itu. Wajarlah bila ada pemimpin baru,banyak pula harapan rakyat akan adanya perubahan di era kepemimpinan beliau. Sudah barang tentu harapan perubahan lebih baik. Bahkan harapan itu (sesuai) bersumber pada adanya sebuah “revolusi mental,” seperti yang dijanjikan.

Seumur itu pula bidang pendidikan di negeri ini mempunyai dua orang menteri, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengan dan Kebudayaan, dan Menteri Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi. Ini setahu saya baru terjadi pertama kali di negeri kita. Apakah ini tindak lanjut dari guru dan dosen undang-undangnya dibedakan atau alasan lain? Bagian dari revolusi mental itu? Entahlah.  Yang jelas “kita” punya dua menteri.( Akan tetapi kita tetap harus solid dengan satu PGRI, tak perlu lah PGRI untuk pendidikan dasar dan menengah, tak perlu PGRI untuk pendidikan tinggi.)

Isu ganti menteri (pendidikan) ganti kurikulum agaknya tidak terjadi karena kurikulum yang diberlakukan merupakan kurikulum baru yang dicanangkan oleh menteri sebelumnya. Menteri yang lama “mewariskan “ kurikulum dengan berbagai persoalannya yang belum tuntas.  Akan tetapi, barangkali ini tragisnya, selagi Kurikukum 2013 berjalan satu semester, tiba-tiba dihentikan oleh kebijakan menteri yang baru. Sudah barang tentu yang menanggung akibatnya  adalah siswa dan guru yang terkena dampak kebijakan itu. Guru yang di semerter satu menggunakan Kurikulum 2013 karena dihentikan, semester duanya mengunakan KTSP dan juga harus “mengejar ketertinggalan” menyampaikan materi semester satu KTSP. Lembar Rapor 2013 yang dikerjakannya dengan lembur beberapa hari hingga larut  malam seakan sia-sia (lagi pula banyak orang tua siswa yang tidak paham dengan “nilai rapor” yang diperolah anaknya).

Rupanya memang (barangkali)  banyak  “ pekerjaan rumah” bagi kementrian pendidikan.   Kurakulum 2013 disempurnakan (entah apanya) hingga saat ini belum diumumkan hasilnya. UKG (Uja Kompetensi Guru) yang sudah pernah diadakan tahun 2012. 2013 (tahun 2014 tidak ada entah karena apa), tahun 2015 kembali diadakan. Timbul berbagai pertanyaan. Hasil dari UKG yang lalu untuk apa? Katanya untuk pemetaan tetapi mana tindak lanjutnya? Mengapa tidak ada pelatihan bagi guru-guru yang sudah dipetakan itu? Siapa yang akan sanggup memberikan pelatihan kepada para guru itu?Kini 2015 ada lagi untuk apa?

UKG untuk apa? Tentu ada banyak alasan atau jawaban. Yang jelas guru terbebani oleh kebijakan itu lantaran mereka butuh persiapan yang tidak ringan.

“Saya tidak konsentrasi mengajar sebab saya harus belajar untuk menghadapi UKG. Saya dengan tunjangan sertifikasi akan dicabut bila hasilnya jelek,” kata seorang guru.

“Saya sih pasrah sajalah. Mau dapat berapa. Yang penting anak-anak (siswa) saya tidak terlantar belajarnya. Tunjangan sertifikasi dicabut ya silakan dari pada mnimbulkan rasa iri. Guru dapat tunjangan yang suka terlambat pembayarannya, sudah begitu masih dipotong, tidak masuk tiga hari dipotong, kok diributkan terus,” komentae guru lainnya.

“Ha ha ha, saya dapat skor 60. Begaimana mau dapat bagus lha wong bidang saya biologi. Padahal sudah 5 tahun saya mengajarkan IPA, soal Fisika dan Kimianya ya embuh, ora paham aku” seorang guru SMP yang lain berkabar.

Pembaca yang Terpelajar,

Adakah revolusi mental itu tengah berlangsung? Seperti apakah kongkritnya? Ajakan “ayo kerja!” sepertinya tidak terlalu penting bagi guru atau siapa saja yang sudah mekakukannya sebelum diperintah secara verba, dengan kesadarannya sebagai suatu konsekuensi atau tanggung jawab profasi! Membicarakan itu semua sepertinya tak akan ada habisnya. Membicarakan nasib guru baik yang sudah sertifikasi, maupun yang belum, apa lagi yang honorer, dengan berbagai permasalahannya sesungguhnya bagai menunggu “revolusi” itu dari pemerintah. Adakah pemerintah mau melalukan revolusi untuk mengeluarkan kebijakan yang berpihak pada guru? Setahun sudah, tetapi mana revolusi itu? Mereka, para guru itu, tidak pernah menuntut yang aneh-aneh. Mereka hanya ingin semua guru mendapatkan hak yang sama.

“ Alhamdulillah pak, kabarnya guru honorer akan segera diangkat. Saya sudah 15 tahun jadi guru honorer, Pak,” seoreng kawan berkabar dari daerah.

Pembaca yang Terpelajar,

Bisa jadi guru berdemo memang tidak baik. Akan tetapi bila kondisi darurat,  hal itu tidak berlaku! Bila dalam kondisi darurat, yang haram saja bisa dihalalkan! Mari kita tunggu kabar baiknya dari kebijakan pemerintah. Mari tetap mencerdaskan kehidupan bangsa ini setiap saat.

Selamat  Hari Guru Nasional 2015.

Lewati Pintu Rasa Takut dan Harapan

Hal-hal yang mempengaruhi atau, bahkan menjadi sumber sikap dan perilaku seseorang adalah komitmen, keyakinan, rasa takut, dan harapan atau cita-cita. Atau dengan kata yang lebih ringkas, karakternya. Pihak eksternal dapat mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang lewat pintu rasa takut dan harapan. Maka muncul istilah intimidasi dan hukuman (punishment) untuk membuat seseorang agar tidak melakukan atau juga membuat seseorang terpaksa melakukan sesuatu dengan membuat rasa takut. Sebaliknya seseorang didorong untuk mau melakukan atau tidak melakukan dengan iming-iming (reward)

Takut, tidak takut dan harap menjadi kekuatan yang saling tarik menarik dalam diri seseorang.Rasa takut menjadi biang dari pesimisme, membuat seseorang takut mengambil resiko tidak berani melangkah ke depan. Rasa takut menjadi mental block yang akan menghalangi kesuksesan mewujudkan cita-cita.Bentuk rasa takut muncul dalam banyak wajah, seperti takut ditolak, takut dilecehkan, takut dinilai, takut gagal, dlsb. Survei membuktikan, hanya lima persen ketakutan manusia punya alasan. Sembilan puluh lima persen rasa takut tanpa alasan. Itulah kenapa Michael Jordan (pebasket dunia) meng-install dalam benaknya bahwa sebenarnya ketakutan manusia hanya ilusi, sehingga dia tetap mampu mencetak point di saat genting.

Banyak pelatihan-pelatihan pengembangan diri dilakukan untuk menghapus rasa takut seperti out bond dengan permainan-permainan ekstrem untuk menghilangkan rasa takut. Pelatih ahli bisa membimbing peserta berjalan di atas api, atau di atas pecahan kaca, tanpa rasa sakit, dengan meng-install pikiran bahwa api tidak panas, dst. Rasa takut terutama bersumber dari trauma masa lalu atau cara mendidik yang salah sehingga anak membangun konsep diri sebagai penakut atau pesimis. Rasa takut adalah memori jangka panjang yang tertanam dalam benak anak. Oleh karena itu mendidik dengan paradigma menghukum harus diubah menjadi konsekuensi. Anak lebih didorong untuk mandiri dengan pendidikan yang tidak terlalu protektif, dengan penanaman rasa tanggung jawab.

Sebagai contoh penanaman disiplin dengan tekanan dan ancaman terhadap anak, “jangan jajan di sekolah, makanannya tidak sehat ! Awas loh ! …….. “ Si anak akan jadi takut. Tetapi ketika melihat teman-temannya yang lain juga jajan, dan dia dirayu “ toh mama tidak melihat ….. “, maka si anak bisa berubah sikap, ikut jajan.

Berbeda dengan apabila kepada si anak dijelaskan dengan penuh kasih sayang tentang makanan berbahaya tersebut, diperlihatkan bungkusnya, isi kandungan makanan, resiko sakit, penderitaan saat sakit, dst, tentu dengan bahasa yang dimengerti anak, maka hasilnya akan berbeda. Sia anak akan tak mudah terpengaruh lingkungan. Penanaman disiplin dan tanggung jawab anak terbentuk lewat learning by doing dan learning by example. Anak akan meniru, terutama pada orang-orang terdekatnya. Dengan demikian, kalau orang tuanya takut pada benda-benda, makhluk atau peristiwa tertentu, sang anak akan “mengkopi“ (mirroring). Anak yang melihat kedua orang tuanya bertengkar karena masalah uang, dalam memori jangka panjang anak akan tertanam uang adalah jahat.

Memori jangka panjang atau trauma akan berhimpun menjadi kekuatan yang mem- blog jiwa untuk melangkah ke depan.

HARAPAN

Hidup harusnya berjalan ke depan mewujudkan cita-cita. Ibarat mobil, dipasang kaca spion untuk bisa melihat ke belakang untuk kehati-hatian dan menjamin keselamatan. Tetapi perjalanan tetap harus fokus ke depan meski boleh ingat pelajaran pengalaman masa lalu. Kepada setiap anak harus dibimbing mampu membangun  cita-cita serta optimisme untuk bisa mewujudkannya. Orang tua dan guru sebaiknya mampu segera menemukan bakat anak dan membangun minat agar anak bersemangat untuk mengasah kemampuan-kemampuannya. Setiap tempat, rumah, sekolah, tempat-tempat umum seperti taman, jalan, alat transportasi, tempat ibadah, dlsb harus dibangun menjadi rumah belajar bagi anak untuk mengasah bakat dan minatnya serta karakternya.

Menurut survei, satu persen orang menulis mimpinya, dan merekalah yang menjadi bilioner, menguasai keuangan dunia. Sementara itu tiga persen menceritakan mimpinya dan tujuh persen mengkhayalkannya. Penulis Laskar Pelangi mengingatkan, orang yang ingin sukses harus punya impian. Sementara peneliti DNA mengatakan, DNA manusia mengarah ke satu destinasi, yaitu impian. Banyak penerima Nobel dulunya adalah mahasiswa biasa dan anak dari orang tua biasa. Pikiran positif akan meng “on” kan unsur-unsur  DNA positif.

Kekuatan cita-cita atau impian (vision) akan menggerakkan (meng “on” kan) tindakan-tindakan (action), gairah  dan semangat (passion) dan kolaborasi (collaboration).

 

Kekuatan harapan harus selalu melampaui rasa takut. Kehidupan yang digelayuti rasa takut membuat kehidupan stagnan. Namun harus diingat manusia bisa diubah lewat rasa takut, bahkan rasa sakit, apabila rasa takut tidak cukup untuk mempengaruhi agar berubah. Misalnya koruptor harus dipertakuti dengan ancaman pemiskinan, agar menghentikan hasrat serakahnya.

Kekuatan harapan yang melahirkan karya prestatif perlu diapresiasi untuk menstimulasi agar orang berkenan membangun harapan atau impian yang member kemanfaatan.

Wallahu a’lam.

 

 

Widadi

Ketua Pengurus Provinsi

PGRI Jawa Tengah

Pendidikan Kita: Harapan dan Kenyataan

Pergantian Kepemimpinan Nasional Nasional dari Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke presiden Joko Widodo melalui Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 berjalan lancar. Suksesi kepemimpinan nasional yang kemudian diikuti perubahan kabinet dari kabinet Indonesia Bersatu II menjadi kabinet kerja dibawah kepemimpinan presiden Jokowidodo memberikan harapan baru bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik, lebih maju, lebih sejahtera, lebih adil, lebih damai, dan berjuta harapan yang lain.

Menteri Pendidikan
Harapan baru menuju keadaan lebih baik dalam bidang pendidikan disandarkan pada dua sosok Menteri yang dipercaya presiden Jokowi, yakni menteri Pendidikan Dasar,   Menengah, dan Kebudayaan, Anies Rasyid Baswedan dan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, M. Nasir. Anies Baswedan sebelumnya adalah Rektor Universitas Paramadina, Jakarta dan M. Nasir sebelum diangkat menjadi Menteri adalah Rektor Universitas Diponegoro Semarang. Kedua menteri itu dipercaya presiden Jokowidodo dan wakil presiden Jusuf Kall mewujudkan janji-janjinya melalui jalur pendidikan.
Kepada para menteri barunya, Presiden Jokowi berkata, tidak ada istilah visi-misi kementerian, yang ada ialah visi-misi presiden. Dengan demikian jelaslah bahwa apa yang dilakukan para menteri harus sesuai dengan visi, misi dan program yang pernah dijanjikan presiden (saat kampanye). Program presiden Jokowi yang dipopulerkan saat kampanye adalah mewujudkan program Nawa Cita, yakni Sembilan program prioritas yang sering dikenal sebagai penjabaran dari Trisakti Bung Karno. Trisakti Bung Karno adalah berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Untuk mewujudkan visi, misi dan programnya, Presiden Jokowi meluncurkan gerakan Revolusi Mental yang harus dijalankan oleh seluruh komponen bangsa ini.
Terkait dengan pendidikan sebagai pembentuk karakter bangsa, Jokowi antara lain menjanjikan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional yang mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan dan menempatkan secara proporsional pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotis dan cinta Tanah Air, semangat bela negara, serta budi pekerti. Jokowi juga menjanjikan biaya pendidikan terjangkau bagi seluruh warga negara. Adapun visi-misi di bidang kebudayaan, Jokowi akan memperteguh kebinekaan Indonesia dan memperkuat restorasi sosial.

Kabinet Kerja
Kabinet Kerja Jokowi-JK, dalam mewujudkan visi-misi bidang pendidikan dan kebudayaan, dihadapkan pada berbagai persoalan. Perbaikan mendasar dan strategis pendidikan tentu sangat diharapkan dapat mengungkit kualitas manusia Indonesia. Sejumlah persoalan pendidikan yang menuntut segera dibenahi antara lain; perbaikan pengelolaan guru, perbaikan kurikulum, pemenuhan sarana prasarana, perbaikan dan pemerataan mutu pendidikan, memperluas akses pendidikan bagi seluruh rakyat, dan berbagai persoalan lain. Semuanya menuntut prioritas untuk dibenahi dan diperbaiki. Tuntutan daya saing manusia Indonesia di era global menjadi tantangan yang harus dipersiapkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan merata bagi seluruh rakyat. Terlebih, pada akhir tahun 2015, Indonesia dihadapkan pada Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang menuntut kekuatan daya saing manusia.
Bagaimana pendapat para guru setelah satu tahun kepemimpinan nasional berada dibawah presiden dan wakil presiden, Jokowi-Jk ?

Pemberdayaan Guru
Ketua PGRI Kabupaten Banyumas, Drs. Takdir Widagdo, S.H saat diminta pendapatnya mengenai kinerja pemerintah dalam bidang pendidikan selama setahun kepemimpinan presiden/wakil presiden, Jokowi - Jusuf kalla menyatakan melihat adanya program yang bagus yakni, pemberdayaan guru dan kepala sekolah. Ia mencontohkan adanya program pertukaran kepala sekolah / study banding 7 kepala sekolah di Banyumas. Dijelaskan pada tanggal 22 – 25 November 2015 mereka mengikuti kegiatan workshop di Jakarta dan dilanjutkan kegiatan study banding ke Manokwari dan Sorong. Dikatakan oleh Takdir bahwa ke tujuh orang kepala sekolah tersebut di Banyumas termasuk guru yang berprestasi sehingga diharapkan dapat menyebar luaskan pengalaman dan prestasinya kepada guru/kepala sekolah lain. Hal yang sama juga terjadi pada guru/kepala sekolah di daerah lain. Kegiatan seperti ini menurut Takdir sangat positif untuk mendorong semangat para guru meningkatkan kualitasnya guna meningkatkan mutu pendidikan. Selain memberikan apresiasi, Takdir juga memberikan catatan belum adanya tindak lanjut UKG 2012/2013 tetapi kemudian dilakukan lagi uji kompetensi guru (UKG 2015). Hal ini sempat menimbulkan kekhawatiran sejumlah guru akan dihubungkannya dengan penerimaan tunjangan profesi guru. Dengan adanya penolakan para guru, pemerintah kemudian menyatakan UKG 2015 hanya untuk pemetaan dan tidak berpengaruh pada TPG. Dari hasil pemetaan itu akan ditindak lanjuti dengan pendidikan dan pelatihan untuk memperbaiki kekurangan dan kelemahan guru dari sisi pedagogik atau professional. “Karena itu kami berharap pemerintah benar-benar menindak lanjuti rencana tersebut dan bukan untuk mengurangi hak-hak guru”, jelas Takdir.

Kurikulum
Pengawas TK/SD Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Drs. Mulyatno, M.Pd saat diminta pendapatnya mengenai dualisme kurikulum ( K.13 dan KTSP ) di sekolah-sekolah saat ini menyatakan sebagai kebijakan yang menyulitkan. Untuk tingkat SD di kabupaten Wonogiri hanya 12 SD yang menjadi piloting pelaksanaan K-13. Guru yang memiliki kemampuan melaksanakan K-13 jumlahnya sangat terbatas. Sampai saat ini para guru juga belum tahu bagaimana bentuk soal dan kisi-kisinya yang harus disiapkan dalam ujian beberapa bulan lagi. Persoalan lain juga dihadapi siswa, setelah lulus mereka harus melanjutkan ke sekolah mana jika SMP yang menggunakan K13 lokasinya jauh dari tempat tinggal siswa. Begitu juga jika di SD tidak menerapkan K13, sementara SMP terdekat sudah menerapkan K13.
Penerapan teknologi yang diharapkan mampu mempermudah pengelolaan data guru saat ini belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Belum semua guru dapat memanfaatkan system yang diterapkan. Misalnya data PUPNS yang dinilainya belum efektif bisa diakses para guru, bukan karena ketidak mampuan guru tetapi karena masalah teknis dan factor alam.
Tanggapan tentang kurikulum yang berlaku di sekolah-sekolah saat ini juga diberikan oleh Doni Tridadi, S.Pd, guru SMAN 2 Mranggen, Kabupaten Demak. Doni mengungkapkan bahwa dualisme kurikulum saat ini membingungkan. Berlakunya dua kurikulum (K13 dan KTSP) menurutnya akan berdampak menyulitkan pada guru, siswa dan masyarakat. Para guru saat ini selain dituntut melaksanakan tugas pokoknya sebagai pendidik para siswa banyak dibebani tugas-tugas administrasi yang melelahkan. “Jika guru lelah, pasti berdampak pada proses dan kualitas pembelajaran kepada para peserta didik, banyaknya tugas yang harus dikerjakan membuat guru tidak bisa fokus pada tugas pokoknya mendidik siswa, jelasnya.
Meski demikian Doni yang juga memperoleh tugas tambahan sebagai Pembina OSIS ini mengaku bisa memaklumi kebijakan tersebut karena pendidikan saat ini masih dalam masa peralihan. Mantan Waka Kesiswaan SMK PGRI 01 Semarang itu berharap pemerintah segera mengambil kebijakan yang tegas dan jelas untuk mengakhiri dualisme kurikulum tersebut.

Kekurangan Guru
Ditanya mengenai jumlah guru di sekolah, Mulyatno yang juga Sekretaris PGRI Kabupaten Wonogiri ini menyatakan masih banyak SD yang guru PNS-nya cuma 4 atau 5, selebihnya adalah guru honor. Sementara banyak guru PNS yang pensiun juga tidak segera diganti, Bagaimana kegiatan Diklat dan peningkatan mutu profesi guru? Mulyatno mengaku selama ini peningkatan mutu profesi guru cukup dilakukan melalui KKG karena kegiatan lain seperti diklat/ workshop jumlahnya masih terbatas. Ditanya tentang UKG yang akan ditindak lanjuti dengan PKG, Mulyatno mengaku tidak masalah karena selama ini guru-guru sudah biasa menghadapi penilaian kinerja.
Apakah kesejahteraan guru selama satu tahun terakhir ini lebih baik dari sebelumnya? Mulyatno mengaku tidak ada yang berubah, masih biasa seperti sebelumnya. “Pembayaran tunjangan profesi bagi guru yang telah lulus sertifikasi juga masih seperti sebelumnya”, jelasnya.
Lia Maylani Hendriyanti, M.Pd, guru di kota Semarang mengungkapkan sulitnya para guru memperjuangkan TPG. Menurut Lia para guru memperjuangkan haknya itu sangatlah wajar karena dari dulu guru seperti umar bakri. Ia mengisahkan perjuangan guru seperti mengolah benda hidup yang semakin hari semakin sulit karena adanya euforia dunia. Ia mengaku prihatin, melihat para guru senior yang sudah hampir pensiun dan tentu sudah banyak mengabdi untuk negeri ini, mereka harus bersusah payah mengumpulkan berkas-berkas tiada henti untuk memperoleh TPG. “Mengapa pemerintah mempersulit guru untuk memperoleh haknya?”, Tanya Lia. Ia pun menengok, bahwa sebenarnya banyak PNS selain guru yang sudah menerima remunerasi atau sejenisnya tanpa ada masalah apapun dan tidak perlu ribet seperti guru. “Mengapa guru selalu dibuat heboh?”, Tanya dia.

Revolusi Mental
Gerakan Revolusi mental yang selama ini didengungkan pemerintah, implementasinya di sekolah tidak jelas karena tidak adanya acuan berupa juklak dan juknis dari dinas pendidikan. Sosialisasi tentang gerakan tersebut juga tidak pernah ada, hanya wacana saja yang selama ini kita dengar. Demikian pengakuan Ketua PGRI Kabupaten Kudus, Drs. Agus Nuratman, M.Pd. ia sendiri memahami gerakan revolusi mental sebagai gerakan untuk  menumbuh kembangkan perilaku jujur, disiplin, bekerja keras, bertanggung jawab, mengutamakan kepentingan umum, dan perilaku terpuji yang lain. Jika itu yang dimaksudkan maka sejak dulu para guru telah melakukannya.
Mantan artis yang kini menjadi Ketua Komisi IX DPR, Dede Yusuf, merasa bingung memberikan tanggapannya ketika wartawan menyodori pertanyaan tentang evaluasi program “Revolusi Mental” yang didengungkan oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Secara khusus berbicara tentang kinerja Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Dede Yusuf, mengaku tidak merasakan makna dari Revolusi Mental dalam setahun kinerja Kemenko PMK. “Saya belum ketemu tuh arti revolusi mental yang sebenernya itu seperti apa. Artinya, apa sih yang mau diangkat? revolusi mental seperti apa? bagimana?” ujar Dede kepada awak media di gedung DPR Jakarta, beberapa waktu lalu. Menurut Dede, bila berniat untuk merevolusi mental, maka yang pertama harus ditentukan adalah siapa yang menjadi target dari revolusi mental tersebut. “Karena kita bicara luas sekali ya soal revolusi mental. Karena ini implementasinya belum jelas. Nah, ada cara yang baik. Ketika sudah berbicara revolusi mental itu artinya pendidikan karakter. Artinya, dilakukan di sekolah-sekolah dasar,” tandasnya.

Anggaran Sosialisasi
Sementara itu, Direktur Center of Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi mengkritik anggaran sosialisasi program Gerakan Nasional Revolusi Mental sebesar Rp97,8 miliar. Uchok menilai penggunaan anggaran untuk sosialisasi program tersebut sebagai bentuk pemborosan atau menghambur-hamburkan uang negara. "Waduh, senilai Rp.97,8 miliar itu duit atau pasir ya? Gampang sekali menghambur-hambur anggaran semahal ini," kata Uchok. Pernyataan itu menanggapi pemberitaan sebelumnya, bahwa Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) yang menganggarkan sosialisasi Gerakan Nasional Revolusi Mental di televisi mencapai Rp. 97,8 miliar. (d4)

Mempengaruhi Lingkungan

Hajudin Alwi, Derap Guru. Bu Yani mengernyitkan dahi manakala mendapati jawaban tidak memuaskan dari seorang guru yang sedang disupervisi . Bu guru mengeluh kalau prestasi  siswanya belum maksimal karena tidak ada  dorongan belajar dari orang tua dan adanya pengaruh lingkungan yang buruk.

Pengawas sekolah yang belum genap dua tahun menjabat tersebut, tidak setuju dengan jawaban yang diberikan. Tetapi Bu Yani mampu mengendalikan diri dengan tidak menunjukkan amarahnya di depan kelas. Pada waktu istirahat, aktivitas supervisinya dilanjutkan. Bu Yani mengingatkan bahwa sekolah merupakan wawasan wiyata mandala yang menjadikan sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan harus dipertahanakan eksistensinya.  Dalam hal ini, pemerintah telah menyediakan guru bagi sekolah- sekolah. Tanggung jawabnya  tiada ada beda antara guru di kota maupun di pelosok desa. Mereka mendapat perlakuan sama dalam hal gaji dan pendapatan lainnya. Oleh karena itu pantang bagi guru untuk menyalahkan pihak luar jika  gagal dalam mengelola proses pembelajaran. Pada prinsipnya guru ditugaskan guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebelum mengakiri penjelasan, Bu Yani menyarankan agar bu Sri membaca buku berjudul Profesi Keguruan.

Setelah membaca dan mendalami buku tersebut, bu Sri mendapat gambaran lebih jelas  tentang profesi guru. Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian. Tidak sembarang orang dapat melakukan pekerjaan tersebut kecuali yang sudah terlatih dan dipersiapkan secara khusus. Profesi juga merupakan tugas yang mempunyai otoritas dan bersifat pelayanan pada kemanusiaan. Secara intelektual, seorang professional dituntut memiliki tingkat penguasaan yang memadai. Sikap dan keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan menjadi modal utama bagi seorang profesional. Oleh karenanya, seorang guru dituntut berkualifikasi sarjana pendidikan.  Guru profesional juga memiliki standar unjuk kerja baku dan memiliki aturan jelas tentang pekerjaannya. Sebagai profesi, seorang guru dituntut memiliki ketangguhan dalam mengelola proses pendidikan . Rasa percaya pada diri dan tanggung jawab seorang guru perlu dikembangkan dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Di sisi lain, guru ternyata merupakan jabatan fungsional. Guru secara konsisten melaksanakan rangkaian kegiatan mulai dari  merencanakan, melaksanakan dan melakukan evaluasi proses pembelajaran. Kesimpulan yang didapat pasca memperoleh pemahaman mengenai tugas profesi, menunjukkan  bahwa seorang guru harus terbiasa melakukan introspeksi . Seharusnya tidak ada lagi alasan bagi seorang guru untuk melempar kesalahan atas  kegagalannya kepada orang tua maupun lingkungan. Oleh karenanya, untuk mewujudkan proses pembelajaran yang maksimal dengan hasil optimal, Bu Sri bertekad  untuk bekerja lebih giat.

Lingkungan Edukatif

Setelah melalui proses olah fikir dan melalui proses kreativitas, bu Sri terobsesi untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif. Ide tersebut juga dilatarbelakangi adanya keprihatinan terhadap aktivitas para pelajar dan anak muda yang kian meresahkan. Mereka seakan merasa tidak bersalah melakukan hal buruk seperti jamaah merokok, pesta miras maupun gemar tawuran.

Bermain kelompok  merupakan temuan yang diharapkan dapat merubah keadaan . Konsep tersebut dilakukan sebagai suplemen dari kegiatan belajar kelompok.

Langkah pertama diawali dengan mendata semua jenis permainan anak tradisional yang ada dan berkembang di masyarakat termasuk yang sudah hampir punah. Kajian pustaka, browsing internet dan mencari keterangan dari berbagai sumber dilakukan untuk melengkapi informasi perihal aneka permainan tersebut. Setelah data terkumpul, disusul dengan menyusun juknis cara memainkannya. Bu Sri melibatkan para wali murid untuk melakukan monitoring, agar kegiatan berjalan lebih efektif. Pemanfaatan jasa teknologi semacam SMS maupun WA dimanfaatkan agar proses komunikasi lebih efisien. Setelah semua perangkat siap diluncurkan, Bu Sri kemudian menyusun  jadwal kegiatan termasuk daftar pesertanya.

Kebangkitan memainkan kembali permainan tradisonal menciptakan suasana baru di dusun tempat bu Sri mengajar. Hampir setiap sore, anak kelas V dan sebayanya berkumpul bermain riang gembira. Program anak kembali bermain ini awalnya terlihat agak asing, tetapi dengan tekad untuk memperbaiki keadaan, agenda tersebut terus dipertahankan.  Mereka sangat antusias mendapat permainan baru padahal sebenarnya stok lama. Permainan kasti, bentik dan gobag sodor yang sudah tidak dikenali, kini akrab kembali dengan mereka. Kombinasi antara belajar kelompok dan bermain kelompok memunculkan harapan baru terhadap kondisi lingkungan yang kondusif. Mereka tidak sekedar bermain, tetapi memperoleh manfaat yang menunjang pembelajaran seperti matematika dan olah raga. Secara psikhologis mereka memperoleh efek positif bagi perkembangan jiwa, sarana bersosialisasi,  menanamkan sportifitas dan menjalin keakraban. Hasil yang langsung dirasakan manfaatnya adalah menjauhkan anak-anak dari candu permainan elektronika. Sekecil apapun yang dilakukan, Bu Sri telah melakukan kebaikan sesuai kapasitas dan otoritas. Beliau tidak sekedar mencela tetapi telah berbuat mempengaruhi lingkungan. 

Catatan Awal Tahun Ajaran Baru: Pelaksanaan Mopd Perlu Pembenahan

Masa Orientasi Siswa atau MOS (sekarang disebut MOPD) merupakan kegiatan sekolah menyambut kedatangan siswa atau peserta didik baru disekolah. MOPD adalah sarana mengenalkan almamater, lingkungan sekolah beserta seluruh komponen sekolah, norma dan tata tertib serta budaya sekolah. MOPD bermanfaat membangun ketahanan mental, meningkatkan disiplin, mempererat tali persaudaraan serta mengarahkan siswa baru untuk memilih ekstrakulikuler yang sesuai dengan bakat dan minat. Sesuai aturannya MOPD dilaksanakan pada hari - hari pertama masuk sekolah selama 3 (tiga) hari dan dilakukan selama jam belajar. Hasil survei pada peserta MOPD tahun ajaran 2015/ 2016 menggambarkan harapan siswa agar MOPD tetap dilaksanakan pada tahun berikutnya karena dapat memotivasi siswa dan meningkatkan keakraban diantara siswa.

Ibarat ibu yang sedang mengandung bayi, maka ibu tersebut perlu mempersiapkan kelahiran anaknya dengan baik. Demikian juga sekolah yang akan menyambut kedatangan siswa baru. Agar siswa baru itu bisa  masuk sekolah dengan gembira, optimis, tahu tentang apa yang harus dilakukan, tahu dan mau menjalankan proses belajar. Singkatnya siswa memiliki orientasi yang jelas tentang sekolah yang ia pilih. MOPD menjadi sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Namun yang terjadi dilapangan belum sesuai dengan tujuan MOPD yang sebenarnya. MOPD yang tujuan awalnya sebagai wahana mengenalkan para siswa dengan lingkungan baru, telah menjadi suatu ajang balas dendam. Sorotan tajam justru pada isu MOPD lainnya, yaitu diselenggarakan didalam atau diluar sekolah, materi MOPD serta waktu penyelenggaraannya. Isu-isu tersebut menjadi perdebatan sengit yang masing-masing didukung oleh alasan yang rasional.

Pada salah satu sekolah, siswa baru dihari pertama disuruh membawa telor asin, permen warna tertentu untuk dibuat gelang dan kalung, siswa menyiapkan atribut aneh ini hingga jam 1.30 dini hari. Siswa harus beli sendiri" bahan-bahan aneh yang tidak manfaat" dengan minta uang pada ortu mereka. Tak masalah jika orang tua siswa punya uang. Bagaimana jika keluarga siswa hidup pas pasan? Dari mana mereka membeli atribut aneh itu? Pada hari kedua MOPD siswa diwajibkan membawa tas dari baju, tempat pensil dari kain dan tali sepatu beda warna. Hanya sekedar senang-senang? Apakah tidak lebih baik membawa barang yang manfaat lalu disumbangkan. MOPD out bound  menjadi ajang perploncoan dimana siswa baru harus mengenakan atribut yang aneh-aneh, baris berbaris disiang hari yang panas sedangkan senior berada ditempat yang teduh. Jika ada kesalahan dari siswa baru, senior membentak peserta dengan semaunya, ditambah hukuman fisik yang melelahkah. Hampir separo dari siswa menyatakan bahwa mereka lebih menyukai outbound (48%) dan 6% siswa lebih memilih inbound. Sebanyak 17% responden menganggap MOPD outbound maupun inbound sama-sama diperlukan dan 29% sisanya tidak memberikan opini.

Para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan dari negara Indonesia yang merdeka adalah untuk “…memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa…”. Berkaitan dengan hal ini, seyogyanya MOS atau MOPD merupakan masa yang menyenangkan dan mendidik bukan sebagai Masa Orang Stres yang meninggalkan luka batin dan berujung pada balas dendam pada MOPD pada tahun berikutnya. Hendaknya MOPD menjadi masa dimana siswa dibimbing dan diarahkan untuk berbuat dan bertangungjawab terhadap Tuhan, diri sendiri, sekolah, orangtua dan negara. Ini bisa dilakukan mulai dengan latihan dan penanaman sikap disiplin terhadap diri, mengenali potensi dan kelamahan yang dimiliki, melatih kepekaan agama dan sosial.

Pengenalan tata tertib sekolah untuk memberi gambaran yang jelas terhadap apa yang bisa dilakukan dan dikembangkan dan apa yang mestinya dihindari. Penjelasan tentang kurikulum sekolah juga harus dilakukan, agar siswa dapat mengetahui pelajaran apa yang akan diperoleh dan dipelajari. Siswa dilatih untuk selalu menggunakan bahasa yang positif. Untuk memotivasi siswa dan menanamkan rasa kecintaan dan kebanggaan terhadap sekolah yang telah dipilihnya, bisa dilakukan dengan memaparkan prestasi yang pernah dicapai oleh sekolah, mendatangkan kakak kelas/alumni yang berprestasi baik di bidang akademik ataupun non akademik, untuk mensaringkan pengalaman mereka, sehingga mendorong mereka untuk berprestasi untuk masa depan.

Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi di Sekolah

Masa depan bangsa dan Negara Indonesia ini ada di tangan generasi muda. Generasi mudamerupakan agen perubahan(agent of change)karena  generasi muda sebagai penentu perkembangan ataupun kemunduran suatu bangsa dan negara, namun kenyataannya beberapa kasus korupsi yang melanda bangsa Indonesia melibatkan anak muda. Hal tersebut didasarkan karena sifat mayoritas anak-anak muda saat ini ingin mendapatkan sesuatu dengan “budaya formalin” cara cepat, sukses dengan cara cepat, kaya dengan cara cepat, dan semuanya ingin serba cepat.

Berikut adalah contoh generasi muda yang semula berprestasi tetapi ketika menduduki jabatan memilih untuk mengejar kekayaan dengan cara korupsi. Anak muda seperti ini mengabaikan nilai moralitas untuk mendapatkan kesejahteraan. Padahal kesuksesan yang hakiki hanya diperoleh dari kerja keras dan kesediaan berbagi banyak manfaat terhadap sesama.  Gayus Tambunan (lahir di Jakarta, 9 Mei1979; umur 35 tahun) adalah mantan PNS pada Dirjen PajakKementerian Keuangan Indonesia. Gayus merupakan siswa yang cerdas semasa sekolah, terbukti dia dapat masuk ke SMAN 13 Jakarta yang notabene merupakan SMA favorit di daerah Jakarta Utara, kemudian meneruskan pendidikannya ke Sekolah Tingi Akuntansi Negara (STAN) lulus pada tahun 2000. Setelah lulus dari STAN Gayus ditempatkan bekerja di Balikpapan. Gayus diangkat menjadi PNS golongan IIIA di Bagian Penelaah Keberatan pada Seksi Banding dan Gugatan Wilayah Jakarta II Ditjen Pajak. Kelangsungan karier Gayus terus berlanjut di Dirjen Pajak sampai diberhentikan karena tersandung kasus hukum korupsi Pajak pada tahun 2010.Gaji 12.1 juta per bulan masih belum memuaskan hasratnya untuk terus menumpuk kekayaan sebanyak-banyaknya. Hingga pada tahun 2013 sebelum dijatuhkan putusan inkrah untuknya, pemuda tersebut dilaporkan mempunyai kepemilikan harta sekitar Rp 100 miliar dengan bekerja hanya dalam waktu lima tahun di Ditjen Pajak. Harta itu tersimpan senilai Rp 74 miliar, yang terdiri atas berbagai rekening dan deposito. Harta bergerak lainnya berupa mobil Honda Jazz, Ford Everest, dan lain-lain. Gayus juga memiliki beberapa rumah dan 31 batang emas masing-masing 100 gram. “Budaya formalin”telah menjerumuskan dirinya ke dalam vonis inkrah oleh Mahkamah Agung pada tanggal 23 Juli 2013 lalu sehingga total hukuman Gayus menjadi terpidana 30 tahun. Suatu ganjaran yang mahal dibandingkan kesenangan yang didapat hanya sesaat.

Angelina Patricia Pingkan Sondakh atau dipanggil Angie (lahir di Australia, 28 Desember1977; umur 36 tahun) merupakan putri dari Lucky Sondakh, adalah contoh realita seorang generasi muda yang berprestasi dari kalangan keluarga berpendidikan dan berakhlak, ternyata dapat terjangkit virus korupsi. Angie meniti pendidikan dasar Laboratorium IKIP di Manado, Sulawesi Utara dan pernah belajar di Year 9-10 Presbyterian Ladies College, Sydney, Australia dan Year 11 Armidale Public High School, Armidale, Australia serta Unika Atmajaya Jakarta, Fakultas Ekonomi Pemasaran. Prestasi yang diraihnya cukup banyak diantaranya adalah, juara I lomba pidato Bahasa Inggris se-Sulut, juara I lomba debat ilmiah se-Sulut, juara I penataran P-4 Unika Atmajaya serta juara I lomba pemandu wisata Sulawesi Utara (1997), dan menjadi pemenang puteri Indonesia 2001. Pada 17 Agustus2002, dia meraih penghargaan Satya Karya Kemerdekaan dari Menteri Sosial Republik Indonesia. Sebagai anggota DPR gaji bersih Angie sekitar Rp 20 juta tidak membuatnya merasa puas, sehingga dia masih melakukan korupsi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Pemuda dan Olahraga. Akibat ingin cepat mengumpulkan harta tersebut maka prestasi dan perjuangan dalam mencapai popularitas hilang dalam sekejap karena pada tanggal  20 November 2013, hakim ketua pada majelis kasasi yang dipimpin Hakim Agung Artidjo Alkostar mengabulkan kasasi yang diajukan jaksa sehingga menjatuhkan vonis inkrah pidana 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 8 bulan kurungan untuk Angelina. Ibarat pepatah karena nila setitik rusak susu sebelanga.

Korupsi

Korupsi di Indonesia sudah dipandang sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Berdasarkan surveyBadan Pengawas Korupsi Dunia,Transparancy International(TI) tahun 2013 Indonesia menempati urutan 114 negara terkorup di dunia dari 175 negaradengan indeks persepsi 32.Korupsi seperti telah menjadi way of life di Indonesia, apalagi virus korupsi telah menggerogoti generasi muda. Youth DepartementTransparancy International Indonesia, Lia Toriana menyatakan bahwa pemahaman anak muda tentang integritas sebenarnya cukuptinggi, hanya saja kondisi permisif dan tolerir  terhadap hal-hal yang tidak baik mempengaruhi perilaku anak muda. Terlebih jika mereka sudah masuk kedalam sistem, untuk itu sangat penting pembentukan karakter bagi generasi muda.Korupsi merupakan suatu tindakan yang menyimpang dan melanggar etika serta merugikan pihak lain. Tahun 2006 Komisi Pemberantasan Korupsi mendefinisikan korupsi sebagai semua penyalahgunaan penggunaan kewenangan yang menyebabkan kerugian negara oleh karena itu dianggap sebagai tindak pidana. Menurut KPK penyalahgunaan kewenangan dapat berbentuk: (1) suap menyuap, (2) penggelapan dalam jabatan, (3) perbuatan pemerasan, (4) perbuatan curang, dan (5) benturan kepentingan dalam pengadaan.

Tindakan korupsi merupakan sekumpulan kegiatan yang menyimpang dan dapat merugikan orang lain. Kasus-kasus korupsi banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Pada lingkungan siswa di sekolah juga banyak ditemui praktek-praktek korupsi sederhana seperti mencontek, berbohong, melanggar aturan sekolah, membolos, sering terlambat dalam mengikuti sebuah kegiatan, dan terlambat masuk sekolah.Namun demikian hal kecil tersebut tidak boleh dibiarkan karena dapat menjadi bibit penyebar budaya korupsi. Untuk itulah perlunya pendidikan anti korupsi harus diberikan sejak dini dan dimasukkandalam proses pembelajaran mulai dari tingkat pendidikan dasar, menengahsampai pendidikan tinggi.

Akibat Korupsi

Korupsi sudah sedemikian menggurita dalam kehidupan masyarakat, yang paling dirugikan dalam hal ini adalah rakyat, karena sejumlah besar uang yang dikorupsi hakikatnya adalah uang rakyat. Korupsi merupakan tindakan yang dapat menyebabkan sebuah negara menjadi bangkrut dengan efek yang luar biasa seperti terhambatnya pembangunan nasional disebabkan oleh hancurnya perekonomian sehingga menyengsarakan masyarakat. Efek konkretnya adalah memperparah kemiskinan, pendidikan, pelayanan kesehatan menjadi mahal, fasilitas umum seperti transportasi menjadi tidak aman serta rusaknya infrastruktur jalan,dan yang paling berbahaya adalah meningkatnya angka pengangguran mengakibatkan angka kriminalitas pun meningkat. Korupsi juga memperburuk citra bangsa Indonesia di mata internasional.

Pendidikan Anti Korupsi (PAK)

Korupsi merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi masyarakat dan Negara Indonesia, oleh karena itu memerlukan upaya luar biasa pula untuk memberantasnya.Selama ini upaya pemberantasan korupsi hanya fokus pada upaya menindak para koruptor (upaya represif), tetapi sedikit sekali perhatian pada upaya pencegahan korupsi (upaya preventif). Pendidikan anti korupsi merupakan upaya preventif yang dapat dilakukan untuk generasi muda,melalui 3 jalur, yaitu: 1) pendidikan di sekolah yang disebut dengan pendidikan formal, 2) pendidikan di lingkungan keluarga yang disebut dengan pendidikan informal, dan 3) pendidikan di masyarakat yang disebut dengan pendidikan nonformal. Pendidikan anti korupsi harus mengintegrasikan domain pengetahuan (kognitif), sikap serta perilaku (afeksi), dan keterampilan (psikomotorik). Nilai-nilai PAK harus ditanamkan, dihayati, diamalkan setiap insan Indonesia sejak usia dini sampai perguruan tinggi, bila perlu long life education, artinya nilai-nilai PAK menjadi nafas di setiap waktu, setiap tempat semasa masih hidup.

Metode PAK di Sekolah

PAK sangat penting dilakukan melalui jalur pendidikan. Model penyelenggaraan PAK dilakukan dengan 3 model yaitu: Model Terintegrasi dalam Mata Pelajaran, Model di Luar Pembelajaran melalui Kegiatan Ekstra Kurikuler, dan Model Pembudayaan/Pembiasaan Nilai dalam seluruh aktivitas kehidupan siswa.

Tujuan yang ingin dicapai PAK adalah: 1) membuat siswa mengenal lebih dini hal-hal yang berkenaan dengan korupsi sehingga tercipta generasi yang sadar dan memahami bahaya korupsi, bentuk-bentuk korupsi, dan mengerti sanksi yang akan diterima jika melakukan korupsi, 2) menciptakan generasi muda bermoral baik serta membangun karakter teladan agar anak tidak melakukan korupsi sejak dini.

Merealisasi Kegiatan Pembelajaran Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi Siswa di Sekolah:

Kurikulum PAK tidak berbentuk mata pelajaran, melainkan nilai-nilai anti korupsi tersebut diintegrasikan ke dalam mata pelajaran. Nilai-nilai yang diajarkan dalam PAK adalah kejujuran, tanggung jawab, kemandirian, kedisiplinan, keberanian, keadilan, kesederhanaan, kerja keras, dan tidak korupsi. Pendidikan ini mengarah kepada malu apabila tergoda untuk melakukan korupsi, dan marah bila menyaksikannya. Nilai-nilai anti korupsi dirancang pada mata pelajaran IPS yang terintegrasi dengan proses pembelajaran sebagai kurikulum tersembunyi. Nilai-nilai anti korupsi secara eksplisit terintegrasi dengan mata pelajaran PKn dan Pendidikan agama. Nilai-nilai PAK menjadi tanggung jawab semua guru mata pelajaran. Strategi PAK di Sekolah dilakukan dengan cara mengintegrasikan beberapa nilai dan perilaku anti korupsi ke dalam:

  1. Pengembangan materi, metode, media, dan sumber belajar pada setiap mata pelajaran, terutama mata pelajaran yang relevan.
    • PAK disesuaikan dengan dengan permasalahan kompleks dalam dunia nyatayang mencakup 3 domainyaitu kognitif (pengalihan pengetahuan), afektif (upaya pembentukan karakter), dan psikomotorik (kesadaran moral dalam melakukan perlawanan) terhadap penyimpangan perilaku korupsi.Media:yang dapat dipakai dalam pembelajaran PAK diantaranya: tabel angka korupsi, media audiovisual seperti video-video yang berhubungan dengan korupsi, studi pustaka tentang negara-negara maju yang hidup tanpa korupsi, media Ular Tangga Anti Korupsi, dan dengan permainan Gobak Sodor. Sumber Belajar: meliputi media cetak, media elektronik, dokumentasi produk hukum, koran, majalah, buku, annnual report, kitab, CD, internet, narasumber seperti penegak hukum (polisi, KPK, jaksa, hakim), ulama,audio, visual, audio visual rekaman/ tayangan persidangan kasus korupsi, dan UU terkait kasus korupsi.Pendekatan: Pembelajaran kontekstual(Contextual Teaching and Learning) adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang membantu guru mengkaitkan antara materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa, dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang disampaikan melalui pembelajaran kontekstual dapat menjadi bekal dalam mengarungi kehidupan nyata. Strategi: PAK harus memberikan experiential learning, yang tidak semata mengkondisikan para peserta didik mengetahui, namun harus memberi kesempatan untuk membuat keputusan dan pilihan untuk dirinya sendiri.Cooperative Learning merupakan  model pembelajaran dimana siswa belajar  dan  bekerja  dalam  kelompok-kelompok kecilsecarakolaboratif  yang  anggotanya  terdiri  dari  4  sampai  6  orang, struktur  kelompok  bersifat  heterogen.  Keberhasilan  belajar  kelompok  tergantung pada  kemampuan  dan  aktivitas  anggota  kelompok baik  secara individual  maupun  kelompok.Metode:active learning danstudent centered learning (SCL) merupakan model pembelajaran yang dapat mengaktifkan anak didik. Siswa terlibat secara aktif dan kreatif dalam proses pembelajaran, metode pemberian keteladanan, penelahan berbagai modus operandi korupsi, serta studi kasus atau lapangan dan pemecahan masalah, pelatihan kejujuran dan kedisiplinan. Model pembelajaran yang berpusat kepada siswa diantaranya: Model Pembelajaran Jigsaw, Investigasi Kelompok (Group Investigation), Student Team Achievement Division (STAD), NHT (Numbered Head Together), Metode Pemecahan Masalah (Problem Solving), Metode Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning), debate, ex change partner, games, role playing, dan sebagainya. Evaluasi: Teknik evaluasi autentik mengukur aspek verbal, kognitif peserta didik, juga mengukur karakter, keterampilan, kewaspadaan dan cara berfikir siswa dalam mengatasi masalah. Evaluasi yang dikembangkan dalam proses belajar pendidikan anti korupsi terdiri dari dua macam, yaitu test dan non test. Evaluasi dengan test menggunakan pertanyaan berbentuk essay untuk menguji pengetahuan (kognisi), sikap (afeksi), dan tindakan (psikomotorik) terkait dengan sejumlah masalah korupsi.Non Tes terdiri: kinerja, keterampilan, kumpulan hasil kerja (karya) siswa, potofolio berisi berbagai pengalaman dan pemikiran tentang problem korupsi.
  2. Pengembangan Berbagai Bentuk Kegiatan Kesiswaan
  3. PAK yang terintegrasi dengan mata pelajaran dan proses pembelajaran diimplementasikan di laboratorium warung kejujuran.Memberikan kepercayaan kepada siswa untuk mengelola warung kejujuran adalah bentuk tanggung jawab siswa kepada sekolah. Laboratorium warung kejujuran merupakan implementasi hasil penanaman nilai-nilai anti korupsi di kelas. Adanya laboratorium warung kejujuran menjadikan siswa memperoleh pengalaman secara langsung. Laboratorium warung kejujuran melibatkan beberapa mata pelajaran, diantaranya mata pelajaran IPS yaitu materi konsep jual beli, dan mata pelajaran PKn dan agama yaitu materi konsep kejujuran. Penerapan warung kejujuran dapat memberikan manfaat bukan hanya bagi siswa tapi juga berguna bagi guru dan sekolah. Tujuan warung kejujuran adalah membiasakan dan melatih nilai-nilai kedisiplinan, kemandirian, kejujuran, dan tanggung jawab. Kelak siswa akan lebih bertanggungjawab dalam menghadapi berbagai masalah di setiap langkah kehidupan serta membentuk sikap anti korupsi siswa.
  4. Dalam pelaksanaan kegiatan kesiswaan seperti OSIS, Pramuka, Kopsis, PMR, dan sebagainya mulai dari rencana, keputusan rapat, pelaksanaan kegiatan, dan hasil kegiatannya ditulis dalam jurnal kegiatan individual pengurus atau panitia yang sewaktu-waktu dapat dicek oleh siapapun dan diumumkan secara tertulis di Papan Informasi Kegiatan. Tujuannya agar dapat dibaca oleh seluruh warga sekolah. Untuk itulah perlu ditumbuhkan rasa dedikasi, keikhlasan, rasa pengabdian, demokratis, dan objektif dalam setiap sanubari anggota serta pengurus organisasi kesiswaan.
  5. Pembiasaan perilaku di kalangan warga sekolah. Dalam melaksanakan pembiasaan-pembiasaan perlu disampaikan pesan tentang sosialisasi dan ajakan untuk berperilaku anti korupsi sehingga dapat menumbuhkan pola pikir, sikap, dan perilaku anti korupsi di kalangan warga sekolah khususnya peserta didik:
  6. Pembiasaan yang dapat dilakukan secara rutin diantaranya ceramah kultum oleh seorang siswayang mewakili kelasnya secara bergiliran pada pagi hari sebelum masuk jam pelajaran pertama. Ceramah dilakukan di suatu ruang khusus misal ruang OSIS yang diperdengarkan melalui speaker yang sudah terpasang pada setiap kelas. Supaya efektif maka guru yang mengajar pada jam pertama wajib datang lebih awal lalu mengkondisikan siswa agar dapat berkumpul di masing-masing kelas secara tertib dan bersama-sama mendengarkan dari siswa penceramah. Hal ini dapat menanamkan sikap kedisiplinan, tanggungjawab serta kejujuran
  7. Sekolah sudah seharusnya memiliki “Bengkel Anti Korupsi”, yang di dalamnya berisi hasil-hasil karya siswa yang terbaik tentang anti korupsi, seperti poster-poster anti korupsi, puisi, sajak, karikatur, cerpen, cergam, opini, dan ulasan anti korupsi. Di “Bengkel Anti Korupsi” tersebut juga dibuatkan “Posko Benda Hilang”, yaitu tempat penampungan barang-barang yang ditemukan siswa dengan dicatat ciri-ciri benda tersebut, dan apabila ada siswa yang merasa bahwa barang miliknya hilang bisa datang ke “Bengkel Anti Korupsi” tepatnya di “Posko Benda Hilang”. Setelah siswa yang kehilangan barang tersebut menyebutkan ciri-ciri barangnya yang hilang, dan ternyata cocok dengan barang yang ditemukan tersebut, barulah barang dapat diambil.
  8. Ditekankan pada siswa untuk sholat dhuhur secara berjamaah bersama guru-guru saat istirahat kedua. Untuk itulah sekolah harus mengkondisikan agar siswa mempunyai waktu lebih banyak untuk persiapan sholat sampai dengan pelaksanaan sholat, kemudian dilanjutkan istirahat siswa. Misalnya jam istirahat kedua diberikan waktu ishoma selama 20 menit, hal tersebut melebihi jam istirahat pertama yang hanya 10 menit.
  9. Metode keteladanan. Para guru memberikan keteladanan kepada siswa dalam setiap langkah yang dilakukan guru, diantaranya tepat waktu masuk kelas maupun ke luar kelas, bersikap adil kepada siswa, bersikap jujur kepada siswa diantaranya tepat secara keilmuan dalam memberikan materi pelajaran. Apabila ada pertanyaan dari siswa yang tidak diketahui oleh guru, maka guru harus mengakui, serta tidak boleh sembarangandalam menjawab pertanyaan siswa tersebut. Hal ini menunjukkan kejujuran keilmuan seorang Pendidik.
  10. Model pendidikan anti korupsi dapat dimulai dari hal-hal sederhana, seperti kepedulian terhadap lingkungan yang ditunjukkan oleh keberanian siswa dalam menegur temannya bila berbuat salah. Contoh ada teman yang membuang sampah di sembarang tempat atau menjumpai teman yang sedang merokok, bersikap tidak sopan terhadap guru atau sesama teman, maka harus berani menegur. Hal ini menunjukkan keberanian siswa untuk mengingatkan ketika ada teman yang berlaku salah.

Rakyat Indonesia dan generasi muda khususnya harus bangkit melawan penyakit korupsi stadium kronis,jangan sampai korupsi menggerogoti setiap sendi kehidupan masyarakat di Indonesia.Untuk itu marilah kita sukseskan PAK, hal-hal yang harus diperhatikan dalam PAK adalah:

Guru harus pintar memilih metode mengajar yang variatif, menyenangkan,serta mengaktifkan siswa, sehingga para siswa merasa nyaman dengan penambahan materi pendidikan anti korupsi yang diintegrasikan di dalam pelajaran. Apabila siswa merasa terpaksa dalam menerima PAK maka dikhawatirkan hal ini akan menyusahkan anak didik, karena muatan materi sudah demikian sesak dengan mata pelajaran yang harus dipelajari dan diujikan.Bila terjadi demikian nantinya anak didik akan terjebak dalam kewajiban mempelajari materi kurikulum antikorupsi yang pada akhirnya akan memunculkan antipati terhadap PAK. 

Pembelajaran jangan menekankan pada aspek hafalan saja atau indoktrinasi, namun harus memberi kesempatan untuk membuat keputusan dan pilihan untuk dirinya sendiri (siswa). Maka model pengajaran yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir para siswa serta dapat membangun komunikasi yang dialogis haruslah diutamakan, caranya dalam pembelajaran  dihindari metode hafalan di mana peserta didik menghafal teksatau kalimat tertentu dari buku pelajaran yang dipelajarinya.

Guru dalam memberikan contoh-contoh sebaiknyamenyajikan persoalan-persoalan kontemporer ke dalam materi pelajaran. Apabila hal ini diterapkan diharapkan mampu memicu pemikiran siswa semakin luas, sikap kritisnya tumbuh, dan daya kreatifnya berkembang.

Pada setiap memperingati hari-hari besar nasional dan keagamaan, atau pada akhir semester diadakan:

lomba-lomba antar kelas maupun individu yang bertema anti korupsi, diantaranya lomba pidato, melawak, membuat serta membacakan puisi anti korupsi, poster-poster anti korupsi, karikatur anti korupsi, dan cerpenanti korupsi

Mengundang narasumber dari: kepolisian, KPK, kejaksaan, kehakiman, ulama yang dapat memberikan wawasan dan memotivasi siswa untuk bersikap anti korupsi di segala bidang kehidupan

Menayangkan film-film anti korupsi

Pameran karya siswa di Bengkel Anti Korupsi

Merubah gaya pemikiran(mindset)generasi muda sekarang yang mempunyai anggapan bahwa orang sukses itu adalah orang kaya, hartanya banyak, dan kariernya mapan. Tanamkan pemikiran bahwakesuksesan yang hakiki hanya diperoleh dari kerja keras dan kesediaan berbagi banyak manfaat pada sesama.?

Membuat situs sekolah yang khusus membahas artikel mengenai anti korupsi agar siswa sebagai generasi muda lebih pro aktif dalam pemberantasan korupsi. Para pemuda sebagai aset suatu bangsa yang tak ternilai harganya harus memiliki tujuan hidup yang jelas, integritas dan tidak bergeming dengan cobaan dan godaan korupsi

Ditekankan kepada anak untuk memilih lingkungan bergaul yang baik, karena lingkungan dapat menjadi penentu perilaku seseorang. Lingkungan menjadi faktor penting dalam menentukan perilaku seseorang itu menjadi baik atau buruk.

Wahai Insan Indonesia marilah kita perangi korupsi. Rakyat Indonesia akan sejahtera tanpa korupsi.

 

Sri Herlina, M. Pd.

Guru SMP Negeri 1 Kajoran, Magelang

Pasca Indonesia: Sebuah Dialektika

Lebih dari enam puluh tahun kita berdiskusi tentang  usaha melek huruf bagi kaum terbelakang yang belum dapat membaca dan menulis dengan huruf-huruf Latin. Namun diam-diam, kita kini sedang masuk ke dalam dunia zaman baru dengan orang-orang “buta huruf” jenis baru, yakni mereka yang belum dapat berbahasa matematika modern dan komputer.

Bila kita mendengar keluh kesah para orang tua dan para abang-kakak yang lemas tidak mampu menolong anak atau adik mereka yang harus membuat pekerjaan rumah matematika begitu baru dan canggih dalam mata mereka, maka kita dapat membayangkan bahwa memang kita kini sedang menjalani revolusi jenis baru yang tidak lagi berciri geopolitik atau kebanggaan.

Anak-anak kita diam-diam sedang “diculik” oleh suatu revolusi besar, masuk ke dalam era budaya pasca-Indonesia dan pasca-Einstein yang sangat besar pengaruh serta dampaknya.

“Demikianlah budaya pasca-Indonesia dan pasca-Einstein ini. Pada intinya mengatasi nasionalisme, bersifat global, dan merupakan proses yang alami, seperti kala kita mengatasi batas-batas sempit kesukuan dan kedaerahan, masuk ke dalam kesadaran nasional. Namun, itu tidak berarti keindonesiaan yang meniadakan segala warisan positif dari kebudayaan daerah kita masing-masing,” tulis Y.B. Mangunwijaya dalam Realitas Pasca Indonesia, Pasca Eistein, dalam Konggres Kebudayaan Indonesia, 29 Oktober-3 November 1991.

Lalu, akan ke mana dengan nasionalisme kita? Rupa-rupanya, demikian Romo Mangun, pemberian arti kepada nasionalisme di masa mendatang akan kembali berkembang dari akar-akarnya yang sejak awal mula dicita-citakan oleh Generasi 28, yakni kembali ke alur hakikat semulanya yang murni: pembelaan kawan manusia yang masih dijajah, yang masih miskin dalam segala hal, termasuk miskin kemerdekaan dan hak penentuan diri sendiri, menolong manusia yang tak berdaya menghadapi para kuasa sewenang-wenang yang telah merebut bumi hak pribadinya dan yang memaksakan kebudayaan serta seleranya kepada si Kalah. Hanya bedanya, dulu suasananya serba berbendera nasional, jadi selalu menghadap ke arah lawan asing di luar, sedangkan dalam kebudayaan pasca Indonesia batas-batas geopolitis itu akan semakin kabur.

Yang diambil oleh sari terbaik dari generasi muda nanti bukan hanya kulitnya saja, melainkan substansi dari motivasi dan inti cita-cita dari para Bapak Pendiri Republik kita. Jadi, tidak dihadapkan ke negeri asing melulu, tetapi ke dalam juga, bahkan ke diri pribadi sendiri. Dikatakan secara lain: lebih konsekuen, lebih konsisten, dan murni Pancasila dalam interpretasi yang lebih komprehensif dan hakiki, khususnya terhadap sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dan sila Keadilan Sosial, tanpa mengabaikan sila-sila yang lain. Sebab, memanglah perjuangan para perintis kemerdekaan kita tidak diarahkan primer melawan Belanda, akan tetapi melawan sistem dan perangai kolonialisme-imperialisme itu atau – mengutip perumusan Bung Karno yang menyitir salah seorang pujangga Prancis – melawan exploitation de l’homme par l’homme.

Ketika itu, di emperan muka Istana Negara ibu kota RI, Yogyakarta, 1946, Bung Karno memberi gemblengan kepada para pemuda dan pemudi dalam acara yang disebut Kursus Pemuda. Dengan gaya bahasa yang memesona, beliau menggarisbawahi sikap sahabat RI yang paling gigih, Jawaharlal Nehru, yang pada waktu menghadapi krisis yang sama berpidato, betapa teguh niat bangsa India untuk mengusir orang-orang Inggris dari bumi India. “Namun, apabila kapal-kapal Inggris penuh warga Britania Raya itu mendekati lengkung cakrawala Samudera Hindia, maka Nehru akan berseru: “Wahai orang-orang Britania Raya! Kembalilah dan berlabuhlah lagi di bandar-bandar India, maka kami akan ajak kalian untuk bersama-sama kami membangun suatu India yang serba baru.”

Sudah sejak persiapan kemerdekaan dalam tahun-tahun Perang Dunia II, para Bapak Pendiri RI dari Generasi 28 sudah sadar akan bahaya nasionalisme sempit yang merupakan sumber malapetaka PD II. Maka, prinsip sila Nasionalisme sudah diimbangi dan direlatifkan oleh sila yang dulu disebut Internasionalisme dan yang sekarang mendapat perumusan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Generasi 28 yang masih begitu tergenang oleh pemerdekaan nasionalismenya, sudah sadar betapa nasionalisme memang bukan tujuan akhir. “Kemerdekaan bangsa adalah jembatan emas,” kata Bung Karno. “Kemerdekaan bangsa Indonesia hanyalah alat untuk mencapai tujuan yang lebih luhur, yaitu kemerdekaan manusia-manusia Indonesia,” ujar Perdana Menteri Pertama RI, Sutan Sjahrir dalam tahun-tahun 1945-1946. “Generasi sekarang yang pasca nasional dan pasca Indonesia jauh lebih dekat dengan Generasi 28 dari pada dengan Generasi 45 dan 66, “ tulis Y.B. Mangunwijaya dalam bukunya Pasca Indonesia Pasca Einstein, Esei-Esei tentang Kebudayaan Indonesia Abad ke 21.(sb) 

Hasil PORSENI PGRI Jawa Tengah Tahun 2016

Porseni PGRI Tingkat Provinsi Jawa Tengah sukses digelar oleh PGRI Jawa Tengah di Semarang, Sabtu (30/7/2016). Beberapa Qori-Qoriah PGRI, atlet PGRI dan seniman PGRI dengan potensi berkelas nasional Indonesia bahkan internasional ikut ambil bagian dan meraih hasil memuaskan, diantaranya adalah Muhghofir, S, Pd.i (Karesidenan Banyumas) yang menjadi kampiun untuk kategori Seni Baca Al Qur’an Putra. Berikut daftar selengkapnya pemenang Porseni Tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2016.

Juara Seni Baca Al Qur’an Putra

  1. Muhghofir, S, Pd.i (Karesidenan Banyumas)
  2. Jazuri, S, Pd.i (Karesidenan  Semarang)

Juara Seni Baca Al Qur’an Putri

  1. Haryuningsih, S, Pd.i (Karesidenan Kedu)
  2. Siti Zulaikah, S, Pd.i (Karesidenan Pati)

Juara Kreativitas Pembelajaran

  1. Ardan Sirajudin, SPd (Karesidenan Semarang)
  2. Septiana Agustin, SPd (Karesidenan Semarang)

Juara Tari Kreasi Daerah

  1. Wakat Prasudi Puger, SPd (Karesidenan Kedu)
  2. Basri (Karesidenan Banyumas)

Juara Menyanyi Solo Putra

  1. Budi Santoso (Karesidenan Kedu)
  2. Santoso, MPd. (Karesidenan Banyumas)

Juara Menyanyi Solo Putri

  1. Firta Devitrindra (Karesidenan Surakarta)
  2. Ari Widyaningrum (Karesidenan Semarang)

Juara Seni Lukis

  1. Singgih Adhi Prasetya (Karesidenan Semarang)
  2. Wahyu Mardiantoro (Karesidenan Kedu)

Juara Bulu Tangkis

  1. Karesidenan Semarang
  2. Karesidenan Kedu

Juara Tennis Meja

  1. Karesidenan Pekalongan
  2. Karesidenan Kedu

“Qori, guru, atlet dan seniman PGRI yang dikirim mengikuti PORSENI tingkat nasional di Siak Provinsi Riau hanya juara 1, terkecuali pada cabang bulu tangkis dan tennis meja. Sesuai kesepakatan saat temu teknik, dipilih pemain terbaik. Dengan catatan juara 1, atletnya minimal 50% dikirim ke tingkat nasional” ujar Dr. Maryanto selaku ketua panitia penyelenggara PORSENI Tingkat Jawa Tengah tahun 2016. Sementara itu dari ekspos panitia PGRI Siak, lokasi kegiatan Porseni PGRI tingkat nasional tahun ini akan berlokasi didepan Istana Siak untuk seremonial pembukaan, wellcome party di Balai Datuk Empat Suku, technical meeting di Aula SMA Negeri 1 Siak, cabang olahraga bulutangkis di Siak Sport Hall, tenis meja aula SD Islamik center, dan senam PGRI di panggung belakang LAM Siak.

PGRI Batang : Selamat Ulang Tahun ke 71 PGRI dan Hari Guru Nasional 2016

Gerak jalan dalam rangka perayaan HUT PGRI ke 71 dan HGN tahun 2016 Kabupaten Batang, dihadiri Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Kepala Dinas Pendidikan. 

Lomba Paduan Suara PGRI Banyumas

Salut, bangga dan ucapan selamat dan sukses kepada PGRI Banyumas yang telah sukses menyelenggarakan perayaan HUT PGRI ke 71 dan HGN tahun 2016

Kebumen Rayakan HUT PGRI ke 71 dan HGN Tahun 2016

PGRI Kebumen Rayakan HUT PGRI ke 71 dan HGN Tahun 2016 dengan tema Membangkitkan Kesadaran Kolektif Guru dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan.  

PGRI Purbalingga Peringati HUT PGRI ke 71

PGRI Purbalingga menyelenggarakan Lomba Menyanyi Tunggal dalam rangka HUT PGRI ke 71 dan HGN 2016.

Pernyataan Sikap KONKERPROV PGRI

Konferensi Kerja  Provinsi PGRI Jawa Tengah Tahun Ketiga Masa Bakti XXI yang diselenggarakan tanggal 24 s.d 25 Februari 2017 di Semarang dan dihadiri oleh utusan dari kabupaten/kota se-Jawa Tengah menghasilkan 17 pernyataan sikap PGRI Jawa Tengah.

Tip PGRI: Berhitung Cepat Untuk Siswa

Berikut ini adalah cara cepat untuk mampu berhitung

Rumus cepat matematika Perkalian Lima

Sebenarnya ini bukanlah rumus cepat, namun tetap bisa mempercepat proses perkalian dengan menggunakan angka 5. Terkadang kita kesulitan bila harus menghitung perkalian angka yang lebih dari 3 digit dengan angka 5.

Trik mudah dalam mengalikan sejumlah angka dengan angka 5 adalah dengan membagi angka tersebut dengan 2. Ya, bagi saja pembagian lebih mudah daripada perkalian. Apabila hasil dari pembagian tersebut merupakan bilangan yang penuh, maka tambahkan angka 0 di belakangnya. Namun, apabila hasil dari pembagian tersebut adalah desimal, maka ganti bilangan desimal tersebut dengan angka 5.

Contoh:

94567 x 5 = 94567 : 2 = 47283.5 (ganti bilangan desimal dengan angka 5) = 472835

876556 x 5 = 876556 : 2 = 438278 (hasilnya bulat, maka tambahkan angka 0 dibelakang) = 4382780.

Rumus cepat matematika Trik Sebelas

Trik sebelas digunakan dalam menentukan hasil dari perkalian suatu angka (dua digit) dengan angka 11 (sebelas). Trik sebelas dapa dijelaskan sebagai berikut:

Tuliskan angka pertama lalu sisipkan penjumlahan dari kedua digit angka tersebut, setelah itu tuliskan angka terakhir. Perhatikan contoh berikut ini:

35 x 11 = 385

Trik cepat

35 = 3 (3+5) 5 = 385

27 x 11 = 297

Trik cepat

27 = 2 (2+7) 7 = 297

Rumus cepat matematika Kuadrat Lima

Bila kalian menemukan soal perkalian kuadrat dimana angka yang akan dikuadratkan berupa dua digit angka yang berakhiran lima (15, 25, 35, 45, dst.) Maka rumus cepat matematikanya adalah:

Kalikan angka yang berada di depan dengan hasil dari penjumlahan angka tersebut ditambah satu, setelah itu sisipkan angka 25 dibelakang hasil perkalian tersebut, berikut contohnya:

252 = 2 x (2+1) & 25 = 2x3 & 25 = 625

352 = 3 x (3+1) & 25 = 3x4 & 25 = 1225

752 = 7 x (7+1) & 25 = 7x8 & 25 = 5625

Bagaimana sudah mengerti? Kalau sudah mengerti mari kita lanjutkan rumus matematika selanjutnya.

Rumus Cepat Matematika Perkalian Sembilan

Untuk mempermudah perkalian antara angka 9 dengan angka apapun dari 1-9 maka ada trik khusus dalam menyelesaikannya. Sebagai contoh, bila kalian ingin mengetahui hasil perkalian dari 6 x 9 maka, genggamlah seluruh jari di kedua tangan, lalu hitunglah dari jari paling kiri sampai 6, lalu angkat jari ke enam tersebut. Perhatikan jari yang masih menggenggam. Di sebelah kiri ada 5 jari dan disebelah kanan ada 4 jari. Maka itu berarti hasil dari 9x6 adalah 54.

Contoh lainnya:

Untuk perkalian  9 x 9 maka, genggamlah seluruh jari di kedua tangan kalian, lalu hitunglah dari jari paling kiri sampai 9, lalu angkat jari ke sembilan tersebut. Perhatikan jari yang masih menggenggam. Di sebelah kiri ada 8 jari dan disebelah kanan ada 1 jari. Maka itu berarti hasil dari 9x9 adalah 81.

Kunci Sukses: Beri Yang Terbaik

Patung Liberty di New York bisa dilihat keindahannya lewat detail-detail pahatannya dengan menggunakan helikopter. Rambutnya yang dipahat helai demi helai, jubah dan badan patung dipahat dengan begitu rinci, indah dan sempurna. Patung itu berada 100 meter di atas permukaan laut. Patung yang dihadiahkan Perancis kepada Amerika diserahkan pada tahun 1886. Waktu itu belum ada pesawat terbang, jadi tidak mungkin orang akan melihat dan memperhatikan detail-detail keindahan dan kesempurnaannya itu dari udara. Namun meskipun demikian  Bartholdi, sang pemahat, megerjakan patung sesempurna mungkin. Dan patung Libertypun menjadi penanda fenomenal bagi kota terbesar di dunia, New York.

Bartholdi adalah contoh seniman yang berkarakter kuat, memiliki kebanggaan diri yang kuat mempersembahkan karya seindah mungkin, meski dari jarak jauh, pada tahun 1886, tidak bisa dilihat dengan jelas. Apalagi karya tersebut representasi hadiah negaranya untuk negara lain. Karakter adalah kebanggaan jatidiri seseorang maupun institusi/organisasi/perusahaan. PGRI bisa berkembang apabila memiliki kebanggaan terhadap dirinya maupun apa yang dilakukannya.

Perumusan karakter merupakan pencarian jatidiri terhadap apa yang ingin dicapai dan bagaimana cara meraihnya dengan cerdas, berkomitmen, dan bermartabat. Seseorang atau institusi yang berkarakter akan tetap memberikan yang terbaik meskipun tidak ada seorangpun yang melihat. Terus melakukan kebaikan meski tidak ada seorangpun yang mengapresiasi. Tetap bahagia meski tidak ada yang mendukung. Tetap memperoleh kepercayaan ketika berbuat khilaf. Karakter membuat bangunan hubungan saling percaya antara individu/organisasi dengan khalayak.

Karakter berkaitan dengan sustainable growth, kata Hermawan Kertajaya. Karakter adalah ciri khas yang diingat oleh orang lain tentang kita, menentukan suka dan tidak sukanya mereka terhadap kita. Karakter memungkinkan PGRI, juga kita, untuk mencapai perkembangan yang berkesinambungan, karena karakter memberikan konsistensi, integritas dan energi. Dengan karakter yang kuat PGRI akan memiliki momentum untuk mencapai tujuan.

Karakter yang kuat juga memiliki karisma, yaitu daya tarik dan kemampuan menimbulkan rasa percaya. Dengan karisma, PGRI mampu meluaskan lingkaran pengaruh, internal dan eksternal. Oleh karena itu PGRI perlu memiliki ciri-ciri perilaku yang ekselen, profesional dan etis untuk membangun diri menjadi organisasi yang berwibawa, yaitu dicintai anggota, disegani mitra dan didukung masyarakat.

Orang/organisasi yang memiliki karakter kuat bukan hanya mampu kerja keras, juga cerdas dan ikhlas. Ikhlas adalah kualitas mental yang sepi ing pamrih rame ing gawe, jauh dari sarat kepentingan (vested interest) dalam segala aktivitasnya, jauh dari kecenderungan egoisme. (Widadi, Ketua Pengurus PGRI Jawa Tengah).

R.A. Kartini, Guru dan Buku

Siapa tidak mengenal R.A. Kartini? Sepertinya ini pertanyaan retoris yang sudah sangat jelas jawabannya. Benarkah kita mengenal R.A. Kartini? Mari kita telusuri beberapa pernyataan yang sudah sangat lazim kita dengar. Pertama orang sudah sangat biasa menyebut Kartini sebagai pelopor emansipasi kaum wanita Indonesia. Padahal sesungguhnya yang dikehendaki oleh Kartini adalah agar diupayakan pendidikan bagi anak-anak wanita. Tujuannya bukannya menjadikan mereka saingan bagi laki-laki dalam hidupnya. Kartini meyakini bahwa pendidikan berpengaruh besar sekali bagi kaum wanita: agar wanita lebih cakap melakukan kewajibannya yang diserahkan alam (sunatullah) kepadanya : menjadi ibu, pendidik manusia yang pertama-tama. Dari pendapat itu, yang perlu dipahami bersama adalah emansipasi yang dimaksud Kartini memposisikan wanita sebagai pendidik anak-anaknya (penerus bangsa). Emansipasi bukan persamaan hak dan  kewajiban antara pria dengan wanita.
Dalam surat-surat yang dikirim untuk para sahabatnya di Eropa itu, pemikiran Kartini mengalami perkembangan. Kartini menulis: “Kita dapat menjadi manusia sepenuhnya, tanpa berhenti menjadi wanita sepenuhnya”. Ternyata menjadi wanita sepenuhnya baginya merupakan suatu proses tiada henti, sepanjang hayat. Rasa kebangsaannya tidak diragukan lagi dari cuplikan suran ini:“Kami sekali-kali tidak hendak menjadikan murid-murid kami menjadi orang setengah Eropa atau orang Jawa yang kebarat-baratan”.
Sebagai kaum terpelajar, dalam pingitannya Kartini mengisi hari-harinya dengan berbagai kesibukan yang bermanfaat. Diantaranya dengan membaca. Ia sering membaca surat kabar  yang terbit di Semarang De Locomotief yang diasuh oleh Pieter Brooshooft. Ia juga menerima leestrommel, paket majalah yang diedarkan toko buku kepada para pelangganannya.  Di antaranya terdapat majalah mengenai kebudayaan dan ilmu pengetahuan; ada juga  majalah wanita Belanda De Hollandsche Lelie. Kartini tidak saja menulis surat kepada para sahabatnya untuk mengkomunikasikan idenya.  Beberapa tulisannya dimuat di De Hollandsche Lelie. Perhatiannya tidak saja tertuju masalah wanita, tetapi juga sasial, hukum Rupanya pengaruh buku bacaannya cukup dominan baginya. Buku karya Multatuli Max Havelaar tuntas dibacanya pada usia 20 tahun. Buku-buku lain berbahasa belanda juga dibacanya mulai dari roman feminis hingga anti perang.
Tidak mengherankan bila dalam salah satu suratnya ia menulis “Pergilah, laksanakan cita-citamu. Bekerjalah untuk hari depan. Bekerjalah untuk kebahagiaan beribu-ribu orang yang tertindas. Dibawah hukum yang tidak adil dan paham-paham palsu tentang mana yang baik dan mana yang jahat. Pergi! Pergilah! Berjuang dan menderitalah, tetapi bekerja untuk kepentingan yang abadi”.
Kalimat berjuang dan menderitalah yang ditulisnya, boleh jadi terpengaruh buku karya Multatuli yang sudah dibaca secara serius hingga dua kali.
Kedua,  kumpulan surat-suratnya yang dibukukan dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Habis Gelap Terbitlah Terang tidak semata-mata berisi gagasan mengenai kemajuan kaum wanita dalam pembangunan bangsanya secara  isik. Akan tetapi ada yang lebih penting diungkap oleh Kartini mengenai pembangunan spiritual bangsanya. Pemahanannya akan agama yang diamutnya ternyata menjadi dasar yang sangat penting bagi sikapnya dalam menjalani hidupnya, berhaul dengan sesamanya dan beribadah kepada Tuhannya. Di salah satu surat dia menulis: “Moga-moga kami mendapat rahmat, dapat bekerja membuat agama lain memandang agama Islam patut disukai”. Sebuah doa (permohonan) yang menggambarkan betapa ia berserah kepada Tuhannya. Segala sesuatu terjadi atas kehendaknya, bukan yang lain.“Tidak, ia tidak mempunyai ilmu, tidak mempunyai jimat, tidak juga senjata sakti. Kalaupun rumahnya tidak ikut terbakar itu dikarenakan dia mempunyai Allah saja” . 
Keteguhan hatinya itu menjadi sangat nampak setelah Kartini bertemu dengan seorang kyai di Semarang, seorang Kyai besar yang kelak pada saat Kartini menikah menberi hadiah sebuah kitab. Kini R.A Kartini telah tiada. Masih adakah penerus perjuangannya? Andakah?  (Artikel : Murywantobroto, Ilustrasi : Wawan)

Pro Kontra Gelaran PPDB 2017

Seorang Ibu yang tinggal di Kecamatan Karanganyar, Demak, kusam wajahnya karena anaknya yang pintar tidak diterima di SMA 1 Demak. Ia kecewa dengan penerapan Sistem Zonasi atau rayonisasi. “Rayonisasi ini tak adil. Percuma anakku sudah belajar keras, tapi ternyata tak bisa diterima di sekolah yang baik,” ujarnya bersungut-sungut. Ia mengetahui teman anaknya yang NEM-nya lebih rendah daripada nilai anaknya justru diterima di sekolah yang diinginkan anaknya itu. Ibu itu lantas datang ke sekolah, bertanya pada Ketua Panitia PPDB tentang penyebab anaknya tidak diterima. “Anak Ibu tidak bisa diterima karena kuota 40 persen penerimaan untuk pendaftar luar kecamatan sudah terpenuhi oleh pendaftar yang nilainya lebih tinggi dari nilai anak Ibu,” kata Sang Ketua Panitia dengan tenang.

Menghilangkan Diskriminasi Ilustrasi di atas menunjukkan ada pro kontra terhadap sistem zonasi dalam PPDB. “Anak pintar bisa , anak pintar bisa saja merasa dirugikan, anak sedang bisa lebih beruntung, karena PPDB yang mengutamakan anak warga setempat,” kata Darmo Sugito, S.Pd., M.H. Lebih lanjut Pengawas PAUD/ TK/SD Kecamatan Karanganyar- Demak ini mengatakan, “PPDB Sistem Zonasi, tidak sekadar mengurangi kemacetan transportasi. Namun, juga untuk menghilangkan diskriminasi anak dalam menempuh pendidikan. Pada hakikatnya, pendidikan merupakan memanusiakan manusia itu sendiri. Semua anak mempunyai hak memperoleh pendidikan. Baik anak tersebut pintar atau biasa. “Dengan Sistem Wilayah anak-anak yang memiliki kemampuan berbeda dapat sekolah bersama. Mereka bisa belajar toleransi,” ujarnya. Sistem Zonasi ini, tambah Sugito, akan mengantisipasi terjadinya anak-anak pintar ngumpul di satu sekolah. Sehingga terjadi sekolah yang mempunyai kesan ngetop dan tidak ngetop. Inilah yang menimbulkan kesenjangan. Padahal, semua sekolah harus memiliki standar pelayanan dan kualitas yang sama. Mengenai konsep dasar pengelolaan peserta didik, Sugito berkomentar, masih terdapatnya cara konvensional. Kurang memberi perhatian kepada pengembangan bakat terhadap siswa. Padahal, pengembangan bakat siswa sangat bermanfaat. Hak Anak Senada dengan Sugito, Riyanto S.Pd. menjelaskan, bagi yang tidak setuju sistem zonasi, mereka pasti sudah terbiasa dengan sistem kompetisi. Kepala Sekolah SDN Ngaloran 3 Karanganayar-Demak ini melanjutkan, mereka tidak berpikir tentang solidaritas. Padahal hakikatnya, pendidikan yang bermutu merupakan hak semua anak. Sistem Zonasi justru menerapkan amanah UUD dan UU Sistem Pendidikan Nasional. Tidak lain, berdasar keadilan tanpa membedakan kelas sosial dan ekonomi. Riyanto menilai,

Sistem Zonasi merupakan upaya mengubah ketidakadilan akses sekolah. Pemerintah lebih memprioritaskan anak setempat untuk bisa sekolah terdekat. Mengenai sekolah terdekat itu sudah punya kesan favorit, merupakan keadilan bagi anak tersebut. Betapa sakit hati anak berdekatan sekolah favorit tetapi tidak bisa mengenyamnya. Bukankah pemerintah justru mengabaikan anak yang ingin bersekolah" tambah Riyanto, merupakan usaha pengaturan peserta didik dari masuk hingga lulus sekolah. Kreativitas dan bakat yang berbeda harus mendapat pelayanan khusus. Bila hal ini sudah mendapat perhatian, tujuan pendidikan akan mengarah lebih baik. Kesamaan Hak Sistem Zonasi dalam PPDB, menurut Fajari S.Pd. menjamin adanya kesamaan hak siswa dalam menempuh pendidikan. Kepala Sekolah SD Cangkring B, Karanganayar, Demak ini melanjutkan, salah satu kesamaan hak anak adalah mendapat layanan pendidikan bermutu. Sistem Zonasi memberi peluang siswa yang bernilai biasa memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan sekolah favorit di dekat tempat tinggalnya. Berbeda dengan sistem Cluster, lanjut Fajari, yang bertujuan mengumpulkan anak-anak pintar. Hal ini menimbulkan cemburu sosial dari sekolah yang identik cluster rendah. Lagi pula, siswa yang bernilai bagus belum tentu pintar sungguhan. Bisa saja karena ikut bimbel yang ongkosnya mahal. Sedangkan anak yang punya nilai biasa, justru murni. Karena, dari orang tua yang kurang beruntung segi ekonomi sehingga tidak kuat membayar biaya bimbel. Wajar saja bila orang tua yang anaknya ikut bimbel tidak setuju dengan Sistem Zonasi. Sedangkan orang tua yang anaknya tidak ikut bimbel, justru ada harapan. Terkait konsep dasar pengelolaan peserta didik, Fajari berkomentar, layanan yang memusatkan perhatian siswa di kelas, baik pengaturan atau pengawasan. Seperti pengenalan dan kemampuan siswa serta minat, sampai siswa tersebut tamat sekolah. Pengelolaan seperti ini bertujuan mengatur kegiatan peserta didik agar aktivitasnya menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Senada dengan Sugito, Didik Nurul Ahmadi S.Pd. M.Pd. berpendapat, “ Konstitusi menyatakan hak pendidikan yang bermutu, hak semua anak”. Ketua PGRI Cabang Toroh-Grobogan ini melanjutkan, sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah wajib menerima 90% dari peserta didik yang diterima keseluruhan. Selebihnya, di luar radius zona terdekat. Sistem Zonasi, lanjut Didik, mencerminkan keadilan dalam memudahkan akses dan kualitas pendidikan.

Selama ini, keadilan diartikan sebagai hak pemerataan reputasi sekolah. Karena, siswa yang masuk mengutamakan basis wilayah. Bukan mengutamakan basis nilai. Kelebihan Sistem Zonasi bisa menjadikan sekolah giat belajar. Karena, tidak mendapat stigma murid – muridnya kurang pandai. “Sistem cluster yang didasarkan pada nilai akan melahirkan diskriminasi, bahkan akan mengkotak-kotak siswa. Bila sudah terjadi pembeda seperti ini, tak mudah memupuk kerja sama mereka. Juga hilang kepedulian sosial,” tandas lelaki yang sehari-hari menjabat sebagai Pengawas TK /SD Toroh, Grobogan ini. (Bakroni Masrum-edit)

 

 

 

Yessy Gusman dari Dunia Artis, Melompat ke Pendidikan

Wajahnya lembut, masih mengguratkan kecantikan yang dimilikinya lebih dari 30 tahun lalu. Tutur katanya lembut, menunjukkan kematangan pribadinya yang sarat dengan kearifan dalam berkomunikasi. Dan yang jelas, ratusan pasang mata menatap dengan penuh decak seolah tak percaya bisa melihat langsung sosok yang tahun 80-an malang melintang di layar lebar perfilman remaja Indonesia.

Itulah Dr Hj Yasmine Yessy Gusman, SH, MBA, atau yang lebih akrab disapa Yessy Gusman oleh pecintanya melalui film Romi dan Yuli, Gita Cinta dari SMA, Puspa Indah Taman Hati, Buah Terlarang dan sebagainya, dengan pasangan utamanya Rano Karno.

Selepas dari gemerlapnya dunia artis, Yessy Gusman merintis jalur lain. Ia menekuni dunia pendidikan. Berbagai gelar kesarjanaan menempel di depan dan belakang namanya. Tahun 1985, ia meraih gelar BA dari University of San Fransisco, dilanjut tahun 1987 meraih gelar MBA dari Golden Gate University of San Fransisco. Belum puas dengan gelar itu, tahun 1998 ia kembali meraih gelar Sarjana Hukum (SH) dari Universitas Pancasila. Sedangkan bukti kehausan akan ilmu ia tunjukkan lagi dengan diraihnya gelar akademik tertinggi, yaitu Doktor bidang Pendidikan Anak Usia Dini dari Universitas Negeri Jakarta tahun 2015. Semua gelar yang diraih berpredikat Cum Laude.

Kini Yessy Gusman hadir ke berbagai wilayah Indonesia bukan lagi melalui layar lebar, tetapi langsung menyapa para praktisi pendidikan dan guru Indonesia, khususnya guru jenjang PAUD dan penggiat taman bacaan. Yessy Gusman kini adalah Doktor Pendidikan Anak Usia Dini yang memiliki yayasan pendidikan dan taman bacaan anak. Di samping itu, ia juga sedang mengemban kepercayaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi anggota Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal. Tugas itu sudah dijalaninya selama dua periode. Pada posisi inilah ia pernah bersama satu tim dengan mantan Ketua PGRI Provinsi Jawa Tengah, Dr Subagyo Brotosedjati.

Wanita kelahiran Jakarta, 21 Juli 1962 ini, sekarang memang begitu mencintai pendidikan anak usia dini dan dunia literasi anak. Karenanya ia mendirikan Yayasan Bunda Yessy yang bergerak pada aktivitas Taman Bacaan Anak dan Sanggar Kreativitas Anak. Taman bacaan yang dikelolanya, bermitra dengan lebih dari 300 taman bacaan di seluruh Indonesia.

Dunia yang digelutinya di luar keartisan ini dilandasi semangat mengabdi untuk Indonesia yang lebih baik. Ia yakin, melalui pendidikan anak usia dini, yang nota bene saat anak berada pada usia emas, kelak akan mampu membawa kesuksesan anak dan membangun sumber daya yang dimiliki. Anak usia dini, menurut Bunda Yessy, memiliki kecerdasan jamak yang semua harus dikembangkan untuk kehidupan masa depannya.

“Apabila ingin membangun masa depan Indonesia, mulailah dari pendidikan anak usia dini”, tegasnya di hadapan 600-an guru PAUD di Purbalingga akhir April lalu.

Kerja Yessy Gusman di berbagai aktivitasnya, nampak dijalaninya dengan serius. Di samping prestasi akademiknya yang bersinar, banyak pihak juga mengakui kinerja dan pengabdiannya dengan menganugerahkan berbagai penghargaan.

Pada 2003, Yessy menerima dua penghargaan masing-masing dari Penerbit Mizan atas kepeduliannya menyediakan taman bacaan bagi masyarakat, serta penghargaan dari Menteri Pendidikan Nasional , Prof Malik Fadjar, atas prestasinya meningkatkan minat baca masyarakat melalui Yayasan Bunda Yessy.

Tahun 2005, Yessy penghargaan kembali diterima, dari Menteri Pemuda dan Olah Raga, Adyaksa Dault, sebagai tokoh yang mencurahkan segenap pikiran, tenaga, dan waktunya untuk mengembangkan minat baca generasi muda. Di samping itu tahun tersebut diterima pula penghargaan Anugerah Jasadarma Pustaloka dari Perpustakaan Nasional.

Penghargaan masih diterima tahun 2006 dari Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud, atas jasanya meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan non formal. Adapaun penghargaan dari Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) diterimanya tahun 2008 atas prestasinya dalam meningkatkan minat baca masyarakat.

Kini, Yessy Gusman telah melupakan dunia yang penuh gemerlap, dunia artis, yang terkadang melalaikan siapapun yang berada di dalamnya. Ia justru total menyerahkan dirinya untuk menjadikan Indonesia yang lebih gemerlap dengan membaca dan pendidikan.

Ayo terus berjuang, Bunda Yessy! (Sarjono)

Kontribusi APKS PGRI Bagi PKB Guru

Semarang. Keberadaan PGRI sebagai organisasi profesi guru menuntut kesadaran bersama tentang pentingnya pengembangan mutu profesi guru secara berkelanjutan guna mewujudkan pendidikan bermutu. Jika selama ini PGRI lebih nampak dominan memperjuangkan hak dan kesejahteraan guru serta upaya perlindungan hukum dan kegiatan lain, kini saatnya PGRI lebih fokus pada upaya peningkatan dan pengembangan mutu profesi guru. Itulah sebabnya PGRI saat ini membentuk Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis (APKS). Demikian diungkapkan Sekretaris Umum Pengurus Provinsi PGRI Jawa Tengah, Dr. Muhdi, S.H, M.Hum kepada Derap Guru, Selasa (8/05). Di tingkat Provinsi Jawa Tengah, APKS PGRI telah dibentuk pada bulan Maret 2017 saat Konferensi Kerja Tahun Ketiga dan diharapkan sebelum tanggal 20 Mei 2017 kepengurusan APKS di 35 kabupaten/kota juga telah terbentuk. Dengan demikian bersamaan dengan peringatan hari kebangkitan nasional tanggal 20 Mei 2017 kepengurusan APKS PGRI Provinsi dan APKS PGRI Kabupaten/Kota bisa dikukuhkan.  Dan, setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan ilmiah.

Muhdi yang juga Rektor Universitas PGRI Semarang menjelaskan, bahwa beradaan APKS akan sangat penting mewarnai PGRI sebagai organisasi profesi. Selain fokus pada kegiatan-kegiatan profesional guru, APKS diharapkan menjadi bagian penting dalam sertifikasi dan uji kompetensi guru Prajabatan. Dijelaskan lebih lanjut oleh Muhdi bahwa PPG Prajabatan Bersubsidi tahun ini dimulai bulan Juni 2017. (Pur)

Komitmen PGRI : Wujudkan Guru Profesional dan Terlindungi

Semarang. Dalam upaya mewujudkan guru yang professional, sejahtera, bermartabat dan terlindungi, PGRI Kota Semarang gencar menyelenggarakan berbagai kegiatan. Selain terus memperjuangkan hak dan kesejahteraan guru, PGRI Kota Semarang menggelar kegiatan sosialisasi DKGI, LKBH dan penegakan kode etik guru berkerja sama dengan Polrestabes Semarang. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Aula SMAN 2 Semarang, Sabtu (6/05). Ketua PGRI Kota Semarang, Bunyamin dalam sambutannya mengungkapkan harapannya agar  kegiatan tersebut bisa meningkatkan kesadaran hukum anggota dan secara preventive melindungi guru dari persoalan hukum. Dengan pemahaman hukum yang baik guru akan mengedepankan professionalitasnya dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik.

Kegiatan yang diikuti 105 guru dan kepala sekolah dari seluruh cabang tersebut menghadirkan nara sumber dari Polrestabes Semarang dan Tim LKBH PGRI Kota Semarang, Zamroni, S.H, M.Pd dan Dr. Agus Supriyanto, S.H.

Sekretaris PGRI Kota Semarang Nur Khoiri, S.Pd, MT menambahakan adanya kesepahaman antara PGRI dan Polrestabes bahwa jika ada laporan terkait tindakan guru dalam menjalankan profesinya akan mengedepankan penyelesaian secara mediasi.

Pada bagian yang lain, Nurkhoiri menjelaskan bahwa pihaknya juga membentuk pengurus APKS PGRI dalam upaya meningkatkan mutu profesi para guru di kota Semarang. Pembentukan APKS PGRI tersebut dilakukan di SMKN 6 Semarang, Jumat (13/05). Sekbid Organisasi dan Kaderisasi PGRI Provinsi Jawa Tengah, sarju Maheri menjelaskan pentingnya APKS PGRI sebagai alat kelengkapan organisasi yang harus banyak berperan meningkatkan profesionalisme dan kompetensi guru. Nampak hadir pula Ketua APKS PGRI Provinsi Jawa Tengah, Agung Purwoko dan ketua PGRI Kota Semarang, Bunyamin. (Pur) 

Catatan PGRI Sekitar PPDB 2017

PPDB SMA/ SMK dengan sistem daring(on-line) telah dimulai sejak beberapa tahun yang lalu. Secara proses, masyarakat sudah “tune in”. Yang tidak mudah, dan berefek pada kegaduhan adalah mengubah pola pikir seperti di atas. Dengan berdalih hak asasi, spirit kompetensi dan lain-lain, sebagian anggota masyarakat keberatan dengan sistem rayonisasi dan kuota untuk siswa miskin. Mereka lupa bahwa ada nilai-nilai yang lebih luhur, yaitu kualitas pendidikan untuk semua (quality education for all) dan tidak boleh ada diskriminasi. Sekolah-sekolah favorit cenderung mendegradasi nilai luhur ini. Anak- anak pintar, cenderung lebih banyak dari masyarakat menengah ke atas, berkumpul di sekolah-sekolah favorit dengan “the best input”. Nilai luhur pemerataan tentu bukan sekedar kuantitas, tetapi juga kualitas. Bahkan penempatan guru-guru “hebat”, juga kepala sekolahnya, terdorong menggunakan ukuran-ukuran “favorit” tersebut.

HBH PGRI, gubernur berharap mutu pendidikan di Jawa Tengah terus meningkat https://t.co/KPIJnLeSe8 pic.twitter.com/EfOJIh7RIV

— pgrijateng (@pgrijateng) July 17, 2017

Dorongan membangun guru kreatif, guru yang membentuk dan merubah manusia berbasis potensi “istimewa” anak tidak/kurang dikondisikan. Guru-guru cenderung terbangun menjadi robot kurikulum, memindah isi buku ke kepala anak. Kuantitas dan nilai UN menjadi indikator”sukses” Bagi sekolah, guru, dan orang tua yang berpola pikir best process akan bersinergi.

Orangtua – guru – masyarakat, membangun iklim belajar yang efektif, kreatif, dan menyenangkan, di sekolah maupun di rumah. Tolak ukur sukses bukan hanya nilai ketrampilan vokasi (hard skill), lebih penting adalah kecakapan hidup (soft skill). Manusia dewasa tidak hanya memiliki kompetensi (kemampuan, iptek ketrampilan serta lainnya tetapi juga karakter yang kuat. Pilar pendidikan bermutu dapat digambarkan sebagai 1. Kultur/budaya, diawali dengan sistem keyakinan, nilai-nilai hidup, mindset dan niat/tujuan/cita-cita, merupakan kekuatan manusia diwarnai pola kepemimpinan (people power, leadership) 2. Struktur (regulasi, SOP, dst), merupakan kekuatan sistem (power system).

PGRI: Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Bukan Bully Siswa Baru

Kita semua prihatin atas terulangnya aksi perundungan atau bullying pada siswa baru yang viral di media sosial. MPLS atau Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (juga dikenal dengan nama MOPD/ MOS) pada setiap tahun ajaran adalah kegiatan awal membangun karakter peserta didik atau character building.  Berikut ini adalah pendapat pakar dan praktisi pendidikan yang pernah dimuat pada https://goo.gl/hhZ1Ea.

Widadi, S.H, Ketua PGRI Provinsi Jawa Tengah saat diminta pendapatnya tentang bullying yang sering terjadi dalam kegiatan MOPD menungkapkan, bahwa bullying merupakan kekerasan fisik dan psikis yang seharusnya kita hindari tetapi faktanya banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat. Karena itu anak-anak harus dilindungi dari berbagai tindak kekerasan baik di rumah, di sekolah maupun dalam lingkungan masyarakat. “kewajiban orang tua, guru dan masyarakat untuk melindungi anak-anak”, tegasnya. Meski demikian orang tua sebaiknya juga tidak over protective terhadap anak. Berikan pemahaman kepada anak-anak bahwa dalam lingkungan kehidupan sering kita temukan berbagai perilaku masyarakat termasuk adanya bullying atau kekerasan. Dengan pemahaman yang baik, anak-anak akan lebih siap menghadapinya. Bekal itu akan lebih baik jika anak-anak dipersiapkan (dalam waktu tertentu) hidup bersama dalam lingkungan  masyarakat (live in).

Pendapat senada diungkapkan Ketua YPLP PT PGRI Semarang, Dr. Sudharto, M.A. Mantan anggota DPD RI (2004-2009) ini mengungkapkan, anak-anak harus dilindungi dan tidak boleh mengalami kekerasan baik fisik maupun psikis. Menurutnya bullying tidak ada manfaatnya bagi pelaku maupun korban. Karena itu mata rantai bullying harus diputus, tidak boleh lagi ada dalam dunia pendidikan. “Kita sudah terlalu jenuh melihat berbagai perilaku destructive dan kekerasan dalam masyarakat”, tegasnya. Menurut Sudharto, maraknya perilaku destructive dan tindak kekerasan itu menunjukkan bahwa kita gagal melakukan pendidikan karakter dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.

MOPD sebagai kegiatan awal peserta didik baru, menurut Sudharto sebaiknya diisi dengan pengenalan sistem persekolahan yang dimasuki, baik yang berdimensi fisik maupun non fisik. Ketua DKGI Jawa Tengah yang memperoleh gelar Master of Art di Amerika Serikat ini mengungkapkan, bahwa kegiatan orientasi peserta didik baru di AS berlangsung sekitar satu minggu.  Selama + satu minggu itu anak-anak dibimbing untuk mengenal lingkungan sekolah dan bagaimana memanfaatkan sarana prasarana yang ada, diperkenalkan struktur organisasi sekolah, guru dan karyawan, serta informasi tentang proses pendidikan yang harus diikuti melalui kegiatan intra dan ekstra kurikuler, peraturan dan tata tertib yang harus diketahui dan dipatuhi peserta didik sebelum mengikuti proses pendidikan berikutnya. Meski hal itu juga dilakukan di sekolah-sekolah kita tetapi pelaksanaanya sering tidak maksimal dan banyak pihak turut mengatur pendidikan kita.

Untuk memperbaiki pendidikan kita, khususnya tentang pendidikan karakter maka MOPD sebaiknya juga menekankan pentingnya peserta didik memahami, menjiwai dan melaksanakan nilai-nilai karakter (12 living value). Untuk memastikan tidak adanya kekerasan atau bullying dalam MOPD, guru mesti terlibat penuh dalam kegiatan itu.  Para guru juga harus memahami UU Perlindungan Anak agar kegiatan yang dilakukan tidak dipersoalkan oleh orang tua dan masyarakat karena dinilai melanggar UU. Karena itu guru harus punya cara untuk mendidik dan mendisiplinkan peserta didik agar memiliki jiwa yang tangguh dan tahan uji.

Guru, Merdekakan Jiwa Siswa Agar Muncul Kreativitas di Era Disrupsi

Presiden menitipkan pesan kepada para guru untuk terus mendedikasikan pengabdiannya dalam mendidik generasi muda Indonesia. Salah satunya adalah dengan memerdekakan jiwa anak didik dalam pembelajaran yang inklusif sehingga terbuka ruang untuk munculnya kreativitas dan inovasi yang sangat dibutuhkan dalam era disrupsi saat ini.

"Kepada guru bangsa ini (saya) menitipkan amanat untuk memupuk, memelihara, mengembangkan jati diri, dan membentuk karakter kita sebagai bangsa yang tangguh, berdaulat, mandiri, dan penuh toleransi," kata Presiden.

Di awal sambutannya, Presiden tak lupa menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada para guru yang tersebar di seluruh pelosok Tanah Air. Presiden sadar betul peran besar seorang guru yang menghasilkan anak-anak didik yang berkualitas di bidangnya masing-masing.

"Saya sampaikan penghargaan, apresiasi yang tinggi kepada seluruh guru di Tanah Air, guru-guru yang berada di desa-desa, pulau-pulau terpencil, pulau terluar, dan di daerah perbatasan," ucap Presiden seraya membungkukkan badan sebagai tanda salam hormat takzim. 

Uang, Kebahagiaan dan Kreativitas

NG Aik Kwang, dosen, pakar kreativitas mengutip berita sebuah koran lokal dalam bukunya “Asia vs Barat” (2016) tentang sebuah keluarga Cina yang mobil Marcedes Benznya berulang kali digores pelaku vandalisme. Marah dan frustasi, pemilik mobil mengkilat mahal tersebut, seorang manajer perusahaan kimia yang sukses memutuskan untuk melacak si pelaku. Dia menghabiskan $ 15.000,- untuk peralatan video perekam. Dia dan istrinya bergantian berjaga sebentar di pagi hari, berharap untuk menangkap basah si pelaku dalam video. Usahanya berhasil. Tapi dia sungguh terkejut. Si pelaku ternyata tidak lain adalah tetangga sebelah rumahnya. Sang tetangga marah dan iri dengan Marcedez Benz barunya. Kwang mengatakan, pesan moral dan ceritera ini adalah uang bisa mendongkrak “wajah” bagi orang Asia, tapi tidak bisa membeli kebahagiaan.

Orang-orang yang menjadikan kesuksesan materi sebagai prioritas dalam hidup sering mengalami masalah kepribadian, seperti merokok dan minum-minum, rendahnya kesejahteraan subyektif seperti kecemasan dan depresi. Berbeda dengan mereka yang ingin mengembangkan hubungan yang akrab, menjadi peduli pada diri sendiri atau berbuat baik bagi orang lain. Dr. Richard Ryan dan Dr. Tim Kasser, yang meneliti responden di 13 negara mengemukakan hipotesis bahwa orang yang tidak bahagia cenderung lebih banyak mengejar uang dan ketenaran dibanding orang lain, untuk mencari kompensasi hal yang hilang dalam kehidupan pribadi mereka seperti perasaan terkait secara alamiah dengan orang-orang penting disekitarnya, misalnya keluarga.

Iri 
Mengapa sang tetangga iri? pepatah Jepang mengatakan “yang menonjol sendiri akan diserang” orang Jawa bilang “ojo suloyo”, “ojo nyleneh” (jangan berbeda dari komunitas). Sementara dalam budaya barat, pepatah Amerika “yang berbeda akan mendapatkan perhatian”. Dan dalam dunia marketing, ada prinsip diferensiasi, produk perlu punya ciri pembeda kalau ingin laku. Dalam budaya masyarakat kolektivistis seperti di Indonesia, kehidupan masih terikat dengan nilai-nilai komunitas. Berbeda dengan Barat yang individualis. Di Asia, juga Indonesia, berbeda beresiko tidak disukai. Pola pikir ini mengerem orang untuk berani kritis, dan orang terhambat untuk kreatif dan keberanian mengambil inisiatif, khawatir tidak direstui lingkungan.

Bahagia 
Emma Seppala, peneliti Universitas Stanford, menceriterakan pengalamannya magang di sebuah surat kabar berskala besar di Paris, Perancis. Ceritera saya kutip dari buku “Teach Lake Finland”, mengajar seperti Finlandia” (Walker, Timothy D, 2017). Seppala mengamati banyak penulis Amerika di lantai dua dalam kubikel, sementara di ruang bawah tanah terlihat kelas pekerja Perancis. Di lantai dua terasa atmosfer kerja penuh tekanan, sepi dan hanya terdengar orang mengetik dan mencetak. Para editor sebagian besar kelebihan berat badan dengan lingkaran hitam di bawah mata mereka terpaku pada layar, terus bekerja sambil makan pizza. Tapi di lantai bawah tanah, atmosfer “pesta” begitu terasa. Anggur Perancis, keju dan roti diletakkan di sebuah meja besar. Suasana menyenangkan. Dua kelompok melakukan tugas yang berbeda dengan budaya yang berbeda, tetapi keduanya bekerja untuk memenuhi tenggat waktu yang sama. Malam demi malam, apapun tantangannya, kedua kelompok berhasil menuntaskan pekerjaan mereka. Satu kelompok bekerja dengan penuh tekanan, kelelahan dan tampak tidak sehat, yang lain senang, enerjik dan berkembang. Seppala menegaskan “Penelitian dari dekade ke dekade telah menunjukkan bahwa kebahagiaan bukanlah hasil dari kesuksesan namun kunci kesuksesan” . Di tahun 2016, sekolah komprehensif Finlandia menerapkan kurikulum inti Finlandia terbaru, dimana kebahagiaan diberi tempat utama sebagai suatu konsep pembelajaran. Di banyak negara, mulai muncul kesadaran bahkan gerakan untuk memprioritaskan kebahagiaan di lingkungan sekolah.

Kreativitas 
Orang tua dan guru yang bahagia mudah membangun konsep diri positif, dengan memusatkan segi positif anak. Kreativitas membutuhkan rasa percaya diri atas potensinya. Keberanian mencoba hal-hal baru yang beresiko dan berbeda (out of the box) Supaya menjadi percaya diri dan berjiwa gemar bertualang, membutuhkan ruang dan kebebasan untuk mengeksplorasi obyek lingkungan. Mereka melihat “tempat yang ramah, iklim yang mendorong otonomi dan kemandirian”. Yang terakhir ini mudah dilakukan oleh orang tua atau guru yang otonom dan mandiri. Rumah, sekolah dan lingkungan masyarakat diciptakan sebagai “taman” yang menyenangkan, mencerdaskan, menginspirasi dan mencerahkan (pembelajaran ilmu, kecakapan hidup dan nilai kehidupan). Bukan sekedar institusi moral, tetapi juga pembetukan kepribadian yang berkarakter dan kompeten. Bayty Jannaty (rumahku surgaku, kata Rasul SAW), atau dalam bahasa Itali niente senza gioia (tidak ada artinya tanpa kebahagiaan). 

Prof. Lee Yuan Tseh Ph.D., peraih Nobel dari Taiwan bidang kimia tahun 1986 mengatakan, bahwa kunci menumbuhkan kreativitas adalah membedakan pelatihan pelajar dan mendidiknya untuk menghasilkan pertanyaanpertanyaan baru dan memecahkan masalah untuk masa depan. Menurut Prof Lee, pelajar Eropa Timur dan Rusia sering memenangi penghargaan top di kontes sekolah internasional, tapi jarang melakukan terobosan ilmiah. Di sisi lain, pelajar Amerika jarang mencetak prestasi di kompetisi-kompetisi seperti itu, teryata banyak meraih Nobel di kemudian hari. Prestasi kompetisi internasional adalah pelatihan bagus dari sistem pendidikan yang kaku. Sementara prestasi dalam terobosan ilmiah adalah hasil pendidikan di masyarakat yang demokratis dan terbuka, tempat pelajar didorong untuk melemparkan pertanyaan dan menemukan jawabannya sendiri. Di Israel, orang tua biasa bertanya pada anak mereka “Pertanyaan apa yang kalian lempar hari ini?”. Di Indonesia, orang tua bertanya “Berapa nilai kalian?” Kreativitas adalah produk model pendidikan, yang berarti dipengaruhi juga oleh budaya keluarga, sekolah dan masyarakat. (Widadi, Ketua Pengurus Provinsi PGRI Jawa Tengah)

 

PGRI Jateng Fokus Pada Pengembangan Mutu Guru

Semarang, Derap Guru. Ketua Pengurus Provinsi PGRI Jawa Tengah, Widadi, S.H menyatakan saat ini pihaknya lebih fokus pada upaya peningkatan dan pengembangan mutu profesi guru.  Hal itu diungkapkan Widadi kepada Derap Guru Jateng di kantornya beberapa waktu lalu.

“Setelah lama kita berjuang keras untuk kesejahteraan dan perlindungan guru, kini PGRI lebih fokus pada upaya peningkatan dan pengembangan mutu profesi guru,” jelasnya

Dijelaskan oleh Widadi bahwa peningkatan dan pengembangan mutu profesi guru merupakan tuntutan masyarakat setelah mereka melihat kesejahteraan guru meningkat melalui program Sertifikasi dan Tunjangan Profesi Guru. Sertifikasi dan Tunjangan Profesi Guru itu lahir berkat perjuangan PGRI melalui UU Guru Dan Dosen.

Gerbang Kalam Guru

Lebih lanjut Widadi menyatakan pihaknya kini mendorong guru-guru untuk mengikuti kegiatan pelatihan penulisan dan penerbitan buku yang ia beri nama gerakan pengembangan atau “Gerbang Kalam Guru”. PGRI Jawa Tengah telah membentuk Tim yang akan membantu para guru untuk bisa menulis dan menerbitkan buku. Kepada pengurus Kabupaten/Kota PGRI Se Jawa Tengah diharapkan bisa menyelenggarakan kegiaan tersebut seperti yang sudah dilakukan di PGRI Kab. Wonogiri beberapa waktu lalu. Widadi berkeinginan menyelenggarakan festival guru menulis dan pada peringatan HUT Ke-73 PGRI dan HGN 2018 dapat di-Launching 1000 buku karya para guru. 

Ketua APKS PGRI Jawa Tengah, Drs. Agung, M.Pd mengakui saat ini pihaknya sedang menjalankan program terpadu untuk penguatan profesi guru yang di beri nama “Gerbang Kalam Guru”. Agung berpendapat bahwa menulis itu Fitrahnya manusia. Ia meyakini guru-guru itu punya potensi untuk menulis. Agung ingin membangkitkan potensi para guru melalui program terpadu yang diawali dengan kegiatan workshop, pelatihan menulis dan menerbitkan buku. Diawali dari Kabupaten Wonogiri yang diikuti oleh 276 peserta dan dari jumlah itu setelah dievaluasi ada 179 peserta yang sudah siap dengan judul buku, outline dan kata pengantar. Agung mengaku akan membantu mereka untuk bisa menulis menjadi buku dan diterbitkan dengan ISBN. Dijelaskan oleh Agung bahwa dalam kegiatan PKB buku itu bisa menjadi media publikasi ilmiah dan karya inovatif yang sangat bermanfaat bagi guru.

Pahala Terus Mengalir

Drs. Jumanto, M.Pd, praktisi pendidikan dan penulis buku saat diminta pendapatnya tentang problem apa yang sering dihadapi guru dalam penulisan buku menyatakan bahwa sebenarnya tidak ada kesulitan bagi guru untuk menulis buku. Jumanto yang telah banyak menulis buku ini juga mengungkapkan potensi para guru untuk bisa menulis buku sangat besar. Ia pun meyakini, problem menulis bagi guru adalah kemauan bukan kemampuan. Untuk itu Jumanto mengaku siap membantu para guru yang mau berlatih menulis buku.

Jika teknis penerbitan dan pengurusan ISBN dianggap problem, sekarang PGRI Jawa Tengah sudah siap membantu untuk itu. Jadi tidak ada kesulitan apapun sebenarnya bagi guru.

“Ilmu yang ditulis dalam bentuk buku dan dibaca banyak orang, maka selain ilmunya bermanfaat bagi orang banyak, penulisnya juga akan mendapat pahala yang terus mengalir,” jelas Jumanto. (pur)

PGRI Banjarnegara Gelar Jambore Guru

Kalitengah, Derap Guru. Jambore Guru 2018 memamerkan 100 buku terbaik karya guru Banjarnegara. Jambore guru tahun ini dibarengkan dengan Haul Nasional 1000 hari wafat Alm. Dr. Sulistiyo, M.Pd. mantan Ketua Umum Pengurus Besar PGRI. “Harimau Mati Meninggalkan Belang, Gajah Mati Meninggalkan Gading”. Itulah ungkapan yang sering kita dengar untuk menggambarkan seseorang yang telah meninggal dunia dan di masa hidupnya menebarkan banyak kebaikan dan memberi manfaat bagi banyak orang. Meskipun sudah meninggal dunia, orang seperti ini selalu dikenang kebaikan dan jasa-jasanya oleh banyak orang. Arwahnya didoakan banyak orang agar dalam kehidupanya yang abadi diberikan kebahagiaan dan kemuliaan oleh Allah SWT. 

Gambaran diatas barangkali tidak salah jika dialamatkan untuk almarhum bapak Dr. Sulistiyo, M.Pd, mantan Ketua Umum PB PGRI yang semasa hidupnya dikenal gigih membela dan memperjuangkan hak-hak guru. Karena jasa-jasanya yang begitu besar untuk PGRI, untuk meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme guru serta memajukan pendidikan, kini makam beliau di desa Kalitengah, Purwanegara, kabupaten Banjarnegara selalu dikunjungi para guru. Mereka datang secara bergantian dari berbagai daerah di Indonesia dan dari Jawa Tengah khususnya. Apalagi pada masa menjelang peringatan HUT PGRI dan HGN, makam almarhum Dr. Sulistiyo tak pernah sepi pengunjung. 

 

PGRI Jateng, Lakukan Pengabdian Masyarakat

Musim kemarau yang berlangsung saat ini telah menyebabkan sejumlah daerah di Jawa Tengah kekeringan sehingga sebagian masyarakat pun mengalami kesulitan mendapatkan air yang menjadi kebutuhan hidup sehari-hari. Karena itu Pengurus Provinsi PGRI Jawa Tengah merasa terpanggill untuk membantu meringankan beban masyarakat dengan memberikan bantuan air bersih kepada masyarakat yang saat ini dilanda kekeringan, salam satunya adalah di Kabupaten Wonogiri. Demikian diungkapkan Bendahara PGRI Jateng, Sakbani saat menyerahkan bantuan air bersih kepada masyarakat desa Paranggupito, kecamatan Paranggupito, Sabtu (14/9).

Dikatakan, kegiatan ini merupakan salah satu fungsi organisasi profesi yakni pengabdian pada masyarakat. Secara organisatoris juga telah diputuskan dalam Konkerprov V PGRI Jateng serta Rakor bidang Penelitian dan Pengabdian masyarakat beberapa waktu lalu. Karena kekeringan di Jateng terjadi hampir setiap tahun maka kegiatan seperti ini juga menjadi program tahunan.

“bantuan air bersih sebanyak 110 tangki untuk 4 kecamatan di kabupaten Wonogiri ini belum mencukupi kebutuhan seluruh warga. Karena itu kami berdoa agar setelah ini,Tuhan segera menurunkan hujan sehingga kebutuhan air bersih bagi seluruh masyarakat bisa terpenuhi”, ujar Sakbani.

Ketua PGRI Kabupaten Wonogiri, Drs. Kusman, M.Pd menjelaskan bahwa diwilayahnya ada 25 kecamatan dan ada 4 Kecamatan yang saat ini mengalami kekeringan yakni kecamatan Eromoko, Pracimantoro, Paranggupito dan Giritontro. Atas bantuan air bersih yang diberikan PGRI Jateng tersebut, Kusman mengucapkan terima kasih dan berharap masyarakat dapat menerima serta memanfaatkanya secara hemat dan sesuai kebutuhan.

Sekcam Paranggupito, Suwarno, M.Pd yang menerima bantuan tersebut atas nama camat dan masyarakat Paranggupito juga mengaku sangat berterima kasih kepada PGRI dan para guru atas bantuan yang diberikan seraya berdoa agar PGRI dan para guru senantiasa diberkahi oleh Allah swt berupa kemudahan dan kemuliaan. Suwarno sendiri mengaku dirinya masih menjadi anggota PGRI karena sebelumnya dia adalah Guru SD, Kepala SD, Ka UPT dan sekarang dimutasi menjadi Sekcam. Suwarno selanjutnya menjelaskan bahwa masyarakat diwilayahnya ada 8 desa dan 89 dusun yang sejak bulan Agustus 2018 sudah mulai beli air sehingga bantuan air bersih dari PGRI Jateng ini dikatakan sangat berarti dan bermanfaat bagi warga masyarakat.

Bantuan air bersih PGRI Jateng sebelumnya juga diberikan kepada masyarakat di kecamatan Eromoko, bertempat di balai dusun Kendal, Desa Basuhan, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri.

Desa Basuhan adalah salah satu desa di kecamatan Eromoko yang berada di ketinggian 474 mdpl, terdiri dari 11 dusun dan lokasinya 15 Km dari ibukota kecamatan Eromoko, 35 Km dari kota kabupaten Wonogiri. Desa ini lokasinya berada di puncak ketinggian berbatasan dengan wilayah DIY, jalannya sudah berbeton dan dapat dilalui dengan nyaman. (pur)  

Rakor 6 Biro, Jalankan Program Organisasi

PGRI Jawa Tengah selama ini dikenal sebagai PGRI terbaik se Indonesia. Predikat ini diberikan oleh PB PGRI setelah melakukan penilaian atas kinerja PGRI Provinsi di seluruh Indonesia. Prestasi itu diperoleh karena PGRI Jawa Tengah dinilai paling tertib dalam pengelolaan administrasi dan keuangan serta tertib dalam melaksanaan program oranisasi. Demikian diungkapkan Ketua PGRI Jateng, Widadi saat berbicara dalam Rakor 6 Sekretaris Bidang PGRI Kabupaten/kota di Aula PGRI Provinsi Jawa Tengah, Sabtu (24/08).

Dijelaskan bahwa Rakor 6 Sekretaris Bidang saat itu juga merupakan bagian dari pelaksanaan program yang telah ditetapkan dalam Konkerprov V PGRI Jateng. Sehingga dikatakan kegiatan itu bukan untuk pencitraan.

“Meskipun pelaksanaannya berdekatan dengan kegiatan Konferensi Provinsi XXII, ini bukan untuk pencitraan”, tegas Widadi.

Ketua Panitia Ir. H. Suwarno Widodo, M.Si melaporkan bahwa kegiatan tersebut diikuti oleh 6 Sekretaris Bidang PGRI Kabupaten/kota se Jateng. Setelah acara pembukaan dilanjutkan koordinasi untuk membahas program yang akan dilaksanakan di daerah masing-masing. Rakor setiap bidang dipimpin oleh Sekretaris Biro PGRI Provinsi Jawa Tengah, yakni Biro Organisasi dan Kaderisasi, Biro Pendidikan dan Pelatihan, Biro Pemberdayaan Perempuan, Biro Infokom, Biro Pengembangan Kesenian, Kebudayaan dan Olahraga, Biro Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

Biro Infokom PGRI Provinsi Jawa Tengah telah menyiapkan program untuk menjadikan Sekbid Infokom PGRI Kabupaten/kota menjadi anggota VCT (virtual coordinator training). (pur)

Harapan untuk Mas Nadiem

PRESIDEN menggunakan panggilan “Mas” ketika memperkenalkan Mendikbud Nadiem Makarim. Memang masih begitu muda, 35 tahun, menjadi menteri pada kementerian yang cakupan tupoksinya begitu luas dan strategis. Apalagi pendidikan tinggi kembali menjadi tugas Kemdikbud setelah lima tahun ini digabung dengan Kemristek.

Para rektor pun harus takzim mendengarkan pengarahan pendekar muda ini. Tak pelak, Mas Nadiem menjadi “bintang perhatian” saat drama panggung pengenalan calon menteri sampai pelantikan, melengkapi kemonceran kesuksesan sebagai pebisnis muda kaya raya.

Widadi, SH?Apakah sukses di dunia bisnis berarti juga membawa sukses perubahan dunia pendidikan yang mampu mewujudkan sumber daya manusia (SDM) unggul untuk Indonesia maju? Tentu kita harus berangkat dari optimisme dengan memberi kesempatan kepada sang pendekar untuk segera berkiprah. Pak Menteri mampu menemukan pengungkit untuk mewujudkan pendidikan bermutu yang melahirkan SDM unggul. Dari mana dimulai proses perubahan itu? Dari kurikulumnya, guru/dosen, teknologinya, atau lebih mendasar lagi aspek filosofisnya. Saat mengumumkan kabinet, Presiden menyatakan, tugas utama Mas Nadiem sebagai Mendikbud adalah menyiapkan SDM siap kerja yang ada kesesuaian antara pendidikan dan industri. Harapan yang sudah lama bergaung (link and match). Tentu disadari benar, pendidikan bukan sekadar menyiapkan SDM untuk memenuhi kebutuhan industri, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU No 20 Tahun 2003, Pasal 1 ayat 1), pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk mengembangkan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pendidikan, dan sekolah sebagai salah satu pusat tempat mendidik, adalah sekadar fasilitas untuk mewujudkan proses pembelajaran agar setiap peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi yang dimilikinya. Setiap anak adalah “bintang”, apa pun kondisinya. Setiap anak punya satu keunggulan atau keunikan. Pendidikan menfasilitasi agar potensi keunggulan tersebut menjadi kompetensi nyata.

Mendidik bukan hanya membuat anak menjadi pintar dan terampil, tetapi juga harus berkarakter. Orang pintar dan terampil tanpa karakter bisa berbahaya. Menjadi robot yang digerakkan orang lain. Sebaliknya orang berkarakter luhur yang tidak kompeten (pintar dan terampil) adalah manusia baik yang lumpuh.

Kecenderungan Pragmatisme

Sudah lama dunia pendidikan merisaukan kecenderungan pragmatisme dalam pendidikan, yang hanya berfokus pada hasil (kognitif, nilai rapor/ijazah). Kecenderungan yang dipicu oleh kerangka berpikir keberadaan era industri. Manusia ditempatkan sebagai faktor produksi. Bahkan gaya pengelolaan sekolah menggunakan cara dunia industri seperti berfokus pada target dari efisiensi, bahkan profit. Menjauh dari tujuan hakiki pendidikan, yaitu menfasilitasi pertumbuhan fase anak “menjadi dewasa” (berkarakter, mandiri, berbudi luhur). Menfasilitasi pengembangan fase ego anak (oral, anal, genital) ke fase manusia altruis, inklusif, bermakna, dan bermanfaat.

Pendidikan seharusnya telah bergeser dari fase paradigma kebendaan era kapitalis ke kemanusiaan era kearifan (wisdom era). Pendidikan diharapkan mampu membangun manusia secara utuh, raga-pikir-rasa-jiwa, membangun manusia yang sehat bio-psiko-sosio-kultural dan spiritual. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat menjadi lokomotif pembangunan kebudayaan dan peradaban bangsa. Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga menjadi kompetitif, dengan basis karakter kepribadian Indonesia yang pancasilais. Menjadi warga Indonesia yang patriotis sekaligus warga dunia yang peduli (kosmopolitan).

Membangun manusia yang bukan hanya memiliki kompetensi profesionalitas dan metodologisnya, tetapi juga memiliki kompetensi sosial dan kepribadian. Membangun manusia yang logis kritis kreatif praktis sekaligus etis dan estetis. Membangun manusia berketuhanan sekaligus berkemanusiaan.

Dengan mengambil menteri dari pihak eksternal pendidikan, diharapkan mampu melihat dengan prespektif yang lebih tajam dan jitu (berpikir di luar kotak). Tidak sekadar melihat pendidikan dari sisi teknis teknologis fenomenologis, tapi mampu menghujam ke akar masalah ke kedalaman kehakikian pendidikan (filosofis). Bukankah revolusi mental harus melibatkan pendidikan?

Selamat bekerja memasuki “dunia lain” yang rumit dan kompleks, rimba raya pendidikan dan kebudayaan. Namun bisa jadi lebih asyik dibanding dunia bisnis.

Kita perlu siap, Mas Nadiem adalah milenial dengan ciri sikap kerja “I can, I will just let me”. Berbeda dari sikap kerja tradisionalis yang sekadar “Get the job done” atau boomers yang “Let’s have a meeting and talk about it” atau Xers yang “I will do my part, you do yours, we will meet up later”. Dengan etik kerja “integration” (bagi kaum milenial). (40)

— Widadi, Ketua PGRI Jawa Tengah Periode 2014-2019.

Sumber : Suara Merdeka

Konferensi Kerja Provinsi PGRI JATENG 2015

Konferensi kerja provinsi Jawa Tengah tahun pertama masa bakti ke-2.

Tema : Mewujudakan revolusimental melalui peran strategis guru dan PGRI

Tanggal : 7 dan 8 Maret 2015

Tempat : Semarang

Refleksi HUT PGRI ke 70

Sebagai penghormatan kepada Guru dan PGRI, Pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden nomor 78 tahun 1994 menetapkan tanggal 25 November, hari kelahiran PGRI, sebagai Hari Guru Nasional. Sejak terbitnya Keputusan Presiden tersebut, setiap tanggal 25 November diperingati sebagai Hari Guru Nasional dan Hari Ulang Tahun PGRI secara bersama-sama.

Pada tanggal 25 November 2015, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) genap berusia 70 tahun. Usia yang cukup matang dan dewasa, bagi sebuah organisasi. Selama kurun waktu tersebut, banyak pengabdian yang telah diberikan, banyak ativitas yang telah dilaksanakan, banyak perjuangan yang telah dikerjakan, banyak kegiatan perlindungan terhadap anggota yang telah diberikan. Di samping itu, tentu juga banyak peristiwa, persoalan, tantangan, dan kendala yang telah dihadapinya.

Peringatan HUT Ke-70 PGRI dan Hari Guru Nasional tahun ini akan diadakan sejumlah kegiatan  Ada sejumlah kegiatan yang direncanakan akan berlangsung selama bulan  September s.d. Desember 2015.  Dari kegiatan-kegiatan tersebut, dan juga kegiatan-kegiatan dalam ulang tahun di berbagai tingkat dan jenjang, diharapkan mampu meningkatkan eksistensi PGRI, menjadikan PGRI sebagai organisasi profesi, serta membangun solidaritas dan kesetiakawanan anggota. Selain itu juga diharapkan mampu meningkatkan semangat anggota dan menggugah pihak lain untuk berperan maksimal dalam memuliakan guru serta meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia termasuk menjadikan PGRI sebagai organisasi profesi guru yang kuat dan  bermartabat.

Memantapkan Tenaga Honorer K2 Menjadi CPNS

Mungkid, Derap Guru. Mengakhiri kegelisahan dan keraguan para tenaga honorer K2 untuk diangkat sebagai CPNS, telah dilakukan sosialisasi penyelesaian tenaga honorer oleh PB PGRI dan Anggota Komisi II DPR RI. Kegiatan dilakukan melalui Rapat Koordinasi Forum Honorer K2 Kabupaten Magelang bersama jajaran Birokrasi Kabupaten Magelang di GOR Gemilang, Sabtu (24/10). Acara tersebut dihadiri para tenaga honorer K2, kepala BKD, Sekretaris Dinas Pendidikan, wakil Bupati Magelang, Wakil Ketua PGRI Provinsi, Ketua PB PGRI, dan anggota Komisi II DPR RI.

Ketua PGRI Kabupaten Magelang, Drs. Muslich, M.Acc selaku Koordinator kegiatan mengungkapkan bahwa para tenaga honorer K2 telah teruji pengabdiannya dalam bidang tugas masing-masing. Oleh karenanya Muslich berharap para tenaga honorer  diangkat tanpa melalui seleksi. Wakil Bupati Magelang, Zaenal Arifin juga menyatakan, bahwa pegawai di pemerintah kabupaten Magelang masih kurang. “kalau tidak kurang, tidak mungkin ada tenaga honorer”, jelasnya. Ia pun mengaku siap memproses para tenaga honorer menjadi CPNS setelah ada keputusan pemerintah.

Anggota Komisi II DPR RI, Arteria Dahlan, ST, S.H, M.H didepan para honorer K2 dan peserta sosialisasi menyatakan pihaknya telah berusaha keras agar pemerintah segera menyelesaikan masalah tenaga honorer K2 sebagai program prioritas. Selanjutnya ia ungkapkan, bahwa melalui rapat bersama Menpan BR akhirnya disepakati selambatnya-lambatnya bulan Oktober 2016 para tenaga honorer itu akan diangkat menjadi CPNS. “Prioritas utamanya adalah bidang pendidikan dan kesehatan. Ia pun melihat banyak honorer K2 yang usianya sudah tua. Karena itu kalau bisa selesai diangkat dalam 1 atau 2 tahun mengapa harus diselesaikan 3 atau 4 tahun?”, jelasnya. Arteria menyatakan persoalan hukum terkait dengan usia akan segera ia siapkan dengan aturan khusus agar seluruh honorer K2 dapat diangkat, tanpa terhalang usia. Nunik, Ketua Forum Honorer K2 Kabupaten Magelang mengungkapkan di kabupaten magelang ada 629 tenaga honorer yang sudah Verval dan berharap semuanya diangkat menjadi CPNS tanpa kecuali.

Ketua PB PGRI, Didik Supriyadi, M.BA berharap para honorer K2 setelah menjadi PNS tidak melupakan organisasi yang selama ini gigih memperjuangkan K2 menjadi PNS. Ia pun menyebut ketua Umum PB PGRI Dr. Sulistiyo, M.Pd adalah pihak yang sangat keras memperjuangkan honorer K2 menjadi PNS, selain juga peran penting pak Arteria dan anggota komisi II DPR yang lain.

Acara serupa diselenggarakan di Gedung PGRI Kabupaten Grobogan, Minggu (25/10). Para guru honorer K2 yang memenuhi gedung tersebut memperoleh penjelasan dari anggota komisi II DPR RI, Bambang Riyanto dan Ketua PB PGRI, Didik Supriyadi. Hadir pula pada kesempatan itu anggota Banggar DPR RI, Wulan, Wakil Ketua PGRI Jateng, Adi Prasetyo dan Ketua PGRI Kab. Grobogan, Karsono. Anggota komisi II DPR, Bambang Riyanto juga mengungkapkan keyakinannya, bahwa semua guru honorer K2 akan diangkat menjadi CPNS selambat-lambatnya tahun 2019.

Kabar Buruk

Ditengah harapan para honorer K2 untuk diangkat menjadi CPNS, pemerintah membatalkan rencana pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS pada 2016 mendatang. Keputusan itu diambil karena pemerintah tak punya dana untuk mengangkat sekitar 430 ribu honorer K2.

"Anggaran pengangkatan honorer K2 tidak ada. Karena beban negara sangat besar, apalagi harus membayar gaji PNS yang 4,5 juta orang," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ?Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi, Senin (2/11).

Dia menambahkan, pemerintah sudah meminta anggaran tambahan Rp 28 miliar. Dari jumlah itu, sebanyak Rp 16 miliar bakal digunakan untuk penyelesaian honorer K2. Sayangnya, anggaran itu ternyata tidak ada. (d4)

HUT PGRI Tingkat Nasional: Puncak Acara HUT PGRI di Jakarta Jawa Tengah kirim 10.000 peserta

Peringatan HUT PGRI ke-70 tingkat Nasional yang rencananya diselenggarakan di Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu 13 Desember 2015 akan diikuti 100.000 peserta dari seluruh Indonesia, utamanya guru-guru yang ada di pulau Jawa. Sesuai hasil Rakorpimnas PGRI di Jakarta beberapa waktu lalu, PGRI Jawa Tengah memperoleh kuota peserta 10.000 (minimal). Demikian diungkapkan ketua PGRI Jawa Tengah, Widadi saat rapat koordinasi dengan ketua PGRI Kabupaten/kota Se Jawa Tengah di Aula Gedung Guru Jawa Tengah, Selasa (10/11). Puncak acara HUT ke-70 PGRI dan Hari Guru Nasional tahun 2015 tingkat nasional di Jakarta selain menunjukkan soliditas dan solidaritas PGRI, bagi para peserta dapat mendengar langsung pernyataan pemerintah terkait kebijakannya tentang guru dan pendidikan. Berdasarkan informasi PB PGRI, pada puncak acara HUT ke-70 PGRI dan Hari Guru Nasional tahun 2015 tersebut presiden Jokowi sudah menyatakan akan hadir secara pribadi.

Berdasar Kuota

Sehubungan dengan kuota peserta yang ditetapkan PB PGRI, Pengurus PGRI Jawa Tengah melalui rapat koordinasi dengan para Ketua PGRI Kabupaten/kota se Jawa Tengah membagi jumlah peserta kepada PGRI kabupten/kota. Pembagian jumlah peserta didasarkan pada jumlah angota PGRI di daerah masing-masing. Bendahara PGRI Provinsi Jawa Tengah, H. Sakbani, S.Pd, M.H mengungkapkan, anggota PGRI Jawa Tengah saat ini ada 225.547 orang. Berdasarkan data tersebut maka ditetapkan jumlah peserta dari Jawa Tengah 10.000 orang, dan  akan berangkat dengan bus minimal sejumlah 250 bus dengan kapasitas penumpang masing-masing 40 orang. Teknik keberangkatan sesuai kesepakatan diserahkan kepada pengurus kabupaten/kota masing-masing.

Data by name

Terkait dengan itu, Sekum PGRI Provinsi Jawa Tengah, Dr. Muhdi, S.H, M.Hum meminta pengurus PGRI kab/kota segera mengirimkan data peserta by name untuk dikirim ke PB PGRI selambat-lambatnya satu minggu sebelum puncak acara HUT ke-70 PGRI dan HGN 2015 di Jakarta. Muhdi berharap melalui peringatan HUT ke-70 PGRI dan Hari Guru Nasional tahun 2015 nanti, presiden benar-benar hadir secara pribadi dan menyampaikan pidato yang menyejukkan para guru. Berbagai apirasi dan perjuangan PGRI untuk kepentingan guru dan kemajuan pendidikan diharapkan memperoleh respon positif dari pemerintah.

Antusiasme Guru

Dari pantauan Derap Guru, semua daerah menyatakan siap memberangkatkan peserta HUT ke-70 PGRI sesuai kuota yang ditetapkan. Bahkan ada kecenderungan beberapa daerah akan memberangkatkan peserta melebihi kuota yang ditetapkan. Misalnya; PGRI Kota Semarang sebagaimana diungkapkan Sekretaris, Nur Khoiri, S.Pd, M.T dengan jumlah anggota PGRI 8.818, kuotanya 10 bus, tetapi anggota mendaftar dari cabang dan cabang khusus sebanyak 440 orang (11 bus). PGRI Kabupaten Pati, sebagaimana diungkapkan ketuanya, Drs. Waridjan, menyatakan siap memberangkatkan berapapun kuota yang ditetapkan. “kalau kuotanya sedikit, kami minta tambah, kalau diberi banyak, kami siap”, tegasnya. Ia menjelaskan meskipun kuotanya 10 bus, anggota yang mendaftar mencapai 22 bus. PGRI Kabupaten Banyumas yang memiliki anggota 6.409 dengan kuota 280 orang (7 bus), anggota yang mendaftar 640 (16 bus).

Meskipun anggota harus mengeluarkan biaya sendiri-sendiri atau patungan dengan anggota lain yang ada di wilayah masing-masing, mereka memiliki antusiasme besar untuk menunjukkan soliditas dan solidaritas PGRI. Antusiasme para guru itu sesuai tema HUT ke-70 PGRI dan Hari Guru Nasional tahun 2015, yakni: “Memantapkan Soliditas dan Solidaritas PGRI Sebagai Organisasi Profesi Guru yang Kuat dan Bermartabat “

Semoga perjuangan PGRI mewujudkan guru yang professional, sejahtera, bermartabat dan terlindungi benar-benar terwujud melalui soliditas dan solidaritas yang ditunjukkan para guru dalam kegiatan HUT ke-70 dan HGN 2015 di Jakarta.

Kekurangan Guru

Sementara itu Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Dr. H. Sulistiyo, M.Pd menyatakan, bahwa yang dibutuhkan guru saat ini adalah kebijakan yang berpihak pada guru. yaitu kebijakan yang mampu meningkatkan profesionalitas, kesejahteraan dan perlindungan kepada para guru. Bukan kebijakan basa basi yang seolah-olah sayang kepada guru, peduli kepada guru padahal kebijakan substansi yang ditetapkan sesungguhnya menyulitkan guru, meresahkan guru, dan bahkan menganiaya guru.

Diungkapkan oleh Sulistiyo, saat ini banyak kelas kekurangan guru tetapi pemerintah selalu mengatakan cukup. “Para guru banyak yang mengajar di dua kelas, (khususnya SD) atau dibantu oleh guru honor yang kesejahterannya sungguh memilukan”, kata Sulistiyo. Menurutnya, kekurangan guru ini terjadi hampir di semua daerah di seluruh kabupaten/kota. “Pemerintah sesungguhnya berkewajiban memenuhi kekurangan guru ini baik secara kuantitas maupun kualitas”, tegas Sulistiyo

Honorer K2

Karena itu selain berusaha terus memperjuangkan seluruh kepentingan guru, pihaknya telah mengingatkan kembali kepada pemerintah untuk segera menindak lanjuti hasil pertemuan tanggal 15 September 2015 dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rl yang saat itu dihadiri juga oleh wakil dari DPR Rl, DPD Rl, Kemendikbud, dan Kemenkeu, serta hasil rapat kerja Komisi II DPR Rl dengan Menpan dan RB Rl. Melalui pertemuan tersebut menurut Sulistiyo sudah ada kesepakatan Komisi II DPR Rl dan Kementerian PAN-RB untuk mengangkat tenaga honorer kategori II sejumlah 439.956 orang menjdi PNS melalui verifikasi.  Pengangkatan itu sesuai kesepakatan akan dilakukan secara bertahap dari tahun 2016 sampai dengan paling lambat tahun 2019. (d4)

Resepsi HGN Tahun 2015 dan HUT PGRI ke-70 Tahun 2015

Resepsi perayaaan Hari Guru Nasional dan sekaligus HUT PGRI ke 70 Tingkat Provinsi Jawa Tengah akan diselenggarakan pada hari Sabtu 5 Desember 2015 jam 08.30

Resepsi HUT ke-70 PGRI dan HGN 2015 : PGRI Berharap Pemerintah Tidak Mempersulit Guru

Semarang, Derap Guru. Pernyataan pemerintah untuk memuliakan guru diharapkan benar-benar diwujudkan. Upaya memuliakan guru antara lain dengan memberikan kemudahan kepada para guru  untuk memperoleh hak-haknya. Tunjangan profesi yang menjadi hak guru harus tetap diberikan. Tidak boleh dengan alasan nilai UKG rendah kemudian tunjangan profesi dihenttikan. Demikian antara lain diungkapkan Ketua Umum PB PGRI, Sulistiyo saat memberikan sambutan pada acara Resepsi Peringatan HUT ke-70 PGRI dan Hari Guru Nasional Tingkat Jawa Tengah di Balairung Upgris, Sabtu (05/12). Sulistiyo juga mengungkapkan, bahwa peringatan HUT PGRI dan Hari Guru Nasional yang selama ini selalu dilakukan bersama-sama antara PGRI dan pemerintah, tahun 2015 ini untuk tingkat nasional dilakukan sendiri-sendiri. Pemerintah menyelenggarakan Hari Guru Nasional sendiri dan PB PGRI akan menyelenggarakan sendiri HUT ke-70 PGRI di GBK, Senayan Jakarta, Minggu (13/12). “100 ribu lebih guru dari seluruh Indonesia, khususnya yang ada di Jawa akan hadir dalam puncak acara peringatan HUT ke-70 PGRI di Jakarta, jelas Sulistiyo.

?15 ribu lebih dari Jawa Tengah

Ketua PGRI Jawa Tengah, Widadi mengungkapkan bahwa dari Jawa Tengah telah tercatat ada 15 ribu lebih guru yang siap berangkat mengikuti resepsi HUT PGRI di Jakarta. Widadi meyakini dalam acara tersebut para guru dapat menjaga ketertiban. Sesuai tema HUT PGRI dan HGN 2015 adalah “Memantapkan Soliditas dan Solidaritas PGRI sebagai organisasi Profesi Guru yang kuat dan Bermartabat”.

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Heru Sujatmoko berharap iklim kondusif yang ada di Jawa Tengah tetap terjaga dengan baik. “Jika ada persoalan silahkan dikomunikasikan dengan baik, jika diperlukan untuk ketemu dengan gubernur kami pun siap membantu”, tegasnya. Ia pun mendoakan agar para guru tetap sehat dan lancar dalam menempuh perjalanan, baik saat berangkat maupun pulang. Tampak hadir dalam acara tersebut, Kasdam IV/Diponegoro, para penasehat dan Dewan Pakar PGRI Jawa Tengah, serta sekitar 2.300 undangan dari kabupaten/kota se Jawa Tengah.

Acara dimeriahkan oleh penampilan paduan suara dari siswa/siswi SMPN 3 Semarang, siswa/siswi SMPN 12 Semarang, juara I nasional penyanyi cilik dari SD Al Muhajirin, Genuk Semarang dan hiburan lain yang memukau hadirin. (d4)

Guru Harus Melakukan Transformasi Kultur Belajar

Semarang, Derap Guru. Tuntutan profesi guru saat ini semakin tinggi. Selain dituntut bisa mengajar dengan baik, menjadi inspirator bagi para siswanya, dan menjadi teladan juga harus melakukan transformasi cultural belajar. Ilmu yang didapat di bangku kuliah harus terus dikembangkan untuk meningkatkan mutu profesi dan kompetensinya. Demikian antara lain diungkapkan Rektor Universitas PGRI Semarang, Dr. Muhdi, S.H, M.Hum dalam sambutan Wisuda ke-54 di Balairung Universitas PGRI Semarang, Jumat (18/12).

Sebelumnya Wakil Rektor bidang Akademik Universitas PGRI Semarang, Dra. Hj. Sri Suciati, M,Hum melaporkan bahwa jumlah wisudawan pada acara wisuda ke-54 Universitas PGRI Semarang sebanyak 1.233 lulusan terdiri dari 445 orang wisudawan pria dan 788 orang wisudawan wanita. Para wisudawan merupakan lulusan dari program pasca sarjana S2 (61 orang) dan program sarjana S1 (1.172 orang) berasal dari 4 fakultas dan 10 program studi. Acara wisuda dilakukan dua sesi yakni Jumat, 18 Desember dan Sabtu, 19 Desember 2015.

Predikat kelulusan dari sejumlah wisudawan tersebut adalah; culaude/dengan pujian 93 orang, sangat memuaskan 1.113 orang, dan memuaskan 27 orang. Predikat lulusan terbaik disandang oleh Jihan Widyawati Sifa, S.Pd dari program studi Bimbingan dan Konseling dengan IP 3,95 disusul berikutnya Welas, S.Pd dari prodi PBSI (IP 3,90), dan Asmawati, M.Pd (IP 3.85).

Sementara itu Koordinator Kopertis VI, Prof. Dr. DYP Sugiarto dalam sambutannya mengungkapkan ada dua pilihan bagi para wisudawan, yakni menjadi driver (pengemudi) atau menjadi penumpang. Menjadi penumpang lebih mudah, begitu naik bisa tidur dan tidak banyak beban tetapi sulit berkembang. Sementara jika memilih menjadi driver akan lebih terbuka karier dan banyak peluang. Ada 4 ciri bagi seorang driver, yakni; punya inisiatif, menjadi navigasi, merawat, dan bertangung jawab.

Turut hadir dan memberikan sambutan pada acara tersebut, Ketua YPLP PT PGRI Semarang, Dr. H. Sudharto, M.A dan Ketua PGRI Provinsi Jawa Tengah, H. Widadi, S.H. (d4)

Halal bi halal PGRI Jawa Tengah 1437 H

Halal bihalal keluarga besar PGRI Provinsi Jawa Tengah dengan tema kembali fitri menginspirasi akan dilaksanakan 16 juli 2016. 

Seminar dalam Rangka HUT ke 71 PGRI Purbalingga

PGRI Purbalingga menyelenggarakan seminar pendidikan dalam rangka perayaan HUT ke 71 PGRI 

PGRI Kota Semarang: Selamat Ulang Tahun PGRI ke 71 dan HGN 2016

Memang PGRI hebat! HUT ke 71nya meriah, memiliki AD/ART, Kode etik Guru, Alat Kelengkapannya Komplit. Lebih hebat lagi memiliki sekolah dan perguruan tinggi diseluruh pelosok negeri.

Perayaan HUT PGRI ke 71 dan HGN 2016 Karanganyar

PGRI Kabupaten Karanganyar selenggarakan Upacara HUT PGRI ke 71.

PGRI Audiensi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

Pengurus Provinsi PGRI Jawa Tengah melakukan audiensi dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017. Misi PGRI adalah (1) meningkatkan profesionalitas guru; (2) memberikan perlindungan profesi, hukum, keselamatan dan kesehatan kerja, serta hak atas kekayaan intelektual; (3) meningkatkan kesejahteraan guru, dosen, dan tenaga kependidikan; (5) membangun kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga nonpemerintah; (6) mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu dan terjangkau masyarakat;
(7) mendorong layanan prima dalam pendidikan dan (7) menyukseskan pembangunan nasional.

Info PGRI Tentang Pedoman Guru Berprestasi

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 36 ayat (1) mengamanatkan bahwa ”Guru yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan/atau bertugas didaerah khusus berhak memperoleh penghargaan” dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Pasal 30 ayat (1) bahwa “Guru memiliki hak untuk mendapatkan penghargaan sesuai dengan prestasi kerja, dedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di Daerah Khusus”. Klik disini untuk download Pedoman Pemilihan Guru Berprestasi 2017.

UN dan USBN 2017 Dilaksanakan Berbasis Komputer

Ujian Nasional (UN) akan tetap dilaksanakan pada tahun 2017. Selain UN, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) juga meningkatkan mutu ujian sekolah (US) dengan konsep ujian sekolah berstandar nasional (USBN). Berikut ini adalah Kisi-Kisi UN 2017 dapat diunduh

Dasar hukum penyelenggaraan UN dan USBN Tahun 2017 dapat diunduh disini.

  • Prosedur Operasional Standar UN 2017 dapat diunduh disini.
  • Surat Edaran BSNP Nomor: 0078/SDAR/BSNP/I/2017 mengenai Ralat Jadwal UNKP SMP/MTs & SMPLB (Susulan) pada POS UN Tahun Pelajaran 2016/2017 (unduh di sini)

Surat Edaran Kemdikbud

  • Surat Edaran Mendikbud tentang Pelaksanaan UN 2017 dapat diunduh disini.
  • Surat Edaran Kabalitbang Kemdikbud tentang Pendaftaran Peserta UN 2017 dapat diunduh disini

PGRI Wonosobo Selenggarakan BIMTEK Penguatan Tim PAK

PGRI Kabupaten Wonosobo bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mulai hari ini 20 s/d 22 Februari 2017 melaksanakan BIMTEK penyegaran dan penguatan tim teknis PAK.

Konkerprov 2017 PGRI Libatkan Dinas P dan K, MKKS dan MA Jawa Tengah

Ketua PGRI Provinsi Jawa Tengah mengungkapkan bahwa PGRI Jawa Tengah berkomitmen memperjuangkan terwujudnya mutu pendidikan melaui guru guru yang profesional, sejahtera, bermartabat, dan terlindungi. Sejalan dengan itu tema Konferensi Kerja PGRI Jawa Tengah adalah, “Membangkitkan Kesadaran Kolektif PGRI Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan”.

Dalam upaya meningkatkan profesionalitas dan kompetensi para guru Widadi mengunngkapkan, bahwa pada Konfernsi Kerja Provinsi (Konkerprov) kali ini, PGRI Jawa Tengah juga menghadirkan MKKS SMA/SMK dan MA kabupaten/kota untuk diajak diskusi bersama tentang pengembangan keprofesian guru melalui Asosiasi Program Keahlian Sejenis (APKS) dalam wadah PGRI. 

Karanganyar: PGRI adalah Kekuatan Moral Intelektual

Komitmen membangun dan meningkatkan mutu pendidikan kini terus di gelorakan oleh pengurus PGRI di berbagai tingkatan. Setelah lama PGRI berjuang mewujudkan hak dan kesejahteraan guru, kini saatnya PGRI bicara mutu dan proesionalisme guru. Demikian diungkapkan ketua PGRI Jateng, Widadi saat memberikan sambutan pada acara Konkerkab PGRI Karanganyar tahun kedua MB XXI di pendopo bupati Karanganyar, Sabtu (8/04). Pilar utama untuk membangun pendidikan bermutu adalah guru profesional.

“Karena itu kita jadikan PGRI sebagai rumah guru untuk membangun gerakan mutu dan kekuatan moral intelektual. Ini sesuai dengan tema Konferensi Kerja PGRI, Membangun Kesadaran Kolektif PGRI untuk Mewujudkan Pendidikan Bermutu,” tegas Widadi.

Kreatif dan Inovatif

Terkait dengan profesionalisme, Widadi mengingatkan para guru tidak menjadi robot kurikulum yang hanya memindahkan isi buku ke kepala anak. “Guru harus kreatif dan inovatif sebagai pendidik, pembentuk karakter, dan menjadikan pendidikan sebagai motor penggerak kemajuan bangsa,” tegasnya. Widadi juga mengingatkan adanya 9 prinsip dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru profesional, diantaranya adalah memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme, memiliki komitmen meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakqwaan, dan akhlak mulia, memiliki kompetensi yang dierlukan sesuai bidang tugas, memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan.  

Jaga Marwah Guru

Ketua Umum PB PGRI, Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd yang juga hadir pada kesempatan tersebut meminta para guru untuk fokus pada tugas profesionalnya. “Lakukan tugas dengan baik, biarkan kami pengurus PGRI yang mengurus dan memperjuangkan kesejahteraan guru,” tegas Unifah.

Unifah juga mengkritisi kebijakan pemerintah yang sering membuat guru-guru ketakutan. Diantaranya guru yang tidak masuk kerja sehari/dua hari tidak dibayar TPG-nya, batas lulus sertifikasi dengan nilai minimal 8, pelaksanan test (UKG) setiap tahun, guru ditakuti dengan proses hukum. Menurut Unifah guru seharusnya diberi otonomi profesi agar berkhidmat melaksanakan tugas profesionalnya mendidik dan membentuk karakter anak. Ia mendukung pernyataan Bupati Karanganyar, Yuliatmono yang mengatakan tidak akan mempersulit guru untuk memperoleh haknya, tugas administratif guru agar disederhanakan. (pur)

PGRI: Memaafkan Peningkat Kesehatan

Tanggal 6 Desember 1997, Mary “Lily” Baehr, 80 tahun,ditikam dilehernya. Ia dibiarkan mati perlahan di gudang tempat mencuci di rumahnya, Baldwinsville, New York. Dua tahun kemudian pembunuhnya, Kenneth Hobart, residivis, ditangkap. 19 Januari 2000 Kenneth Hobart dijatuhi hukuman 25 tahun penjara. Peristiwa yang menarik, sebelum keputusan dijatuhkan pengadilan, Bruce Baehr, anak Lily membacakan pernyataan sambil berurai air mata “Saya ingin Anda mengetahui bahwa Anda telah mengambil kehidupan dari seseorang yang begitu berharga bagi kami sekeluarga. Tindakan Anda yang dengan kejam mengakhiri hidupnya telah meninggalkan kepedihan luar biasa dalam diri kami. Tapi kami ingin Anda mengetahui apa yang telah kami pelajari dari Mary Lily Baehr sendiri, bahwa kami ingin mengatakan kepadamu hari ini ..... Kami memaafkanmu !”. Menjawab banyak pertanyaan, bagaimana mungkin orang yang begitu kejam terhadap orang yang dikasihi diampuni, ia menjawab, “Pengampunan ini perlu supaya kami bisa melanjutkan kehidupan kami yang tersisa. Kami yakin ibu kami tidak ingin kehidupan kami hancur karena luka batin dan kebencian berkepanjangan. Tuhan telah memaafkan kebencian kami, maka kami pun memaafkannya”.

Banyak orang berpikir, memaafkan adalah kelemahan. Memaafkan berarti memberi keuntungan atau memberi angin bagi orang yang telah merugikan atau menyakiti kita. “Kok enak”, begitu kira-kira komentar terhadap pemberian maaf. Bahkan pemberi maaf dianggap orang yang tidak peduli, tidak empati terhadap korban yang adalah orang-orang terkasih kita. Benarkah demikian ? Banyak penelitian dan kajian membuktikan bahwa kemampuan memaafkan berkaitan dengan kesehatan diri secara total. William dan William (1993) yang mengkaji dampak kebencian dan dendam menyimpulkan bahwa dendam dan kemarahan membahayakan kesehatan jantung dan sistem peredaran darah. Hasil riset mereka terhadap pasien jantung menunjukkan tingkat kematian dan keparahan penyakit berkurang secara signifikan saat mereka mulai dapat memaafkan.

International Forgiveness Institute (IFI), lembaga nirlaba yang mempelopori penelitian tentang permaafan menyimpulkan, bahwa Kita dapat meningkatkan kesehatan, khususnya emosi, dengan memaafkan, baik diri sendiri maupun orang lain. Penelitian laboratorium yang dilakukan Hope College di Michigan, para peneliti menemukan bahwa orang yang diminta untuk mengingat pengalaman kebencian pada suatu peristiwa di masa lalu, detak jantungnya meningkat di atas normal, proses berkeringat yang tak biasa, juga respon individual yang tidak normal pada tubuh mereka. Tekanan darah meningkat, otot-otot tubuh menegang. Kondisi ini mirip respon yang memicu munculnya berbagai macam penyakit. Ketidaksediaan memaafkan berarti kesediaan untuk terpenjara oleh masa lalu yang menyakitkan, membiarkan orang lain yang membuat kita marah dan dendam terus menerus menyakiti kita.

Memaafkan berarti membebaskan kita dari penjara dendam dan selanjutnya kita bisa terbang tinggi di angkasa masa depan tanpa terbebani masa lalu yang memenjara. Mengingat masa lalu, membenci dan hasrat membalas sakit hati membuat hidup kita lebih kerdil dari diri kita yang sesungguhnya. Ini kata-kata Marrianne Williamson yang sangat menginspirasi. “Memaafkan bukan berarti sekedar menekan rasa marah. Memaafkan berarti meminta sebuah mukzijat yaitu mampu melihat kebenaran dibalik kesalahan yang dilakukan orang lain terhadap diri kita. Memaafkan tidak pernah mudah. Jika waktunya tiba terkadang bisa lebih menyakitkan dari pada mendendam. Tetapi tidak ada rasa damai yang diperoleh tanpa memaafkan. Pikiran dendam dan menyerang orang lain berarti menyerang pikiran kira sendiri. Langkah permulaan menuju kesehatan diri kita adalah keinginan untuk memaafkan”.

Maha Benar Allah yang telah menfirmankan ciri orang-orang bertakwa penghuni surga. “Orang-orang yang berinfak pada saat lapang dan sempit, menahan amarah, memaafkan dari manusia dan ketika berbuat salah atau menzalimi diri, mereka ingat Allah, istighfar atas dosanya (Al Qur'an : 134 – 135). Indonesia yang sedang sangat gaduh ini bila warganya bersemangat saling memberi, menahan amarah, memaafkan dan menyadari kesalahan/dosa masing-masing, pasti akan berubah jadi surga kehidupan berbangsa yang nyaman, Aamiin. Selamat Idul Fitri 1438 H, Mohon Maaf Lahir dan Batin (Widadi, Ketua Pengurus PGRI Jawa Tengah)

PGRI Bedah Rumah Tak Layak Huni

Banjarnegara. Dalam Rangka Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tahun 2017, PGRI Kabupaten Banjarnegara mengadakan kegiatan bakti sosial bedah rumah tak layak huni. Pada saat Launching tanggal 3 Mei 2017 dilakukan bedah rumah satu unit dan dilanjutkan tanggal 9  Mei 2017 sebanyak 27 unit. Demikian diungkapkan Ketua Kabupaten PGRI Banjarnegara, Drs. Sukirman, MM kepada Derap Guru, Kamis (4/05).

“Dalam rangka Hardiknas tahun 2017 ini kami akan bedah 28 rumah tak layak huni dan dalam satu tahun target kami membedah 200 rumah. Untuk menentukan rumah sasaran kami survey terlebih dahulu dengan berkeliling ke ujung-ujung kampong,” ungkap Sukirman.

Menurut Sukirman, kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi kecerdasan sosial para guru. Dijelaskan, PGRI bukan hanya mendorong guru-guru meningkatkan mutu professionalitasnya dalam mendidik siswa tetapi juga memiliki kecerdasan sosial, emosional, dan spiritual untuk membantu masyarakat.

Kegiatan bedah rumah dipimpin oleh Komandan Satgas PGRI Banjarnegara, Tapsirun. Ketua DKGI yang juga Wakil Bupati Banjarnegara terpilih, Drs. H. Syamsudin, M.Pd aktif juga dalam kegiatan ini. Anggaran yang dibutuhkan untuk membedah 200 rumah menurut Sukirman sebesar 2 M. Selain menghimpun sumbangan sukarela para guru, Sukirman menjalin kerja sama dengan Yayasan Srikandi dan akan melibatkan UPT, komite sekolah dan pihak lain yang peduli. Ketua Yayasan Srikandi, Budhi Sarwono yang juga bupati Banjarnegara terpilih menyatakan simpati dan memberikan bantuan untuk kegiatan tersebut.  

Sasaran utama bedah rumah adalah untuk siswa berprestasi yang tinggal di rumah tidak layak huni dan berikutnya untuk masyarakat umum. “Guru harus menyatu dengan masyarakat dan PGRI selain organisasi profesi juga organisasi perjuangan dan organisasi ketenagakerjaan.  Untuk itu PGRI berperan melakukan pengabdian kepada masyarakat,” tegas Sukirman. (Pur)

PPG Prajabatan Bersubsidi Mulai Juni 2017

Semarang. Keberadaan guru profesional merupakan tuntutan dan kebutuhan yang harus diwujudkan. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah segera menyelenggarakan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan Reguler. Demikian diungkapkan Rektor Universitas PGRI Semarang, Dr. Muhdi, S.H, M.Hum kepada Derap guru, Selasa (11/05). Dijelaskan bahwa PPG Prajabatan Reguler dibagi menjadi 2 macam, yakni PPG Prajabatan Reguler Bersubsidi dan PPG Prajabatan Reguler Mandiri.

Untuk PPG Prajabatan Reguler Bersbsidi akan memperoleh subsidi dari pemerintah sebesar Rp. 7,5 juta per semester dengan ketentuan 1,5 juta / semester untuk biaya seleksi dan pendidikan karakter. Sedangkan untuk biaya studi sebesar Rp. 6 juta/semester. Pendaftaran PPG Prajabatan Reguler Bersubsidi tahun ini mulai 8 s.d. 15 Mei, seleksi administrasi/verifikasi 12 s.d 19 Mei, Pengumuman hasil seleksi 20 Mei, Ujian Online tanggal 21 s.d 24 Mei, pengumuman hasil test online 25 Mei, seleksi minat, bakat dan kepribadian 29 s.d 30 Mei, pengumuman final 1 Juni, dan awal perkuliahan akan dimulai 5 Juni 2017.

Persyaratan

Persyaratan calon peserta PPG dijelaskan oleh Muhdi ; 1) Lulusan S1/D4 dari perguruan tinggi dengan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) minimal B dan dari program studi terakreditasi minimal B; 2). Berusia setinggi-tingginya 28 tahun dihitung sampai dengan tanggal 31 Desember tahun pendaftaran; 3). Program studi S1/D4 linier dengan bidang studi pada program PPG; 4). Calon mahasiswa terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI); 5). IPK minimal 3,00; 6). Bebas Napza, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari BNN atau yang berwenang; 7). Sehat jasmani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah; 8). Sehat rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah; 9). Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian; dan 10). Belum menikah dan bersedia tidak menikah selama mengikuti program PPG, yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp 6.000,00 dan disyahkan oleh Lurah/Kepala Desa.

Selanjutnya untuk PPG Prajabatan Reguler Non Subsidi akan dilakukan pada bulan September s.d Oktober 2017 dengan persyaratan yang tidak persis sama, terutama pada batasan usia, IP dan akreditasi program studi. Dengan demikian menurut Muhdi calon peserta yang tidak diterima pada PPG Prajabatan Reguler Bersubsidi masih bisa mendaftar pada program PPG Prajabatan Reguler Non Subsidi/Mandiri. (Pur) 

PGRI Selenggarakan Workshop PAK Guru

Semarang. Dalam rangka membantu para guru menghitung angka kredit PGRI Kota Semarang selenggarakan Workshop Pengisian Daftar Usulan Penghitungan Angka Kredit.  Demikian diungkapkan Sekretaris Pengurus Kota PGRI Semarang, Nur Khoiri, S.Pd, M.T kepada Derap Guru, usai membuka acara tersebut, Sabtu (8/04). Dijelaskan bahwa peserta kegiatan itu adalah anggota PGRI perwakilan dari seluruh cabang di Kota Semarang masing-masing 5 orang. Dijelaskan oleh Khoiri bahwa ini adalah upaya PGRI kota Semarang untuk membantu anggotanya agar tidak menghadapi kendala dalam menyusun Penghitungan Angka Kredit (PAK).

Kegiatan yang diselenggarakan secara gratis ini semakin meneguhkan peran dan fungsi PGRI sebagai organisasi profesi. Nur Khoiri yang juga dosen Upgris ini menjelaskan bahwa semua guru harus mengusulkan PAK untuk dapat dinilai oleh Tim PAK dan diterbidkan PAK-nya.  “Tanpa ada usulan dari guru yang bersangkutan melalui sekolah masing-masing tidak bisa diterbitkan PAK nya setiap tahun,” jelasnya. Workshop yang diikuti dengan serius oleh para guru ini menghadirkan narasumber dari Tim Penilai Angka Kredit Dinas Pendidikan kota Semarang. (pur)

PGRI Bekali Guru Hadapi Pensiun

Banyumas. Kepedulian PGRI Kabupaten Banyumas bukan hanya untuk meningkatkan mutu profesi, kesejahteraan dan perlindungan kepada guru tetapi juga membekali ketrampilan anggota menghadapi masa pensiun. Demikian diungkapkan Ketua PGRI Kabupaten banyumas, Drs. Takdir Widagdo, S.H, M.Si kepada Derap Guru.

Untuk membekali guru yang mau pensiun, PGRI Kabupaten Banyumas bekerja sama dengan Universitas Jendral Sudirman Purwokerto mengadakan Pelatihan Budi Daya Sidat bagi Pengurus dan Anggota, khususnya bagi yang usianya sudah mencapai 50 tahun keatas. Kegiatan yang dilaksanakan di Kampung Sifat Berlian, Sabtu (04/03) dibuka oleh Bupati Banyumas.

Merinding mendengarnya di RAKORPIMNAS PGRI, Terimakasihku kuucapkan, pada guruku yang tulus @PBPGRI_OFFICIAL @gbhastowo pic.twitter.com/HqNIGo8l2F

— pgrijateng (@pgrijateng) July 24, 2017

Lebih lanjut Takdir menjelaskan, bahwa dalam waktu dekat pihaknya juga akan menyelenggarakan pelatihan Budi Daya Kelapa Hibrida bagi anggota dan pengurus dan anggota PGRI Kabupaten Banyumas. Menurut Takdir kegiatan ini dimaksudkan agar guru memiliki kesiapan yang cukup menghadapi pensiun. “Kalau sudah punya ketrampilan, saat pensiun mereka tidak bingung karena sudah punya kegiatan yang bisa dimulai sebelum pensiun”, jelasnya. (pur)

PGRI Tingkatkan Profesionalitas Guru

Senin 4 September 2017 berlangsung rapat koordinasi Bupati Rembang dengan PGRI Kabupaten Rembang Jawa Tengah. Kegiatan rakor tersebut berlangsung untuk membahas 1) kesiapan APKS PGRI menyelenggarakan PKB bagi guru Kabupaten Rembang mulai Sabtu 16 Sept 2017; 2) Rencana Pembangunan Gedung Baru PGRI dan 3) Peningkatan Mutu Pendidikan Kabupaten Rembang berkelanjutan.

Sosialisasi dan Validasi Sistem SIK PGRI Kabupaten Purworejo

PGRi Kabupaten Purworejo menyelenggarakan sosialisasi RDPU Ketua Umum dan validasi sistem SIK di Kabupaten Purworejo

APKS PGRI Jawa Tengah: Pengembangan Diri Sebagai Kebutuhan Guru Profesional

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam buku Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru (PK Guru) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (2010), menyatakan  bahwa “Guru adalah pendidik profesional yang mempunyai tugas, fungsi, dan peran penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa”. Oleh karenanya  profesi guru perlu dikembangkan secara terus menerus dan proporsional sesuai jabatan fungsionalnya. Demikian diungkapkan Ketua APKS Provinsi PGRI Jawa Tengah, Drs. Agung Purwoko, M.Pd dalam release kepada Derap Guru Jateng, Rabu (20/09). Dijelaskan lebih lanjut oleh Agung, bahwa berangkat dari kerangka berpikir tersebut, guru harus mengembangkan profesinya secara terus menerus supaya bisa melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya secara profesional. Strategi dan metode baru yang bisa dikembangkan dalam profesi guru, bisa diperoleh sejalan dengan pengembangan profesi guru secara terus menerus. Pengembangan semacam itu menjadi sangat strategis mengingat tuntutan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan PP nomor 19 tahun 2017, menjelaskan bahwa “Guru wajib memiliki Kualifikasi Akademik, kompetensi, Sertifikat Pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi Guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Terkait dengan hal tersebut, salah satu kompetensi kepribadian guru adalah  mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan”, tegas Agung.

Peserta Dan Nara Sumber

Selanjutnya Agung Purwoko menjelaskan, bahwa Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) melalui Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis (APKS) sebagai organisasi profesi secara aktif dan proaktif mendorong dan mengupayakan peningkatan keprofesian guru melalui berbagai kegiatan. Sebagai perwujudan komitmen untuk mengembangkan keprofesian guru, dalam rangka memperingati Hari Lahir PGRI ke-72 dan Hari Guru Nasional Tahun 2017, Pengurus Provinsi PGRI Jawa Tengah melalui APKS PGRI Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Diklat Fungsional Manajemen Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan.

Kegiatan dalam bentuk diklat Fungsional ini diikuti Pengurus APKS PGRI Provinsi Jawa Tengah dan pengurus APKS PGRI kabupaten/kota se-Jawa Tengah masing-masing 3 orang (Ketua, Sekretaris, anggota), jadi seluruhnya 116 orang.

Adapun tujuan kegiatan ini menurut Agung adalah; 1) Membekali peserta untuk dapat merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program pengembangan kompetensi professional guru, 2) Menyiapkan peserta untuk memiliki kompetensi mengelola kegiatan pengembangan diri, publikasi ilmiah dan karya inovasi guru, dan 3) Menyusun rencana tindak lanjut pengembangan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan pada tingkat Kabupaten/Kota dan satuan pendidikan.

Kegiatan Diklat di wisma P4G kampus II Upgris Jl. Sriwijaya Semarang, 22 – 23 September 2017 dilaksanakan dengan sesi paparan. workshop, simulasi, diskusi dan evaluasi, dengan durasi 32 Jam Diklat. Fasilitator kegiatan ini adalah; 1) Ketua Pengurus PGRI Provinsi Jawa Tengah, 2) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, 3) Ketua APKS PGRI Provinsi Jawa Tengah, 4) Prof.Dr.Tri Marhaeni,M.Pd. (UNNES), 5) Dr.Syafii,M.Pd. (UNNES)

Struktur Program

Guna mewujudkan tujuan diklat sebagaimana tersebut diatas, telah disusun struktur program sebagai berikut; 1) Kebijakan Pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2) Keorganisasian APKS PGRI, 3) Penilaian dan Manajemen Pengembangan Diri, 4) Penilaian dan Manajemen Publikasi Ilmiah, 5) Penilaian dan Manajemen Karya Inovasi, 6) Penulisan Artikel dan Pengelolaan Jurnal Ilmiah, 7) Rencana Kerja Tindak Lanjut. Jumlah seluruhnya 30 jp. Adapun anggaran kegiatan Diklat Manajemen Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan ini menurut Agung berasal dari kontribusi peserta dan APBO PGRI Provinsi Jawa Tengah. (Pur)

Bakti Sosial PGRI Untuk Warga Sulang Rembang Jawa Tengah

Senin 25 September 2017 Ketua Pengurus Provinsi PGRI Jawa Tengah menyerahkan bantuan air bersih. Bakti sosial dalam rangka HUT PGRI ke 72 dan HGN 2017 ini diprogramkan untuk membantu meringankan beban kebutuhan air bersih masyarakat Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang Jawa Tengah.

Upaya PGRI Mengembangkan Karir Guru

Biro Pengembangan Karier dan Profesi PGRI Jawa Tengah koordinasikan upaya pembinaan profesi dan pengembangan karir guru. Upaya pembinaan profesi dan pengembangan karir guru merupakan hal yang penting karena hal ini sangat berpengaruh setidaknya terhadap kepuasan kerja dan peningkatan kompetensi guru. PGRI berharap upaya pembinaan dan pengembangan karir guru sejalan dengan jenjang jabatan fungsional mereka. 

KONKERCAB PGRI Kemangkon Kabupaten Purbalingga

PGRI Cabang Kemangkon Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah menyelenggarakan KONKERCAB atau Konferensi Kerja Cabang. Konferensi Kerja Cabang yang lebih dikenal sebagai KONKERCAB PGRI adalah jenis forum organisasi PGRI. Segala ketentuan tentang Konferensi Kerja secara mutatis dan mutandis berlaku juga bagi rapat kerja anggota seperti tersebut dalam ayat (7) pasal 86  AD ART PGRI berdasar ruang lingkup dan tingkatannya.

PGRI Sosialisasikan Lomba Menulis dan Lomba Poster Anti Hoax

Dalam rangka HUT PGRI ke 72 dan HGN Tahun 2017 PGRI Jawa Tengah menyelenggarakan Lomba Menulis Anti Hoax dan Lomba Poster Anti Hoax. Sosialisasi lomba menulis anti hoax bagi guru dan lomba poster anti hoax bagi siswa dilaksanakan oleh Sekretaris Umum PGRI Provinsi Jawa Tengah di SMA Negeri 5 Semarang.

Rapat Koordinasi HUT PGRI ke 72

PGRI Kabupaten Boyolali mengadakan rapat koordinasi persiapan HUT PGRI ke 72 dengan ketua cabang, kepala UPTD dan LS, koord lomba kabupaten, panitia lomba kecamatan.

Koordinasi Dalam Rangka HUT PGRI Purworejo Ke 72

PGRI Kabupaten Purworejo mengadakan rapat koordinasi persiapan HUT PGRI ke 72 dan HGN 2017 dengan Ketua PGRI Cabang, Kepala UPTD, Koordinator lomba Kabupaten, Panitia Lomba Kecamatan.

Peringatan HUT PGRI dan Hari Guru Nasional 2017

Rabu 11 Oktober 2017, PGRI Kabupaten Kudus mengadakan rapat koordinasi persiapan HUT PGRI ke 72 dan Hari Guru 2017.

Dengar Pendapat PGRI Kepada Bupati Batang

PGRI melaksanakan dengar pendapat terhadap Bupati Batang Provinsi Jawa Tengah. Proses dengar pendapat tersebut  membahas pelaksanaan program kerja PGRI

PGRI Purworejo: Kridatama Revolusi Mental Menuju Guru Profesional

Bertempat di Aula Gedung Guru PGRI Kabupaten Purworejo Minggu,15 Oktober 2017, PGRI Kabupaten Purworejo Cabang Khusus Kemenag menyelenggarakan seminar nasional dengan tema Melalui Gerakan Nasional Revolusi Mental Kita Wujudkan Guru Yang Berkarakter, Berkualitas dan Profesional.

Pada sambutan pembukaan seminar nasional tersebut Ketua PGRI Kab. Purworejo Drs. Urip Raharjo, M.Pd. menguraikan tentang perjalanan PGRI mewujudkan sertifikasi guru sehingga guru mendapatkan TPG atas dasar UU Guru dan Dosen.

Dr.H.Khosmin Ali Usman,M.Pd. rrektor Universitas Ma'arif NU Kebumen menyampaikan " KRIDATAMA" reinveting kualitas karakter guru profesional. Kridatama meliputi 1. Kritis dalam pemikiran  2. Damai dalam perbedaan  3. Taat terhadap Hukum 4. Manusiawi dalam Perbuatan. 

Hal senada juga dituturkan oleh Dr. Muqowim, M.Ag dosen senior UII Yogyakarta. "Guru sebagai pelaku revolusi mental dalam pendidikan menerapkannya melalui 1. Peace 2. Love 3. Happy 4. Power
 5. Pure" ujar Dr. Muqowim, M.Ag.

PGRI Pati Selenggarakan Konferensi Kerja Tahun III Masa Bakti XXI

Rabu (18/10/2017) bertempat di Wisma PGRI Pati telah berlangsung acara Konferensi Kerja PGRI Kabupaten Pati Tahun III Masa Bakti XXI. Hadir dalam kegiatan ini DR. Maryanto, M.Pd Pengurus PGRI Propinsi Jawa Tengah. Kegiatan ini dimaksudkan untuk :

  1. Menilai pelaksanaan program organisasi selama 1 tahun. 
  2. Menyusun,menyepakati dan menetapkan program 1 tahun kedepan. 
  3. Menentukan sikap, pendirian dan strategi organisasi menghadapi berbagai persoalan dan perkembangan situasi yang berkembang pada saat ini

(Kominfo PGRI Kabupaten Pati Jawa Tengah)

PGRI Purworejo Gelar Lomba Mengajar Berbantuan IT

Lomba pembelajaran berbasis IT 2017 merupakan salah satu wujud penghargaan PGRI terhadap prestasi dan dedikasi yang dicapai oleh guru Kabupaten Purworejo Jawa Tengah.

Lomba Pembelajaran Berbasis IT 2017 PGRI diikuti oleh guru-guru Kabupaten Purworejo bertempat di Aula Gedung Guru Purworejo Jawa Tengah. Gelaran lomba ini merupakan Rangkaian Perayaan HUT PGRI ke 72 dan HGN 2017. Dengan bertemu dan berkomunikasi, para guru dapat menambah rasa kebersamaan dan kebanggaan terhadap profesi guru.

“Saya harap Bapak dan Ibu Guru dapat terus menambah wawasan dan mengasah pengetahuan untuk dapat meningkatkan profesionalisme. Yang terpenting adalah inner motivation guru itu sendiri,” ujar Drs. Urip Raharjo, M.Pd. Ketua PGRI Kabupaten PurworejoJawa Tengah. 

Mengintip Pembekalan Anggota Baru PGRI Purbalingga

Pembekalan anggota baru PGRI Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah diikuti lebih dari 200 guru mulai dari guru PAUD sampai dengan guru SMA/SMK

Seminar Nasional PGRI Sukoharjo: Pendidikan Karakter Siswa adalah Fondasi dan Ruh Utama Pendidikan.

“Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter terhadap siswa harus menjadi fondasi dan ruh utama dalam setiap pelaksanaan pendidikan. Guru hendaknya dapat melekat dengan anak didiknya sehingga dapat mengetahui perkembangan anak didiknya”. Pernyataan ini disampaikan Muhajir saat menjadi keynote speaker dalam acara seminar nasional dalam rangka HUT PGRI di Sukoharjo, Selasa (7/11) sore.

Seminar nasional tersebut diselenggarakan dalam rangka HUT ke 72 PGRI  dan hari Guru Nasional 2017. Dalam seminar PGRI ini mendikbud menyampaikan materi tentang profesionalisme seorang guru dalam memberikan pendidikan karakter kepada siswa.

Seminar Perlindungan Hukum Guru di PGRI Cilacap

Seminar perlindungan hukum guru di Kabupaten Cilacap, Sabtu, 11 Nov 2017

PGRI Batang Adakan Seminar Perlindungan Guru

PGRI Batang mengadakan seminar Perlindungan Guru untuk mewujudkan pendidikan bermutu Sabtu 11 November 2017 dalam rangka HUT ke 72 PGRI tingkat Kabupaten Batang

"Jangan Lagi Ruwet-ruwet, Jangan Lagi Mbulet-mbulet!"

Pada HUT PGRI ke-72, Presiden juga memberikan jawaban terkait sejumlah harapan yang dilontarkan para guru melalui Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd. Salah satunya adalah komitmen pemerintah untuk melaksanakan undang-undang guru dan dosen dengan baik serta mendorong terlaksananya sertifikasi yang tepat waktu dan tepat jumlah.

"Saya percaya peningkatan mutu guru perlu dibarengi dengan kebaikan kesejahteraan yang tentu harus disesuaikan dengan kemampuan negara," ujar Presiden.

Selain itu, berbagai urusan administrasi yang menjadi keluhan para guru juga disinggung oleh Kepala Negara. Ia segera memerintahkan jajarannya untuk membenahi sistem layanan tata kelola guru agar lebih cepat, efektif, efisien, dan transparan.

"Jangan lagi ruwet-ruwet, jangan lagi mbulet-mbulet semuanya harus dapat disederhanakan. Ini saya titip kepada Mendikbud, Menpan, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota," kata Presiden.

 

PGRI Prioritaskan Pemberdayaan KKG, MGMP dan MKKS

Biro Diklat PGRI Provinsi Jawa Tengah mencanangkan program yang akan dinikmati para guru, yakni program Pendidikan dan pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan dan program pemberdayaan kelompok kerja guru dan kepala sekolah. Sedangkan biro pengembangan karier PGRI memprogramkan Fasilitasi penilaian kinerja guru, Fasilitasi pengembangan keprofesian berkelanjutan ( PKB), dan Fasilitasi Penilaian Angka Kredit Tahunan (PAK) bagi guru.

PGRI Kota Salatiga Jawa Tengah : Pendidikan Karakter di Era Media Sosial Bukanlah Persoalan Akademis

Sosial media bagaikan dua sisi mata uang, pada satu sisi membantu siswa pada sisi yang lain sosial media dapat menjerumuskan siswa kedalam permasalahan yang dalam dan tak berujung. Siswa membutuhkan karakter yang kuat untuk mampu memilah dan memilih penggunaan sosial media.

Fakta-fakta diatas melatarbelakangi PGRI Kota Salatiga Jawa Tengah untuk menyelenggarakan Seminar Peran Guru dalam Pendidikan Karakter di Tengah Serbuan Media Sosial. Pendidikan karakter adalah proses mengembangkan potensi individu siswa menjadi kompetensi. Sedangkan kompetensi adalah cerminan kemampuan, kecakapan dan kinerja individu siswa untuk melakukan suatu tugas atau tantangan.

Baca juga "PGRI hadir di Konkerprov"?

PGRI berpendapat peran guru dalam pendidikan karakter di era media sosial sekarang ini adalah memfasilitasi anak didiknya agar mampu mengembangkan potensi yang dimikilinya menjadi kompetensi, sejalan dengan cita-citanya.

Pendidikan karakter tidak sekedar upaya akademis. Apabila sekolah atau guru memiliki keterbatasan sumber daya, sekolah bisa saja bekerja sama dengan lembaga lokal yang letaknya tak jauh dari gedung sekolah. Contoh jika sekolah berdampingan dengan sanggar seni tari, maka sekolah dapat memanfaatkan sanggar tari tersebut sebagai wahana mengembangkan minat dan bakat tari siswanya.

Sekolah PGRI Berkompetisi di MOSTRATEC - Nuvo Hamburgo, Brazil

Kayen Pati, Derap Guru. Setelah sukses mengantar siswanya menjadi juara pada lomba tingkat dunia beberapa tahun lalu, kini SMA PGRI 2 Kayen Pati kembali mencatatkan prestasi luar biasa di ajang lomba tingkat internasional. Agung Kusuma Jaya, siswa kelas XI IPA SMA PGRI 2 Kayen Pati lolos sebagai finalis dan akan mengikuti lomba tingkat internasional pada ajang "MOSTRATEC"  di Nuvo Hamburgo Brazil tanggal 22  sd 26 Oktober  2018. Demikian diungkapkan kepala SMA PGRI 2 Kayen Pati, Surata, M.Pd melalui telepon selulernya kepada Derap Guru, Sabtu (5/10). Dijelaskan, saat lomba tingkat nasional di Jakarta, Agung bersama Klarisa Auliya Rahma sebagai pemenang “Honorable mention” tetapi Klarisa kini telah lulus dan kuliah di jurusan Biologi Upgris melalui program bidik misi.

Bidang lomba yang diajukan tahun ini diungkapkan oleh Surata adalah "fisika material"  dengan judul project  " Test Of Mechanical Properties And Physical Properties Of Rice Husk Ash Silica As The Material Of Hull Coating Traditional Wooden Fishing Ships" yaitu Material Pelapis Lambung Kapal Kayu Dari Silika Abu Sekam Padi.

Uji Material

Material ini terbuat dari bahan limbah yaitu abu sekam padi. Setelah melalui perlakuan fisis dan kimia bahan ini menjadi bahan alternatif pelapis lambung kapal. Material pelapis lambung kapal ini telah diuji kandungan dan kuat bendingnya di UNDIP Semarang dan Politek Negeri Semarang dengan hasil sangat memuaskan. Keunggulan material ini adalah tahan korosi, mampu menahan kebocoran lambung kapal dan memiliki kekuatan akibat pembebanan dan kekenyalan (bending) yang melebihi standar SNI.

Di ajang Mostratec sebelumnya, tahun 2013 SMA PGRI 2 Kayen Pati pernah memperoleh penghargaan "Gold Medal" atas nama Aprilyani Sofa Marwaningtyas pada bidang "Biologi molekuler". Event ini diikuti sekitar 40 negara terdiri dari negara-negara Amerika Selatan, Amerika Latin, Amerika Serikat, Negara Asia dan Afrika.

Proses dan Strategi

Muhammad Rauf, guru pembimbing dan pendamping Agung Kusuma Jaya menambahkan, bahwa persiapan untuk maju ke ajang lomba tersebut dilakukan selama tiga bulan sejak bulan Agustus s.d Oktober 2018. Dijelaskan, sebelum ditetapkan sebagai finalis lomba telah dikirimkan makalah ke panitia, diseleksi di tingkat nasional dan masuk peringkat 4 hingga kemudian dinyatakan sesuai dengan karakteristik penelitiannya dan akhirnya oleh panitia Nasional di ajukan ke Brazil.

Ditanya tentang strategi yang dilakukan, M Rauf menjelaskan bahwa pihaknya selalu menggali potensi lokal untuk dikembangkan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Selain itu juga menerima bantuan pengujian laboratorium pihak luar dari Polines untuk uji kuat bendingnya dan dari UNDIP untuk uji kandungan bahan. (pur)

Era Revolusi Industri 4.0, Guru Harus Berubah

Sukoharjo, Derap Guru, Memasuki era Industri 4.0 paradigma guru harus berubah. Tuntutan perubahan guru bukan sekedar cara mengajar, tetapi lebih esensial pada perubahan cara pandang terhadap konsep pendidikan itu sendiri. Demikian diungkapkan Ketua PGRI Jateng, Widadi saat berbicara pada konferensi kerja kabupaten PGRI Sukoharjo, di Gedung PGRI setempat, Selasa (30/10). Widadi mengibaratkan perubahan yang tidak mudah itu seperti seorang tukang sampah yang sakit dan tambah pusing ketika dekat bau minyak wangi, tetapi segera sembuh saat didekatkan dengan bau sampah yang lama digelutinya.

Pada kesempatan yang sama Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Sukoharjo, Drs. Darno, M.Pd, mengungkapkan jumlah guru negeri yang makin hari makin berkurang. Karena itu GTT sangat dibutuhkan. Ia mendukung upaya PGRI mengawal GTT menjadi PPPK untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Ia pun berpendapat agar ke depan guru disiapkan dengan benar sehingga mutu profesi guru terjaga dan lebih baik. 

Sebelumnya, Ketua Panitia, Widi Ratmoyo dalam laporanya mengungkapkan tentang latar belakang dan  dasar kegiatan, tema, tujuan, dan peserta Konkerkab yang berjumlah 70 orang, terdiri utusan cabang, pengurus kabupaten, provinsi, anak lembaga dan badan khusus, dan penasehat. Tema Konferensi Kerja adalah, “Mewujudkan Guru sebagai Penggerak Perubahan Menuju Indonesia Cerdas Berkarakter dalam Era Revolusi Industri 4.0”.

Ketua PGRI Kabupaten Sukoharjo, Ir. Bambang Sutrisno, M.M, kepada peserta Konkerkab menyampaikan laporan program dan kegiatan yang telah dilakukan dan rancangan program PGRI Kabupaten Sukoharjo tahun 2019. Bambang Sutrisno meminta seluruh pengurus dan anggota PGRI menjaga soliditas dan solidaritas demi tercapainya tujuan organisasi untuk kepentingan guru dan pendidikan yang lebih baik. (pur)

Ragam Kegiatan HUT ke-73 PGRI dan HGN 2018 PGRI Jawa Tengah

Puncak Acara HUT ke-73 PGRI dan Hari Guru Nasional (HGN) tahun 2018 tingkat Nasional akan digelar di Bogor Jawa Barat, Sabtu (01/12) dengan acara Resepsi yang rencananya dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo beserta sejumlah menteri terkait disamping para guru yang datang dari berbagai wilayah di Indonesia. Sedangkan untuk tingkat Provinsi Jawa Tengah puncak acara HUT ke-73 PGRI dan HGN 2018 berupa Resepsi akan diselenggarakan di Balairung Universitas PGRI Semarang, Sabtu (08/12). Demikian diungkapkan Sekretaris Umum PGRI Jawa Tengah, Dr. Muhdi, S.H, M.Hum di Sekretariat PGRI Jateng, Jumat (09/11).

Dijelaskan oleh Muhdi bahwa sebelum puncak acara HUT ke-73 PGRI dan HGN 2018 tersebut, PGRI Provinsi Jawa Tengah telah menggelar berbagai acara, diantaranya adalah; FGD Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Guru dan Dosen di Hotel Grand Candi Semarang, Kamis (20/09). Terkait dengan kegiatan ini dilanjutkan dengan Seminar Perlindungan Guru dan Dosen di Hotel Santika Semarang, Rabu (26/12) dengan nara sumber Dirjen GTK dan Ketua umum PB PGRI. Kegiatan ini diikuti + 300 orang guru dan dosen. Kegiatan ini diselenggarakan PGRI Jawa Tengah bekerja sama dengan Universitas Diponegoro Semarang dan UPGRIS dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh Universitas Diponegoro Semarang. Untuk itu Muhdi selaku Sekum PGRI Jateng memberikan apresiasi yang tinggi kepada Rektor Universitas Diponegoro Semarang dan Upgris yang telah menunjukkan perhatiannya kepada PGRI untuk kepentingan para guru dan dosen.

Porseni, Inobel dan Karya Ilmiah

Kegiatan lain yang juga dilakukan PGRI Jawa Tengah adalah Porseni, meski secara nasional tidak diselenggarakan. Hal ini dimaksudkan sebagai ajang silaturahim para guru dan upaya mencari bibit-bibit atlet terbaik Tingkat Jawa Tengah. Porseni tingkat Jawa Tengah ini akan diselenggarakan hari Sabtu, 17 November 2018 di Universitas PGRI Semarang. Selanjutnya dalam upaya mendorong meningkatnya mutu profesionalisme guru juga telah dilakukan lomba Inobel dan penulisan karya ilmiah guru. Kegiatan ini telah dilakukan dengan baik melalui peran APKS PGRI baik di tingkat Provinsi maupun APKS PGRI Kabupaten/kota.

Hasil Seleksi

Koordinator lomba Inobel Dan Karya Ilmiah Guru, Dr. Listyaning Sumardiyani, M. Hum menjelaskan bahwa peserta lomba yang diundang sebagai finalis seleksi Inobel ada 12 orang dari jumlah peserta 107 orang. Melalui seleksi yang dilakukan dewan juri yang terdiri dari Dr. Titi Priyatiningsih, M.Pd, Dr. Ngurah Ayu Nyoman Murniati, M.Pd, dan Arif Ediyanto, M.Pd ditetapkan juara untuk masing-masing tingkat (SD/SMP/SMA/SMK) sebagai berikut; Tingkat SD/MI Juara 1, Maya Elena Margaretha, S.E, (SD Kristen 2 YSKI Semarang), juara 2, Riska Septian, S.Pd.( SDN 2 Kedungombo, Baturetno, Wonogiri), juara 3, Hendrik Hermawan, S.Pd. SD, M.Pd. (SDN 1 Wirosari Grobogan ), juara harapan, Choirul Azizah, S.PD., M.MPd. (SDN Negeri 3 Pendowo Kranggan Temanggung).

Untuk tingkat SMP/MTs Juara 1 Mahmud Safe’i, S.Pd.,M.Pd. (SMP Negeri 1 Kawunganten, Cilacap), juara 2, Wahyudi, S.Pd. I. (SMPN 2 Mandiraja, Banjarnegara), juara 3, Wulan Dwi Aryani, M.Pd. (SMP Negeri 1 Kandeman Batang), juara harapan, Eka Wahyuningsih, S.Pd. (SMP Negeri 3 Pamotan Rembang).

Untuk tingkat SMA/SMK/MA/MAK Juara 1 Maya Harsasi, S.Pd. (SMK Negeri 1 Tengaran, Kab. Semarang), juara 2 Amin Nurita Fajar Astuti, S.T., M.Pd. (SMK N 2 Wonosobo), juara 3 Prayitno, S.Pd. (SMKN 1 Wonosegoro, Boyolali).   

Lomba Menulis

Selanjutnya untuk lomba menulis cerita dan artikel yang diikuti 192 peserta juga telah ditetapkan juaranya, yakni; a. Kategori Cerita Anak, juara 1 Wahyu Ratnawati, SPd., M.Pd. (SDN Cemara Dua No 13 Surakarta), juara 2 Ihda Fatihatur  Rahmawati, S.Si.( SD Islam Al Azhar 16 Cilacap), juara 3 Titi Indriyani, S.Pd (SLB Negeri Mandiraja Banjarnegara), juara harapan Retno Winarni, M.Pd. (SMAN Kerjo Sumberejo Karanganyar). b. Katagori cerita remaja, juara 1 Nuraini, S.Pd.( SD Al Islam 3 Gebang Surakarta), juara 2 Novian Fitri Nurani, S.Pd.(SMPN 2 Bantarkawung Brebes), juara 3 Dra. Puji Handayani, M.Pd. (SMAN 1 Muntila), juara harapan Yayuk Budiati, S.Pd (SMAN Mojogedang Karanganyar). Selanjutnya untuk Katagori penulisan artikel, juara 1 Senirah, S.Pd., M.M. (SMAN1 Boja Kendal), juara 2 Charis Rachmawati, S.S (SMP IT Ihsanul Fikri Kota Magelang), juara 3 Budi Wahyuningsih, S.Pd. (SMKN 2 Temanggung), dan juara harapan Dra. Rini Sulistyawati, M.Si (SMAN 2 Klaten). Dewan juri untuk lomba menulis terdiri; 1) Dr. Harjito, M.Hum, 2) Drs. Jumanto, M.Pd, 3) Drs. Budi Wahyono, M.Si.

Terkait dengan kegiatan Inobel dan Karya ilmiah ini, Dr. Listyaning Sumardiyani, M.Hum mengungkapkan beberapa hal; 1) Juara I akan diikutsertakan dalam Festival Inovasi Pembelajaran PGRI Tahun 2018 Tingkat Nasional, 2) Piala, piagam penghargaan, serta hadiah uang pembinaan untuk Juara I, II, III dan Juara Harapan Inovasi Pembelajaran akan diserahkan pada acara Resepsi Peringatan HUT Ke-73 PGRI dan Hari Guru Nasional Tahun 2018 yang diselenggarakan pada tanggal 8 Desember 2018 di Balairung Universitas PGRI Semarang, 3) Panitia  tidak menyediakan transport dan akomodasi bagi pemenang, 4) Karya pemenang sepenuhnya  menjadi hak panitia, 5) Keputusan Dewan Juri mutlak dan tidak bisa diganggu gugat.

 Guru Honor

Terkait dengan kekurangan guru PNS dan persoalan guru honorer, Muhdi juga menegaskan bahwa PGRI terus mendorong dilakukannya perubahan terhadap UU ASN dan berupaya membantu para guru honorer untuk bisa diangkat menjadi CPNS. Sedangkan untuk guru honorer yang usianya sudah 35 tahun keatas PGRI berupaya memperjuangkan opsi agar bisa diterima sebagai pegawai dengan status P3K. Untuk itu kemitraan dengan pemerintah terus kita kawal agar komitmen pemerintah untuk memenuhi kekurangan guru PNS secara bertahap dalam waktu 5 tahun yang telah dinyatakan oleh presiden benar-benar bisa diwujudkan. Terkait dengan itu, pemerintah  saat ini telah mulai melakukan rekrutmen 100 ribu guru untuk memenuhi kekurangan guru PNS sehingga kita harapkan selambat-lambatnya tahun 2023, kekurangan itu sudah terpenuhi.

Ziarah

Selain melakukan ziarah ke makam tokoh PGRI yang lain, dalam rangka mengenang 1000 hari  meninggalnya almarhum Dr. Sulistiyo akan dilakuakan haul bersama di makam beliau di Banjarnegara tanggal 22 Desember 2018, dan rencananya juga dihadiri Ketua Umum PB PGRI. (pur)

PGRI Jawa Tengah Tanggung Biaya Peserta Kongres XXII PGRI

Selama beberapa tahun terakhir PGRI Jawa Tengah dinilai oleh Pengurus Besar PGRI sebagai PGRI terbaik se Indonesia. Penilaian itu diantaranya meliputi tertib pengelolaan administrasi dan keuangan organisasi serta kemampuannya menjalankan program yang telah ditetapkan. Ini semua terjadi karena kita mampu membangun soliditas dan solidaritas PGRI dengan baik. Demikian antara lain diungkapkan Ketua Pengurus Provinsi PGRI Jawa Tengah, Widadi dalam Rakor Pengurus PGRI Jawa Tengah bersama Pengurus Kabupaten Kota se Jawa Tengah di Gedung Guru, Jl. Lontar 1 Semarang, Sabtu (25/05).

Calon DPD RI

Rakor persiapan menjelang Kongres XXII PGRI ini juga dikemas sebagai syukuran atas terpilihnya Ir. H. Bambang Sutrisno, MM dalam Pemilihan calon anggota DPD RI tahun 2019 dengan suara terbanyak ketiga dari 20 calon anggota DPD RI Dapil Jawa Tengah. Sebagaimana diputuskan dalam Konkerprov PGRI Jawa Tengah dukungan kita berikan kepada Ir. H. Bambang Sutrisno, MM, Ketua PGRI Kabupaten Sukoharjo untuk maju sebagai calon anggota DPD RI Dapil Jateng pada Pemilu tahun 2019. Dijelaskan oleh Widadi bahwa sejak tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019 calon anggota DPD RI yang memperoleh dukungan PGRI Jawa Tengah selalu masuk empat besar dalam perolehan suara terbanyak sebagai calon anggota DPD. Tahun 2004, Dr. Sudharto, MA, tahun 2009 dan 2014, Dr. Sulistiyo, M.Pd (alm), dan tahun 2019, Ir. H. Bambang Sutrisno, M.M, Ini menunjukkan bahwa PGRI sebagai organisasi profesi guru juga merupakan aset sosial yang memiliki nilai sangat tinggi.

“Terpilihnya bapak Sudharto, bapak Sulistiyo, dan bapak Bambang Sutrisno secara berturut-turut menjadi anggota DPD RI ini merupakan bukti nyata bahwa PGRI memperoleh kepercayaan tinggi dari anggota”, jelas Widadi.

Widadi berpesan agar aset sosial ini terus dijaga dan dirawat dengan baik karena kepercayaan itu tidak diberikan secara gratis. Jika pada periode sebelumnya, pak Darto dan pak Sulis telah mampu menunjukkan kinerja terbaik guna merawat aset sosial ini, Widadi berharap bapak Bambang Sutrisno juga melakukan hal yang sama untuk menjaga kepercayaan anggota dan para guru.

Bambang Sutrisno pada kesempatan itu mengucapkan syukur atas ijin Allah dan berterima kasih kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah terutama Pengurus PGRI dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, cabang dan ranting serta seluruh anggota PGRI se Jawa Tengah beserta keluarganya, begitu juga kepada ormas, teman-teman, keluarga, dan semua yang telah memberi dukungan sehingga dirinya memperoleh suara signifikan dalam pemilu 2019. Disebutkan dalam penghitungan suara di KPU Bambang Sutrisno memperoleh 1.631.351 suara dan masuk urutan ketiga calon DPD RI Dapil Jateng dan urutan keenam perolehan suara terbanyak calon anggota DPD se Indonesia.

Peserta Kongres

Terkait dengan persiapan Kongres XXII PGRI di Jakarta tanggal 4 – 7 Juli 2019, Bendahara PGRI Jateng, H. Sakbani, S.Pd, M.H, mengungkapkan bahwa PGRI Jawa Tengah akan mengirim 142 orang peserta dengan biaya seluruhnya ditanggung oleh PGRI Provinsi Jawa Tengah, meliputi; biaya hotel, kontribusi peserta, bantuan transport, dan uang saku. Peserta dari 35 kabupaten/kota yang dibiayai masing-masing 3 orang, provinsi 27 orang ditambah 10 orang peserta dan peninjau. Jika ada daerah yang mengirimkan peserta lebih dari ketentuan tersebut, maka biayanya ditanggung oleh daerah masing-masing. Dijelaskan bahwa selain memperoleh bantuan uang transport per daerah dan uang saku per peserta sebesar Rp. 1.200.000 peserta dari kabupaten/kota se Jawa Tengah akan menggunakan mobil milik organisasi. Saat ditanya dari mana uang itu? Sakbani menyebutkan dari tabungan PGRI Jawa Tengah selama lima tahun.

Sakbani menambahkan bahwa pihaknya juga telah menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan Konferensi Provinsi (Konprov) XXII PGRI Jawa Tengah yang rencananya dilaksanakan di Semarang bulan Oktober 2019. Konferensi Provinsi XXII PGRI Jawa Tengah akan diikuti 2.200 peserta, mereka tidak dipungut biaya apapun, seluruhnya ditanggung oleh PGRI Provinsi Jawa Tengah, bahkan peserta juga masih mendapatkan uang transport dari PGRI Jawa Tengah.

Dalam rakor dengan PGRI Kab/kota tersebut Sakbani juga memaparkan draft perubahan AD/ART PGRI yang akan dibawa ke Kongres XXII PGRI, diantaranya tentang tata cara dan tata tertib pemilihan pengurus besar PGRI masa bakti XXII periode 2019 – 2024. Sementara, Sekum PGRI Jateng, Dr. Muhdi, SH, M.Hum menyampaikan teknis keberangkatan dan persiapan lain dalam mengikuti Kongres XXII PGRI, bulan Juli mendatang. (pur)

 

Derap Guru Menuju Majalah Digital

PGRI sebagai organisasi profesi, perjuangan, dan ketenagakerjaan terus berupaya secara konsisten menjalankan program kerjanya untuk pentingan seluruh anggota. Untuk itu berbagai program dan kebijakan organisasi perlu kita sampaikan kepada seluruh anggota melalui forum-forum organisasi dan publikasi media. Majalah Derap Guru Jateng adalah media organisasi PGRI Jawa Tengah yang selama ini berperan penting menjembatani komunikasi antara pengurus dengan anggota dan sesama anggota, bahkan juga kmunikasi antara anggota PGRI dan pejabat pemerintah serta masyarakat. Informasi kedinasan dan organisasi yang terkait dengan persoalan guru dan pendidikan wajib disampaikan kepada guru dan seluruh anggota melalui media yang berkualitas, yakni Majalah Derap Guru Jateng. Selain itu, Majalah Derap Guru juga menjadi media untuk menuangkan gagasan, ide, dan kreativitas guru guna meningkatkan mutu profesionalitas yang menjadi tuntutan para guru. Demikian antara lain diungkapkan Pemimpun Umum Majalah Derap Guru, Tulus Wibowo, S.H, S.Pd, M.Si dalam Raker Derap Guru di kampus IV Universitas PGRI Semarang, Sabtu, (4/05).

Tulus Wibowo yang juga Wakil Ketua PGRI Provinsi Jawa Tengah ini berharap agar Majalah DERAP GURU JAWA TENGAH semakin dicintai dan diminati oleh para pembaca maka perlu menyusun langkah-langkah strategis berupa evaluasi dan perencanaan melalui rapat kerja. Diungkapkan, guna mengikuti perkembangan TI yang sangat pesat, maka tahun 2019 ini majalah Derap Guru diharapkan tidak hanya terbit versi majalah cetak tetapi juga versi digital yang dapat dibaca melalui  komputer pribadi (Contoh klik https://bit.ly/2OwdGBC) dan piranti lain seperti ponsel, BlackBerry, iPhone, iPad dan komputer tablet Android. Semua itu adalah upaya untuk membuat citra PGRI menjadi lebih baik. Sesuai dengan tagline “Majalah Derap Guru bacaan Guru Profesional dan Berkarakter”, maka pengelola media ini terus berkreasi dan berinovasi agar majalah Derap Guru tampil lebih baik, lebih menarik, enak dibaca dan selalu ditunggu kehadiranya oleh pembaca.

Kontribusi pada PGRI

Pemimpin perusahaan Majalah Derap Guru, H. Sakbani, S.Pd, MH mengungkapkan bahwa keberadaan Majalah Derap Guru saat ini bukan hanya sebagai media komunikasi dan informasi organisasi tetapi juga sebagai kegiatan usaha yang hasilnya bermanfaat untuk mendukung  kegiatan organisasi. Diungkapkan oleh Sakbani, kalau PGRI hanya mengandalkan iuran anggota maka tidak akan mampu membiayai berbagai program dan kegiatan organisasi. Karena itu perlu diciptakan berbagai kegiatan usaha yang dapat menjadi sumber dana organisasi. Keuangan bagi organisasi diibaratkan oleh Sakbani sebagai darah dalam tubuh yang merupakan kebutuhan vital untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Karena itu selain meningkatkan kualitas, untuk memberikan manfaat yang lebih besar bagi organisasi, omset Derap juga harus meningkat. Jika tahun 2018 omset Derap sudah mencapai 19,7?ri jumlah anggota, maka tahun 2019 diharapkan omset Derap bisa mencapai 22?n tahun 2020 diharapkan meningkat lagi menjadi 25?ri jumlah anggota. Keuntungan bagi PGRI Kabupaten/Kota dan Cabang juga diberikan secara proporsional sesuai jumlah omset di wilayah masing-masing.

Calon Pengurus Besar PGRI

Selain menggelar Raker Derap Guru pada hari yang sama juga diselenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) PGRI Provinsi dan kabupaten/kota dengan agenda persiapan Kongres XXII di Jakarta. Sekretaris Umum Pengurus Provinsi PGRI Jawa Tengah mengungkapkan bahwa Kongres XXII PGRI rencananya diselnggarakan di Jakarta bulan Juli 2019. Dua agenda penting dalam Kongres nanti adalah melakukan perubahan AD/ART PGRI sesuai tuntutan perkembangan dan pemilihan pengurus baru masa bakti XXII. Aspirasi dari pengurus PGRI kabupaten/kota menghendaki ada Pengurus Provinsi PGRI Jawa Tengah yang maju sebagai calon Pengurus Besar PGRI dengan menyebut nama Widadi, Muhdi dan Sakbani tetapi ketiganya menyatakan tidak bersedia. Sejumlah nama yang diusulkan PGRI Jawa Tengah untuk maju sebagi calon Pengurus Besar PGRI selanjutnya diungkapkan oleh Muhdi adalah beberapa nama yang saat ini telah menjadi Pengurus Besar PGRI, diantaranya adalah Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd ditambah beberapa nama baru yang berasal dari Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Bengkulu. Sedangkan dari Jawa Tengah diusulkan nama Ir. Bambang Sutrisno, M.M, Ketua PGRI Kabupaten Sukoharjo yang saat ini maju sebagai calon anggota DPD RI periode 2019-2024 dan berdasarkan rekapitulasi perolehan suara di KPU Jawa Tengah saat ini menduduki urutan ketiga.

Saat dikonfirmasi tentang hal diatas, Ir. Bambang Sutrisno, MM menyatakan pada prinsipnya siap dicalonkan sebagai Pengurus Besar PGRI. Dia menambahkan apabila  terpilih nanti maka yang akan dilakukan adalah; Pertama, akan melakuka orientasi, Kedua, bersinergi dengan pengurus PGRI yang lain, Ketiga memahami program kerja PGRI dan mensinergikan program kerja PGRI dengan tugas DPD RI untuk memperjuangkan kemajuan Provinsi Jawa Tengah, termasuk bidang pendidikan terutama persoalan guru yang perlu penyelesaian secara proporsional. (pur)