APKS dan SLCC PGRI Diharapkan Mampu Menjawab Tantangan Profesionalisme Guru

Posted by Admin on Slider
APKS dan SLCC PGRI Diharapkan Mampu Menjawab Tantangan Profesionalisme Guru

Infokom, PGRI Jateng. Konferensi Kerja PGRI Kabupaten Pekalongan tahun kedua masa bakti XXII diselenggaraan di gedung PGRI setempat, Rabu (31/03). Acara Konferensi Kerja diawali dengan pelantikan pengurus APKS dan PSLCC PGRI Kabupaten Pekalongan masa bakti XXII oleh Ketua PGRI Kabupaten Pekalongan, Rejo Herbeno, S.IP, MSi. Dilanjutkan dengan laporan Ketua Panitia Konferensi Kerja, H. Ubaedi, S.Pd. Ketua panitia, dalam laporanya menyampaikan antara lain tentang dasar, tujuan, peserta, dan sumber dana Konferensi Kerja.

Peserta Konferensi Kerja selanjutnya mengikuti sambutan-sambutan dari Ketua PGRI Kabupaten Pekalongan, Rejo Herbeno, SIp, MSi., Ketua PGRI Provinsi Jawa Tengah, Dr. Muhdi, SH, M.Hum, dan Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan, Dra, Hj. Siti Masruroh, M.Si.

Rejo Herbeno dalam sambutannya mengungkapkan bahwa Konferensi Kerja Kabupaten adalah forum tertinggi setelah Konferensi Kabupaten. Untuk itu ia mengajak seluruh peserta agar memanfaatkan forum tersebut guna menyampaikan aspirasi dan membicarakan berbagai persoalan organisasi PGRI, guru dan pendidikan. Rejo juga mengungkapkan tentang jati diri PGRI dan mimpi PGRI yang hingga kini terus diperjuangkan untuk kepentingan guru dan kemajuan pendidikan. Kepada para pengurus APKS PGRI dan PSLCC yang baru saja dilantik, Rejo Herbeno berharap agar dapat menunjukkan wajah PGRI sebagai organisasi profesi serta mampu menjawab tantangan peningkatan profesionalisme guru.

Pengurus APKS PGRI Kabupaten Pekalongan masa bakti XXII (2020-2025) diketuai oleh Darsono, M,Pd. Sedangkan pengurus PSLCC Kabupaten Pekalongan untuk periode yang sama diketuai Nunuk Riza Puji, SE. Dalam upaya peningkatan mutu profesi dan kompetensi guru, Rejo Herbeno mengungkapkan, pihaknya juga menjalin Kerja sama dengan Universitas PGRI Semarang.

Ketua PGRI Provinsi Jawa Tengah, Dr. Muhdi, SH, M.Hum, dalam sambutanya mengungkapkan berbagai upaya dan perjuangan yang telah dilakukan PGRI sesuai dengan Jati diri PGRI dan Mimpi PGRI. Termasuk membantu para guru honor agar bisa menjadi CPNS atau PPPK.

“Guru honor itu menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan pembelajaran terlebih di masa PJJ saat ini. Karena itu mereka terus kita perjuangkan agar hak-haknya terpenuhi”, jelasnya.

Muhdi selanjutnya mengungkapkan keprihatinanya tentang pembelajaran jarak jauh (PJJ) akibat pandemic covid-19 yang telah berlangsung satu tahun lebih yang menurutnya tidak bisa menjangkau seluruh siswa dan berpotensi terjadinya lost learning. Untuk itu Muhdi yang juga Rektor Universitas PGRI Semarang ini berharap pemerintah kabupaten/kota dan provinsi segera mengeluarkan kebijakan agar sekolah-sekolah bisa segera melakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) secara terbatas dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Dikatakan, harapan ini sesuai dengan SKB 4 menteri yang telah menyerahkan kebijakan PTM kepada daerah.

Dijelaskan, PTM secara terbatas saat ini adalah masa transisi sebelum memasuki tahun ajaran baru 2021/2022 yang dimulai bulan Juli 2021 dan diharapkan semua sekolah sudah melakukan PTM. Dengan demikian pemerintah daerah dan sekolah bisa melakukan evaluasi apa saja yang harus dibenahi sehingga pada bulan Juli 2021 nanti semua sekolah sudah benar-benar siap melakukan PTM.

“Kita ini tidak adil, ketika pasar dibuka, tempat wisata dibuka, dan banyak kegiatan sudah bisa dilakukan tetapi anak-anak tidak boleh ke sekolah”, ujarnya.

“Faktanya, anak-anak itu tidak boleh ke sekolah tetapi mereka bermain dan berkumpul dengan teman-temanya, tanpa ada pengawasan yang baik”, tambahnya.

Muhdi juga mengungkapkan, saat ini sudah banyak sekolah yang melakukan PTM terbatas dan aman. Karena itu menurutnya lebih baik dikeluarkan kebijakan untuk mengatur adanya PTM tersebut dari pada sekolah melakukan PTM sendiri-sendiri tanpa kebijakan yang jelas. Pada kesempatan itu Dr. Muhdi juga mengungkapkan tentang profil pelajar pancasila yang harus diwujudkan melalui pendidikan bermutu untuk Indonesia Maju. Untuk itu gurunya juga harus unggul, adaptif, kreatif, melek IT, dan mengikuti tuntutan perkembangan zaman.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan, Dra, Hj. Siti Masruroh, M.Si. saat membuka acara tersebut, dalam sambutannya juga mengharapkan APKS PGRI dan PSLCC PGRI ini akan mampu menjawab tantangan PGRI sebagai organisasi profesi. Dikatakan, pengurus APKS PGRI dan PSLCC adalah orang-orang? terbaik untuk membantu meningkatkan kompetensi para guru.

Siti Masruroh juga mengungkapkan, bahwa diwilayahnya masih ada guru kwalifikasinya belum S1 sesuai tuntutan UU Guru dan Dosen. Karena itu dari hasil pemeriksaan BPKP, yang belum S1 itu tunjangan profesinya dihentikan. Diungkapkan juga bahwa dari pemetaan pengembangan karier, banyak guru IVa sudah tidak bersemangat melakukan pengembangan karier.

Terkait dengan PTM, Siti Masuroh mengungkapkan, pihaknya saat itu sudah akan memulai uji coba, tetapi kemudian dihentikan karena ada SK Gubernur yang melarang kegiatan tersebut. Diungkapkan juga bahwa saat ini banyak SD yang guru PNS nya hanya ada 2 atau 3, yang lain adalah guru honor. (pur)